Panglima TNI tegaskan tidak minta maaf soal KRI Usman-Harun

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko (kedua kiri), didampingi Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio (ketiga kiri), mengamati replika KRI Usman Harun-359, yang dipajang di gerai TNI AL, seusai pembukaan Jakarta International Defence Dialogue IV, di Balai Sidang, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Nama KRI Usman Harun-359 tetap dipakai untuk kapal fregat baru TNI AL itu walau Singapura protes keras. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, menegaskan, tidak pernah menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura atas penamaan (calon) kapal fregat baru TNI AL, KRI Usman-Harun-359.

"Tidak ada itu mohon maaf. Maksudnya mohon maaf, penamaan (KRI) Usman-Harun adalah keputusan kami yang final," kata Moeldoko, kepada wartawan, di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, sebelum mengikuti sidang kabinet.

Moeldoko menegaskan, penamaan Usman-Harun untuk kapal perang baru TNI AL merupakan keputusan yang tidak bisa diubah.

Sebelumnya, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan, Moeldoko perlu memberikan klasifikasi soal permohonan "maaf" kepada Singapura terkait penataan kapal perang itu. 

Juwana di Jakarta, Kamis, mengatakan, Moeldoko ketika diwawancara televisi Singapura Channel News Asia, baru-baru ini menyampaikan "maaf" atas penamaan Usman Harun untuk kapal perang yang dibeli Indonesia. Pernyataan ini, kata dia, "Seolah Indonesia tunduk pada kemarahan Singapura."

Ia mengatakan bila dicermati pernyataan mohon maaf dari Moeldoko di dalam wawancara itu dapat ditafsirkan menjadi dua.

Pertama, tafsiran seolah atas nama pemerintah Indonesia, dia meminta maaf kepada pemerintah Singapura. "Maaf di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai regret yang memiliki implikasi diplomatik," katanya.

Interpretasi kedua, sebagaimana layaknya orang Indonesia bila hendak berbicara keras, akan didahului dengan kata "maaf" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai pardon me atau excuse me.

Saat ini kata "mohon maaf" dari Moeldoko oleh Channel NewsAsia diterjemahkan sebagai regret alias penyesalan. "Inilah yang kemudian dikapitalisasi oleh para pejabat Singapura," katanya.

Tabur bunga

Peristiwa pada 8 Maret 1965 dari aksi sukarelawan Usman dan Harun saat Indonesia menyatakan berkonfrontasi dengan Federasi Malaya (gabungan Singapura, Kalimantan Utara (Sabah dan Sarawak) itu menjadi pangkal penyebab kemarahan Singapura hingga kini. 

Hotel McDonald di Jalan Orchard (jalan utama Singapura hingga kini), saat itu, diledakkan Usman dan Harun, yang bergerak dalam misi rahasia dari Jakarta. 

Usman bernama lengkap Usman Janatin bin Ali Hasan, terlahir pada 18 Maret 1943, di Desa Jatisaba, Purbalingga, Jawa Tengah. Meninggal dihukum mati di tiang gantungan pengadilan Singapura, 17 Oktober 1968.

Harun merupakan nama samaran pemuda bernama lengkap Tohir bin Said, lahir pada 4 April 1943, di Pulau Bawean, Jawa Timur, dan meninggal berdampingan dengan Harun. 

Pada 18 Oktober 1968, jenasah keduanya dibawa ke Tanah Air memakai C-130 Hercules AURI, disemayamkan di aula Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Jakarta, dan dimakamkan dalam upacara kehormatan militer di TMP Kalibata, diantar tembakan salvo kehormatan laiknya pemakaman para pahlawan bangsa.

Akan tetapi dari itu semua, hingga hari ini Singapura secara resmi belum pernah mengungkap nama-nama para korban ledakan Hotel Orchard itu, kecuali jumlahnya 36 orang (33 tewas dan tiga luka-luka). 

Atas peristiwa pada masa pemerintahan Bung Karno itu, hubungan Indonesia dengan (negara baru) Singapura sempat memburuk. Pergantian rezim pemerintahan di Indonesia dari Bung Karno kepada Soeharto mengubah secara total orientasi hubungan Indonesia dengan kawasan sekitar, termasuk Singapura. 

Buah dari diplomasi luar negeri Indonesia di mana beberapa tokoh nasional berperan besar, di antaranya Des Alwi dan seorang militer karir, Benny Moerdani, mulai menunjukkan hasil. Perdana Menteri Singapura (saat itu), Lee Kuan Yew, datang ke Jakarta untuk memperbaiki hubungan secara politik dan ekonomi. 

Salah satu agenda kunjungan Lee di Jakarta pada 1970 itu adalah tabur bunga resmi di TMP Kalibata, kepada dua pusara Usman dan Harun, dengan disaksikan Presiden (saat itu) Soeharto dan para perwakilan resmi Singapura di Jakarta. 

Tabur bunga resmi itu sebagai tanda Lee dan Singapura yang belum kuat secara ekonomi sepakat memperbaiki juga hubungan dengan Indonesia (Soeharto The Untold Story). Kenyataan berbeda terjadi saat Singapura sudah kuat secara ekonomi.

Antaranews.

Kopassus TNI AD berterima kasih pada rakyat

 

Ilustrasi saat prajurit Kopassus TNI AD berdefile pada peringatan HUT ke-67 TNI di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jateng, Jumat (5/10). Hari ini Kopassus TNI AD berulang tahun setelah didirikan pada 16 April 1952 dengan nama Kesatuan Komando Tentara Teritorium III/Siliwangi. (ANTARA FOTO/R Rekotomo)

"Kita harus berterima kasih atas semua yang telah kita peroleh selama ini terutama kepada rakyat, dan harus mempertanggungjawabkan atas pemakaian uang rakyat dalam bentuk kesiapsiagaan kita," kata Komandan Jenderal Kopassus TNI AD, Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, di Markas Komando Kopassus TNI AD, Cijantung, Rabu.

Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus TNI AD) berulang tahun ke-62 secara sederhana di tengah kesiapsiagaan mereka menunaikan tugas sebagai personel garis depan TNI AD dalam menjaga negara dan bangsa.

Peringatan hari jadi pasukan elit yang digagas Kolonel Alex E Kawilarang dan Letnan Kolonel Slamet Rijadi dan dilatih perwira pertama eks KNIL, Kapten Rokus Bernardus Visser, itu dipusatkan di Balai Komando, di lingkungan ksatrian mereka.

Biasanya, para purnawirawan dan mantan komandan atau pejabat di lingkungan Kopassus TNI AD diundang, kali ini tidak demikian.

Upacara militer pun cuma di lingkungan markas komando tanpa defile pasukan dan unjuk kebolehan personel Kopassus TNI AD. 

Sutomo dalam amanat tanpa teksnya menegaskan berkali-kali bahwasanya Kopassus TNI AD berasal dari rakyat dan harus menyatu dengan rakyat.

Dia menilai kondisi kesejahteraan material personel Kopassus TNI AD sejak 10 tahun terakhir sudah sangat baik ketimbang sebelumnya.

"Sudah ada gaji ke-13, kenaikan uang lauk-pauk, dana jabatan, tunjangan renumerasi, dan lain-lain kesejahteraan. Kita harus berterima kasih pada perhatian pemerintah, perjuangan negara, dan uang rakyat yang membiayai itu semua. Semuanya dibiayai uang rakyat dan kita harus mampu mempertanggungjawabkan," kata dia.

Belum lagi kelengkapan dan persenjataan personel ataupun satuan, semuanya berdatangan.

"Banyak yang datang dan kita harus mahir mengoperasikannya. Latihan, latihan, dan latihan… isi hari-harimu dengan latihan, jangan buang waktu percuma. Mari kita hilangkan pelanggaran dalam bentuk apapun. Tingkatkan prestasi," kata Sutomo.

Tentang kesiapsiagaan dan menu latihan yang makin padat, komprehensif, dan sinambung itu, dia menyitir pertanyaan seorang pendengar radio saat dia diwawancara.

Pendengar itu, menurut dia, mempertanyakan kinerja Kopassus TNI AD yang "sekedar" latihan "tanpa pembuktian" di medan tempur.

"Saya katakan, perang itu pilihan paling akhir negara juga karena menyangkut harga diri bangsa. Perang bukan pilihan namun kami harus selalu siap. Perang bisa memiskinkan bangsa dan negara ini, makanya kita bersiap melatih diri terus menerus," katanya.

"Kopassus TNI AD adalah aset bangsa Indonesia, apa yang telah diberikan harus dipertanggungjawabkan. Kemampuan harus dilatih, ditingkatkan, dan dibina. Contohnya, nanti semua personel harus ikut sekolah terjun bebas," kata dia. 

Antaranews. 

Pertahanan wilayah udara Papua akan ditingkatkan

 Ilustrasi : Radar Militer

TNI AU terus berupaya meningkatkan pertahanan wilayah udara Indonesia terutama di Papua dari ancaman intimidasi oleh pesawat asing.

"Pada 2015, TNI AU akan membangun Satuan Radar di Jayapura untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia di kawasan timur," kata Panglima Komando Sektor IV Pertahanan Udara Nasional, Marsekal Madya TNI Asnam Muhidir, kepada ANTARA, di Timika, Rabu.

Selain itu, TNI AU juga merencanakan pembangunan Satuan Radar di Sorong Papua Barat, Ambon Maluku dan Morotai Maluku Utara.

"Kalau semuanya sudah terpasang maka secara otomatis seluruh wilayah udara kita sudah bisa tercover. Khusus untuk pembangunan satuan radar di Jayapura, kita sudah melakukan pembebasan lahan, tinggal pemasangan radar," jelas Marsma Asnam Muhidir.

Saat ini TNI AU sudah memiliki satuan radar untuk mengawal wilayah pertahanan udara Indonesia kawasan timur yaitu satuan radar 242 Biak, satuan radar 243 Timika, satuan radar 244 Merauke dan satuan radar 245 Saumlaki Maluku Tenggara Barat.

Dengan telah terpasangnya sejumlah satuan radar di wilayah Indonesia timur itu, pelanggaran wilayah teritorial udara Indonesia oleh pesawat asing sampai saat ini nihil.

"Pesawat asing tidak berani lagi melanggar kedaulatan wilayah udara kita saat ini karena hampir semua wilayah udara kita sudah tertutup," ujar Marsma Asnam Muhidir.

Ia menambahkan, potensi pelanggaran wilayah udara Indonesia di Papua jika dilihat dari pergerakan pesawat yaitu dari wilayah utara dan selatan.

Dalam hal pengawasan wilayah udara nasional, jajaran Kosek IV Hanudnas juga bekerja sama dengan semua radar sipil yang terpasang di semua bandara baik yang ada di Jayapura, Timika hingga Ambon.

Menyangkut rencana penempatan sejumlah pesawat tempur di Papua, Marsma Asnam Muhidir mengatakan sejauh ini rencana tersebut belum terealisasi karena masih menunggu kesiapan armada pesawat tempur.

Dari sejumlah pangkalan udara yang ada di Papua, ke depan TNI AU akan menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di Pangkalan Udara Utama Biak untuk memperkuat pertahanan wilayah udara Indonesia di kawasan timur Indonesia mengingat akses pendukungnya memadai.

Pada Rabu pagi, Pangkosek IV Hanudnas Marsma Asnam Muhidir memimpin serah terima jabatan Komandan Satuan Radar 243 Timika dari Letkol Lek Sudirman kepada Mayor Lek Danang Purwanto.

Marsma Asnam Muhidir meminta pejabat Komandan Satuan Radar 243 Timika yang baru agar dapat melanjutkan bahkan meningkatkan prestasi yang telah ditorehkan pejabat sebelumnya dalam pelaksanaan tugas pokok satuan dan tugas lainnya serta berkoordinasi dengan semua unsur terkait.

Antaranews. 

Uji coba pesawat kepresidenan dari Aceh-Papua

 Pesawat Kepresidenan RI 1 Boeing Business Jett (BBJ2) mendarat mulus di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh, Rabu (16/4). Pesawat RI 1 yang membawa 27 pejabat negara, terdiri dari Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI (purn)Syafrie Syamsuddin, Kepala Badan Intelijen Negara, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dan Kasau, Marsekal TNI, Ida Bagus Putu Dunia , 13 orang kru pesawaat dan 5 orang staf dan media itu dalam rangka uji penerbangan dari Jakarta, Aceh, Manado dan Merauke. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menjelaskan uji coba pesawat baru kepresidenan dilakukan dari Provinsi Aceh hingga ke Papua.

"Ini merupakan uji coba penerbangan perdana dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Aceh, dan kita lanjutkan sampai ke Papua dengan melintasi beberapa pulau di bagian utara dan selatan Indonesia," katanya di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan, rute penerbangan perdana uji coba pesawat kepresidenan itu telah dirancang yakni pertama dari Sabang (ujung barat Indonesia), kemudian melintasi Pulau Miangas dibagian utara hingga Merauke (Papua), ujung paling timur Indonesia.

Sebagai pesawat kepresiden pertama sekali dalam sejarah dimiliki Indonesia, maka untuk memastikan segala sesuatunya baik saat presiden menggunakannya maka semuanya sudah teruji dan bisa berjalan lancar seperti diharapkan, kata Sudi Silalahi.

Pesawat Kepresidenan RI dengan nomor penerbangan A-001 itu mendarat mulus di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu pekitar pukul 11.30 WIB. Selanjutnya, pesawat akan terbang ke Manado.

Mensesneg menjelaskan, rombongan yang ikut dalam uji coba tersebut adalah pihak terkait dengan penerbangan pesawat kepresidenan, kru, tim teknis, ahli dan pejabat dilingkungan Sekretariat negara yang berkaitan dengan tugas-tugas perjalanan dinas Kepala Negara baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam uji coba tersebut, Wamen Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, dan Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman juga tercatat sebagai salah satu penumpang pesawat kepresiden RI.

Pesawat baru kepresidenan berwarna biru itu memiliki dua mesin CFM56-7, dan tahun manufakturnya adalah pada 2013 tersebut memiliki kemampuan terbang dengan ketinggian maksimum dapat mencapai hingga setinggi 41.000 kaki.

Sedangkan tingkat ketahanan pesawat bisa mencapai sekitar 10 jam dengan kecepatan jelajah maksimum 0,785 mach dan kecepatan maksimum 0,85 mach.

Sementara jangkauan jelajah maksimal dari pesawat kepresidenan RI itu dapat menjangkau hingga sekitar 4.620 nautical miles atau 8.556 kilometer.

Ukuran pesawat tersebut memiliki panjang badan 38 meter dan tinggi pesawat 12,5 meter serta rentang sayap hingga 35,79 meter.

Pesawat kepresidenan bisa memuat hingga mencakup 2 VVIP Class (State Room), 4 VVIP Clas Meeting Room, 12 Executive Area, serta 44 Staff Area.

Pembelian pesawat itu diperkirakan mencapai hingga sekitar 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp820 miliar.(*)

Antaranews. 

TNI AD Akusisi Black Hawk dan Chinook

UH 60 Black Hawk

Setelah membeli helikopter serang Apache, TNI AD berencana mengakusisi helikopter serbu Black Hawk buatan Sikorsky Aircraft dan Chinook Ch-47 yang dibuat Boeing Rotorcraft Systems dari Amerika Serikat.

Pembelian ini melalui skema kredit ekspor melalui Kementerian Pertahanan. “Pembelian ini merupakan usulan TNI AD (berdasarkan surat KASAD No. B/455/II/2013),” tulis Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Andika Perkasa kepada Liputan6.com di Jakarta Selasa (15/4/2014).

Mantan Komandan Korem 023/Kawal Samudera Sibolga ini menambahkan, rencana membeli 2 tipe helikopter itu untuk menambah armada helikopter TNI AD yang dirasa masih kurang. Pembelian ini dimasukkan pada perencanaan strategis atau Renstra 2015-2019.

grafik : Jalo

“Rencana pembelian helikopter Chinook dan Black Hawk oleh Kementerian Pertahanan adalah Black Hawk sebanyak 17 unit dan Chinook 3 unit,” ucap pria murah senyum itu.

Sikorsky UH-60 Black Hawk adalah helikopter serba guna angkut menengah bermesin ganda yang diproduksi oleh Sikorsky Aircraft. Helikopter yang terkenal dalam film “Black Hawk Down” ini dapat mengangkut 11 tentara atau 6 tandu.

Helikopter Black Hawk dapat juga dipersenjatai dengan 2 x GAU-19 gatling senjata, 70 mm (2,75 in) Hydra 70 roket dan AGM-114 Hellfire laser yang dipandu rudal. Dengan mesin 2 x General Electric T700-GE-701C turboshaft, helikopter Black Hawk dapat melaju dengan kecepatan maksimum 159 kt (183 mph, 295 km/jam).

Chinook heavy lift helicopters (photo:Boeing)

Sedangkan, CH-47 Chinook adalah sebuah helikopter Amerika bermesin ganda, tandem rotor dan heavy-lift buatan Boeing Rotorcraft Systems. Helikopter Chinook dapat memuat 3 kru dan 33 hingga 55 tentara.

Dari data yang didapat Liputan6.com, harga total kedua tipe helikopter Amerika Serikat itu berkisar Rp 3 triliun. (Fahrizal Lubis/EYK. liputan6.com).

JKGR. 

Perwira tinggi TNI AU tempuh tradisi pembaretan Korps Paskhas

Ilustrasi saat Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Timur Pradopo, menerima pengangkatan dia sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Khas TNI AU, oleh komandan korps itu, Marsekal Muda TNI Amarullah, di Pangkalan Udara TNI AU Sulaeman, Bandung. Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Pramono Edhie (kiri), Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Soeparno (empat kanan), Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Imam Sufaat (tiga kanan), dan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono (dua kanan), juga diangkat. (FOTO ANTARA/Fahrul Jayadiputra)

Korps Pasukan Khas TNI AU melantik lagi 136 prajurit siswanya, ditandai upacara mengenakan baret jingga kebanggaan korps itu, di Pantai Sancang, Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.

Selain mereka, 12 perwira tinggi dan tiga perwira menengah TNI AU juga menempuh secara langsung tradisi pembaretan ini.

"Dengan begitu, para perwira tinggi TNI AU ini bersama tiga perwira menengah, resmi menjadi warga kehormatan Korps Pasukan Khas TNI AU," kata Kepala Penerangan Korps Pasukan Khas TNI AU, Mayor Khusus Rifaid, dari Bandung, Selasa. 

Upacara pengenaan baret, penyematan brevet komando Korps Pasukan Khas TNI AU, dan pemberian pisau komando, dipimpin Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU, Marsekal Muda TNI Herpin Ondeh.

Di antara 12 perwira tinggi TNI AU itu adalah Marsekal Pertama TNI Dody Trisunu (Komandan Pangkalan Udara Utama TNI AU Hasanuddin, Makassar) dan Marsekal Pertama TNI Adis Banjere (Kepala Dinas Hukum TNI AU). 

Laiknya seorang prajurit komando, para perwira tinggi dan menengah itu harus menempuh jalan jauh lintas alam militer sepanjang 20 kilometer melewati 14 pos pendidikan komando dengan beban cukup berat di ransel masing-masing. 

Di setiap pos, mereka harus mampu memakai persenjataan personel dan kelengkapan navigasi perorangan setelah ditunjukkan cara menggunakan. 

"Di antara pos itu adalah pos peta dan kompas, peralatan komunikasi, senjata lintas lengkung, penyeberangan basah, patroli pantai, penyeberangan kering, KSPT, pengetahuan kesehatan lapangan, penembakan SPG, lempar granat, titian dua tali, menembak laras panjang, menembak pistol, dan diakhiri lempar pisau," kata Rifaid.

Korps Pasukan Khas TNI AU dahulu bernama Pasukan Gerak Tjepat AURI yang lalu berubah nama menjadi Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU. Secara asasi, dia merupakan pasukan ber-habitus tempur di darat bagi TNI AU, dengan fungsi pokok pada pengendalian pangkalan udara, pertahanan pangkalan udara, dan SAR tempur. 

Seiring perkembangan jaman, Korps Pasukan Khas TNI AU juga memiliki pasukan khusus anti teror bernama Satuan B-90 Bravo. Pasukan ini akan mengoperasikan meriam titik anti serangan udara masif --mirip close-in weapon system-- buatan Oerlikon, Jerman, dalam waktu tidak lama lagi. 

Antaranews.

Pusat Pengendalian Operasi TNI AL berfungsi sempurna

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio (tengah, duduk), menyimak keterangan di Pusat Informasi Operasi Pusat Komando Pengendalian TNI AL, di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (14/4). (Dinas Penerangan TNI AL)

 

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, meninjau kesiapan dan kemampuan operasional Pusat Pengendalian Operasi TNI AL di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, untuk memastikan kelancaran persiapan Latihan Gabungan TNI 2014 nanti.

Satuan yang dipimpin Kolonel Pelaut Mintoro Yulianto ini bertanggung jawab atas operasionalisasi teknis seluruh peralatan perang dan personel di lingkungan TNI AL, berbasis teknologi informatika dan teknologi canggih lain.

Beberapa di antara fasilitas pokok Pusat Pengendalian Operasi TNI AL itu adalah Ruang Olah Yudha (War Game Room) dan Pusat Informasi Operasi. 

Dari ruang terakhir inilah Marsetio dapat berkomunikasi secara audio-visual dengan semua jajaran TNI AL, termasuk ber-telekonferensi dengan personel Korps Marinir TNI AL yang tengah bertugas di pulau-pulau terluar Indonesia. 

Menurut Mintoro, seturut keterangan Dinas Penerangan TNI AL, ada tiga aplikasi utama pendukung satuannya, yaitu Command And Control Management System (C2MS), Web Portal Info Sharing Pusat Informasi Operasi (PIO), dan aplikasi pendukung lain. 

Aplikasi yang dia maksud ini termasuk Web Link CCTV Pangkalan TNI AL, Vicon, Radio Over Internet Protocol (ROIP), Web Link Cuaca, Web Link AIS Bakorkamla, Web Link BMKG, Web Link VMS KKP, dan Air Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

Sebagai misal, pergerakan sepanjang waktu dan grafis lintasan olahgerak kapal-kapal perang TNI AL bisa dimonitor melalui aplikasi AIS. Dari ruang kendali, operasionalisasi mereka bisa dilakukan secara mudah.

Antaranews.