BIN Panggil Counterpart Dalami Berita Penyadapan

Badan Intelijen Negara (BIN) telah melakukan pendalaman atas maraknya pemberitaan di media massa terkait penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat. BIN juga mengambil langkah untuk memanggil counterpart BIN dari Amerika Serikat yang ada di Jakarta guna memberikan klarifikasi. Sejauh ini, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat masih berada dalam kondisi baik. Demikian pernyataan Kepala BIN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Marciano Norman ditemui selepas membuka 8’th World Taekwondo Federation Poomsae Championship Bali 2013 di Bali Internasional Convention Centre, Nusa Dua, Bali, 31 Oktober 2013.

“Pemanggilan tersebut adalah untuk memberikan klarifikasi terkait penyadapan tersebut,” ungkap Marciano.

Kepala BIN mendukung langkah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan meminta penjelasan dari Kedutaan Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Selain itu, Kemenlu juga turut melakukan pendalaman dan mengoptimalkan semua sarana yang dimiliki dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan kebenaran penyadapan itu, agar masyarakat Indonesia mendapatkan jawaban yang pasti dan tidak ada keragu-raguanan bahwa semua kegiatan kita disadap oleh negara lain.

“Jika benar penyadapan itu terjadi, tentu akan mempengaruhi kedaulatan Indonesia sebagai negara karena tidak dibenarkan negara manapun menyadap negara lain. Bahkan suatu negara pun tidak dapat menyadap warga negaranya karena ada undang-undang yang mengatur,“ ungkap Marciano.

Kepala BIN menghimbau agar masyarakat tidak menyimpulkan secara cepat bahwa penyadapan itu memang benar. Marciano meminta agar masyarakat memberikan kesempatan kepada BIN dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pendalaman, sehingga kita dapat melakukan pendalaman yang pasti agar masyarakat tidak terlalu terombang-ambing oleh pemberitaan yang ada.

“Tidak usah risau, tetapi beri kesempatan kepada kami semua untuk melakukan pendalaman,” himbau Kepala BIN.

Marciano menambahkan kalau terbukti disadap, maka pihaknya perlu mendorong Kemenlu untuk melakukan langkah-langkah diplomatik kepada negara tersebut.

“Untuk menjaga keamanan informasi dari pejabat negara, semua pejabat negara telah diberikan alat komunikasi yang ada unsur pengamannya, sehingga tidak mudah disadap oleh kelompok-kelompok yang tidak berwenang,“ ujar Marciano Norman(*).

BIN.