Ilustrasi (ist)
Rencana Pemerintah
Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomasi, dengan Pemerintah Amerika
dan Australia diminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Hal itu diungkapkan pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ganewati Wulandari. Menurutnya, pasca dugaan penyadapan yang dilakukan kedua negara, Indonesia harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan tegas.
"Menurut saya harus dikaji, sejauh mana efektivitas dengan pemutusan diplomatik itu. Nilai kerugian apa, jika dibandingkan untuk kepentingan nasional yang jauh lebih besar," katanya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurutnya, pengkajian itu penting dilakukan untuk menghitung segi positif dan negatif dengan pemutusan diplomatik tersebut.
"Apa dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika itu lebih manfaat, positifnya apa? Apakah malah tidak merugikan? Amerika itu, mau tidak mau kita berbicara mengenai negara besar loh," ungkapnya.
"Yang memiliki kemampuan finance dan daya dukung militer global. Apakah kita siap untuk itu? Kita jangan lupa, untuk ekspor saja, Amerika itu kan menjadi negara yang memiliki prioritas ekspor. Itu dalam konteks perdagangan," sambungnya.
Ia juga mengatakan, apakah Indonesia siap bila tidak mendapatkan bantuan dari Amerika dalam menghadapi persoalan di Laut China Selatan. Dirinya berharap, agar Indonesia juga belajar ketika diembargo, mengenai suku cadang militer oleh negeri Paman Sam tersebut.
"Dalam konteks keamanan regional, apakah kita akan mampu? Kita tidak punya back up, selain Amerika untuk menghadapi Laut Cina Selatan. Jadi, menurut saya itu hal-hal yang perlu kita pikirkan," katanya.
Dia menambahkan, ketika Indonesia diembargo militer, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang.
"Itu hanya satu sekrup, dalam konteks hubungan dalam Amerika. Karena semua peralatan kita buatan Amerika," tegasnya.
Hal itu diungkapkan pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ganewati Wulandari. Menurutnya, pasca dugaan penyadapan yang dilakukan kedua negara, Indonesia harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan tegas.
"Menurut saya harus dikaji, sejauh mana efektivitas dengan pemutusan diplomatik itu. Nilai kerugian apa, jika dibandingkan untuk kepentingan nasional yang jauh lebih besar," katanya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurutnya, pengkajian itu penting dilakukan untuk menghitung segi positif dan negatif dengan pemutusan diplomatik tersebut.
"Apa dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika itu lebih manfaat, positifnya apa? Apakah malah tidak merugikan? Amerika itu, mau tidak mau kita berbicara mengenai negara besar loh," ungkapnya.
"Yang memiliki kemampuan finance dan daya dukung militer global. Apakah kita siap untuk itu? Kita jangan lupa, untuk ekspor saja, Amerika itu kan menjadi negara yang memiliki prioritas ekspor. Itu dalam konteks perdagangan," sambungnya.
Ia juga mengatakan, apakah Indonesia siap bila tidak mendapatkan bantuan dari Amerika dalam menghadapi persoalan di Laut China Selatan. Dirinya berharap, agar Indonesia juga belajar ketika diembargo, mengenai suku cadang militer oleh negeri Paman Sam tersebut.
"Dalam konteks keamanan regional, apakah kita akan mampu? Kita tidak punya back up, selain Amerika untuk menghadapi Laut Cina Selatan. Jadi, menurut saya itu hal-hal yang perlu kita pikirkan," katanya.
Dia menambahkan, ketika Indonesia diembargo militer, Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan suku cadang.
"Itu hanya satu sekrup, dalam konteks hubungan dalam Amerika. Karena semua peralatan kita buatan Amerika," tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar