Jam Digital

Sabtu, 29 Maret 2014

Latihan Multinasional Komodo 2014 susun protokol penanggulangan bencana


Latihan Multinasional Komodo (Multilateral Naval Exercise Komodo/ MNEK) 2014 akan menyusun protokol kerjasama antar negara dalam penanggulangan bencana, terutama yang terjadi di wilayah perairan. 

Direktur Latihan Multinasional Komodo 2014, Laksamana Pertama TNI Amarullah Oktavian,  di Batam, Jumat,  menyatakan, "Pelatihan ini akan menetapkan standar penanggulangan bencana."

Satu kasus terkini yang menyita perhatian internasional tentang itu adalah pencarian MH370 Malaysia Airlines yang melibatkan 26 negara, puluhan kapal perang dan pesawat terbang intai militer, dan satelit. 

Angkatan laut dari berbagai negara menyiapkan kapalnya membantu mencari. Namun untuk izin memasuki wilayah Malaysia perlu izin khusus, yang dalam kondisi normal membutuhkan waktu. Hal itulah yang akan diatur kembali, agar tidak menghambat misi kemanusiaan.

Perlu aturan tetap mengenai cara berkoordinasi dan berkomunikasi antar angkatan laut dalam menanggulangi bencana, agar kehadiran kapal perang asing di suatu negara lain dipastikan hanya untuk misi kemanusiaan, tidak yang lainnya.

Selama ini, aturan yang berlaku masih bersifat insidentil, sehingga perlu dibuat standar operasional yang baku.

"Itu hanya insidentil. Seperti kapal Indonesia yang mencari pesawat Malaysian Airlines, minta izin memasuki wilayah Malaysia harus menunggu," kata dia.

Nantinya, standar yang akan dirumuskan dan ditetapkan dalam latihan multinasional inisiasi dari TNI AL ini, akan berlaku untuk angkatan laut dari sisi militer dan SAR.

"Protokol itu yang dicita-citakan Indonesia. Indonesia ingin memberikan kontribusi pada dunia," kata dia.

Latihan Multinasional Komodo 2014 diikuti 17 negara peserta. 10 negara ASEAN turut, ditambah Rusia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, India, dan Selandia Baru. Selain itu, juga negara pengamat, yaitu Australia, Uni Eropa, PBB, Belanda, dan Spanyol, serta diikuti sekitar 4.800 orang prajurit.

Ia mengatakan, selama ini belum ada kesepakatan antara negara untuk standar baku untuk penanganan bencana yang ditanggulangi banyak negara.

Protokol yang akan dibahas, terutama terkait tata cara komunikasi, frekuensi yang digunakan dan pemberian izin bagi kapal perang suatu negara memasuki wilayah negara lain yang terkena bencana.