Ketika
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945,
Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah
barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu
masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda
kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka
selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia
menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara
Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa
pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja
Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai
keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan
dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun.
Pada
bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki
hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia
mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang
Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini,
namun Indonesia menolak.
Amerika Menolak Dan Memihak Belanda
Indonesia
mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya
konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan
dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960,
Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya
berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni
Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran
jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia
memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. [1] Amerika
Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia
karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini
akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh
kulit coklat".
Kekalahan Amerika pada Invasi Teluk Babi
The
Invasi Teluk Babi, yang dikenal di Amerika sebagai Hispanik invasi de
Bahia de Cochinos (atau invasi de Playa Giron atau Batalla de Giron),
adalah invasi militer berhasil Kuba yang dilakukan oleh CIA yang
disponsori kelompok paramiliter Brigade 2506 pada tanggal 17 April 1961.
Sebuah militer kontra-revolusioner dilatih dan didanai oleh Central
Intelligence Agency pemerintah Amerika Serikat (CIA), Brigade 2506
digawangi sayap bersenjata Front Demokratik Revolusioner (DRF) dan
dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah sayap kiri revolusioner Fidel
Castro. Diluncurkan dari Guatemala, pasukan penyerang dikalahkan dalam
waktu tiga hari oleh angkatan bersenjata Kuba, di bawah komando langsung
dari Perdana Menteri Fidel Castro.
Amerika Menghadapi Krisis Misil di Kuba
AS
telah menempatkan rudal nuklir di Turki, yang bertujuan untuk Moskow,
dan gagal upaya AS untuk menggulingkan rezim Kuba, Mei 1962 Nikita
Khrushchev mengusulkan gagasan menempatkan rudal nuklir Soviet di Kuba
untuk mencegah setiap upaya invasi di masa depan. Selama pertemuan
antara Khrushchev dan Fidel Castro bahwa bulan Juli, perjanjian rahasia
dicapai dan pembangunan beberapa situs rudal dimulai pada akhir musim
panas
Amerika tidak bisa mengawal PBB dalam proses pemindahan kekuasaan di Papua Barat
Karena
terdesak oleh operasi Trikora mendesak sekutu amerika yaitu Belanda dan
menghadap krisis misil di kuba, pada bulan April 1961, Robert Komer dan
McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa
penyerahan papua barat kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun
ragu, presiden
John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin
tepatnya adalah krisis misil kuba pada oktober 1961saat itu dan
kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis
Soviet bila tidak mendapat dukungan AS.
Dalam
Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth
Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang
penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar
Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui Otoritas
sementara dari PBB untuk Papua Barat (United Nations Temporary
Executive Authority) dalam jangka waktu 2 tahun.Wilayah Papua barat. Otoritas sementara dari PBB untuk Papua Barat (United Nations Temporary Executive Authority). Setelah
Jajak pendapat Pemindahan kekuasaan berlangsung pada tanggal 1 Mei 1963
dan West New Guinea menjadi provinsi Indonesia dikenal sebagai Irian
Barat, kemudian berganti nama menjadi Irian Jaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar