Lanal di Tanjung Datu, Perkuat Pertahanan Natuna

Usai kecolongan pembangunan mercusuar oleh Malaysia di Tanjung Datu, Sambas, Kalbar, Mabes TNI mengambil langkah lebih maju. Mabes TNI memastikan bakal membangun pangkalan AL (Lanal) di Tanjung Datu, untuk menggantikan pos AL Temajuk. Lanal itu nanti sekaligus untuk memperkuat pertahanan di kawasan Natuna.

Saat ini, TNI AL baru sebatas menyetop pembangunan mercusuar dan menyiagakan tiga kapal korvet yang berpatroli di sekitar kawasan tersebut. Kapal-kapal itu adalah KRI Senadi Senaputra, KRI Barakuda, dan KRI Madang. Induk pengawasan wilayah tanjung Datu adalah Lanal Pontianak yang membuat pos AL di kawasan Temajuk.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan,pihaknya sejak awal memang ingin membangun pangkalan AL di Tanjung Datu. Mengingat, kawasan tersebut merupakan grey area atau status quo yang rawan sengketa. Dengan adanya insiden Tanjung Datu, maka pembangunan lanal akan segera direalisasikan.

“Kami juga akan membangun air street, pangkalan udara. Satuan infanteri juga akan masuk di kawasan itu,” terang Moeldoko usai menginspeksi pasukan di Kolinlamil Jakarta kemarin. Rencananya, Rabu (28/5) mendatang pihaknya mengundang Gubernur Kalbar dan Bupati Sambas untuk mematangkan rencana pembangunan pangkalan militer.

Dalam pertemuan tersebut akan dirumuskan kebutuhan pertahanan di kawasan Tanjung Datu. Juga, kebutuhan personel maupun alutsista pendukung. Moeldoko menginginkan penempatan pasukan dalam jumlah besar, karena pangkalan tersebut tidak hanya untuk mempertahankan Tanjung Datu.

Moeldoko menuturkan, sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang makin panas berpotensi besar berdampak ke Indonesia. Terutama, bagi kawasan Natuna. “Baik Natuna maupun Tanjung Datu itu nanti yang paling cepat kena impact situasi tersebut,” lanjut Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia itu.

Selain pembangunan Lanal, rencananya hari ini (26/05) Pihak Indonesia dan Malaysia akan bertemu di Jakarta untuk membahas persoalan Tanjung Datu. Moeldoko menuturkan, pihak Indonesia menghadirkan TNI dan Kementerian Pertahanan dalam pertemuan tersebut dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator.

Pokok bahasan dalam pertemuan itu adalah kesepakatan terkait posisi Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu. “Kalau itu dinyatakan grey area, jangan macam-macam, jangan berbuat aneh-aneh,” ucapnya. Perjanjian terkait kawasan tersebut sudah dibuat pada 1969. “Perjanjian sudah ada, hanya sekarang masalahnya komitmen yang tidak ada,” tambah Moeldoko.

Ketegangan di Tanjung Datu bermula saat Malaysia mulai membangun mercusuar di kawsan tersebut. Lokasi pembangunannya di perairan Indonesia, tepatnya pada titik koordinat 02.05.053 Lintang Utara-109.38.370 Bujur Timur. Lokasi tersebut berjarak sekitar 900 meter di depan patok SRTP 1 (patok 01) di Tanjung Datu.

Kawasan Tanjung Datu sendiri berada di ujung barat laut pulau Kalimantan. Jika dilihat di peta,bentuk Tanjung Datu menyerupai buntut yang mungil. Karena wilayahnya yang sempit, hingga saat ini kawasan tersbeut masih menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pertemuan kedua negara hari ini, pihak Kemenlu irit bicara. Direktur Informasi Media Kemenlu Siti Sofiah hanya menuturkan bahwa hingga Minggu malam, pihaknya masih belum mendapat konfirmasi tentang pertemuan yang dimaksutkan oleh Moeldoko. “Belum ada konfirmasi. Besok (hari ini) saya infokan kalau ada ya,” ungkap Sofi melalui pesan singkatnya kemarin.

Sebelumnya, pihak Kemenlu memang berjanji untuk memfasilitasi Tim Teknis Delimitasi Batas Maritim Indonesia dan Malaysia untuk membahas masalah ini di Jakarta. Kemenlu juga telah menyampaikan protes yang disampaikan oleh TNI AL atas pembangunan mercusuar di Tanjung Datu tersebut pada Malaysia.

“Atas permintaan pihak Pemerintah RI, menurut laporan, Malaysia telah menghentikan kegiatan pembangunan tiang pancang rambu suar tersebut,” ujar Sofi pada Rabu (21/05) lalu. (jpnn.com)

JKGR.