Jam Digital

Rabu, 27 November 2013

Australia sadap operasi militer Indonesia di Timor-timur 1999

Australia sadap operasi militer Indonesia di Timor-timur 1999
Atraksi HUT TNI. ©2012 Merdeka.com/imam



Bukan sekali dua kali Australia menyadap pejabat di Indonesia. Beberapa fakta menunjukkan intelijen Australia pun menyadap komunikasi militer Indonesia tahun 1999 saat krisis Timor Timur.

Saat itu Defence Signals Directorate (DSD) begitu leluasa mengorek beberapa informasi penting dari komunikasi militer Indonesia. Australia memang menjadi salah satu tulang punggung United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Misi PBB yang mengawasi jalannya referendum Timor-timur. Akan tetap bergabung dengan Indonesia, atau memilih merdeka. UNAMET mulai bertugas 11 Juni 1999.

Fakta penyadapan ini dituturkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo , yang juga pakar teknologi informasi. Beberapa tulisan juga telah dipublikasikan di Sidney Morning Herald edisi 14 Maret 2002.

Tak tanggung-tanggung, yang disadap tokoh-tokoh kunci di Badan Intelijen Negara dan petinggi TNI/Polri.

Berikut jalannya penyadapan tahun 1999 tersebut.


Australia sadap operasi militer Indonesia di Timor-timur 1999
Figure terkait

1. Tim elite Tribuana menyusup ke Timor-timur

Intelijen Australia mendapat informasi satuan elite Kopassus yang diberi sandi Satgas Tribuana masuk ke Timor-timur. Australia menduga pasukan ini melaksanakan misi terselubung. Percakapan tersebut diberi tanggal 9 Februari 1999.

Diketahui salah satu Komandan Satgas Tribuana adalah Letkol Yayat Sudrajat. Perwira menengah Korps Baret Merah ini kemudian menjalani sidang Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat, 30 Desember 2002.

Yayat mengaku tugas Kopassus di sana bukan operasi militer, tetapi operasi pembinaan atau teritorial. Dia juga membantah Kopassus terlibat kerusuhan berdarah di Liquica tahun 1999.

Yayat akhirnya divonis bebas karena tak terbukti berperan dalam pelanggaran HAM di Timor-timur.
 

Australia sadap operasi militer Indonesia di Timor-timur 1999
Figure terkait

2. Percakapan Tribuana dengan Eurico Guterress

Eurico Guterres adalah komandan milisi pro-integrasi. Dia gigih memperjuangkan bergabungnya Timtim dengan Indonesia.

Intelijen Australia sempat menangkap pembicaraan Eurico dengan Tim Tribuana tanggal 14 Februari 1999. Saat itu Tim elite Kopassus tersebut menanyakan anak buah Eurico yang jadi korban kerusuhan.

Eurico menjadi komandan laskar Mahidi, mati hidup ikut Indonesia. Tribuana menjanjikan Eurico, TNI akan memberikan perhatian.

"Kami menjamin Brigjen Simbolon peduli pada anak buahnya yang terluka," garansi Tim Tribuana.

Australia sadap operasi militer Indonesia di Timor-timur 1999
Figure terkait

3. Danrem tanyakan kekuatan milisi

Intelijen Australia juga menyadap percakapan Komandan Korem 164/Wiradharma Kolonel Tono Suratman dengan Eurico Guterres. Tono menanyakan dimana kekuatan massa pro-integrasi yang bisa unjuk gigi.

Saat itu Eurico melaporkan ada 400 milisi bersiaga di luar sebuah hotel di Dili. Penyadapan ini menunjukkan TNI punya hubungan dekat dengan milisi pro-integrasi. Percakapan ini tercatat tanggal 5 Mei 1999.

Tahun 2002, Eurico sempat diadili karena diduga terlibat pelanggaran HAM dan kerusuhan di Timor-timur saat referendum. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun. Namun dalam peninjauan kembali (PK), Mahkamah Agung memutuskan Guterress bebas.

Kolonel Tono sendiri tetap bertugas di TNI. Sempat menjadi Pangdam VI Tanjungpura di Kalimantan dan Asisten Operasi Kasad, dengan pangkat mayor jenderal.
 
Australia sadap operasi militer Indonesia di Timor-timur 1999
Figure terkait

4. TNI di belakang demo anti-UNAMET

Salah satu info penting yang disadap intelijen Australia adalah percakapan petinggi Badan Intelijen Strategi ABRI Brigjen Ariffudin. Terungkap TNI turut membantu demonstrasi massa pro-integrasi terhadap UNAMET.

TNI menyediakan material demonstrasi anti misi PBB di Timor-timur ini. Di antaranya bendera dan kaos.

"5.000 kaos sudah disiapkan dan 10.000 lainnya masih diproduksi." Demikian informasi per tanggal 9 Agustus 1999.

Selain itu ada juga penyadapan percakapan antara Mayjen Zaky Anwar Makarim dengan perwira polisi terkait penghitungan suara referendum.

Australia sadap operasi militer Indonesia di Timor-timur 1999
Figure terkait

5. Tim Kiper-9 buru milisi prokemerdekaan

20 September 2009, Australia menyadap percakapan antar para petinggi TNI. Mayjen Zaky Anwar Makarim, Letjen Yunus Yosfiah dan Letjen Hendropriyono mendiskusikan soal 'pemindahan populasi'.

Diduga merupakan upaya antisipasi jika referendum tanggal 30 Agustus, dimenangkan massa pro-kemerdekaan.

Tanggal 21 Agustus, ada percakapan antara TNI dengan politikus pro-Indonesia Francisco Xavier Lopez da Cruz. Intinya Kopassus membentuk tim pemburu Kiper-9.

Misinya memburu tokoh-tokoh pro-kemerdekaan, atau orang-orang pro-Indonesia yang membelot pada lawan.

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia
satelit. shutterstock
Operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban rupanya sudah terjadi sejak lama. Operasi tersebut dilakukan dalam berbagai nama sandi operasi. Kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).

Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.

Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya. Berikut ini sandi operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban yang sudah dilakukan sejak lama, seperti dirangkum dari data pengamat telematika Roy Suryo yang kini menjabat Menpora:

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia
Figure terkait

1. Echelon and friendship (NSA 1990)

Echelon adalah nama sandi untuk menggambarkan kerja sama pengumpulan data informasi oleh lima negara yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat, disingkat AUSCANNZUKUS. Echelon merupakan bentuk kerja sama mengumpulkan sinyal intelijen dengan menganalisis jaringan berbagai negara.

Echelon digambarkan sebagai satu-satunya sistem piranti lunak yang mengontrol pengunduhan serta penyebaran hasil penyadapan satelit komunikasi komersial. Echelon juga digunakan untuk memonitor komunikasi militer serta diplomasi Uni Soviet dan Blok Timur pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-20, Echelon berfungsi lebih luas menjadi sistem penyadapan global untuk komunikasi komersial maupun partikelir.

Menurut sebuah laporan parlemen Eropa, Echelon mampu menyadap panggilan telepon, faksimile, e-mail dan data lainnya yang tersambung lewat transmisi satelit maupun PSTN (public switched telephone network) tempat lalu lintas internet.
 
Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia
Figure terkait

2. Jupiter and Larkswood

NBC pernah memberitakan bahwa stasiun penyadapan terbesar badan intelijen Australia DSD berada di Shoal Bay dekat Darwin. Sepanjang 1999 sebanyak 120-150 orang bekerja di sana mendengarkan traffic radio di Indonesia, merekam sinyal terenskripsi dan memonitoring percakapan telepon satelit.? Sistem ini memantau percakapan antara ABRI dengan milisi di Timor-Timur, antara ABRI dengan komando daerah di Dili dan antara Dili dengan markas Kodam di Denpasar. Sambungan lain yang disadap adalah antara Dili dengan Jakarta.

Data lain dari Desmond Ball dalam 'The Defence Presence in the Northern Territory', ada sistem penyadapan dengan sandi Larkswood. Sistem ini menyadap komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit Palapa. Dari semula hanya ada dua piringan antena, pada akhir 90-an sudah ada 11 antena untuk menyadap berbagai komunikasi satelit di Indonesia. Aksi penyadapan ini dilakukan terhadap pejabat militer Indonesia yang lebih menggunakan telepon satelit dalam berkomunikasi dibandingkan dengan komunikasi radio.

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia
Figure terkait

3. Orion Spy Satellite (1999)

Orion Spy Satellite adalah operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta dan Dili. Penyadapan dilakukan lewat satelit mata-mata Orion dengan orbit di atas wilayah Indonesia. NBC pernah memberitakan soal ini pada 12 September 1999.

Satelit Orion berposisi 22.300 mil di atas Indonesia. Secara teori, satelit ini bisa menyadap komunikasi walkie talkie dari Timor Timur. Informasi bisa dikirim real time ke markas Australia di Pine Gap. Sambungan telepon dari Indonesia juga bisa disadap dan datanya dikirim ke Amerika Serikat.

Ini 4 Sandi operasi penyadapan asing diduga targetkan Indonesia
Figure terkait

4. Magic Lantern (FBI)

Magic Lantern adalah teknologi mata-mata penyadapan passphrase program enkripsi publik seperti Pgp via Implant virus penyadap pada komputer sasaran. Piranti lunak ini dikembangkan oleh Biro Penyelidik Federal (FBI) di mana agen bisa membaca data yang dibutuhkan dengan menyusupkan virus. Magic Lantern meng-instal software bernama keylogging ke komputer korban yang mampu merekam apa saja diketik korban di keyboardnya.
Dengan cara ini informasi-informasi penting bisa didapat untuk dikirim ke FBI. Sejauh ini belum ada laporan Magic Lantern menyadap komunikasi yang dilakukan dengan target di Indonesia. Namun setidaknya, Magic Lantern memberikan peringatan bahwa informasi sepenting apapun bisa disadap.

Pemerintah Tak Jadi Beli Hercules Australia

Pemerintah Tak Jadi Beli Hercules Australia
Pesawat angkut milier Hercules. TEMPO/Abdi Purmono

Pemerintah lewat Kementerian Pertahanan memutuskan membatalkan rencana pembelian enam pesawat angkut C-130 Hercules bekas dari Australia. Pemerintah juga menolak hibah empat unit pesawat serupa dari Negeri Kanguru itu.

"Proyek Hercules dari Australia digantikan," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 November 2013.

Pembatalan ini merupakan buntut pengungkapakan aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia pada 2009. Gusar pada tindakan negeri jiran itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lantas menghentikan kerja sama pertahanan dengan Australia.

Sebelumnya, Indonesia dan Australia sepakat dengan transaksi jual-beli enam unit pesawat angkut militer Hercules seharga US$ 15 juta per unit. Australia pun menawarkan empat unit pesawat Hercules secara cuma-cuma, meski Indonesia diwajibkan membayar biaya perawatan dan perbaikan senilai US$ 15 juta per unit, jumlah yang sama dengan harga pesawat Hercules baru.

Rachmad Lubis mengatakan sampai saat ini pemerintah belum membayarkan uang ke Australia. Menurut dia, besarnya anggaran proyek Hercules bekas Australia masih dalam perhitungan. "Karena sifatnya adalah biaya untuk pemeliharaan pesawat," tuturnya.

Namun, Kementerian Pertahanan belum menentukan apaakh akan membeli pesawat angkut serupa dari negara lain. Sebab harga pesawat Hercules baru bisa mencapai lima kali lipat dari biaya hibah dari Australia. "Sementara kami masih wait and see," ujarnya.

Dituduh Bantu China Sadap Australia, Kemenhan dan TNI Bungkam

Kemenhan minta konfirmasi ke TNI. TNI belum menjawab.

Sjafrie Sjamsoeddin menjadi pembicara dalam workshop international yang bertema Enhancing Defence Cooperation on Public Affairs
Sjafrie Sjamsoeddin menjadi pembicara dalam workshop international yang bertema Enhancing Defence Cooperation on Public Affairs (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) dituduh menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Operasi spionase intelijen badan pertahanan Indonesia juga dituding mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil negeri Kanguru tersebut.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menolak berkomentar mengenai itu saat dihubungi VIVAnews. Rabu 27 November 2013, melalui pesan singkat, Sjafrie meminta tudingan tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke TNI langsung. "Sebaiknya tanya langsung ke Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI," kata Sjafrie.

Hal senada juga disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Sisriadi. Menurutnya, hal itu di luar kewenangan Kementerian Pertahanan. "Saya kira kalau ditanyakan kepada Kabais (Kepala Badan Intelijen Strategis) akan lebih tepat," ujarnya singkat.

News.com.au, memberitakan pada Senin 25 November 2013, sebuah sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Badan Intelijen Strategis Indonesia TNI (BAIS) menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasilnya ke China. Penyadapan telepon seluler, tulis media ini, hanyalah sebagian kecil dari operasi spionase yang mengincar diplomat Australia, perusahaan dan warga sipil.

Indonesia juga disebut memata-matai Australia dengan sebuah mobil van dengan teknologi pengintai China. Disebutkan, van itu kemungkinan menggunakan teknologi Barat yang dicuri China dan diberikan pada Indonesia oleh Departemen Ke-3 Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang diduga mitra kerja sama BAIS. Departemen ke-3 PLA bertugas untuk intelijen sinyal dan siber China, sementara Departemen ke-4 mengatasi perang siber.

Media ini juga mengutip situs jurnal "Intelligence Online". Dikatakan bahwa kerja sama mata-mata Indonesia-China disepakati pada kunjungan Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian ke Jakarta, Maret 2011 lalu. Saat itu Ma menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

Tidak seperti Australia dan AS, operasi mata-mata China disebut menggunakan model KGB Uni Soviet. Model ini menggunakan metode saturasi untuk mengumpulkan informasi, sehingga sulit diatasi.

Sementara itu jurnal pertahanan online Jane's Defence Weekly dalam laporannya mengatakan bahwa China  menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia.

Tawaran ini disampaikan pada kunjungan Presiden SBY ke Beijing Maret lalu. Tidak diketahui rincian sistem radar China ini, tapi diyakini jaringan radar ini ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul menjawab singkat. "Itu hanya dugaan-dugaan saja. Kami akan dalami dulu," ujarnya.

Benarkah RI-China Gelar Operasi Intelijen untuk Sadap Australia?

RI mematai-matai Australia, dan membagi informasinya ke China.

Militer China.
Militer China. (REUTERS/Carlos Barria) (REUTERS/Carlos Barria)
Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia yang memantik ketegangan diplomatik kedua negara, belum usai. Media Australia ramai memberitakan bukan hanya Negeri Kanguru yang menyadap, tapi juga Indonesia. Bila Australia menggandeng sekutu dekatnya, Amerika Serikat, dalam memata-matai Indonesia, maka Indonesia menggandeng China untuk menyadap Australia.

Selamat datang di dunia mata-mata. Di permukaan, hubungan antarnegara memang menekankan praktik diplomasi untuk mencapai kesepakatan dan memelihara perdamaian. Namun di balik itu, intelijen bergerak mengumpulkan informasi untuk memastikan keamanan pemerintah mereka masing-masing. Ini kisah tentang perang intelijen dan aksi sadap-menyadap yang melibatkan banyak negara.

News.com.au, 25 November 2013, melansir sebuah sumber intelijen yang menyatakan Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS) telah menyadap telepon seluler warga Australia dan memberikan hasil penyadapan itu ke China. Kedua negara disebut mengincar diplomat Australia, perusahaan Australia, sampai warga sipilnya.

Mengutip situs jurnal Intelligence Online, news.com.au menulis RI-China menyepakati operasi spionase bersama ketika Kepala Angkatan Udara China Jenderal Ma Xiaotian berkunjung ke Jakarta, Maret 2011, untuk menghadiri pameran pertahanan dan keamanan Asia Pasifik.

“China tertarik pada masalah birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya, dan aktivitas militer Australia. Ada daftar panjang soal isu-isu apa yang menarik bagi mereka,” kata sumber intelijen Austalia kepada News Corp.

Penyadapan ponsel hanya sebagian kecil dari operasi spionase RI-China. Indonesia juga disebut memata-matai Australia melalui sebuah mobil van yang memiliki teknologi pengintai buatan China. Teknologi pengintai itu diduga mencontek teknologi Barat yang dicuri China, kemudian diberikan kepada Indonesia oleh Departemen III Tentara Pembebasan Rakyat (PLC) China yang merupakan mitra BAIS.

Departemen III PLA membidangi intelijen dan siber China. Operasi mata-mata China disebut menggunakan sistem yang berbeda dari Australia dan AS. China menggunakan sistem KGB – intelijen Uni Soviet. Model ini memakai metode saturasi yang lebih sulit dilacak untuk mengumpulkan informasi.

Jurnal pertahanan Jane’s Defence Weekly melaporkan, China menawarkan pembangunan radar laut untuk Indonesia di titik-titik vital jalur pelayaran dunia. Tawaran itu disampaikan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Beijing Maret 2013.

Meski rincian mengenai radar laut China itu tidak diketahui persis, diyakini jaringan radar tersebut ditawarkan untuk dibangun di Lombok, Selat Sunda, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, TNI belum bisa memberikan penjelasan. “Itu hanya dugaan-dugaan. Kami akan dalami dulu. Mari kita menunggu data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Iskandar Sitompul kepada VIVAnews.

Sementara itu, Selasa 26 November 2013, mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi TNI. Mereka yang dimutasi sebagian besar duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Namun Markas Besar TNI membantah mutasi besar ini terkait isu penyadapan Australia terhadap Indonesia. “Ini hal biasa dalam rangka penyegaran prajurit TNI. Kebetulan saja pada rotasi ini ada beberapa pejabat BAIS,” kata Kapuspen TNI Iskandar Sitompul.

Singapura, Korsel, Jepang bantu Australia

Sydney Morning Herald menulis, Australia tidak hanya bermitra dengan AS dalam meyadap Indonesia, tapi juga dengan Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Bersama-sama, mereka menyadap jaringan telekomunikasi bawah laut di seluruh Asia.

Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, AS dan mitra-mitranya menyadap kabel optik fiber berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. Operasi ini melibatkan kerjasama pemerintah beberapa negara dan perusahaan telekomunikasi. Lewat operasi ini, AS dan sekutunya dapat melacak siapapun di manapun dan kapanpun.

Harian Belanda NRC Handelsblad menyatakan AS mencengkeram kuat jalur komunikasi di kawasan Trans-Pasifik. Mereka membangun fasilitas penyadapan di pantai barai AS, Hawaii, serta Guam. Fasilitas ini membuat AS dapat menyadap semua lalu-lintas komunikasi di Samudera Pasifik.

Di sinilah Singapura memegang peran penting. Singapura disebut sebagai pihak ketiga dan mitra kunci operasi intelijen ‘Lima Mata’ AS dan sekutu-sekutunya. Fairfax melaporkan Badan Intelijen Australia (DSD) bermitra dengan intelijen Singapura untuk menyadap kabel SEA-ME-WE-3 yang tertanam dari Jepang melalui Singapura, Djibouti, Suez, dan Selat Gibraltar menuju utara Jerman.

Sumber di DSD mengatakan, Kementerian Pertahanan Singapura bekerja sama dengan DSD dalam mengakses dan berbagi informasi mengenai komunikasi yang melintas di dalam kabel SEA-ME-WE-3. Mereka juga berbagi informasi tentang komunikasi dalam kabel SEA-ME-WE-4 yang ditanam Singapura menuju selatan Prancis.

Untuk bisa mengakses informasi dari kabel tersebut, butuh izin perusahaan milik pemerintah Singapura – SingTel. Perusahaan ini menjadi elemen kunci dalam perluasan operasi intelijen Australia dengan Singapura.
SingTel sejak lama memiliki hubungan dekat dengan intelijen Singapura. Salah satu dewan direksi perusaaan itu, Peter Ong, menjabat sebagai Kepala Pelayanan Sipil Singapura yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dan koordinasi intelijen dengan kantor Perdana Menteri Singapura.

Operasi penyadapan kabel optik bawah laut itu telah berlangsung selama 15 tahun terakhir. Pakar intelijen dari Australian National University, Des Ball, mengatakan kemampuan sinyal intelijen Singapura adalah yang terkuat di kawasan Asia Tenggara.

Intelijen Korsel juga berperan menyadap telekomunikasi yang melintas melalui China, Hong Kong, dan Taiwan. Badan Intelijen Korsel (NIS) sudah 30 tahun bekerjasama dengan CIA, NSA, dan DSD. Sementara Jepang dalam operasi spionase ini berperan melalui fasilitas penyadapannya di pangkalan udara Misawa.
Berkenaan dengan itu, Presiden SBY telah memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Singapura, Anil Kumar Nayar dan Duta Besar Korea Selatan, Kim Young Sun.
Pemanggilan dubes tersebut untuk meminta klarifikasinya soal isi pemberitaan media yang menyebut kedua negara sahabat Indonesia itu turut membantu Badan Intelijen Australia (DSD) dalam menyadap telekomunikasi beberapa negara Asia, termasuk RI.
Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, pada Selasa 26 November 2013.
"Saya sudah instruksikan Menlu kita untuk meminta penjelasan dari para duta besar negara-negara itu. Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu," kata SBY.
Surat Abbot
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. "Tepat pada 23 November, Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengantarkan surat ke saya dan telah saya baca pada saat saya di Bali," ujar Presiden.

Dari surat balasan itu, Presiden SBY melihat ada tiga hal yang disampaikan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Pertama, keinginan Australia menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral kedua negara yang dewasa ini semakin kuat dan berkembang," katanya.

Kedua, lanjut SBY, komitmen PM Australia Tony Abbott bahwa tidak akan melakukan sesuatu yang mengganggu dan merugikan Indonesia di masa depan.

"Ketiga, Perdana Menteri Tony Abbott setuju pendapat saya untuk menata kembali kerjasama bilateral menyusun protokol," katanya.
Menanggapi surat itu, Presiden SBY memaparkan enam langkah Indonesia.  Inti dari keenam langkah yang disampaikan Presiden SBY yaitu, dibentuknya kode etik dan protokol yang mengatur kesepakatan hubungan kedua negara paska dilanda ketegangan hubungan diplomatik akibat skandal penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD).

Langkah pertama, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa atau utusan khusus akan membicarakan isu-isu yang sensitif untuk membicarakan kerjasama dengan Negeri Kanguru paska krisis diplomatik ini.

"Ini merupakan pra syarat bagi pembentukan protokol yang telah disetujui oleh Australia," ujar SBY.

Langkah kedua, lanjut SBY, setelah adanya pemahaman bersama maka ditindaklanjuti dengan pembahasan mengenai protokol dan kode etik secara mendalam. Langkah ketiga, SBY akan memeriksa sendiri isi protokol dan kode etik yang akan diteken oleh kedua negara.

"Saya akan memeriksa apakah isi protokol dan kode etik sudah sesuai dengan keinginan Indonesia," kata dia.

Langkah keempat, setelah kode etik dan protokol disiapkan, maka pengesahan dokumen tersebut akan disaksikan oleh pemimpin kedua negara dalam hal itu Presiden SBY dan Perdana Menteri Tony Abbott.

"Tugas kedua negara selanjutnya yaitu memastikan protokol tersebut akan dijalankan," kata SBY.

Komitmen untuk menjalankan protokol dan kode etik di antara kedua negara, menjadi langkah kelima. Sementara langkah terakhir, kerjasama yang sempat dibekukan akan kembali dilaksanakan setelah kepercayaan dan kode etik dijalankan secara konsisten.

Kerjasama yang dimaksud, yaitu di bidang militer, pertukaran informasi di bidang intelijen, pencegahan aksi teror, penanggulangan isu penyelundupan manusia dan kerjasama polisi.

"Kerjasama bilateral yang bermanfaat bagi kedua negara dapat segera dijalankan kembali," kata SBY.

Kode etik dan protokol ini merupakan niat baik untuk berkomitmen dalam membangun kehidupan bertetangga dan saling menguntungkan.

SBY menyebut setelah aksi ini dilakukan, masih akan ada proses lebih lanjut. "Kami akan terus melakukan pembicaraan yang komprehensif dan diplomatis," kata dia.

Selasa, 26 November 2013

Rindu Tertahan di Laut China Selatan

 
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut saat latihan. (Foto - Puspen TNI)

Bertugas di wilayah perbatasan Indonesia bukanlah perkara mudah. Jauh dari sanak saudara dan keluarga merupakan pengorbanan yang harus dipikul para Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Tarempa, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

Rindu sudah pasti, namun demi Indonesia semua tetap di jalani. Di ujung bagian barat Indonesia, di laut China Selatan, mereka tegar dan bertahan. Salah satunya Kapten Laut (P) Hadi Syafruddin yang harus meninggalkan Surabaya, Jawa Timur ke Tarempa pada Februari lalu.

Padahal saat itu usia kandungan sang istri sudah menginjak 7 bulan. “Sekitar dua bulan di sini, lahir (anak pertama saya), saya pulang sebentar lalu kembali ke sini lagi,” kata Hadi kepada detikcom di Tarempa, Sabtu (23/11) pekan lalu.

Wal hasil, pria 33 tahun ini harus rela tidak dapat menyaksikan pertumbuhan sang anak yang kini telah belajar merangkak. Untuk menghibur rasa kangen, sesekali Hadi menelepon istrinya agar bisa mendengar tangis sang anak.

“Karena di sini (Anambas) sinyal sulit, kami mau 3G atau video call tidak bisa, jadi kami telepon, dengar suara anak nangis saja sudah senang,” kata Hadi, lulusan Akademi Angkatan Laut Surabaya tahun 1993 ini.

Hal senada juga dirasakan Letnan Satu, Deni Utama Sukapto. Lajang 26 tahun ini mengaku sulit melepas rindu jika hanya melalui sambungan telepon dengan orangtuanya di Jakarta. Sebab, sinyal telepon di Tarempa bisa hilang berhari – hari.

“Kalau kangen ya dibawa ngobrol, ngopi bareng kalau lagi tidaktugas. Telepon, sinyal juga kurang bagus. Pernah tiga hari gak dapat sinyal, dekat mes bisa hilang tiba – tiba,” kata Kepala Bagian Kesehatan Pangkalan Angkatan Laut Tarempa ini.

Sementara bagi Komandan Angkatan Laut Letnal Kolonel Agung Jaya Saktika, bertugas di perbatasan merupakan sebuah kehormatan. Meski untuk itu dia harus meninggalkan istri dan dua anaknya di Jakarta.

“Kalau kendala-kendala sih wajarlah namanya hidup, pasti kan keluarga tidak mungkin kami bawa semua di perbatasan, karena ada pendidikan, kata Agung.

Kisah Pasukan Penjaga Perbatasan : Anggota TNI AL Rentan Terserang Hipertensi

 
Dokter Deni Utama di depan Balai Kesehatan TNI AL. (Foto - Idham/detikcom)

Balai Kesehatan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia, Tarempa itu tak begitu luas. Hanya ada dua ruangan, bagian depan dan bagian dalam yang dipisahkan dengan pintu.

Masing - masing ruangan berukuran sekitar 2 x 3 meter. Pada bagian depan terdapat etalase rak obat - obatan. Sementara pada bagian dalam merupakan ruang praktik Letnan Satu Deni Utama Sukapto (26 tahun).

Tidak banyak perlengkapan di ruangan itu, hanya ada seperangkat meja dan kursi, satu buah ranjang pemeriksaan, satu buah lemari, satu tabung oksigen dan alat pengukur berat badan.

Di ruangan itu lah Deni Utama menjalankan tugasnya setiap hari. Hanya ada satu dokter untuk menangani kesehatan 85 personel yang ada di Pangakalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Lanal) Tarempa, Kepulauan Anambas.

Deni juga harus melayani keluarga para personel yang jumlahnya mencapai ratusan. "Obatnya gratis semua," kata Deni kepada detikcom Sabtu (23/11) pekan lalu di Anambas, Kepulauan Riau.

Deni yang dibantu dua kopral ini juga melayani masyarakat sekitar. "Kalau ada warga yang kena serangan jantung, kasih ISDN untuk memperbesar salurah darah, dikasih oksigen, baru obsevasi apakah stabil, baru dirujuk ke puskesmas," kata Deni.

Alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2005 ini mengatakan, Tentara Angkatan Laut terutama yang berusia 45 tahun ke atas, rentan terkena hipertensi atau darah tinggi, karena faktor makanan di daerah kepulauan.
"Karena makanannya sea food, faktor usia, keturunan dan pola hidup juga menjadi faktor. Untuk anak - anak anggota penyakit saluran pernapasan," papar Deni.

Bagi anggota TNI AL yang berobat hipertensi, lanjut Deni, akan terus dilakukan pengecekan secara teratur. Maksimal, seminggu sekali untuk memeriksa ulang tekanan darahnya.

"Kalau normal dipertahankan atau diturunkan dosisnya, kalau semakin tinggi jumlah dosis obatnya ditambah," kata Deni.

Obat untuk personel Angkatan Laut merupakan obat khusus yang disuplai dari Lembaga Farmasi Angkatan Laut. Persediaan obat ini diajukan setiap 3 bulan sekali.

RI & China dituduh berkomplot sadap Australia

RI & China dituduh berkomplot sadap Australia
Ilustrasi penyadapan (Ist)
Badan intelijen militer Indonesia dituduh menggunakan peralatan penyadapan canggih milik China dengan target para pejabat, perusahaan dan tokoh Australia. Bahkan, Indonesia dan China dituduh berkomplot melakukan operasi spionase gabungan melawan Australia.

Tuduhan yang berasal dari sumber di Pemerintah Australia itu, dilansir media Australia, news.com. au, semalam (25/11/2013). Sumber itu membocorkan data, bahwa  bahwa ponsel para tokoh Australia sedang disadap untuk kepentingan yang terkait dengan militer Indonesia.

Informasi itu, lanjut bocoran tersebut, disadap dan didistribusikan kepada otoritas militer di China melalui badan intelijen militer Indonesia yang bernama Badan Inteligen Strategis (BAIS). Penyadapan itu, masih menurut lansiran media Australia menyasar diplomat, perusahaan dan warga Australia.

Menurut jurnal spionase online "Intelijen online", kesepakatan antara instansi Indonesia dan China itu dimulai setelah kepala angkatan udara China , Jenderal Ma Xiaotian , mengunjungi Jakarta pada bulan Maret 2011. Jenderal Ma adalah mantan wakil kepala staf umum dengan tanggung jawab untuk Departemen 3 yang menjalin hubungan dengan BAIS.

Sebuah sumber intelijen mengatakan kepada News Corp, bahwa hubungan Indonesia dan China sangat dekat. China, menurut sumber itu, sangat tertarik menggunakan hubungan itu untuk memata-matai Australia dan negara-negara Barat lainnya yang memiliki kepentingan di Indonesia. ”Ada upaya terkoordinasi dengan jelas oleh China dan Indonesia untuk menekan apa yang mereka bisa dapatkan dari kami,” ucap sumber itu.

”Orang-orang China tertarik pada olok-olok birokrasi, gosip bisnis tentang kontrak sumber daya dan kegiatan militer. Ada daftar panjang masalah yang memikat mereka.”

TNI Rotasi Puluhan Perwira Tinggi Bidang Intelijen

Kebanyakan dari mereka dirotasi menjadi Staf Khusus Kasad.

Mutasi dan pengangkatan Pati TNI berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Moeldoko
Mutasi dan pengangkatan Pati TNI berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Jenderal Moeldoko (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
Mutasi besar-besaran terjadi di level perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sebagian besar pati ini duduk di posisi strategis Badan Intelijen Strategis (Bais). Tidak hanya petinggi Bais, mutasi juga terjadi di jajaran perwira tinggi ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Belum ada kejelasan apakah mutasi ini terkait terbongkarnya kasus penyadapan para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono, oleh intelijen Australia, Defense Signals Directorate (DSD).
Dalam keterangan pers TNI yang diterima VIVAnews, Selasa 26 November 2013, hanya dijelaskan, mutasi dan promosi jabatan ini dalam rangka mengoptimalkan tugas yang sangat dinamis.
Mutasi dan promosi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/901/XI/2013  tanggal 18 November  2013, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 37 Pati TNI.

Dalam mutasi tersebut ada 24 Pati dari TNI Angkatan Darat yang terkena rotasi, sebanyak lima orang Pati dari TNI Angkatan Laut dan delapan Pati dari TNI Angkatan Udara.
TNI Angkatan Darat:
1. Mayjen TNI  dr. Komarudin Boenjamin, Sp.B.U dari Kapuskes TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

2. Brigjen TNI dr. Daniel Tjen, Sp.S. dari Dirkesad menjadi Kapuskes TNI.

3. Brigjen TNI Drs. Subroto, M.M. dari Asdep Koord. Pendayagunaan Aparatur Kemenko Polhukam menjadi Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam.

4. Brigjen TNI Budiarjo dari Kabinda Bali BIN menjadi Pati Mabes TNI AD ( dalam rangka pensiun).

5. Brigjen TNI Wahyu Agung Prayitno, S.Pd.  dari Dir B Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

6. Brigjen TNI Lilik Sugiharto dari Dir D Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

7. Brigjen TNI Dra. Sri Parmini, M.M. dari Kasetum TNI menjadi Staf Khusus Kasad.

8. Brigjen TNI Drs. Hasan Saleh, S.I.P. dari Pa Sahli Tk. II Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Kasetum TNI.

9. Brigjen TNI Robby Win Kadir dari Irum Itjen TNI menjadi Irop Itjen TNI.

10. Brigjen TNI Bambang Sutrisno dari Pati Ahli Kasad Bid Sosbud menjadi Staf Khusus Kasad.

11. Brigjen TNI Nukman Kosadi dari Pati Ahli Kasad Bid Hukum menjadi Staf Khusus Kasad.

12. Brigjen TNI Eski Hermawan dari Pati Ahli Kasad Bid Idpol menjadi Staf Khusus Kasad.

13. Brigjen TNI Asep Kuswani dari Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek & LH menjadi Staf Khusus Kasad.

14. Brigjen TNI Teguh Rahardjo dari Kadisjarahad menjadi Pati Ahli Kasad Bid Ilpengtek&LH.

15. Kolonel Cpm Eddy Kristanto dari Paban Utama B-2 Dit B Bais TNI menjadi Kabinda Bali BIN.

16. Kolonel Inf Imam Soepriyanto dari Paban Utama D-1 Dit D Bais TNI menjadi Dir A Bais TNI.

17. Kolonel Kav Jamaluddin, M.Si. dari Paban Utama E-2 Dit E Bais TNI menjadi Dir B Bais TNI.

18. Kolonel Inf Eriet Hadi Uriyanto dari Wadan Pusintelad menjadi Dansatintel Bais TNI.

19. Kolonel Ckm dr.Dubel Mariyones,Sp.B. dari Ir Ditkesad menjadi Dirkesad.

20. Kolonel Inf Muchdarizal dari Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI menjadi Pa Sahli Tk II Bid. Komsos Panglima TNI.

21. Kolonel Inf Hendra Yus dari Paban IV/ Komsos Sterad menjadi Pati Ahli Kasad bid Sosbud.

22. Kolonel Kav A.A.Ketut Mayun Wiyadnya dari Ses Itjen TNI menjadi Pati Ahli Kasad Bid. Hukum.

23. Kolonel Inf Supartodi dari Paban Sahli Bid. Dukat dan Bankeman Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Pati Ahli Kasad bid. Idpol.

24. Kolonel Cba Ir. Djoko Susilo, M.T. dari Paban Sahli Bid. Dik Pok Sahli Bid. Sosbud Sahli Kasad menjadi Kadisjarahad.

TNI Angkatan Laut:
1. Laksma TNI Freddy Rudolf Dicky Egam dari Dansatintel Bais TNI menjadi Dir G Bais TNI.

2. Laksma TNI dr. Adi Riyono dari Kadiskesal menjadi Waka Puskes TNI.

3. Laksma TNI dr. Nelson Pandaleke,Sp.PD.dari Karumkital dr. RML Diskesal menjadi Kadiskesal.

4. Kolonel Laut (E) Ir. Sigit Soekirno Soedibyo dari Paban Utama B-4 Dit B Bais TNI menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Dokstraops.

5. Kolonel Laut (K) dr.B.Renaldi, Sp.M. dari Wakamed Rumkital dr. MTH Diskesal menjadi Karumkital dr. RML Diskesal.

TNI Angkatan Udara:
1. MarsdaTNI Amarullah dari Dankorpaskhas menjadi Waka Bais TNI.

2. Marsma TNI Mujahidin Harpin Ondeh dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Dankorpaskhas.

3. Marsma TNI Wahyudi Sumarwoto, S.E., M.Si. dari Pati Sahli Kasau Bid.Iptek menjadi Danpuslat Kodiklat TNI.

4. Marsma TNI Rachman Rosta W. dari Dir A Bais TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

5. Marsma TNI Rakhman Hatiadi SA., M.B.A., M.Sc., NSS dari Dir G Bais TNI menjadi Dir D Bais TNI.

6. Marsma TNI Hermansyah dari Irops Itjen TNI menjadi Irum Itjen TNI.

7. Marsma TNI dr. Agustinus Hari Haksono, Sp. THT. dari Waka Puskes TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

8. Kolonel Pnb Sulastri Baso dari Dirjian Air Power Seskoau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Iptek.

Hacker Indonesia Kembali Jebol Situs Polisi Australia

Kelompok BlackShinChan menaruh pesan "Ini balasan karena menyadap RI."

Perang siber masih terjadi antara RI-Australia.
Perang siber masih terjadi antara RI-Australia. (www.theoslotimes.com)
Hacker Indonesia masih terus menyerang situs Australia. Perang siber antarkedua negara terjadi paska terkuaknya aksi penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi RI.

Kali ini yang menjadi taget peretas Indonesia adalah situs milik pemerintah Australia. Salah satu yang berhasil dijebol yaitu situs Crime Stoppers yang menampilkan informasi soal nama-nama orang dalam Daftar Pencarian Orang.

Wakil Ketua Crime Stoppers Australia Peter Price kepada stasiun berita Sky News, Selasa 26 November 2013, mengatakan ada sebuah kelompok peretas yang menamakan diri sebagai BlackShinChan berhasil menjebol situs Crime Stoppers Australia.

BlackShinChan memperoleh akses masuk ke dalam situs Crime Stoppers dan mempublikasikan enkripsi kode akses ke beberapa situs milik warga Australia di sebuah akun Facebook. Kelompok itu juga meninggalkan pesan di sebuah situs dengan tulisan “Ini balasan karena telah menyadap Indonesia.”

Senin kemarin, perwakilan Polisi Federal Australia (AFP) mengatakan sebagian informasi yang dipajang di akun Facebook itu memang benar, sementara detail lainnya, termasuk akses masuk, ia sebut palsu. “Situs Crime Stoppers memang telah diretas dan mereka mempublikasikan informasi tersebut di internet. Tapi itu bukan informasi penting,” ujar Price.

VIVAnews mencoba mengakses dua situs Crime Stoppers yang beralamat di nsw.crimestoppers.com.au dan crimestoppers.com.au pada Selasa pagi. Saat diklik, muncul informasi kedua situs tersebut sedang dalam perbaikan.

Sebelumnya, situs AFP dan Bank Sentral Australia sudah menjadi korban serangan peretas asal Indonesia. Menurut Juru Bicara AFP yang tidak ingin disebut namanya, situs AFP masih berfungsi dengan baik saat ditinggal stafnya pada Rabu malam, 20 November 2013.

Namun pada Kamis dini hari, situs yang beralamat di afp.gov.au itu sudah kolaps dan tak dapat diakses. Pihak AFP mengaku tak tahu pasti kapan situs tersebut kolaps. “AFP tengah menyelidiki serangan terhadap situs kami atau situs milik pemerintah Australia lainnya secara serius,” ujar juru bicara itu.

Menurut AFP, siapapun yang berani bertindak sejauh ini, harus siap dengan konsekuensinya. “Ini sudah masuk ke dalam perbuatan kriminal,” kata dia.

Sama seperti pernyataan yang disampaikan perwakilan Crime Stoppers, perwakilan AFP menyatakan serangan para peretas tersebut tidak berpengaruh ke sistem Teknologi Informasi (TI) dan tidak ada informasi rahasia yang disimpan di situs tersebut.

Aksi peretasan juga pernah dilakukan oleh "serdadu siber" Australia ke beberapa situs perusahaan milik Indonesia. Salah satunya situs Garuda Indonesia yang diretas oleh kelompok Anonymous Australia.  Peretas diduga berhasil menyusup ke jaringan database Garuda Indonesia melalui celah di website garuda-indonesia.com. Mereka lalu memajang data 317 data pelanggan Garuda Frequent Flyer (GFF) disertai alamat emailnya.

Senin, 25 November 2013

Panglima TNI: Metode Intelijen Australia Tak Wajar

Panglima TNI: Metode Intelijen Australia Tak Wajar
Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tempo/Dian Triyuli Handoko

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menilai penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Presiden dan beberapa menteri, termasuk Ibu Negara Ani Yudhoyono, sebagai kegiatan intelijen yang tidak wajar.

Menurut Moeldoko, ada dua alasan ketidakwajaran dalam penyadapan itu, salah satunya subyek penyadapan yang tidak terkait dengan keamanan negara. "Coba, apa hubungannya mereka (Australia) menyadap komunikasi Presiden dengan istri?" ujarnya seusai menghadiri musyawarah nasional Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Permit) di Hotel Rich Prada Bali, Kamis, 21 November 2013.

Ketidakwajaran kedua, kata Moeldoko, adalah bocornya metode penggalangan informasi berupa penyadapan kepada khalayak. Menurut dia, dalam konteks intelijen militer, penyadapan bisa dibenarkan atau dianggap wajar. "Wajar jika tidak ketahuan, tapi jadi enggak wajar kalau kemudian bocor."

Untuk melindungi informasi strategis, Moeldoko mengatakan, TNI dan beberapa lembaga menyiapkan metode enkripsi (sistem pengamanan dengan menyamarkan informasi) baru untuk melindungi data-data strategis dari penyadapan. Enkripsi disiapkan untuk dua aspek, yakni peralatan komunikasi dan sumber daya manusia atau operatornya.

Khusus untuk aspek operator, metode yang disiapkan adalah pembinaan khusus agar informasi yang mereka kuasai tidak dibocorkan kepada pihak lain. "Hanya dengan cara ini, kebocoran informasi bisa ditanggulangi," kata Moeldoko.

Aktivitas penyadapan Australia terhadap Indonesia dibocorkan oleh kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden. Penyadapan ini dilakukan terhadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ani YUdhoyono, serta sejumlah menteri. Selain Australia, Amerika juga menjadi "korban" aktivitas Snowden, setelah diketahui Amerika menyadap komunikasi petinggi negara lain, di antaranya Kanselir Jerman Angela Merkel.

Indonesia 10 Tahun Lagi Bisa Produksi Alat Militer

Indonesia 10 Tahun Lagi Bisa Produksi Alat Militer
Letjen Sjafrie Sjamsoeddin. TEMPO/Hariandi Hafid

Kementerian Pertahanan dan Keamanan mencanangkan kemandirian alat utama sistem pertahanan Indonesia. Menurut Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, cara yang ditempuh untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) di antaranya mendukung dan mengutamakan industri pertahanan dalam negeri, swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Selain itu, dia melanjutkan, Kementerian berkerja sama dalam hal alih teknologi industri pertahanan dengan sejumlah negara maju. ”Alutsista harus mandiri, perkuat industri pertahanan dalam negeri,” kata Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke industri roket dan bom PT Sari Bahari Malang, Jawa Timur, pada Jumat, 22 November 2013.

Modernisasi, menurut Sjafrie, juga termasuk memproduksi kapal selam yang dikerjakan PT PAL bekerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Prinsip kerja sama dilakukan setelah Kementerian Pertahanan dan Keamanan memesan tiga kapal selam ke DSME, Korea Selatan. Dalam pembelian ini, Indonesia dan Korea Selatan sepakat menjalin kerja sama alih teknologi.

Sejumlah tenaga ahli telah belajar teknologi ke Korea Selatan. Pada pesanan kapal selam ketiga, bakal dibangun di galangan kapal PT PAL yang dikerjakan tenaga teknis Indonesia dan diawasi ahli dari DSME. ”Sehingga 10 tahun mendatang, Indonesia diharapkan mampu memproduksi kapal sendiri,” katanya.

TNI Kaji Pembentukan Kodam Baru di Papua Barat

TNI belum memastikan pembentukan komando daerah militer di Papua Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman yang kemarin (22/11) berkunjung ke Manokwari menyatakan masih mengkaji kemungkinan peningkatan satuan militer di wilayah tersebut.

TNI Kaji Pembentukan Kodam Baru di Papua Barat

"Itu (pembentukan kodam) bergantung pada tingkat kepentingannya. Kalau Papua Barat sudah semakin memerlukan pertahanan dan keamanan yang lebih baik, satuan-satuan dapat ditingkatkan," ujarnya seperti dilansir Radar Sorong (JPNN Group).

Meski belum memiliki kodam, lanjut Budiman, TNI tetap berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat. Aparat TNI tidak menghendaki adanya peristiwa-peristiwa keributan yang merugikan masyarakat. "TNI berkomitmen mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Budiman yang berada di Manokwari sejak Rabu (20/11).

Menurut dia, dirinya pernah ke Manokwari pada 2008. Ketika kembali kemarin, ungkap dia, perkembangan di ibu kota Papua Barat begitu pesat. "Bila perlu dibentuk kodam, akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan lainnya," jelasnya.

Selain itu, Budiman mengingatkan warga Papua Barat untuk menjaga keamanan pada Pemilu 2014. TNI, lanjut dia, membantu kepolisian untuk menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu 2014. "Kami berkomitmen netral dan berbuat yang terbaik demi lancarnya pemilu," tegasnya.

Di Manokwari, Budiman dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan melakukan penanaman pohon, meletakkan batu pertama pembangunan 14 ruas jalan di Papua, meninjau pembangunan situs Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, serta menyaksikan bakti sosial berupa pengobatan masal dan pembagian sembako. Sebelum kembali ke Jakarta, Karen memenuhi undangan dari Universitas Negeri Papua untuk memberikan kuliah umum.

UAV untuk Intai Udara: Mungil, Praktis, Tak Perlu Penerbang


Betapa pun sederhana, alutsista buatan sendiri punya deterrent tinggi. Ke depan TNI akan banyak menggunakan UAV buatan dalam negeri untuk intai taktis.

Aaron Cross harus putar otak “mengalahkan” kelincahan MQ-9 Reaper yang dikirim dinas intelijen AS untuk menghabisi nyawanya. Eksekutor untuk operasi terselubung ini harus dimatikan, tapi ia tahu kelemahan pesawat nirawak bersenjata itu. Adegan saling telikung ala negara yang sudah maju ini pun jadi bagian paling seru dalam The Bourne Legacy – sekuel ke-4 dari petualangan Jason Bourne, salah satu film laris besutan Holywood  tahun 2012.

Benarkah kini pesawat nirawak alias Unmanned Aerial Vehicle bisa dikerahkan untuk misi pembunuhan? Meski kebenaran kisah dalam film kerap dipertanyakan,  nyatanya dinas intelijen AS memang sudah menyerahkan misi pemusnahan ke pundak pesawat  yang cukup dikendalikan via satelit ini. Kepercayaan kian meninggi karena teknologi telah memungkinkan  UAV kian presisi dengan jangkauan terbang  yang makin jauh.

Meski tidak bisa menggantikan seluruh fungsi pesawat tempur dan pesawat pengintai berawak, faktanya UAV kian banyak dioperasikan berbagai angkatan bersenjata. Seperti dilansir Popular Science, kini di dunia setidaknya ada 7.000 UAV yang dioperasikan untuk misi kombatan. UAV memang bisa dikerahkan untuk membunuh, tetapi sebagian besar masih diandalkan untuk tugas pengintaian.

Dengan demikian memang menarik mendengar kabar bahwa TNI juga memiliki minat tinggi mengakuisisi alut sista modern ini. Desas-desus ke arah ini sudah terdengar sejak 1996, setelah Kopassus menggunakannya dalam operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua. Sejak itu usaha untuk membeli pesawat yang cukup dikendalikan dari jarak jauh ini terus menggelinding. Ketertarikan ini secara tak langsung ikut memacu litbang dan industri untuk menggubah buatan sendiri.

Wulung dan LSU-02
Salah satu yang kemudian ditawarkan kepada TNI adalah Wulung.  Pesawat Udara Nir Awak dengan panjang badan 4,32 meter dan bentang sayap 6,34 meter yang mampu menjelajah sampai 200 kilometer ini adalah primadona dalam ajang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-18, 29 Agustus – 1 September lalu di TMII, Jakarta. Kementerian Pertahanan dikatakan tertarik membeli, dan BPPT-PT LEN-PT Dirgantara Indonesia dilaporkan sedang berkolaborasi menuntaskan model BPPT01A-200-PA7 yang dianggap cocok untuk keperluan TNI.

Simulasi Pesawat Tempur KFX Korea

Simulasi virtual grafik pesawat tempur KFX C103 Korea Selatan oleh DD Destroyer.

Simulasi virtual grafik 2 oleh DD Destroyer.

KFX C103 twin engine
KFX C103 twin engine by Korea Aerospace Industries (KAI)
KFX E Single Engine
KFX E Single Engine by Agency for Defense Development (ADD)
KF-X Alternatives

KFX-E by KAI KFX C103 by ADD
Weight, empty 9.3 metric tons (20,500 lb.) 10.9 metric tons (24,000 lb.)
Weight, max. 20.9 metric tons (46,000 lb.) 24 metric tons (53,000 lb.)
Internal fuel 3.6 metric tons (8,000 lb.) 5.4 metric tons (12,000 lb.)
Span 9.8 meters (32 ft.) 10.7 meters (35.2 ft.)
Length 15.2 meters (50 ft.) 15.7 meters (51.3 ft.)
Wing area 37.1 sq. meters (400 sq. ft.) 42.7 sq. meters (460 sq. ft.)
Engine 1 X P&W F100 or GE F110 2 X EJ200 or GE F414
Hardpoints 9 10
Weapons bay None Space provided

Korean Aerospace Industries (KAI) has developed a single-engined version of the Korean Fighter Xperiment (KFX) indigenous stealth fighter prototype in an effort to get the stalled programme back on track.
Officials at the Seoul Aerospace and Defence Exhibition (ADEX 2013) told IHS Jane’s that the single-engined version, dubbed the C501, was a low-cost option that combined elements of the in-production FA-50 light fighter and the twin-engine KFX technology demonstrator, called the C103, that completed its technical development in 2013.
The KFX programme was announced in 2001 and originally conceived as a twin-engine stealth multirole fighter with stealth characteristics. Technical development of the first prototype, dubbed C103, was completed in 2013 and South Korea entered an agreement with Indonesia in 2011 to share the cost of developing the platform. (janes.com/KAI)
JKGR.

Kontingen Garuda TNI meriahkan Hari Anak Sedunia di Haiti

 
Prajurit TNI dalam Satuan Tugas Kompi Zeni Kontingen Garuda XXXII-C Minustah di Haiti turut berpartisipasi memeriahkan Hari Anak Sedunia sehingga membagi kegembiraan kepada anak-anak setempat dengan menyerahkan bingkisan-bingkisan, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain.

Satuan tugas Minustah (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti) itu bertugas di sana untuk waktu tertentu sebagai bentuk kesertaan Indonesia sebagai warga dunia. Dalam peringatan Hari Anak Sedunia di Anse Rouge, Haiti, Sabtu kemarin itu (23/11), mereka merayakannya bersama batalion tentara Argentina. 

Keterangan diterima di Jakarta, Senin petang, dari Pusat Penerangan TNI, menyatakan, Anse Rouge adalah kota pinggir laut di utara Gonaives, Haiti, Sabtu Siang (23/11).
 
Menurut komandan satuan tugas TNI itu, Mayor Czi Alfius Navirinda K, "Pelayanan kesehatan kepada anak-anak dirasakan sangat penting, karena belum merata pelayanan kesehatan oleh pemerintah Haiti pascaterjadinya bencana gempa pada 2010 silam."
 
Sementara itu, Letnan Satu Administrasi Stiefano Widyasprasetya, selaku perwira Civil Military Coorporation satuan tugas TNI dan juga koordinator peringatan Hari Anak Sedunia, mengatakan, kondisi lingkungan  tidak bersih dan sanitasi minim menjadi fokus perhatian.

Laiknya perayaan untuk anak-anak, beraneka permainan dan bercerita juga disuguhkan kepada anak-anak setempat itu. 

Jadilah Kopral Satu Marinir M Khirom memainkan bakat terpendamnya sebagai pesulap sekaligus pelawak. Gelak tawa anak-anak dan hadirin pecah saban Khirom membanyol, keterbatasan bahasa bukan lagi jadi persoalan penting kalau sudah begitu. 

Pada akhir kegiatan, Henry Volney selaku direktur The Institution Ecole National de Grande Falaise, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada kontingan TNI dan militer Argentina, yang bisa bekerja sama menjalankan misi kemanusiaan pada Hari Anak Sedunia itu.

NSA sebarkan malware ke jaringan komputer dunia



Dinas intelijen Amerika, NSA, menginfeksi lebih dari 50.000 jaringan komputer di seluruh dunia dengan perangkat lunak berbahaya (malicious software) yang didesain untuk mencuri informasi sensitif.

Dokumen-dokumen dari Edward Snowden menyajikan itu, tulis surat kabar Belanda NRC hari ini yang mengaku melihat dokumen-dokumen yang disajikan oleh mantan pegawai NSA tersebut.

Sebuah presentasi bertanggal pada 2012 menjelaskan bahwa NSA menggunakan "Computer Network Exploitation" (CNE) di lebih 50.000 lokasi.

CNE adalah sistem infiltrasi komputer rahasia yang dibuat dengan meng-install malware, malicious softwara, kata NRC dalam edisi online-nya.

Satu contoh perentasan tipe serupa telah diungkap pada September 2013 di operator telekomunikasi Belgia, Belgacom. Dalam beberapa tahun dinas intelijen Inggris--GCHQ--telah meng-install malware sejenis di jaringan Belgacom dengan tujuan untuk menyadap lalu lintas data dan telepon pelanggan perusahaan itu.

Jaringan Belgacom telah disusupi oleh GCHQ melalui sebuah proses menggaet karyawan ke sebuah halaman LinkedIn palsu.

Laporan NRC juga menyebut bahwa serangan-serangan komputer NSA dibuat oleh sebuah departemen khusus yang disebut TAO (Tailored Access Operations).

Sumber-sumber publik menunjukkan bahwa departemen itu mempekerjakan lebih dari seribu peretas. Belum lama lalu pada Agustus 2013, Washington Post menyiarkan artikel mengenai operasi-operasi siber NSA-TAO. 

Australia yang lebih banyak bergantung pada Indonesia

Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon mendarat di Pangkalan Utama TNI AU Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, Jumat (22/11). Lima F-16 Fighting Falcon bersama 60 personel di bawah pimpinan Komandan Wing 3 pangkalan udara itu, Kolonel Penerbang Minggit Tribowo, kembali ke markas menyusul penghentian latihan bersama di Australia akibat kasus penyadapan. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)
Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan) Endriartono Sutarto, menilai adalah Australia yang lebih banyak bergantung pada Indonesia, di antaranya pada aspek keamanan teritorial Negara Kanguru itu.

"Ancaman terhadap Australia tidak mungkin datang dari arah Selatan. Di selatan itu adanya hiu. Hiu 'khan tidak mengancam," katanya, di Semarang, Senin.

Menurut dia, ancaman terhadap Australia justru berpotensi dari Utara, misalnya ada negara lain yang mau menyerang Australia pasti melewati Indonesia. Indonesia menjadi "gerbang" dalam hal ini.

Karena itu, kata dia, Australia memiliki kepentingan besar menjalin hubungan baik dengan Indonesia, sebab jika hubungan kedua negara buruk justru merugikan Negara Kanguru itu.

"Kalau buruk, maka Indonesia dengan mudah akan 'digunakan' negara lain yang punya kepentingan terhadap Australia yang tentunya merugikan negara itu," katanya.

Australia, melalui Interfet, pada 1999 berdiri paling depan saat jajak pendapat di Provinsi Timor Timur berujung pada kemerdekaan bekas provinsi ke-27 Indonesia itu. Saat itu, Sutarto berpangkat mayor jenderal TNI sebagai asisten operasi Panglima TNI. 

Terkait surat balasan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang sudah diterima Presiden Susilo Yudhoyono, dia menegaskan, Australia harus menyatakan permintaan maafnya.

"Tunggu saja perkembangannya, selama Pemerintah Australia tidak memberikan respons yang cukup atas permintaan pemerintah Indonesia maka pemerintah berkewajiban mengambil langkah lebih tegas," katanya.

Minggu, 24 November 2013

Eks Kepala BIN: Intel RI Juga Tak Kalah Hebat

Bantuan Alat Perang dari Australia Bagai Senjata Makan Tuan



Indonesia Police Watch (IPW) mendesak pemerintah membersihkan semua peralatan cyber bantuan Australia. Terutama Cyber Crime Investigation Satellite Office yang diberikan kepada Polri dan ditempatkan di lima lokasi.
"Sebelum peralatan  dibersihkan, sebaiknya jangan diaktifkan," tegas Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, Minggu (24/11).
Neta juga mengatakan berbagai hasil penyadapan tingkat tinggi yang dilakukan badan intelejen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat negara  sepertinya akan dibocorkan ke publik dalam waktu dekat ini.
Menurut dia, hasil sadapan itu diduga menyangkut kasus megakorupsi Hambalang, Century, kasus BP Migas, dan berkaitan dengan kontrak karya migas yang dimiliki para elit politik serta monopoli impor BBM.
"Penyadapan itu diduga dilakukan Australia melalui berbagai cara via bantuan peralatan cyber yang diberikannya," katanya.
IPW memantau ada sejumlah peralatan yang diberikan Australia kepada Polri pasca Bom Bali I. Bantuan alat sadap itu ternyata bukan hanya untuk Densus 88 Anti Teror. Bantuan yang spektakuler justru diberikan Australian Federal Police kepada Polri. Dalam hal ini AFP mengoperasikan secara resmi Cyber Crime Investigation Satellite Office di Mabes Polri.  
Selain di Mabes Polri, kantor investigasi cyber crime dibangun juga di Polda Metro, Sumut, Bali dan NTB. "Target Australia, perangkat ini dibangun di semua Polda," tegasnya.
Ia menambahkan, kantor ini dilengkapi perangkat dan sarana penunjang forensik digital yang canggih. Tujuannya, untuk melakukan penyadapan, membantu mengungkap, dan memerangi kejahatan dunia maya, khususnya satelit cyber crime, transnational crime, dan cyber crime yang sangat erat dengan internet.
"Kerjasama ini dilakukan akibat meluasnya kejahatan cyber di Indonesia. Bahkan, saat itu situs presidensby.info saja dihack," ujarnya.
Ia menyatakan dana yang digelontorkan AFP untuk peralatan di Mabes Polri saja mencapai 9 juta dolar Australia. "Tapi, bantuan ini bagai senjata makan tuan," ungkapnya.
Menurut Neta, dengan adanya penyadapan yang dilakukan Australia tentunya, semua peralatan bantuan tersebut harus dicermati."Apakah alat-alat itu sudah dipakai untuk menyadap presiden dan para pejabat Indonesia atau tidak," pungkasnya.

Kasus Penyadapan, Indonesia Buta Lawan dan Kawan

Antara/Zabur Karuru/vg

Penyadapan yang dilakukan Autralia merupakan dampak dari sikap Indonesia yang belum bisa menentukan kawan dan lawan dalam sikap politiknya.
Indonesia  telah lama menjadi bidikan penyadapan kerangka kerja lima negara (Amerika, Autralia, New Zealand, Inggris, Kanada) aliansi intelejen dunia The Five Eyes untuk di kawasan Asia Timur, Selatan dan Tenggara.

Hal ini disampaikan politikus Partai Keadialan Sejahtera (PKS) Mahfud Sidiq dalam dialog kebangsaan bertajuk Penyadapan dan Diplomasi, di rumah pergerakan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Jakarta Timur. 

"Jadi ada 12 negara yang menjadi user hasil sadapan sinyal ini. Jadi jangan kaget dengan penydapan ini sebenarnya. Autrali sudah nyatakan itu sejak lama,"ujarnya.

Selain itu, secara teknis Indonesia juga bertahun-tahun membuka ruang penyadapan yang luas dengan menggunakan teknologi komunikasi yang dimiliki oleh negara Amerika.

Dalam sejarahnya, menurut Ketua Komisi I DPR RI ini, penyadapan yang dilakukan oleh Australia sudah terjadi sejak 1950, tapi yang menjadi mengagetkan adalah program politik pemerintah yaitu diplomasi luar negri  dengan zero.  enemy.

Atas kisrus penyadapan yang tak kunjung selesai tersebut, Mahfud menegaskan sudah saatnya pemerintah memperkuat sistem teknologi dengan menentukan sendiri tekonologi yang akan digunakan. 
Pun tegas dalam menentukan sikap kultur dalam berkomunikasi dengan teknologi

"Masyarakat kita terlalu kegirangan dengan teknologi dengan mengungkapkan semuanya pada teknologi, kita sangat telanjang dengan sistem komunikasi kita," cetusnya. 

Situs Polri lumpuh, hacker Indonesia sasar liberal.org.au

Situs Polri lumpuh, hacker Indonesia sasar liberal.org.au
Hacker. ©2013 Merdeka.com



Situs Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia belum juga pulih, kini situs kepolisian Republik Indonesia yang beralamat di http://polri.go.id sudah tak dapat diakses sejak malam ini.

Bila situs tersebut dibuka, maka yang ada hanyalah tulisan The Connection was reset. Belum diketahui apa penyebab lumpuhnya situs tersebut, apakah terkena serangan hacker atau kah sedang pemeliharaan.

Berdasarkan data merdeka.com, situs Kepolisian RI bukan kali ini saja tumbang, karena beberapa waktu yang lalu, sekitar Juli, situs tersebut juga tumbang berhari-hari.

Tumbangnya situs Polri itu berarti mengikuti jejak situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah lebih dulu tumbang. Serangan serupa kepada situs pemerintah RI juga pernah dialamatkan ke situs Kementerian Hukum dan HAM, dan KPK.

Sementara itu, seperti tak mengenal kata lelah, peretas Indonesia terus dan terus beraksi, meski beberapa hari kemarin sempat vakum dan melihat situasi keseriusan pemerintah Australia meminta maaf atas tindakan mata-mata terhadap Presiden dan pejabat tinggi di Indonesia.

Dari pantauan merdeka.com, malam ini para peretas akan melakukan serangan terhadap target baru, yang berbeda dari target-target sebelumnya, yaitu partai politik yang sedang berkuasa di Australia di alamat http://liberal.org.au.

Serangan dimulai pukul 19:00 WIB malam ini dengan metode DDOS. Serangan ini, seperti serangan-serangan sebelumnya, diklaim juga mendapat dukungan dari hacker Australia yang tergabung dalam Anonymous Australia.

Situs Partai Liberal Australia tersebut terlihat terus berganti-ganti protokol internet (IP) sehingga susah ditaklukkan oleh hacker Indonesia. Namun, para hacker tersebut seakan tak kenal menyerah dan diprediksi akan terus menyerang sampai pagi nanti.
Merdeka.

Tan Malaka pernah ingin satukan Indonesia-Australia dalam Aslia

Tan Malaka pernah ingin satukan Indonesia-Australia dalam Aslia
Tan Malaka. ©blogspot.com



Isu penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat negara lainnya belakangan membuat hubungan kedua negara memanas. Sebagai negeri tetangga yang kerap menjalin kerja sama dengan Indonesia, Australia dinilai tak tahu diri atas penyadapan yang dilakukannya.

Indonesia dengan Australia memang dua negara yang memiliki kedekatan dari segi letak geografis. Dulu Ibrahim Datuk Tan Malaka , sang Bapak Republik Indonesia, bahkan sempat memiliki konsep penyatuan Australia, Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya dalam Aslia yang merupakan singkatan dari Asia-Australia.

Ceritanya, pada Juni 1927 Tan Malaka berada di Bangkok dan mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) bersama Subakat dan Jamaludin Tamim. Namun, selang berapa tahun kemudian sesuai dengan suasana dan kondisi dunia yang berubah, PARI lantas menjadi Proletaris Aslia Republik Internasional.

"Jadi wataknya PARI tetap Proletaris seperti sedia kala dan daerahnya tetap pula internasional seperti dulu, tetapi daerahnya sudah bertambah luas, daerahnya sekarang adalah daerah yang cocok dengan penyelidikan para ahli yang bersandarkan atas ilmu bumi ilmu bangsa serta akhirnya cocok pula dengan perekonomian," kata Tan Malaka dalam 'Manifesto Jakarta' 1945.

Menurut Tan Malaka , Aslia meliputi wilayah Birma (sekarang Myanmar), Thailand, Annam, Philipina, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sunda kecil dan Australia Panas. Wilayah Australia Panas yang dimaksud luasnya sekitar 1/3 dari keseluruhan wilayah Australia.

Tan Malaka yakin di zaman kuno, wilayah Indonesia menyatu dengan Australia. Hal itu berdasarkan penelitian yang dilakukan ilmu pasti Asia. Saat itu, manusia di tanah Indonesia juga berada di tanah Australia hingga proses alam akhirnya memisahkan tanah kedua wilayah itu.

Meski demikian, Tan Malaka sadar penduduk Australia di eranya mayoritas bukan warga pribumi. Di wilayah Australia bagian selatan yang berudara sejuk, didiami oleh bangsa Eropa yang merupakan keturunan dari orang-orang hukuman Kerajaan Inggris di masa lampau. Tan Malaka menyebut wilayah itu sebagai Australia Putih. Mereka tak bisa hidup di wilayah Australia Panas.

"Bangsa pindahan ini seperti juga di Amerika membinasakan lebih kurang memusnahkan bangsa Australia Asli dan peperangan lahir dan batin yang tiada henti-hentinya, di seluruh Australia Putih yang luasnya lebih kurang 1/3 pula dari seluruh dataran Australia yang luasnya 3 juta miles persegi itu," kata Tan Malaka .

Menurut Tan Malaka , seluruh wilayah Aslia memiliki berbagai kesamaan, dua di antaranya adalah kondisi iklim dan musim. Selain itu, alat perkakas, kehidupan ekonomi, sosial, politik, jiwa, perasaan, hasrat serta impian masyarakatnya juga tidak berbeda satu sama lain.

"Pendek kata seluruh Aslia kini dalam segala cara penghidupan berada dalam keadaan yang bersamaan dan suasana serta keadaan dunia setelah Perang Dunia II ini membutuhkan pergabungan dan kerja sama," kata Bapak Republik Indonesia itu.

Tan Malaka bercita-cita mewujudkan masyarakat yang tolong menolong dan sama rata dalam semua segi kehidupan di Aslia. Selain itu, Tan Malaka berpandangan, dengan terwujudnya Aslia, akan tercipta kesimbangan di dunia internasional. Hal itu berdasarkan pembagian negara-negara raksasa yang dilakukannya. Dia membagi negara-negara di dunia ini menjadi delapan hingga 10 kelompok raksasa.

"Amerika Serikat dan Kanada kira-kira mempunyai wilayah 8 juta miles-persegi dengan jumlah penduduk kira-kira 160 juta jiwa. Tiongkok dengan luas wilayah 4,5 juta miles-persegi dengan jumlah penduduk 400 juta jiwa, Soviet Rusia mempunyai wilayah lebih kurang 9 juta miles-persegi dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa, penduduk Eropa Barat dengan luas wilayah 3,75 juta miles-persegi dengan jumlah penduduk 350 juta jiwa, dan selanjutnya Hindustan dan Iran (Indo-Iran), Afrika dalam satu atau dua gabungan, Amerika Selatan jika ingin berdiri sendiri," katanya.

Tan Malaka meyakini dengan adanya delapan hingga 10 gabungan raksasa dunia yang masing-masing dapat berdiri sendiri dalam hal ekonomi itu, satu sama lainnya akan saling menghormati. Sebab, kekuatan besar tidak akan melawan kekuatan besar. Mereka justru akan saling menjaga kedamaian dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan terciptanya kondisi tersebut, Tan Malaka percaya keamanan, kemakmuran dan persatuan dunia akan tercipta. Sebab, perdamaian dunia tidak akan bisa kekal jika hanya ada tiga atau empat negara besar saja. Karena, penjajahan secara langsung maupun tidak langsung (ekonomi) akan terus terjadi terhadap negara kecil. Tentunya, negara kecil terjajah itu tidak akan terima dan mencoba mencari koloni dengan negara besar lainnya yang dapat berujung pada terciptanya permusuhan hingga dapat menimbulkan perang dunia.

Karena itu, menurut Tan Malaka cuma konsep 'gabungan kelompok raksasa' yang dapat menjamin terciptanya perdamaian di muka bumi.

"Perhubungan yang semakin hari akan semakin rapat antara manusia dan manusia, bangsa dan bangsa juga dalam politik, ekonomi dan kebudayaan kelak selangkah demi selangkah akan mengadakan Internasionalisme yang berdasarkan keanekaragaman yang bersatu padu (homogen )," katanya.


Andai konsep tersebut saat itu dapat terealisasi tentunya kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia tak akan terjadi dan kehidupan dunia internasional akan lebih adil.