BANYAK urusan yang bisa dikerjakan intel. Karena itu, sebaiknya
aparat intelijen kita tak mengurusi masalah di tugas pokok dan
fungsinya.
Semarak menjelang Pemilu 2014 telah dimulai.
Tak hanya kampanye, namun penguasa mulai menunjukkan tajinya dengan
memanfaatkan aparat negara untuk mendukung kelanggengan kekuasaan.
Benarkah?
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengungkapkan
sinyalemen itu. Menurut dia, akhir-akhir ini pemerintah cenderung mudah
sekali memanfaatkan aparat intelijen untuk tugas-tugas yang tidak
menjadi tanggungjawab mereka. Misalnya dalam kasus Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) yang akan ikut campur dalam urusan pemilu dengan masuk ke
lembaga KPU.
"Pemerintah membiarkan lembaga sandi/intel ini terlalu masuk dalam
ranah publik yang bukan menjadi tanggungjawab lembaga itu," ujar
Hasanuddin, Senin (21/10) .
Kata Hasanuddin, Lemsaneg yang di Singapura bernama Internal Security
Departement, di Amerika bernama National Security Agency, dan di
Australia bernama Australia Security Internal Organisation, tidak pernah
ikut campur urusan-urusan pemilu .
"Sehingga apa pandangan publik internasional nanti kalau pemilu di
Indonesia melibatkan aparat intel (Lemsaneg) tersebut?" ujarnya .
Sementara dalam hal rumor penculikan Prof. Subur Budisantoso oleh
BIN, kata Hasanuudin, seharusnya BIN melakukan kroscek lebih dulu
terhadap panitia PPI soal apa sesungguhnya yang terjadi. Terlebih
persoalan ini bukan masalah negara, melainkan internal partai penguasa,
Partai Demokrat, dengan PPI.
Ia menyesalkan jika lembaga negara seperti Kepala BIN, Menko Polkam
bahkan Juru Bicara Presiden diorganisir oleh Istana untuk melawan
panitia sebuah diskusi. Lembaga-lembaga itu mestinya fokus pada peran
masing-masing sesuai tupoksinya.
"Seyogianya Menkopolkam dan BIN sekarang ini menangani
masalah-masalah penting seperti sengketa tanah di daerah yang semakin
menghawatirkan. Atau masalah kriminalitas bersenjata yang semakin marak
daripada mengurusi konflik intern partai," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar