Ilustrasi (ANTARA FOTO/M Rusman)
Bandung (ANTARA News) - Kementerian Dalam Negeri bekerja sama
dengan Kepolisian RI menyelenggarakan pelatihan intelijen bagi anggota
Satuan Polisi Pamong Praja.
"Kami sudah melakukan kerja sama melalui MoU (nota kesepahaman) yang ditandatangani oleh saya dan Komjen Pol Budi Gunawan pada 2014 lalu untuk mendidik 1.200 orang Satpol PP tahun ini," kata Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Agung Mulyana di Bandung, Rabu.
Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri dan Lembaga Pendidikan Polri, melalui kerja sama tersebut, telah menggelar pelatihan bagi 840 orang penyidik pegawai negeri sipil.
Agung menambahkan, pihaknya memerlukan anggota Satpol PP dalam jumlah banyak yang memahami wawasan intelijen.
"Jumlah itu (1.200 orang) sebenarnya sedikit karena kebutuhan kita besar untuk (pelatihan intelijen) ini," tambahnya.
Rencana Kemendagri, di setiap kabupaten-kota memiliki lima orang intelijen, sehingga jumlah yang diperlukan sedikitnya 2.500 orang intelijen Satpol PP di seluruh Tanah Air.
"Keberadaan intelijen Satpol PP ini penting untuk mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis dan menghasilkan telaah strategis yang diserahkan kepada kepala daerah," jelas Agung.
Dia menegaskan, kemampuan intelijen Satpol PP yang dimaksud bukan untuk menunjukkan arogansi pamong praja kepada masyarakat sipil.
Namun, untuk mengoptimalkan pelayanan dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Intelijen itu jangan dianggap bahwa Satpol PP akan petantang-petenteng bawa senjata kemudian menganggap dirinya intel. Bukan begitu, bukan seperti di film-film James Bond. Tetapi tugasnya untuk melakukan analisis dampak sebagai akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Pemda," ujarnya.
Pelatihan tersebut tidak bersifat reguler melainkan digelar jika ada kebutuhan khusus seperti pelaksanaan pemilu, pilkada termasuk pilkades.
"Kami sudah melakukan kerja sama melalui MoU (nota kesepahaman) yang ditandatangani oleh saya dan Komjen Pol Budi Gunawan pada 2014 lalu untuk mendidik 1.200 orang Satpol PP tahun ini," kata Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Agung Mulyana di Bandung, Rabu.
Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri dan Lembaga Pendidikan Polri, melalui kerja sama tersebut, telah menggelar pelatihan bagi 840 orang penyidik pegawai negeri sipil.
Agung menambahkan, pihaknya memerlukan anggota Satpol PP dalam jumlah banyak yang memahami wawasan intelijen.
"Jumlah itu (1.200 orang) sebenarnya sedikit karena kebutuhan kita besar untuk (pelatihan intelijen) ini," tambahnya.
Rencana Kemendagri, di setiap kabupaten-kota memiliki lima orang intelijen, sehingga jumlah yang diperlukan sedikitnya 2.500 orang intelijen Satpol PP di seluruh Tanah Air.
"Keberadaan intelijen Satpol PP ini penting untuk mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis dan menghasilkan telaah strategis yang diserahkan kepada kepala daerah," jelas Agung.
Dia menegaskan, kemampuan intelijen Satpol PP yang dimaksud bukan untuk menunjukkan arogansi pamong praja kepada masyarakat sipil.
Namun, untuk mengoptimalkan pelayanan dalam memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Intelijen itu jangan dianggap bahwa Satpol PP akan petantang-petenteng bawa senjata kemudian menganggap dirinya intel. Bukan begitu, bukan seperti di film-film James Bond. Tetapi tugasnya untuk melakukan analisis dampak sebagai akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Pemda," ujarnya.
Pelatihan tersebut tidak bersifat reguler melainkan digelar jika ada kebutuhan khusus seperti pelaksanaan pemilu, pilkada termasuk pilkades.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar