Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli sejumlah alat intelijen canggih
seharga Rp 70 miliar dari Gamma TSE Ltd. Inggris. Sejumlah pihak awalnya
menduga kemhan membeli alat sadap canggih untuk digunakan Badan
Intelijen Strategis.
Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan pembelian alat sadap. Apalagi intelijen Indonesia punya catatan miring, pernah jadi alat kekuasaan dan dipakai menekan lawan-lawan politik selama Orde Baru.
Kalangan aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan DPR mengkritisi penggunaan alat sadap itu. Jangan sampai nanti malah dipakai menyadap di dalam negeri dan hanya untuk kepentingan politik, bukan untuk pertahanan dan keamanan.
"Kita punya sejarah di mana negara cenderung mengawasi warganya untuk kepentingan penguasa. Tak heran kalau, masyarakat khawatir kalau masih ada potensi penyalahgunaan," kata Koordinator Riset Imparsial, Ghufron Mabruri saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (25/9).
Guna mengantisipasi penyalahgunaan wewenang, Ghufron menyarankan agar pemerintah membentuk prosedur tetap (protap) saat menggunakan peralatan tersebut. Apalagi, BAIS memiliki peran besar dalam konteks pertahanan yang bersifat militer.
"Intel BAIS, fungsi dan tugasnya berkaitan untuk perang. Orientasinya eksternal, makanya salah dan keliru kalau kemudian perangkat itu digunakan mengawasi keamanan dalam negeri, ini adalah area kepolisan," tandasnya.
Meski demikian, dia pun turut mendukung pembelian peralatan tersebut untuk menghadapi ancaman eksternal, seperti pembajakan, terorisme dan lain sebagainya. Sebab, ancaman yang bakal terjadi sepanjang 15-20 mendatang bukan lagi berupa agresi militer atau okupasi dari negara lain.
Kementerian Pertahanan pun merasa perlu meluruskan polemik soal alat intelijen tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro menjamin tak ada penyalahgunaan alat-alat baru ini.
"Alat sadap tersebut tak akan digunakan untuk keperluan lain seperti pengungkapan kriminalitas maupun kepentingan ekonomi ataupun penyadapan-penyadapan lain yang dikhawatirkan sebagian pihak disalahgunakan," kata Menhan Purnomo.
Kepala Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, peralatan intelijen yang dibeli Indonesia bukanlah alat sadap. Menurut Sisriadi, peralatan itu justru alat untuk antisadap.
"Itu alat antisadap. Alat itu akan dipasang di seluruh atase pertahanan Indonesia baik yang ada di dalam maupun luar negeri," kata Sisriadi lebih lanjut dalam di kompleks Kemhan di Gedung Urip Sumoharjo, Rabu (25/9).
Sisriadi lebih lanjut mengatakan, saat ini alat antisadap itu sudah berada di Indonesia. Dia enggan menyebut jumlah dan bentuknya.
"Saya tidak bisa jelaskan bentuknya. Saya juga tidak berapa jumlahnya. Juga tidak tau apakah sudah didistribusikan atau belum. Tapi jumlah atase pertahanan kita di luar negeri banyak," kata Sisriadi.
Menurutnya, alat itu akan digunakan untuk kepentingan pengaman data negara. Sisriadi mencontohkan, misal di atase pertahanan Indonesia di Malaysia akan menelepon ke Indonesia, alat itu akan melakukan acak, agar tidak bisa dibajak oleh orang yang bertanggung jawab.
Jenderal bintang satu ini pun menjamin tak akan menggunakan alat-alat intelijen untuk kepentingan politik. Dia meminta rakyat tak perlu takut.
"Peralatan intelijen tidak akan digunakan untuk kepentingan politik praktis. Sesuai perjanjian Panglima TNI dalam beberapa kesempatan bahwa seluruh jajaran TNI menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak masuk dalam urusan politik praktis menjelang Pemilu 2014," tegasnya.
Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan pembelian alat sadap. Apalagi intelijen Indonesia punya catatan miring, pernah jadi alat kekuasaan dan dipakai menekan lawan-lawan politik selama Orde Baru.
Kalangan aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan DPR mengkritisi penggunaan alat sadap itu. Jangan sampai nanti malah dipakai menyadap di dalam negeri dan hanya untuk kepentingan politik, bukan untuk pertahanan dan keamanan.
"Kita punya sejarah di mana negara cenderung mengawasi warganya untuk kepentingan penguasa. Tak heran kalau, masyarakat khawatir kalau masih ada potensi penyalahgunaan," kata Koordinator Riset Imparsial, Ghufron Mabruri saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (25/9).
Guna mengantisipasi penyalahgunaan wewenang, Ghufron menyarankan agar pemerintah membentuk prosedur tetap (protap) saat menggunakan peralatan tersebut. Apalagi, BAIS memiliki peran besar dalam konteks pertahanan yang bersifat militer.
"Intel BAIS, fungsi dan tugasnya berkaitan untuk perang. Orientasinya eksternal, makanya salah dan keliru kalau kemudian perangkat itu digunakan mengawasi keamanan dalam negeri, ini adalah area kepolisan," tandasnya.
Meski demikian, dia pun turut mendukung pembelian peralatan tersebut untuk menghadapi ancaman eksternal, seperti pembajakan, terorisme dan lain sebagainya. Sebab, ancaman yang bakal terjadi sepanjang 15-20 mendatang bukan lagi berupa agresi militer atau okupasi dari negara lain.
Kementerian Pertahanan pun merasa perlu meluruskan polemik soal alat intelijen tersebut. Menhan Purnomo Yusgiantoro menjamin tak ada penyalahgunaan alat-alat baru ini.
"Alat sadap tersebut tak akan digunakan untuk keperluan lain seperti pengungkapan kriminalitas maupun kepentingan ekonomi ataupun penyadapan-penyadapan lain yang dikhawatirkan sebagian pihak disalahgunakan," kata Menhan Purnomo.
Kepala Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Sisriadi mengatakan, peralatan intelijen yang dibeli Indonesia bukanlah alat sadap. Menurut Sisriadi, peralatan itu justru alat untuk antisadap.
"Itu alat antisadap. Alat itu akan dipasang di seluruh atase pertahanan Indonesia baik yang ada di dalam maupun luar negeri," kata Sisriadi lebih lanjut dalam di kompleks Kemhan di Gedung Urip Sumoharjo, Rabu (25/9).
Sisriadi lebih lanjut mengatakan, saat ini alat antisadap itu sudah berada di Indonesia. Dia enggan menyebut jumlah dan bentuknya.
"Saya tidak bisa jelaskan bentuknya. Saya juga tidak berapa jumlahnya. Juga tidak tau apakah sudah didistribusikan atau belum. Tapi jumlah atase pertahanan kita di luar negeri banyak," kata Sisriadi.
Menurutnya, alat itu akan digunakan untuk kepentingan pengaman data negara. Sisriadi mencontohkan, misal di atase pertahanan Indonesia di Malaysia akan menelepon ke Indonesia, alat itu akan melakukan acak, agar tidak bisa dibajak oleh orang yang bertanggung jawab.
Jenderal bintang satu ini pun menjamin tak akan menggunakan alat-alat intelijen untuk kepentingan politik. Dia meminta rakyat tak perlu takut.
"Peralatan intelijen tidak akan digunakan untuk kepentingan politik praktis. Sesuai perjanjian Panglima TNI dalam beberapa kesempatan bahwa seluruh jajaran TNI menjunjung tinggi komitmen netralitas dan tidak masuk dalam urusan politik praktis menjelang Pemilu 2014," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar