Penyadapan AS-Australia, RI Perlu Bentuk Angkatan Keempat?

Ke depannya perang bukan semata-mata adu senjata.

Ilustrasi skema penyadapan oleh NSA (spiegel.de)

Dengan berbagai isu penyadapan yang melanda pejabat teras dan operator telekomunikasi belakangan ini, Pemerintah Indonesia diusulkan untuk segera mengambil langkah sigap. 

Pakat telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, Rabu 26 Febuari 2014 dalam keterangan tertulisnya mengatakan mengingat rentannya perang di dunia siber.

Ia berpendapat Indonesia perlu memiliki angkatan keempat, selain Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara. Agung mencontohkan Amerika Serikat memiliki 5 Angkatan pertahanan, Darat, Udara, Laut, Antariksa, dan Cyber War, salah satu badan keamanan tersebut adalah National Security Agency (NSA).

"Pengamanan NSA meliputi komunikasi militer, diplomatik, serta komunikasi-komunikasi rahasia atau sensitif pemerintah. Lembaga ini memang dibentuk khusus untuk masalah ini,” kata Agung.

Sayangnya, tambah dia, pemerintahan belum melihat persoalan siber sebagai persoalan strategis. Padahal, ke depannya perang bukan semata-mata adu senjata, melainkan perang siber.

Ditambahkannya, Indonesia harus dapat mengambil pelajaran dari lumpuhnya Estonia, dikarenakan matinya pusat listrik nasional, dan hanya karena terserang hacker dari negara Rusia. 

"Akibat dari matinya listrik tersebut menyebabkan kekacauan seperti penjarahan, putusnya transportasi dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa  perang cyber tidak kalah dahsyatnya,” tambah dia.

Terkait dengan dugaan keterlibatan operator telekomunikasi Indonesia, Agung merasa yakin operator dalam negeri tidak terlibat dalam penyadapaan itu. Sebab menurutnya logika ini tak menguntungkan bisnis operator. 

Ia mengakui secara teknis, penyadap bisa memanfaatkan celah yang tak dalam kendalai operator. 

Untuk itu, Agung meminta pemerintah berkaca dari kasus penyadapan yang menimpa Kanselir Jerman Angela Merkel oleh AS. Kantor Federal untuk Keamanan Informasi Jerman telah mengembangkan sendiri software antisadap.

Para politikus dan pejabat tinggi Jerman nantinya hanya boleh memakai ponsel yang ditanami software antisadap.

Vivanews.