Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam, Bungkus Nggak?

Sebelumnya Indonesia menerima tawaran 10 kapal selam dari Rusia. Belum jelas kapal selam dari kelas apa dan buatan tahun berapa yang ditawarkan Rusia itu. Untuk menindaklanjuti, pihak Kemenhan sudah mengirimkan tim ke Rusia guna menjajaki tawaran Rusia ini, sekaligus melihat langsung kondisi kapal selam di tempatnya bersandar.

Menurut Tempo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Rachmad Lubis mengatakan bahwa kedua negara belum mencapai kesepakatan soal tawaran (disebut-sebut sebagai hibah) ini dan masih mengkaji langkah-langkah selanjutnya. Soal spesifikasi kapal-kapal selam tersebut, Rachmad juga belum mengungkapkannya.

Belum ada kesepakatan dengan tawaran Rusia ini. Dua hal penyebabnya, yaitu mungkin Indonesia belum bisa memenuhi apa yang diinginkan Rusia atau pihak Kemenhan sendiri-lah yang masih menimbang kemampuan kapal selam tersebut, biaya perawatan, perbaikan, dan kesiapan infrastruktur.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio menegaskan bahwa kapal selam yang akan dibeli harus sesuai dengan kondisi perairan Indonesia, seperti kondisi geografis dan apakah kapal selam tersebut cocok di samudera atau di archipelago. "Idealnya kapal selam kita memiliki kekhususan dan kekhasan dengan melihat kedalaman dan kontur laut," ujar Marsetio beberapa waktu lalu.

Kelas Kilo

Kalau melihat list kapal selam Rusia yang masih aktif saat ini, kapal selam konvensial (non nuklir) tertua mereka adalah kapal selam kelas Kilo dari Project 877. Kapal-kapal selam dari kelas ini masuk ke layanan pada tahun 1980 -kapal selam pertama tidak aktif lagi, dan kapal selam kedua (1981) masih aktif- dan yang terakhir masuk ke layanan pada 1994.

Ada juga proyek pengembangan selanjutnya dari kelas Kilo yaitu Project 877 EKM, Project 877LPMB dan project 877V, semua kapal selam kelas tersebut juga masuk layanan antara tahun 1980-1990an, namun jumlah yang dibangun tidak sebanyak kapal selam Kilo dari Project 877 (khusus Rusia, dibangun sekitar 20 lebih dan masih aktif sekitar 14 unit). Total, seluruh kapal selam kelas Kilo dari semua Project adalah 57 unit dan masih aktif 47 unit dengan pengguna yaitu Rusia sendiri dan beberapa negara lain yaitu China, India, Iran, Polandia, Rumania, Aljazair dan terakhir tetangga kita Vietnam.

Jika melihat dari kuantitas kapal selam yang ditawarkan Rusia, tampaknya memang dari kelas Kilo atau bakal didominasi dari kelas Kilo Project 877 karena beberapa kapal selam dari Project 877 tok juga sudah ada yang tidak aktif lagi. Atau tidak menutup kemungkinan bahwa yang ditawarkan adalah kapal-kapal selam yang masih aktif, karena Rusia sendiri sudah berencana membangun 20 kapal selam konvensional (kelas Lada) hingga 2020.

Artileri.

Manuver AS di Suriah dan Papua

Militer Suriah merayakan keberhasilan mereka merebut desa Haydariyah, 7 km di luar kota Qusayr yang dikuasai oposisi pada 13 Mei 2013. Militer Suriah merebut 3 desa strategis di Qusayr, Provinsi Homs membuat mereka bisa memotong jalur logistik bagi pasukan oposisi yang berada di tengah Kota Qusayr, ujar seorang perwira militer kepada AFP (Joseph Eid/AFP/Getty Images)

 

 

Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya tanggal 16 Agustus 2013 di Gedung DPR RI mengingatkan negara lain untuk tidak coba-coba merebut Papua dan Aceh dari NKRI. “Tidak sejengkal tanah pun lepas dari NKRI”, ujar Presiden dengan sedikit geram.

Pidato Presiden itu bersamaan dengan berlayarnya Kapal Freedom Flotilla dari Australia yang hendak menerobos wilayah Papua secara ilegal. Tak lama kemudian muncul kasus lain, yakni tewasnya satu prajurit TNI akibat kontak senjata dengan gerakan separatis di Papua. Peristiwa ini menambah panjang daftar prajurit yang tewas di Papua dalam beberapa bulan terakhir. Suhu Politik di Papua terus meningkat

Ada apa dengan Papua ?
Kita kilas balik sebentar dengan pernyataan pengamat militer Connie Bakrie saat muncul di TvOne 26/03/2011 lalu.  Menurut Connie Bakrie skenario AS menyerang Libya dan Timur Tengah telah dirancang sejak lama, demi mengukuhkan cengkeramannya AS di negara-negara kaya sumber minyak tersebut. Setelah berurusan dengan Timur Tengah, sasaran AS berikutnya bisa jadi Papua.

Analisa Conie Bakrie dua tahun lalu itu, mulai menemukan bentuknya. Kini, Senat AS telah menyetujui rencana serangan militer ke Suriah yang diajukan Presiden Barrack Obama. Dengan demikian, tidak ada lagi yang menghalangi niat Pemerintahan Barrack Obama untuk menyerang Suriah.

Dulu orang memperkirakan, setelah AS “mengurus” Irak, mereka akan mengintervensi Suriah lalu Iran. Kini ramalan itu sudah setengah jalan.

Ada kesamaan modus yang dilakukan AS dalam menyerang Irak maupun rencana menyerang Suriah. Kedua negara ini dianggap memiliki senjata pemusnah massal, tapi AS sendiri tidak pernah bisa membuktikannya. Sikap AS ini disindir oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang mendesak Barat untuk menyampaikan bukti meyakinkan mengenai serangan kimia di Suriah kepada Dewan Keamanan PBB.

“Jika ada bukti jelas tentang senjata apa yang digunakan dan siapa yang menggunakannya, Rusia akan siap bertindak dengan cara yang paling tegas dan serius,” tegas Putin yang dikutip AFP, Rabu (4/9/2013).

Kembali ke ramalan Connie Bakrie. Setalah AS mengukuhkan cengkeramannya di Timur Tengah, akankah Papua menjadi sasaran AS berikutnya ?. Papua memang sangat mengggiurkan sebagai cadangan sumber daya mineral bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa di tengah krisis energi yang terjadi saat ini. Apalagi China sedang agresif-agresifnya melindungi potensi sumber energi mereka yang berakibat semakin terdesaknya posisi AS di tingkat global.

Tanggal 23 Mei 2013 digelarlah Hearing antara Negosiator Papua Oktovianus Mote dengan Kongres AS Komisi Hak Asasi Manusia, tentang kondisi HAM Indonesia di Room 2261 of the Rayburn House Office Building.

Sidang ini meninjau situasi hak asasi manusia di Indonesia dan kebijakan luar negeri AS dengan pandangan menuju pemilihan presiden dan parlemen di Indonesia pada tahun 2014, dengan mengundang Octovianus Mote, Negosiator Perdamaian Papua untuk menberi materi soal kondisi HAM di tanah Papua.

Octovianus Mote diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan lisan kepada Tom Lantos Human Rights Commission (TLHRC). Lima rekomendasi yang diajukan ke Kongres AS:

Pertama, untuk mengeluarkan resolusi Kongres AS yang mendesak pemerintah AS untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi (responsibility to protect) untuk mengakhiri kejahatan melawan kemanusiaan terhadap rakyat Papua Barat.

Kedua, resolusi yang sama seharusnya mendesak pemerintah Indonesia untuk mulai negosiasi dengan maksud baik dengan tim damai Papua dengan mediasi pihak internasional.

Ketiga, untuk mendukung tim damai Papua dengan dukungan logistik dan riset melalui riset-riset di Amerika dan lembaga think tank dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuannya untuk mewakili Papua dalam perundingan damai.

Keempat, untuk meminta pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan moral, politik, dan logistik yang diperlukan bagi pemerintahan Yudhoyono untuk memulai perundingan damai dengan tim damai Papua.

Kelima, untuk memberi syarat dalam bantuan keamanan Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia tentang mengakhiri pelanggaran HAM di Papua Barat dan tentang apakah pemerintah Indonesia akan berunding dengan niat baik dengan masyarakat Papua Barat.

Pada Konferensi Papua Damai yang diadakan pada tahun 2011 di Jayapura, Octovianus Mote dipilih sebagai satu dari antara lima orang Negosiator Papua Damai. Empat lainnya adalah: Rex Rumakiek (di Australia), DR. John Otto Ondawame (di Australia), Benny Wenda (di Inggris), dan LeoniTanggahma (di Belanda).

Setelah hearing tersebut, dua bulan kemudian sempat beredar kabar rencana Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe bersama 16 Bupati di wilayah Pegunungan Papua, untuk bertolak ke Amerika Serikat, guna bertemu dengan Presiden AS Barack Obama bulan Juli 2013.

Pendulum politik di Bumi Papua terus mengayun. Angin positif sempat didapatkan Indonesia setelah anggota Kongres AS dari Partai Demokrat yang juga Ketua Sub Komisi Asia Pasifik, Eni Faleomavaega, berubah pikiran. Jika sebelumnya ia lantang menyerukan kemerdekaan bagi Papua, kini justru mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI dalam kerangka otonomi khusus di Papua. Namun dukungannya itu tentu bisa berubah, tergantung tingkat pencapaian Otonomi Khusus di Papua.

Cara paling efektif untuk menjaga Bumi Papua berada di dalam pelukan NKRI, tentunya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Inisiatif itu antara lain dilakukan prajurit SatgasPamtas RI–PNG Yonif 412/Raider/Kostrad yang mengubah lahan tidur menjadi kebun semangka, di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Pola bercocok tanam sebagian besar masyarakat setempat masih tradisional yang mengandalkan kesuburan tanah dari lahan bercocok tanam, tanpa menggunakan pupuk, perawatan minim dan tanpa pengolahan tanah garapan sebelum tanam. Dansatgas Yonif 412/Raider Kostrad Letkol Inf M.Taufiq Zega mendorong pasukannya bekerjasama dengan instansi Dinas Pertanian dan Kepala Distrik setempat, untuk menghidupkan 2 hektar lahan tidur, yang ditanami semangka sejak Mei 2013.

Komoditi yang ditanam adalah buah semangka dan melon dengan berbagai varietas. Selain menyiapkan sistem irigasi, perawatan tanaman dilaksanakan menggunakan obat-obatan tanaman, serta pupuk bersubsidi yang tersedia di toko-toko pertanian setempat. Akhir Agustus hingga September ini panen digelar. Penduduk bisa merasakan buah-buahan hasil jerih payah mereka.

Yonif 412/Raider/Kostrad dan Masyarakat mengubah lahan tidur menjadi kebun semangka, di Distrik Muara Tami Kota Jayapura. (photo:Kostrad)

Selain pemberdayaan masyarakat, Kementerian Pertahanan juga mengajukan anggaran Rp 425 miliar untuk pembangunan jalan di Papua. Sasaran jalan yang hendak dibangun adalah menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua barat, untuk membuka keterisoliran wilayah dan mendorong ekonomi di Papua. Ada 14 ruas jalan yang akan dibangun dan pembangunan itu akan dilakukan oleh TNI.
Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 17 Mei 2013. Ada 40 jalan Strategis Nasional di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilampirkan dalam Perpres ini, di antaranya Sentani – Depapre – Bongkrang; Lingkar Supriori; dan Tanjung Demon – Baum – Dasri. Melalui Perpres ini, pemerintah memberikan penugasan kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan pada ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan.
Sudah saatnya membangun bumi Papua lebih serius, untuk mencegah terwujudnya ramalan dari Connie Bakrie.
JKGR.

Sulitnya Meraih Baret Intai Amfibi, Pasukan Elite Marinir..Dengan Kaki dan Tangan Terikat, Dibuang ke Laut

Sniper Marinir AL dari kesatuan Intai Ampibi

 

 

SUUD RUSLI, mantan anggota Marinir yang kabur dari sel Lantamal II Jakarta merupakan salah seorang penyandang baret Taifib. Karena itu, untuk meringkus pembunuh bos PT Asaba tersebut, jajaran pimpinan TNI Angkatan Laut mengerahkan hampir satu peleton tim gabungan.

TNI-AL sadar bahwa Suud adalah salah seorang prajurit Marinir yang mempunyai kemampuan luar biasa. Jago tembak. Sebagai anggota Taifib, dia mempunyai pengalaman dalam berbagai operasi khusus. Untuk melukiskan kemampuan Taifib itu, ada yang menganggap kemampuan satu pasukan Taifib setara dengan sepuluh pasukan biasa.

Para pemburu Suud tak mau gegabah, meski sasarannya sudah diketahui pasti. Dikhawatirkan Suud yang dikenal sebagai penembak jitu tersebut bereaksi. Tapi, untungnya, ketelatenan tim pemburu yang sebagian juga anggota Taifib tersebut berhasil meringkus Suud di Jalan Sumbersari, Desa Sumbersari, Kota Malang. ”Menghadapi Suud bukanlah hal yang mudah karena dia mantan pasukan khsusus yang mempunyai kemampuan lebih daripada prajurit Marinir biasa,” jelas salah seorang perwira TNI-AL.

Itulah gambaran bahwa lulusan pendidikan Taifib disegani sekaligus ditakuti. Mereka adalah pasukan inti di Kesatuan Marinir yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan tersebut diraih setelah ditempa melalui pendidikan yang sangat ketat serta melewati ujian yang sangat berat selama sepuluh bulan.

Tidak heran, di antara ratusan prajurit yang mengikuti seleksi pendidikan Taifib, hanya 54 orang yang diterima pada tahun ini. Mereka itulah yang sedang digodok di kawah candradimuka di Situbondo itu. Tahun-tahun sebelumnya, sering hanya belasan prajurit yang memenuhi syarat. Mereka yang tak lulus dikembalikan ke kesatuannya semula di Marinir.

Tidak semua yang mengikuti pendidikan tersebut lolos. ”Saya mendapat laporan, dua di antara mereka (di antara 54 yang sedang pendidikan, Red) dimungkinkan dikembalikan ke kesatuannya karena tidak mampu mengikuti pendidikan,” jelas Letkol Laut (KH) Tony Saiful, perwira penerangan Kodikal, kepada koran ini tadi malam.

Selain fisik prima, calon Taifib juga dituntut memiliki IQ tinggi. Sebab, pasukan elite yang sering digunakan untuk penyusupan di daerah operasi itu harus mampu menghadapi berbagai masalah, baik secara individu mapun kelompok.

Selama pendidikan, teori di kelas hanya 20 persen. Selebihnya di lapangan, seperti hutan, laut, bahkan udara. Mereka harus mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Mereka dituntut mampu melaksanakan tugas rahasia secara sempurna di ketiga medan tersebut.

Untuk mencapai semua itu, diperlukan pendidikan yang sangat keras dan ketat. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat.

Itulah gambaran bahwa lulusan pendidikan Taifib disegani sekaligus ditakuti. Mereka adalah pasukan inti di Kesatuan Marinir yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Kemampuan tersebut diraih setelah ditempa melalui pendidikan yang sangat ketat serta melewati ujian yang sangat berat selama sepuluh bulan.

Tidak heran, di antara ratusan prajurit yang mengikuti seleksi pendidikan Taifib, hanya 54 orang yang diterima pada tahun ini. Mereka itulah yang sedang digodok di kawah candradimuka di Situbondo itu. Tahun-tahun sebelumnya, sering hanya belasan prajurit yang memenuhi syarat. Mereka yang tak lulus dikembalikan ke kesatuannya semula di Marinir.

Tidak semua yang mengikuti pendidikan tersebut lolos. ”Saya mendapat laporan, dua di antara mereka (di antara 54 yang sedang pendidikan, Red) dimungkinkan dikembalikan ke kesatuannya karena tidak mampu mengikuti pendidikan,” jelas Letkol Laut (KH) Tony Saiful, perwira penerangan Kodikal, kepada koran ini tadi malam.

Selain fisik prima, calon Taifib juga dituntut memiliki IQ tinggi. Sebab, pasukan elite yang sering digunakan untuk penyusupan di daerah operasi itu harus mampu menghadapi berbagai masalah, baik secara individu mapun kelompok.

Selama pendidikan, teori di kelas hanya 20 persen. Selebihnya di lapangan, seperti hutan, laut, bahkan udara. Mereka harus mempunyai kemampuan terbaik di darat, laut, dan udara. Mereka dituntut mampu melaksanakan tugas rahasia secara sempurna di ketiga medan tersebut.

Untuk mencapai semua itu, diperlukan pendidikan yang sangat keras dan ketat. Mereka harus mampu menyusup dengan terjun payung, bergerak lincah di laut dengan daya tahan tinggi, serta survive di darat.

Mereka ditempa di tengah ombak ganas di Laut Banyuwangi, yang biasanya menghanyutkan perahu nelayan. Dengan tangan dan kaki diikat, para prajurit tersebut dibuang ke laut ganas itu. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyelamatkan diri. “Latihan mereka cukup berat. Kaki dan tangan diikat pun bisa hidup. Coba kalau saya, yah tenggelam,” jelas Tony Saiful sembari tertawa.

Kenapa sampai demikian? Bila sewaktu-waktu prajurit trimedia (menguasai medan darat, laut, dan udara) itu dibuang ke laut dalam keadaan tangan dan kaki terikat oleh musuh, mereka akan mampu menyelamatkan diri.

Setelah melawan ombak besar di laut, mereka juga dituntut bertahan hidup di hutan tanpa perbekalan sedikit pun. Untuk menguji daya tahannya itu, para prajurit terpilih tersebut dilepas di tengah hutan dengan hanya bermodalkan garam. Air minum pun tidak diperkenankan dibawa. Selebihnya, cari sendiri di hutan. Latihan itu dilakukan di Alas Purwo. Di sana, mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan.

Di tengah hutan, mereka harus bertahan berhari-hari. Mereka tak jarang hanya makan binatang buas, seperti ular. Bila mampu menangkap monyet, hewan itu pulalah yang disantap. Selama tiga hari tiga malam, mereka tidur di tengah hutan rimba tersebut. Kadang-kadang, juga lebih,

“Saya pernah minum air untuk tambal ban di pinggir jalan Alas Purwo,” cerita mantan Direktur Sekolah Khusus (Dirsus) Marinir Kol (Mar) Buyung Lalana. “Meski air itu siang harinya digunakan untuk mengetes ban mobil dan sepeda motor yang pecah, rasanya nikmat sekali karena begitu haus,” kenang Buyung lagi.

Itu semua belum cukup. Soal pukul-memukul oleh instruktur untuk melatih mental bukanlah hal aneh di kalangan mereka. Wartawan koran ini pernah menyaksikan betapa kerasnya pelonco dari kakak angkatan untuk prajurit yang mengawali pendidikan. Mereka benar-benar harus siap mental dan fisik. Begitu kerasnya, tidaklah heran kalau di awal pendidikan itu, ada yang mengundurkan diri.

Untuk latihan udara, mereka bukan lagi dilatih terjun tempur seperti prajurit biasa. Kalau terjun tempur, begitu keluar dari pintu pesawat, payung sudah terbuka. Tapi, Taifib dilatih terjun bebas.

Yang menarik, terjun bebas itu tidak saja dilakukan siang, tapi juga tengah malam. Dengan begitu, bila sewaktu-waktu masuk ke sasaran musuh, mereka tidak harus lewat darat atau laut yang mudah dideteksi lawan. Para Taifib juga bisa diturunkan dari pesawat dengan ketinggian yang sulit terdeteksi musuh.

Wartawan koran ini pernah menyaksikan latihan terjun malam di pengeboran gas Pulau Pagerungan, sebuah pulau kecil masuk wilayah Sumenep dekat Selat Lombok. Mereka diterjunkan di keheningan malam. Prajurit tersebut bisa mendarat dengan tepat di celah-celah pohon mangga dan kelapa pinggir pantai.

Untuk menghindari pendeteksian musuh, mereka harus piawai menyelam. Dengan menggunakan kompas, sambil menghitung derajat daerah sasaran, para Taifib harus bisa muncul di titik yang tepat.

Itu baru tahap latihan. Bila pelantikan atau dikenal dengan pembaretan, mereka harus jalan kaki siang malam. Itu sering dilakukan Banyuwangi-Surabaya. Mereka dilepas di Banyuwangi dan diperintahkan kumpul di Surabaya dalam waktu yang ditentukan. Bila naik kendaraan dan ketahuan instruktur, hukuman berat bakal dirasakan. Baretnya pun bakal tak hinggap di kepala.

bpn16. 

Dokumentasi Kegiatan Latihan Pra Tugas APEC 2013

Rangkaian Kegiatan Latihan Pra Tugas APEC 2013

Paspampres.

Paspampres

Berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Kep /02/II/1988 tanggal 16 Februari 1988, maka ditetapkan bahwa Paswalpres masuk dalam struktur organisasi Bais TNI. Dalam perkembangan selanjutnya mengingat kata pengamanan dinilai lebih tepat digunakan daripada pengawalan, dikarenakan mengandung makna yang menitikberatkan kepada keselamatan obyek yang harus diamankan. Sesuai dengan tuntutan tugas sebagai Pasukan Pengawal Presiden nama satuan Paswalpres diubah menjadi PASPAMPRES (Pasukan Pengamanan Presiden)

Berdasarkan keputusan Pangab Nomor Kep /04/VI/1993 tanggal 17 Juni 1993 Paspampres tidak lagi dibawah Badan Intelejen ABRI, akan tetapi dibawah Pangab dengan tugas pokok melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan keluarganya termasuk undangan pribadi serta tugas Protokoler khusus pada upacara Kenegaraan yang dilakukan baik dilingkungan Istana Kepresidenan maupun diluar.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor  Perpang/5/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, organisasi Paspampres disempurnakan dengan komposisi sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan Komandan dan Wakil Komandan.
2. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Inspektorat, Staf Perencanaan, Staf Intelejen , Staf Operasi, Staf Personel dan Staf Logistik.
3. Unsur pelayanan tediri dari Pekas , Sekretariat dan  Detasemen Markas.
4. Unsur Badan pelaksana terdiri dari Densi, Denkomlek, Denkes, Denpal, Denbekang dan Pusdalops.
5. Unsur  pelaksana  terdiri  dari  :
   - Grup A, berkekuatan 4 detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Presiden RI beserta keluarganya.
   - Grup B, berkekuatan 4 detasemen, melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap Wakil Presiden RI beserta keluarganya.
   - Grup C, berkekuatan 2 detasemen melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat terhadap tamu negara dan keluarganya, serta 1 detasemen latihan bertugas  melatih dan membina  kemampuan personel Paspampres.
   - Batalyon Pengawal dan Protokoler Kenegaraan.
   - Skuadron Kavaleri Panser.
   - Detasemen Musik  (Densik).

Demikian kilas sejarah singkat Pasukan Pengamanan Presiden dengan berbagai peristiwa, kemajuan dan perkembangannya yang tak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah Indonesia. Dari kilasan sejarah di atas, maka didapati bahwa Paspampres tidaklah muncul dengan serta merta, melainkan terpengaruh oleh proses sejarah. Paspampres merupakan entitas yang terus mengadaptasi perkembangan situasi lokal serta global, dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

Paspampres.

Paswalpres

Presiden RI Jenderal TNI Soeharto selaku Panglima tertinggi ABRI sejak awal tahun 1970 turun langsung membenahi organisasi ABRI hingga tertata dan terintegrasi di bawah satu komando Panglima ABRI. Satgas Pomad Para yang saat itu di bawah kendali Markas Besar ABRI pun ikut dibenahi dengan dikeluarkannya Surat Perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976 tanggal 13 Januari 1976 . Surat perintah tersebut berisi pokok – pokok organisasi dan prosedur Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES). Melalui surat perintah tersebut ditentukan tugas pokok Paswalpres yaitu, Menyelenggarakan pengamanan fisik secara langsung bagi Presiden Republik Indonesia serta menyelenggarakan juga tugas – tugas protokoler khusus pada upacara – upacara kenegaraan.

Organisasi Paswalpres diatur secara rinci dalam surat perintah Menhankam Pangab Nomor Sprin/54/I/1976, yang terdiri dari beberapa unsur, antara lain :

• Unsur Pimpinan
• Unsur Pembantu Pimpinan
• Unsur Pelayan
• Staf Unsur Pelaksanan, yang terdiri dari :

1. Detasemen Pengamanan Khusus (Denpamsus) yang bertugas sehari – hari melakukan pengamanan fisik secara langsung terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Detasemen Pengamanan Khusus terdiri dari :
   1) Kelompok Komando (Pokko)
   2) Kompi Kawal Pribadi (Ki Walpri)
   3) Kompi Pengamanan Khusus (Ki Pam Sus)
   4) Peleton Penyingkiran (Ton Kiran)
2. Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg) diaman Yonwalprotneg adalah satuan Polisi Militer yang langsung di Bawah Perintahkan kepada Paswalpres.

Paspampres.

Satgas Pomad Para

Sekitar akhir tahun 1965, keadaan politik di Indonesia sedang mengalami pembenahan secara menyeluruh. Krisis politik terjadi dialami merupakan akibat lebih lanjut dari meletusnya peristiwa G30S/PKI. Berdasarkan Surat Perintah Menteri Panglima Angkatan Darat Nomor PRIN.75/III/1966 tanggal 23 Maret 1966, yang berisi tentang perintah kepada Direktur Polisi Militer Angkatan Darat (Brigjen TNI Sudirgo), maka dilaksanakannyalah serah terima penugasan dari Resimen Tjakrabirawa kepada Polis Militer Angkatan Darat. Tidak lebih dari tiga hari setelah serah terima pelaksanaan tugas pengawalan terhadap Kepala Negara berlangsung, Direktur Polisi Militer dengan serta merta mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : Kep-011/AIII/1966 tanggal 25 Maret 1966 yang berisi tentang pembentukan Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat (Satgas POMAD) yang menunjuk Letkol Cpm Norman Sasono sebagai Komandan Satgas Pomad Para.

Satgas Pomad Para yang berkedudukan dibawah Direktorat Polisi Militer terdiri dari Batalyon Pomad Para sebagai inti, dibantu Denkav Serbu, Denzipur dan Korps Musikdari Kodam V Jakarta Raya, Batalyon II PGT (Pasukan Gerak Tjepat) Angkatan Udara, Batalyon Brimob Polisi Negara, serta batalyon Infanteri 531/Para Raiders yang kemudian diganti oleh Batalyon Infanteri 519/Raider Para, yang keduanya berasal dari Kodam VIII Brawijaya.

Dengan tugas mengawal Kepala Negara RI dan Istana Negara, serta melaksanakan tugas – tugas protokoler kenegaraan, Satgas Pomad Para berkedudukan dibawah Direktorat Polisi Militer yang terdiri dari dua Batalyon Pomad, satu Batalyon Infanteri Para Raider, serta satu Detasemen Kaveleri Panser.

Batalyon I Pomad Para berkedudukan di Jalan Tanah Abang II Jakarta Pusat yang dulunya digunakan sebagai Markas serta Asrama Resimen Tjakrabirawa. Tugas pokok Batalyon I Pomad Para yakni, Melaksanakan pengawalan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, serta Tamu Asing setingkat Kepala Negara, melaksankan pengawalan Istana Merdeka Utara, Istana Merdeka Selatan serta kediaman resmi Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk Batalyon II Pomad Para berkedudukan di Ciluer – Bogor yang sebelumnya digunakan sebagai asrama Batalyon I Pomad Para. Tugas Batalyon II Pomad Para yang berkedudukan di Ciluer, bertugas melaksanakan pengawalan Istana Bogor, Istana Cipanas, serta membantu Batalyon I Pomad Para dalam melaksanakan tugas pokoknya. Batalyon Kaveleri Serbu Kodam V Jaya tetap di BP kan ke Satgas Pomad, sedangkan Batalyon 531/Para Raiders selanjutnya ditarik kembali ke Kodam Brawijaya untuk bertugas dilingkungan angkatan Darat.

Sesuai dengan perkembangan organisasi dilingkungan TNI-AD, Batalyon II Pomad akhirnya dilikuidasi. Kemudian pada tanggal 10 Juni 1967 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat (Jenderal TNI Soeharto) dengan Nomor : KEP-681/VI/1967, berisi tentang penetapan pembebasan Direktur Polisi Militer Angkatan Darat dari tugas pengkomandoan terhadap Satgas Pomad. Untuk pembinaan selanjutnya kesatuan khusus tersebut ditetapkan secara langsung berada di bawah kendali Menteri /Panglima Angkatan Darat.

Paspampres.