Sejak ’65, AURI Selalu Menjadi Anak Tiri

Rudal Krypton Kh-31 diusung Fighter Sukhoi Indonesia (photo: FB Jiwa Merah Putih)

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal (Purn) Chappy Hakim memprotes usulan sejumlah pihak yang mengesampingkan keberadaan kacer AU sebagai calon Panglima TNI. Kekesalan dan kekecewaan itu diungkapkan Chappy lewat akun Twitter miliknya.

Protes yang dilayangkan Chappy itu bukan tanpa alasan, sejak Indonesia merdeka, AU hampir tak pernah mendapat jatah Panglima. Kecuali di era SBY, di mana Marsekal (Purn) Djoko Suyanto menjadi satu-satunya mantan pilot yang ditunjuk presiden sebagai Panglima. Sedangkan kelasi dari TNI AL sudah dua kali.

Di tengah gonjang-ganjing siapa yang berhak menempati posisi Panglima TNI, Angkatan Udara pernah mengalami masa-masa yang sangat kelam. Kondisi ini berlangsung di era tahun 1960-an, justru di korps ini berada di puncak kejayaannya.

Pada tahun 1962, hubungan mesra dengan Blok Timur ditambah kebijakan konfrontasi yang dilancarkan Soekarno terhadap Belanda di Irian Barat dan Kalimantan membuat kekuatan Indonesia cukup diperhitungkan. Hampir seluruh peralatan perang tercanggih di masa itu dimiliki TNI, tak terkecuali Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), nama TNI AU saat itu.

AURI memiliki banyak pesawat canggih yang didatangkan dari China dan Rusia. Dari negeri Tirai Bambu, AURI menerima empat pesawat MiG-17 hasil lisensi Uni Soviet sebanyak 12 buah. Sedang dari negeri Beruang Merah mendapat segerombolan pesawat tempur MiG-15 UTI, MiG-17, MiG-19, dan MiG 21 serta pesawat pembom legendaris Tu-16 sebanyak 26 unit. Itu belum termasuk pesawat angkut militer serta helikopter dari negara-negara kiri lainnya.

Ketangguhan dan kejayaan itu berubah ketika Gerakan 30 September 1965 berlangsung. Kudeta yang dilakukan Letnan Kolonel Untung Syamsuri dengan menculik petinggi Angkatan Darat. Soeharto yang marah atas peristiwa itu mengebiri seluruh komponen yang dianggap pendukung Bung Karno dan komunis, tak terkecuali AURI yang saat itu dipimpin oleh Men/Pangau Marsekal Madya Omar Dhani.

Dalam ‘Fakta dan Rekayasa G 30S’ (Pambudi, 2011), Omar dituduh terlibat G30S karena ia berada di berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada 1 Oktober 1965. Saat itu, sebagian kompleks Halim berada di bawah wewenang Omar, dipinjamkan sebagai tempat pelatihan Pemuda Rakjat, organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mantan KASAU Marsekal Purn. Chappy Hakim

Sejak itu, AURI menjadi bulan-bulanan oleh personel TNI AD. Mereka menganggap rekannya di AURI adalah pengkhianat karena memilih mendukung G30S. Namun, tuduhan ini tak sepenuhnya benar. Maklumat yang dikeluarkan Omar ketika itu adalah untuk mendukung pemerintahan Soekarno, bukan G30S yang dilancarkan Letkol Untung dan anak buahnya.

Alasan lain Omar dituduh terlibat G 30S adalah karena ia mengeluarkan Perintah Harian pada 1 Oktober 1965, yang isinya bernada mendukung gerakan itu. Sebab lainnya adalah karena Omar juga menganjurkan Presiden Soekarno terbang ke Madiun saat Jakarta bergolak akibat G 30S. Madiun saat itu selalu diidentikkan dengan daerah ‘kiri’, mengingat revolusi yang gagal pada 1948.

“Mobil Laksda Aburachmat, mobil Letnan Udara Satu Wara Chusnul Chotimah dan lain-lain ditabrak oleh jip-jip RPKAD. Ibu-ibu, istri anggota AURI yang berbelanja di pasar di luar Halim diejek, juga pasukan karbol yang berdiri pinggir jalan dengan sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal G30S, diludahi mukanya oleh pasukan AD yang berada di atas panser,” tulis Asvi Warman Adam dalam bukunya ‘Menguak misteri sejarah.

Karena tuduhan itu, Omar diadili dalam Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dan divonis hukuman mati pada bulan Desember 1966. Namun setelah itu, bersama dengan Soebandrio, ia mendapat grasi yang dikeluarkan pada 2 Juni 1995.

Akhirnya, suami dari Sri Wuryanti ini dapat menghirup udara bebas pada 15 Agustus 1995. Omar Dhani bukanlah komunis, dia hanya pengagum Soekarno. Tapi saat itu, siapa pun yang mendukung Soekarno selalu diidentifikasi sebagai PKI.

Omar Dhani kini telah tiada. Namun, tindakannya pada masa-masa gelap 1965 ikut merembet ke AURI. Sudah menjadi rahasia umum, setelah tahun itu TNI AU selalu menjadi ‘anak tiri’ dari tiga matra TNI. Hal ini bisa dilihat oleh pengadaan alutsista TNI AU yang jauh tertinggal dari matra AD.

Namun masa-masa sulit TNI AU itu akhirnya berubah seiring bergulirnya reformasi. Sejak era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Panglima TNI tidak lagi harus dari matra AD. Adalah Marsekal Djoko Suyanto yang pertama kali menjadi Panglima TNI dari AU pada 2006.

Merdeka.com