Ini profil jenderal calon panglima TNI pengganti Moeldoko

 

Moeldoko. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli 2015 mendatang. Dengan demikian tongkat kepemimpinan tertinggi pada lingkungan TNI akan segera berganti dalam waktu dekat ini. Awal Juni ini, Presiden Joko Widodo sudah harus mengajukan calon pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Sejumlah perwira tinggi mulai dari jenderal bintang tiga hingga bintang empat, disebut-sebut sebagai kandidat pucuk pimpinan TNI itu. Jika merunut kelaziman pengangkatan panglima TNI secara bergilir antarangkatan, maka kini kandidat terkuat berasal dari TNI Angkatan Udara. Jenderal Moeldoko berasal dari TNI AD dan periode sebelumnya, KSAL Laksamana Agus Suhartono, menjadi orang nomor satu di militer. Dengan demikian yang paling berpeluang adalah KASAU Marsekal Agus Supriatna.

Namun, bisa saja Presiden Jokowi mengubah cara memilih Panglima TNI. Berdasarkan Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurut dia, masa pensiun Moeldoko masih lama.

“Belum, kan masih beberapa bulan lagi,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/5).

Berikut profil para jenderal kandidat panglima TNI pengganti Moeldoko.

1. Marsekal TNI Agus Supriatna

Agus Supriatna.

Agus Supriatna merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1983. Selepas mengikuti Sekolah Penerbang TNI AU jurusan tempur ia mulai meniti karier sebagai penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk Skadron 11 yang berpangkalan di Lanud Iswahjudi, Madiun.

Sebagai penerbang tempur, dia berpengalaman mengikuti berbagai macam operasi tempur dan latihan di seluruh Indonesia dan negara-negara tetangga. Agus pernah menduduki jabatan strategis, yakni sebagai Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara I dan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II.

Sebelum menjadi KSAU, ia adalah perwira tinggi bintang dua TNI AU atau Marsekal Muda yang menjabat Wakil Inspektorat Jenderal TNI. Ia naik pangkat menjadi Marsekal Madya pada 31 Desember 2014 dengan jabatan Kepala Staf Umum TNI untuk memenuhi syarat calon KSAU, yaitu perwira tinggi bintang tiga.

Setelah menjabat Kepala Staf Umum TNI selama 2 hari, pada tanggal 2 Januari 2014 ia dilantik menjadi KASAU ke-20 oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara. Pengangkatan KSAU baru ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 01/TNI/2015, yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2015, dan dibacakan oleh Sekretaris Militer Kepresidenan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah penaikan pangkat Agus Supriatna tergesa-gesa. Menurut dia, kenaikan pangkat Agus sudah melalui proses dan pertimbangan yang lama.

“Hal ini disebabkan karena kesibukan Presiden RI, sehingga untuk pelaksanaan serah terima jabatan Kasum TNI baru dilaksanakan,” kata Moeldoko.

2. Jenderal Gatot Nurmantyo

Kasad Gatot Nurmantyo

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku siap jika Presiden Joko Widodo mempercayakan posisi tertinggi itu kepadanya. Namun demikian, ia tak mau berandai-andai karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. “Saya ini hanya prajurit hanya jalan perintah. Secara UU kan diambil dari mantan Kepala Staf Angkatan, tapi hak prerogatif Presiden,” kata Gatot di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).
Panglima TNI sebelumnya berasal dari satuan yang berbeda. Jenderal Moeldoko berasal dari TNI AD. Periode sebelumnya, KSAL Laksamana Agus Suhartono menjadi orang nomor satu di militer. Artinya jika digilir, panglima TNI setelah Moeldoko dari Angkata Udara.
Gatot mengatakan, semua keputusan merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa menunjuk panglima TNI hak prerogatif Presiden.
“Tidak harus giliran, bisa saja (dari Angkatan Darat). Tapi jangan berandai-andai. Jangan pengaruhi presiden,” pungkasnya.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo lahir di Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden SBY untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya mengemban amanat sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Muhammad Munir.
Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982 yang berpengalaman di kesatuan infanteri baret hijau Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Kodiklat TNI-AD, Pangdam V/Brawijaya dan Gubernur Akmil.

3. Laksamana TNI Ade Supandi

Ade Supandi.

Tampuk pimpinan tertinggi di jajaran TNI Angkatan Laut, yaitu Jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) resmi dijabat oleh Laksamana Madya TNI Ade Supandi yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ade Supandi menggantikan Laksamana TNI Marsetio yang sudah memasuki masa pensiun, pada tanggal 31 Desember 2014 lalu.
Ade Supandi, adalah Perwira kelahiran Batujajar, Bandung, 26 Mei 1960 yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-28 tahun 1983. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, yakni Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Komando Armada RI Wilayah Barat tahun 2009, dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2010. Kemudian sebelum menjabat sebagai Asrena Kasal (2012), Ade Supandi menjabat sebagai Panglima Armada RI Wilayah Timur (Pangarmatim) pada tahun 2011 dan terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 2014.
Sebagai jenderal bintang empat, Ade Supandi termasuk yang sudah menyatakan siap untuk menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Moeldoko.
“Itu nanti tergantung Presiden. Kami ini kan prajurit, jadi harus siap untuk diperintahkan (jadi Panglima TNI),” tutur Ade, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5) lalu.
Menurut Ade, Panglima TNI tidak selalu digilir berdasarkan angkatan, meski kebijakan penggiliran itu muncul di masa Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ade menjelaskan, jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa penunjukan itu merupakan hak prerogatif Presiden.
“Tidak harus giliran. Itu kan diatur dalam UU Nomor 34,” imbuhnya.

Sumber   :  Merdeka.com