Sukhoi
Su-27 Flanker dari Skuadron Udara 11 TNI AU dalam tahap persiapan lepas
landas di landas parkir Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim
Perdanakusuma, Jakarta, Selasa. Sukhoi Su-27 ini tanpa konfigurasi
sistem persenjataannya karena dipersiapkan untuk terbang lintas di atas
Istana Merdeka pada 17 Agustus. Pesawat-pesawat tempur TNI AU juga
sering dilibatkan dalam aktivitas seremonial dan gelaran kekuatan kepada
publik. (Penerangan Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma,
Jakarta).
... kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan berapa luas wilayah kita? ALKI I saja sudah luas...Mabes TNI AU mengakui secara jujur belum optimal untuk mengawasi perairan Indonesia yang sangat luas karena jumlah arsenalnya minim. Luas keseluruhan ruang udara nasional sekitar 5,5 juta kilometer persegi, baik luas daratan dan lautnya.
"Pengawasan laut, jujur, belum optimal karena peralatan alutsista yang dimiliki tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi," kata Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Agus Supriatna, pada Seminar Nasional tentang Penguatan TNI AU dalam Mendukung Poros Maritim Dunia, di Persada Purnawira Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.
Pada satu sisi, Indonesia membuka
koridor pelayaran di laut kedaulatannya untuk kepentingan layar damai
internasional, baik itu untuk kapal-kapal sipil ataupun militer negara
lain yang telah mengantungi ijin dari Indonesia sebelumnya. Ini
dinamakan alur laut kepulauan Indonesia.
"Untuk mendukung poros maritim dunia dengan ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, harus ada kekuatan udara yang bisa cepat hadir di mana saja," katanya.
Dia memberi contoh, untuk menjaga perairan ALKI I yang melingkupi Laut China Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda, paling tidak dibutuhkan empat pesawat tempur dalam status siap tempur untuk misi patroli udara dan pengawasan ruang udara.
"Kalau kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan berapa luas wilayah kita? ALKI I saja sudah luas," katanya.
Dengan tiga ALKI itu, kata dia, paling tidak diperlukan 12 unit pesawat tempur dalam status siap tempur. Ini sama dengan kekuatan satu skuadron pesawat tempur. Untuk membiayai operasionalisasi dan perawatan semua kekuatan udara itu secara baik dan benar sesuai prosedur, tentu diperlukan biaya jauh dari murah.
Urusan pengadaan dan pembelian arsenal militer, kata dia, adalah urusan Kementerian Pertahanan. Sebagai unsur pembina dan penyedia kekuatan, dia katakan, TNI AU hanya memberi spesifikasi teknis sesuai keperluan prajurit matra udara TNI AU.
Dia menyinggung pesawat terbang amfibi yang pernah dimiliki TNI AU saat masih bernama AURI. Unutk kepentingan masa kini, pesawat amfibi ini sangat pas dengan keperluan nasional untuk banyak misi.
"Masalah hasilnya pesawatnya apa, nanti tanyakan ke Kementerian Pertahanan. Kalau kami hanya spesidikasi teknisnya. Kalau kami membutuhkan seperti ini maka kebutuhannya seperti ini. Kami pernah punya pesawat amfibi," tuturnya.
"Sejarah membuktikan pada 1950-1960, kami punya Albatros, PBY-5 Catalina. Digunakan seperti pada SAR KM Tampomas II pada 1980," tuturnya.
Tentang seminar itu, dia katakan menjadi ajang mendiskusikan dan menganalisa kekuatan dan posisi TNI AU, sehingga dapat dilihat batas kekuatannya dalam mendukung tujuan poros maritim dunia.
Sistem pertahanan maritim, katanya, mampu menentukan TNI AL yang kuat dan juga perlu kekuatan TNI AU yang kapabel," ujarnya.
Oleh karena itu, TNI AU harus dapat melingkupi semua aktivitas TNI AL. "Dengan seminar ini, nantinya semua peserta dapat menganalisa, dapatkah kekuatan yang ada sekarang ini mendukung atau bagaimana peran TNI AU mewujudkan poros maritim dunia ini?," katanya.
"Untuk mendukung poros maritim dunia dengan ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, harus ada kekuatan udara yang bisa cepat hadir di mana saja," katanya.
Dia memberi contoh, untuk menjaga perairan ALKI I yang melingkupi Laut China Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda, paling tidak dibutuhkan empat pesawat tempur dalam status siap tempur untuk misi patroli udara dan pengawasan ruang udara.
"Kalau kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan berapa luas wilayah kita? ALKI I saja sudah luas," katanya.
Dengan tiga ALKI itu, kata dia, paling tidak diperlukan 12 unit pesawat tempur dalam status siap tempur. Ini sama dengan kekuatan satu skuadron pesawat tempur. Untuk membiayai operasionalisasi dan perawatan semua kekuatan udara itu secara baik dan benar sesuai prosedur, tentu diperlukan biaya jauh dari murah.
Urusan pengadaan dan pembelian arsenal militer, kata dia, adalah urusan Kementerian Pertahanan. Sebagai unsur pembina dan penyedia kekuatan, dia katakan, TNI AU hanya memberi spesifikasi teknis sesuai keperluan prajurit matra udara TNI AU.
Dia menyinggung pesawat terbang amfibi yang pernah dimiliki TNI AU saat masih bernama AURI. Unutk kepentingan masa kini, pesawat amfibi ini sangat pas dengan keperluan nasional untuk banyak misi.
"Masalah hasilnya pesawatnya apa, nanti tanyakan ke Kementerian Pertahanan. Kalau kami hanya spesidikasi teknisnya. Kalau kami membutuhkan seperti ini maka kebutuhannya seperti ini. Kami pernah punya pesawat amfibi," tuturnya.
"Sejarah membuktikan pada 1950-1960, kami punya Albatros, PBY-5 Catalina. Digunakan seperti pada SAR KM Tampomas II pada 1980," tuturnya.
Tentang seminar itu, dia katakan menjadi ajang mendiskusikan dan menganalisa kekuatan dan posisi TNI AU, sehingga dapat dilihat batas kekuatannya dalam mendukung tujuan poros maritim dunia.
Sistem pertahanan maritim, katanya, mampu menentukan TNI AL yang kuat dan juga perlu kekuatan TNI AU yang kapabel," ujarnya.
Oleh karena itu, TNI AU harus dapat melingkupi semua aktivitas TNI AL. "Dengan seminar ini, nantinya semua peserta dapat menganalisa, dapatkah kekuatan yang ada sekarang ini mendukung atau bagaimana peran TNI AU mewujudkan poros maritim dunia ini?," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar