Ilustrasi (ist)
Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi telah berbicara langsung dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko
soal pelanggaran pesawat tempur Malaysia di Ambalat, Selat Makassar,
yang terjadi berturut-turut sepanjang Januari-Mei tahun ini.
Menlu Retno dan Panglima TNI sepakat untuk mengambil langkah penting
pertama, yakni mengecek koordinat pesawat-pesawat Malaysia itu saat
terdeteksi oleh TNI Angkatan Udara melanggar wilayah RI.
“Koordinat akan dicek untuk memastikan (pesawat Malaysia) itu ada di
wilayah teritorial kita atau di mana,” kata Retno di Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/6).
Hari ini, ujar Retno, Kementerian Luar Negeri akan menerima rincian
koordinat itu dari TNI untuk memastikan pesawat-pesawat Malaysia itu
betul melewati batas-batas teritorial Indonesia di sekitar Blok Ambalat.
Selain itu, Panglima TNI juga akan memberikan detail informasi mengenai pesawat tempur Malaysia penerobos itu.
Setelah memastikan detail pesawat, Kemlu akan mengecek apakah benar
pesawat itu memasuki wilayah teritorial Indonesia. Jika ya, “Kami ajukan
protes (ke Malaysia),” ujar Retno.
Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir, Kamis (18/6), mengatakan isu
pelanggaran teritorial Indonesia oleh Malaysia belum dapat terselesaikan
karena memang belum ada kesepakatan terbaru dari kedua negara mengenai
batas wilayah masing-masing, termasuk di Ambalat.
“Di satu pihak, kita (Indonesia) punya posisi ini sebagai batas
wilayah kita. Tapi di sisi lain, ini juga batas wilayah mereka,” ujar
Tata, panggilan Arrmanatha.
Saat ini pemerintah RI terus mengejar target penyelesaian pembahasan
batas wilayah negara, sehingga ke depannya diharapkan tak ada lagi
pelanggaran dan saling klaim batas wilayah dari Indonesia maupun
Malaysia.
“Kami harapkan pembahasan secepatnya selesai. Ini prioritas politik luar negeri kita,” ujar Tata.
Jumat pekan lalu (12/6), Presiden Jokowi telah menunjuk Duta Besar
Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas
Maritim antara Indonesia dan Malaysia. Penunjukan ini menindaklanjuti
pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak
pada Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Malaysia pada 5-7 Februari.
Sebelumnya, pertemuan tingkat menteri juga telah dilakukan oleh
Indonesia dan Malaysia pada 25-28 Januari. Dari pertemuan tersebut
dihasilkan kesepakatan untuk membahas penetapan batas wilayah kedua
negara di lima titik, yakni Laut Sulawesi, Laut China Selatan, Selat
Singapura bagian timur, Selat Malaka bagian selatan, dan Selat Malaka.
Dubes Eddy dalam waktu dekat akan bertemu Utusan Khusus Perdana
Menteri Malaysia, Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman, untuk membahas
kesepakatan penetapan itu.
(CNN Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar