TNI
Angkatan Darat (AD) akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan
transformasi organisasi pada 2014 guna menghadapi rencana strategis II
periode 2015-2019.
“Transformasi
ini akan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang
mungkin dihadapi Indonesia pada lima hingga sepuluh tahun ke depan. Hal
ini dilakukan agar TNI AD semakin profesional dan mampu menjawab
tuntutan dan perkembangan zaman,” kata Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI
Budiman usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) 2014 TNI AD, di Markas Besar
TNI AD, Jakarta, Rabu [15/01].
Ia
mengatakan, perkembangan sosial kemasyarakatan membuat TNI AD harus
segera mentransformasi diri karena perlu ada perencanaan dalam suatu
transformasi untuk membentuk prajurit modern, efisien, efektif, tapi tak
meninggalkan militansinya sebagai prajurit.
Ia
menjelaskan tranformasi lebih pada upaya mendesain konsep
keorganisasian TNI AD hingga 20 tahun ke depan. Rencana itu akan dibuat
lebih mendetail pada setiap lima tahunnya. “Perencanaan dibagi sesuai fungsi utama TNI AD, meliputi pertempuran, teritorial dan pembinaan kekuatan/dukungan,” tuturnya.
Pertambahan
alutsista membuat TNI AD harus segera mendesain ulang organisasi. Jika
dulu TNI AD hanya memiliki meriam 105 mm yang jarak ledaknya hanya 12
kilometer, saat ini sudah memiliki meriam 155 mm dengan daya jangkau 42
kilometer.
TNI
AD juga sudah memiliki Multilauncher Rocket System (MLRS) dengan daya
jangkau hingga 100 kilometer. “Kita juga punya tank (Leopard) yang
kapabilitasnya luar biasa,” ujarnya.
Ada
pula penangkis serangan udara yang kemungkinan perkenaannya mencapai 96
persen. Semua itu bisa didapat walaupun anggaran belanja pertahanan
Indonesia masih kurang dari satu persen GDP. “Bahkan, kita sudah bisa
membuat beberapa alutsista sendiri,” ucapnya.
Untuk
teritorial, transformasi difokuskan pada kebutuhan masyarakat, oleh
karena itu TNI AD mencoba mengikuti perkembangan situasi kemasyarakatan.
Saat ini, aparat Babinsa atau prajurit daerah militer hanya terasa di
daerah. Di perkotaan, masyarakat hanya mengenal tentara pada saat
membantu pengamanan. “Ke depan, kerja prajurit di tingkat bawah juga dikenal seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Di
sektor dukungan, TNI AD akan berusaha agar aparat intelijennya punya
kemampuan lengkap, dengan menyiapkan latihan, manajemen logistik,
manajemen anggaran, dan pembinaan karir yang lebih jelas dan berjenjang.
Untuk
persiapan pertempuran, TNI AD akan menugaskan panglima Komando Cadangan
Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Komandan Komando Pendidikan
dan Latihan (Kodiklat) akan difokuskan pada pengamanan teritorial. Pada
tingkat itu, Budiman berusaha memilih orang-orang yang berpotensi agar
ke depan mereka bisa menggantikan para pemimpin yang lama sehingga
regenerasi kepemimpinan berjalan baik.
Budiman
menambahkan, seiring waktu dan semakin lengkapnya kedatangan alutsista
modern, maka alutsista kemungkinan besar akan dikirimkan ke
daerah-daerah yang memang membutuhkan peralatan yang memadai.
Saat
ini TNI AD belum bisa mendistribusikan alutsista karena jumlahnya masih
sedikit. Sepertihalnya Leopard saat ini hanya ditempatkan di Kostrad
karena baru terdapat dua batalyon plus satu kompi.
“Penempatan
di Kostrad untuk bisa memudahkan pendistribsian ke daerah yang memang
membutuhkan. Tapi, setelah kita memiliki cukup banyak alutsista, baru
kita tempatkan di daerah-daerah,” katanya seraya mengatakan MLRS juga
saat ini masih ditempatkan di Kostrad.
Nantinya,
penempatan alutsista modern akan memperhatikan infrastruktur daerah.
Untuk daerah yang infrastruktur jalannya bagus, TNI AD akan menempatkan
alutsista dengan roda ban agar mobilitasnya tinggi. Sebaliknya, untuk
daerah yang infrastrukturnya minim akan ditempatkan alutsista dengan
roda rantai seperti tank. Begitu juga untuk kendaraan infanteri.
Selain
membicarakan mengenai tranformasi, Rapim TNI AD diharapkan bisa
mengetahui sejauh mana kebijakan atasan bisa sampai ke bawah, sehingga
berbagai kebijakan pimpinan, termasuk program kerja dan anggaran dapat
mewujudkan sasaran yang diharapkan, khususnya untuk mencapai penilaian
wajar tanpa pengecualian oleh BPK.
Selain
itu, TNI AD juga konsisten dengan upaya pemerintah melanjutkan
kebijakan reformasi birokrasi yang berbasis peningkatan kinerja. Salah
satunya adalah pemutakhiran doktrin dan buku petunjuk dan pembenahan
piranti lunak agar lebih efektif dan efisien, termasuk untuk peningkatan
profesionalisme prajurit dan PNS TNI AD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar