Jam Digital

Senin, 28 Oktober 2013

Fidel Kastro Membantu Soekarno Saat Pembebesan Irian Barat

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak.

Amerika Menolak Dan Memihak Belanda

Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. [1] Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat".

Kekalahan Amerika pada Invasi Teluk Babi



The Invasi Teluk Babi, yang dikenal di Amerika sebagai Hispanik invasi de Bahia de Cochinos (atau invasi de Playa Giron atau Batalla de Giron), adalah invasi militer berhasil Kuba yang dilakukan oleh CIA yang disponsori kelompok paramiliter Brigade 2506 pada tanggal 17 April 1961. Sebuah militer kontra-revolusioner dilatih dan didanai oleh Central Intelligence Agency pemerintah Amerika Serikat (CIA), Brigade 2506 digawangi sayap bersenjata Front Demokratik Revolusioner (DRF) dan dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah sayap kiri revolusioner Fidel Castro. Diluncurkan dari Guatemala, pasukan penyerang dikalahkan dalam waktu tiga hari oleh angkatan bersenjata Kuba, di bawah komando langsung dari Perdana Menteri Fidel Castro.


Amerika Menghadapi Krisis Misil di Kuba

AS telah menempatkan rudal nuklir di Turki, yang bertujuan untuk Moskow, dan gagal upaya AS untuk menggulingkan rezim Kuba, Mei 1962 Nikita Khrushchev mengusulkan gagasan menempatkan rudal nuklir Soviet di Kuba untuk mencegah setiap upaya invasi di masa depan. Selama pertemuan antara Khrushchev dan Fidel Castro bahwa bulan Juli, perjanjian rahasia dicapai dan pembangunan beberapa situs rudal dimulai pada akhir musim panas

Amerika tidak bisa mengawal PBB dalam proses pemindahan kekuasaan di Papua Barat

Karena terdesak oleh operasi Trikora mendesak sekutu amerika yaitu Belanda dan menghadap krisis misil di kuba, pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan papua barat kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin tepatnya adalah krisis misil kuba pada oktober 1961saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS.




Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui Otoritas sementara dari PBB untuk Papua Barat (United Nations Temporary Executive Authority) dalam jangka waktu 2 tahun.Wilayah Papua barat. Otoritas sementara dari PBB untuk Papua Barat (United Nations Temporary Executive Authority). Setelah Jajak pendapat Pemindahan kekuasaan berlangsung pada tanggal 1 Mei 1963 dan West New Guinea menjadi provinsi Indonesia dikenal sebagai Irian Barat, kemudian berganti nama menjadi Irian Jaya.