Kapala Staf Angkatan Udara, I B Putu Dunia. TEMPO/Dasril Roszandi
Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan
bahwa Pulau Natuna merupakan salah satu dari 12 pulau terluar milik
Indonesia. Natuna memang berbatasan langsung dengan Malaysia dan
Vietnam.
Karena berada di Laut Cina Selatan, posisi Natuna juga terbilang strategis. "Untuk menjaga Natuna, TNI AU punya Landasan Udara Rinai dan juga radar pengawas," kata Putu Dunia kepada wartawan di Lanud Rinai, Natuna, Rabu, 30 Oktober 2013.
Meski begitu, Putu Dunia menyebut ada fakta unik dari Natuna. Berdasarkan wilayah darat, Natuna memang milik Indonesia. Namun, wilayah udara Natuna masuk dalam kontrol Singapura.
Bahkan, ketika TNI AU mengadakan latihan tempur bertajuk Angkasa Yuda 2013, mereka harus melaporkan kegiatan udara ke Singapura. Tujuannya agar lalu lintas pesawat-pesawat tempur Indonesia tidak bersinggungan dengan pesawat komersil yang diatur oleh Singapura.
Putu Dunia sendiri optimistis hal ini bukanlah gangguan latihan TNI AU. Sebab, koordinasi antara Indonesia dan Singapura cukup lancar.
Meski begitu, dia tetap punya harapan suatu saat nanti pengaturan wilayah udara di Natuna dan sekitanya berada di bawah Indonesia. "Sebab, dari sisi pertahanan juga lebih aman untuk kita," kata dia.
Karena berada di Laut Cina Selatan, posisi Natuna juga terbilang strategis. "Untuk menjaga Natuna, TNI AU punya Landasan Udara Rinai dan juga radar pengawas," kata Putu Dunia kepada wartawan di Lanud Rinai, Natuna, Rabu, 30 Oktober 2013.
Meski begitu, Putu Dunia menyebut ada fakta unik dari Natuna. Berdasarkan wilayah darat, Natuna memang milik Indonesia. Namun, wilayah udara Natuna masuk dalam kontrol Singapura.
Bahkan, ketika TNI AU mengadakan latihan tempur bertajuk Angkasa Yuda 2013, mereka harus melaporkan kegiatan udara ke Singapura. Tujuannya agar lalu lintas pesawat-pesawat tempur Indonesia tidak bersinggungan dengan pesawat komersil yang diatur oleh Singapura.
Putu Dunia sendiri optimistis hal ini bukanlah gangguan latihan TNI AU. Sebab, koordinasi antara Indonesia dan Singapura cukup lancar.
Meski begitu, dia tetap punya harapan suatu saat nanti pengaturan wilayah udara di Natuna dan sekitanya berada di bawah Indonesia. "Sebab, dari sisi pertahanan juga lebih aman untuk kita," kata dia.
Dihubungi terpisah, Panglima Komando Operasi TNI AU I Marsekal Muda M.
Syaugi menjelaskan bahwa saat ini sudah ada aturan berupa FIR atau flight information regions untuk
memperjelas batas kewenangan Indonesia dan Singapura di langit Natuna.
"Intinya udara milik Indonesia tetap menjadi kuasa Indonesia. Begitu
pula dengan negara Singapura. Jadi ada batas antarnegara," kata dia.
Menurut Syaugi, istilah pengendali udara Natuna dan sekitarnya di tangan Singapura hanya masalah radar semata. Singapura, kata dia, punya radar udara, baik militer maupun komersil hingga wilayah Natuna. "Jadi, intinya tetap NKRI harga mati," kata dia.
Meski begitu, Syaugi berharap pemerintah lebih memperhatikan Natuna. Semisal dengan memperbaiki infrastruktur dan bandar udara. "Supaya makin banyak yang datang ke sini, biar makin ramai Natuna," kata dia.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tak mau berkomentar banyak soal kekuasaan Singapura di wilayah udara Natuna. Dia hanya mengatakan bahwa untuk urusan penerbangan komersil sepenuhnya urusan Kementerian Perhubungan.
Menurut Purnomo, Kementerian Perhubungan belum siap mengatur lalu lintas udara di sekitar Natuna, baik dari sisi sumber daya manusia hingga peralatan. "Itu yang kami tangkap dari Kementerian Perhubungan," kata dia. "Tapi kalau dari sisi kedaulatan, Natuna kami jaga setiap waktu."
Menurut Syaugi, istilah pengendali udara Natuna dan sekitarnya di tangan Singapura hanya masalah radar semata. Singapura, kata dia, punya radar udara, baik militer maupun komersil hingga wilayah Natuna. "Jadi, intinya tetap NKRI harga mati," kata dia.
Meski begitu, Syaugi berharap pemerintah lebih memperhatikan Natuna. Semisal dengan memperbaiki infrastruktur dan bandar udara. "Supaya makin banyak yang datang ke sini, biar makin ramai Natuna," kata dia.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tak mau berkomentar banyak soal kekuasaan Singapura di wilayah udara Natuna. Dia hanya mengatakan bahwa untuk urusan penerbangan komersil sepenuhnya urusan Kementerian Perhubungan.
Menurut Purnomo, Kementerian Perhubungan belum siap mengatur lalu lintas udara di sekitar Natuna, baik dari sisi sumber daya manusia hingga peralatan. "Itu yang kami tangkap dari Kementerian Perhubungan," kata dia. "Tapi kalau dari sisi kedaulatan, Natuna kami jaga setiap waktu."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar