PT Pindad sedang menjajaki pembangunan
fasilitas produksi di dua negara Timur Tengah, untuk memproduksi
kendaraan tempur dan senapan.
Direktur Utama Pindad, Silmy Karim, mengungkapkan rencana ini setelah
BUMN PT Pindad ditawari untuk menjadi ‘operator’ produksi peralatan
militer di dua negara yang masih dirahasiakan.
“Ada dua negara Timur Tengah yang ingin kita buat pabrik senjata
Pindad di sana. Jadi kita ditawari manfaatkan fasilitas produksi di
sana,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta,
(9/6/2016).
Fasilitas pabrik nantinya akan ditanggung oleh dua negara
bersangkutan. Pihak Pindad hanya memberikan lisensi dan bantuan teknis
dalam proses pembuatan senjata seperti senapan dan kendaraan lapis baja.
“Mereka yang investasi, kita hanya kasih license, sistem kerja,
prosedur, maupun sumber daya manusianya. Ini baru pertama kalinya,
negosiasi pertama juga dibantu Kementerian Pertahanan karena ada
kerjasama G to G,” ujar Dirut Pindad.
Silmy Karim mengungkapkan, untuk kontrak tahap pertama, dua negara
Timur Tengah tersebut akan menginvestasikan modal sebesar US$ 300 juta.
“Itu baru tahap pertama saja dari pembuatan komponen sampai perakitan
yang besar, dari amunisi sampai kendaraan,” tutup Silmy Karim.
Image caption
Aktivis Papua di Jakarta menyuarakan referendum di Papua.
BBC Indonesia
memperoleh salinan dokumen berlogo Badan Intelijen Negara (BIN) yang
berisi informasi dan cara menekan sejumlah aktivis Papua, mahasiswa
Papua di luar Papua, serta tokoh adat dan agama Papua yang gencar
menyuarakan kemerdekaan Papua.
Selain memuat biodata figur-figur
tersebut, dokumen berjudul ‘Rencana Aksi Gelar Opsgal Papua’ itu
menjabarkan aktivitas mereka, kekuatan dan kelemahan, metode yang
digunakan untuk menekan, dan target yang ingin dicapai.
Salah satu
figur yang masuk dokumen setebal 35 halaman itu adalah Buchtar Tabuni,
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB)—sebuah kelompok masyarakat yang
berkampanye untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat.
Buchtar disebut aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, mendukung pendirian International Parliamentarians for West Papua,
dan terlibat kerusuhan di LP Abepura. Kekuatan Buchtar mampu
mengerahkan massa untuk melaksanakan aksi anarkis dan pandai berorasi
dengan bahasa daerah. Kelemahannya, menurut dokumen itu: perempuan dan
minuman keras.
Untuk menekan Buchtar, dokumen itu menyebut taktik
memecah belah dan penyusupan melalui sejumlah LSM. Target minimal yang
ingin dicapai ialah KNPB mendukung otonomi khusus Papua, sedangkan
target maksimal adalah KNPB mendukung Papua menjadi bagian dari NKRI.
'Tidak kaget'
Sosok
lain yang disebut adalah Yan Christian Warinussy, selaku Direktur
Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum
(LP3BH) Manokwari. Dalam dokumen itu, Yan dilaporkan sebagai sosok yang
menyuarakan pelanggaran HAM aparat keamanan dan menuntut referendum di
Papua.
Adapun kekuatan Yan ialah dia sangat berpengaruh terhadap
generasi muda Papua dan sering berhubungan dengan aktivis separatis di
dalam dan luar negeri. Kelemahan Yan, dia sering membela terdakwa
separatis dan tergantung dengan pemerintah daerah.
Untuk menekan
Yan, ada pola persuasif dengan membantu wisata rohani ke Yerusalem.
Target minimal yang ingin dicapai dari Yan adalah dia tidak
mempermasalahkan UU Otsus Plus, sedangkan target maksimal ialah dia
mendukung UU Otsus Plus dalam kerangka NKRI.
Filep Karma, seorang tahanan politik yang dihukum
penjara karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam
pawai prokemerdekaan Papua pada 2004 lalu, dibebaskan dari Penjara
Abepura, November 2015 lalu.
Menanggapi dokumen, yang pada sampul bertanggal
Maret 2014 dan bertuliskan ‘Deputi II KA BIN’, Yan mengaku tidak kaget
dengan laporan intelijen mengenai dirinya.
“Saya sudah pernah,
bukan hanya dimata-matai tapi juga dibayangi. Di depan rumah saya sering
ada mobil tak dikenal, bisa parkir berjam-jam. Ada yang mengintai saja,
meneror istri dan anak-anak (dengan) menelepon lalu memberitahukan
bahwa saya kecelakaan, sengaja menjatuhkan mental istri dan anak-anak
saya,” kata Yan kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan, Kamis
(04/02).
Apakah taktik itu berhasil?
“Mereka (agen
intelijen) mengintimidasi, saya sudah sadar betul. Tapi tidak
menyurutkan semangat saya untuk membela hak-hak asasi manusia dari
orang-orang di tanah Papua,” kata Yan.
Meski dokumen berlogo BIN
itu bertanggal Maret 2014, beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo
memerintah, Yan yakin strategi intelijen terhadap aktivis Papua tidak
berubah.
Dia mengisahkan bagaimana ketika wartawan mewawancarainya
di sebuah hotel beberapa waktu lalu, ada dua orang yang ikut
menyorongkan alat perekam. Ketika Yan bertanya apakah mereka anggota
intelijen atau wartawan, mereka mengaku petugas intelijen dari
kepolisian dan militer.
Lalu, menurut Yan, saat komentarnya
mengenai masalah di Papua diterbitkan di surat kabar, wartawan yang
mewawancarainya akan didatangi oleh petugas intelijen untuk mendapatkan
rincian perkataan Yan.
“Yang saya lakukan selalu dipantau oleh mereka (intelijen),” ujar Yan.
Kesahihan dokumen
Kesahihan
mengenai dokumen laporan berlogo BIN yang diperoleh BBC Indonesia dari
sebuah sumber mendapat sorotan dari juru bicara kepresidenan, Johan
Budi.
“Dokumen yang beredar, yang katanya dari BIN, benar nggak
dari BIN? Harus ada klarifikasi dulu, baru kita bicara apakah ini
kebijakan BIN? Apa ini dari atas? Itu kan harus dipisahkan. Kan nggak
mungkin setiap ini perintah presiden. Itu kan didelegasikan kepada
bawahan,” kata Johan Budi.
BBC telah berupaya menelepon Kepala
BIN, Sutiyoso, namun belum mendapat respons. Pesan yang dikirim melalui
aplikasi pesan ponsel pun dibaca, tapi tidak dibalas.
Sebelumnya, kepada surat kabar Sydney Morning Herald,
Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, mengatakan akan meluncurkan
investigasi internal secepatnya untuk melacak sumber dokumen.
“BIN
tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti itu. Kami adalah badan
intelijen, karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka,”
kata Sundawan kepada wartawan Sydney Morning Herald.
Pemantauan terhadap aktivis Papua yang gencar menyuarakan kemerdekaan Papua bukan hal baru.
Ketika
Filep Karma, seorang tahanan politik yang dihukum penjara karena
menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam pawai
prokemerdekaan Papua pada 2004 lalu, dibebaskan dari Penjara Abepura,
November 2015 lalu,
aparat menyatakan akan terus mengawasinya.
Strategi dialog
Cara-cara
pengawasan terhadap aktivis Papua, menurut Adriana Elisabeth yang
tergabung dalam Tim Kajian Peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) , tidak bisa lagi dilakukan
pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kan sudah menjadi
kebijakan presiden, bahwa akan mendekati Papua dengan cara-cara yang
lebih dialogis, berbicara, berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah
bersama. Karena, menurut saya, itu adalah cara paling tepat untuk
menghadapi Papua,” kata Adriana.
Meski demikian, tambah Adriana,
kebijakan presiden tidak bisa diwujudkan tanpa didukung aparat keamanan
dan intelijen. Artinya, strategi dialog tidak akan berhasil apabila
intelijen tetap melakukan taktik lama.
Adriana melandasi
argumentasinya dengan menyodorkan fakta bahwa gerakan politik sipil
Papua sudah semakin solid dan diaspora Papua di luar negeri sudah
bergabung dalam Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United
Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Bahkan, perdana menteri
Kepulauan Solomon telah menawarkan menjadi fasilitator bagi dialog
antara pemerintah Indonesia dengan ULMWP.
“Perkembangan ini kan
harus dilihat bahwa arah politik Papua sudah lebih jelas. Jadi strategi
intelijen harusnya tidak bicara begitu lagi (menekan aktivis Papua),”
kata Adriana.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia
menegaskan kemerdekaan bagi Papua bukan opsi. Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi telah berkata bahwa
Papua adalah bagian dari Indonesia dan pemerintah memusatkan diri pada pembangunan.
Menhan
Ryamizard Ryacudu (kanan) didampingi Dirut PT Pindad Silmy Karim
memperlihatkan produk senjata baru PT Pindad ketika peluncuran di Kantor
Kemenhan, Jakarta Kamis (9/6/2016). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
PT Pindad (Persero) meluncurkan empat
senjata baru yang merupakan hasil pengembangan dan inovasi yaitu Senapan
Serbu SS3, Senapan Serbu SS2 subsonic 5,66 mm, Sub Machine Gun dan
Pistol G2 Premium.
Peluncuran ke empat jenis senjata tersebut dilakukan di Kementerian
Pertahanan, Jakarta Kamis, di hadapan Menteri Pertahanan Ryamizard
Ryacudu, Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Pertambangan, Industri
Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, sejumlah perwira tinggi
TNI-Polri, sejumlah Atase Pertahanan negara sahabat dan pengurus
Perbakin.
Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengatakan keempat senjata
tersebut merupakan hasil pengembangan produk Pindad yang didapatkan dari
usaha penelitian yan sungguh-sungguh dan tiada henti, juga implementasi
dari masukan yang diberikan oleh para pengguna.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan
mendukung Pindad untuk terus memiliki kemampuan dalam memproduksi
senjata, munisi maupun kendaraan tempur.
"Kemampuan Pindad memproduksi peralatan senjata dengan kualitas
tinggi, menggambarkan peningkatan kemandirian industri pertahanan dalam
negeri," ujarnya.
Peluncuran empat jenis senjata ini tambah Ryamizard, juga merupakan
bukti Pindad telah merespon positif upaya pemerintah untuk meningkatkan
kemampuan sehingga bisa setara atau bahkan lebih maju dari industri
senjata negara lain.
Ia membuktikan, Lomba Tembak Australian Army of Skill Arms of
Meeting (AASAM) yang digelar di Puckapunyal Australia Mei 2016,
kontingen TNI AD menggunakan senjata produksi Pindad meraih juara umum
sekaligus mempertahankan prestasinya untuk kesembilankalinya sejak 2008.
Selain itu prestasi juga ditorehkan TNI AD saat lomba tembak ASEAN
Armie Rifle Meet (AARM) maupun di ajang lomba tembak Brunei
Internasional Skill at Arms Meet (BISAM).
Silmy memaparkan, jenis Senapan Serbu SS3 adalah pengembangan dari
seri senapan serbu Pindad sebelumnya yaitu SS2. SS3 menggunakan munisi
kaliber 7,62 mm dan didisain sebagai Designated Marksman Riffle dalam pasukan yang membutuhkan akurasi tinggi.
Sedangkan senapan SS2 subsonic didisasin khusus dengan peredam (silencer)
dan munisi subsonic (di bawah kecepatan suara) 5,56 mm, sehingga cocok
untuk operasi khusus yan membutuhkan kemampuan pergerakan senyap.
Sub Machine Gun PM3 didisain dengan sistem penembakan gas operated dengan munisi 9 mm. PM3 lahir dari kebutuhan untuk mendukung operasi tempur jarak dekat, pembebasan sandera atau perang kota.
Sementara itu, Pistol G2 Premium yang merupakan pengembangan frame
pistol menggunakan munisi dengan kaliber 9 mm dengan jarak tempak
efektif 25 meter yang ditujukan untuk para atlet petembak di kalangan
militer dan sipil.
Dengan diluncurkannya keempat senjata baru tersebut diharapkan
dapat memberikan kepuasan kepada pengguna dan terus membangun
kepercayaan untuk terus menggunakan produk dalam negeri.
Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI
(Mar) Buyung Lalana, yang diwakili Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal
TNI (Mar) Lukman, membuka pelatihan Multi Launch Rocket System (MLRS)
Kal.122 RM-70 Vampir, di lapangan Yonroket-1 Mar Kesatrian Sutedi
Senaputra Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur (10/06/2016).
Kegiatan ini dihadiri Dankodikmar Kolonel Marinir I Made Santoso,
Wadan Pasmar-1 Kolonel Marinir Siswoto, Aslog Dankormar Kolonel Marinir
Suherlan, para Asisten Danpasmar-1, Danpusdik Artileri Kolonel Marinir
F. Simanjorang, Dankolak/Satlak Pasmar-1 serta Tim Instruktur dari
Excalibur Army.
Amanat Dankormar yang dibacakan Danpasmar-1, menyatakan kehadiran 8
unit kendaraan tempur RM-70 Vampir cal.122 yang baru di jajaran Korps
Marinir, merupakan realisasi upaya pembangunan kekuatan Korps Marinir
untuk memenuhi standar kekuatan pokok minimun.
MLRS RM-70 Vampir buatan Republik Ceko Modernisasi Alutsista menjadi keharusan dan tuntutan agar lebih
efektif dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi
segala ancaman. Dengan kekuatan yang tangguh dan modern maka Korps
Marinir akan mampu memberikan daya tangkal yang tinggi serta
berkontribusi dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan
Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”.
Dengan kedatangan Alutsista baru tersebut, Korps Marinir menyiapkan
calon pengawaknya sebelum proses penggunaan, pelatihan calon awak RM-70
Vampir dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang teknis
pengoperasian dan perangkat pendukungnya sesuai dengan tugas dan jabatan
masing-masing. Diharapkan para peserta pelatihan dapat mengetahui
karakteristik seluruh komponen material MLRS RM-70 Vampir cal.122 MM
Vampire sehingga mampu merawat dan memeliharanya untuk kesiapsiagaan
operasi dalam menghadapi setiap tantangan tugas.
Pelatihan MLRS RM-70 Vampir (Dispen Kormar) Danmenart-1 Mar Letkol Marinir Ainur Rofiq sebagai Ketua pelaksana
pelatihan RM-70 Vampir menyampaikan waktu pelatihan dilaksanakan dari
tanggal 12 Juni 2016 sampai 30 Juli 2016, di Karangpilang Surabaya dan
Karang Tekok Asembagus, dengan materi : Kelas Pimpinan Penembakan, Kelas
Awak Pucuk, Kelas Peninjau Depan, Kelas Komunikasi dan Kelas Montir.
“Selain 8 unit kendaraan tempur RM-70 Vampir, pelatihan inin juga
melibatkan kendaraan tempur pendukung yang baru lainnya, yaitu Battalion
Combat Vihicle 1 unit, Ammunition Vehicle 2 unit, Recovery Vehicle 1
unit dan Fuel Tank Vehicle 1 Unit.” ujar Danmenart-1 Mar Letkol Marinir
Ainur Rofiq.
Pemerintah Vietnam semakin serius untuk membeli pesawat jenis CN-295
dari PT Dirgantara Indonesia. Hari Jumat (10/06) ini, Menteri Keamanan
Publik Republik Sosialis Vietnam, To Lam, mengunjungi Wakil Presiden RI
Jusuf Kalla di Kantor Wapres, untuk membahas kerja sama pembelian
CN-295.
Deputi Wakil Presiden bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Dewi
Fortuna Anwar, menjelaskan bahwa Vietnam telah menandatangani kontrak
kerja sama pembelian alutsista sejak tahun 2013 lalu. Vietnam memesan
tiga pesawat jenis CN-295.
“Saat ini, PT Dirgantara Indonesia tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan lewat bank,” kata Dewi.
Pada awal Juni lalu, Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan bilateral
dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam, Trinh Dinh Dung, di sela-sela World Economic Forum (WEF) on ASEAN 2016
di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu topik pembahasan dalam pertemuan
itu adalah rencana Vietnam untuk membeli CN-295. Namun ketika itu, belum
dijelaskan tentang jumlah unit yang akan dibeli oleh Vietnam.
Direktur Utama PT Pindad, Silmy Karim, mengatakan bahwa pihaknya akan
memproduksi dua jenis rudal, yaitu rudal anti serangan udara dan rudal
jarak pendek. Selama ini, kebutuhan rudal pertahanan masih bergantung
pada produk impor.
“Kita ada punya rencana ke rudal anti serangan udara, kerja sama
dengan Swedia, kita sedang kolaborasi kemungkinan kerja samanya, yang
jelas kita akan sama mereka. Dalam 2 tahun semoga bisa (produksi),” kata
Silmy, Kamis (09/06).
Sementara itu, Pindad juga akan bekerjasama dengan produsen senjata
asal Perancis untuk membuat rudal jarak pendek dengan jangkauan mencapai
40 kilometer.
Silmy menjelaskan bahwa Pindad akan menggandeng PT Dahana (Persero),
yang selama ini aktif memproduksi bahan peledak komersial, untuk
memproduksi bahan pendorong rudal berupa propelan.
India menjadikan Indonesia sebagai salah satu target pasar penjualan
peluru kendali atau rudal jelajah canggih BrahMos. Perdana Menteri
Narendra Modi telah memerintahkan BrahMos Aerospace sebagai produsen
peluru kendali BrahMos untuk meningkatkan penjualan ke lima negara yaitu
Vietnam, Indonesia, Afrika Selatan, Chile, dan Brasil.
Beberapa negara lain yang menjadi target pasar penjualan rudal BrahMos adalah Filipina, Malaysia, Thailand, dan Uni Emirat Arab.
Menurut India, negara-negara tersebut telah “menyampaikan
ketertarikannya, namun memerlukan pembicaraan dan analisis lebih
lanjut”.
Sebelumnya, New Delhi telah menangguhkan permintaan Hanoi terkait
BrahMos pada tahun 2011 karena takut akan membuat marah Tiongkok.
Tiongkok memandang rudal itu dapat menimbulkan keguncangan.
Rudal BrahMos merupakan hasil kerja sama antara India dan Rusia.
Rudal itu dikenal sebagai rudal tercepat di dunia dengan kecepatan
hingga tiga kali kecepatan suara. BrahMos memiliki jarak tempuh sejauh
290 kilometer dan dapat diluncurkan dari darat, laut dan dengan kapal
selam. Saat ini, sebuah varian yang dapat diluncurkan dari udara sedang
dalam tahap pengujian.
Kini, India sedang berkembang menjadi salah satu eksportir senjata di
dunia. India berusaha mengirimkan persenjataan demi mengumpulkan rekan
pertahanan dan meningkatkan pendapatan.
