Oktober, Indonesia Punya "Blueprint" Pertahanan Cyber

Menkominfo Rudiantara

Pemerintah berencana menyelesaikan blueprint sistem pertahanan cyber Indonesia pada Oktober mendatang. Cetak biru tersebut akan digunakan sebagai sebuah acuan nasional bagi sektor-sektor pemerintah non-militer.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan ada sekitar enam hingga delapan sektor yang dijadikan prioritas dalam rancangan keamanan cyber tersebut. Diantaranya adalah soal transportasi, kelistrikan, perbankan, keuangan, gas dan air.

“Oktober nanti konsep lebih detil dan komperehensif soal cyber security sudah selesai. Bentuknya berupa blueprint atau roadmap,” ujarnya saat ditemui di sela-sela Indonesia Cyber Security Summit, Senin (24/8/2015).

“Cyber security itu ada defense dan non-defense. Fokusnya Kemenkominfo adalah sektor non-defense, yaitu terkait public utilities. Misalnya di sektor perbankan saja, kalau ada masalah dengan ATM maka yang akan kena bukan cuma kita tapi bisa ke perbankannya sendiri. Begitu juga soal kelistrikan, transportasi, dan lainnya,” imbuh Chief RA, sapaan akrabnya.

Dalam proses pembentukan standar keamanan itu, pemerintah akan mengajak berbagai pemangku kepentingan baik dari kalangan bisnis, akademisi, atau praktisi.

Selain itu, pemerintah akan melihat dari berbagai negara yang sudah lebih dulu memiliki pertahanan cyber, lalu mengadopsi dan menyesuaikannya dengan konten lokal Indonesia.

“Kan di negara lain kita bisa liat misal di perbankan menerapkan cara seperti apa, lalu kita adopsi dan sesuaikan dengan konten lokal. Nantinya kita keluarkan ke masing-masing sektor, misalnya koordinasi energi dengan ESDM, lalu menangani masalah keuangan dan perbankan dengan OJK,” terang Chief RA.

Intelijen.