Apa perlunya pembentukan Badan Intelijen Pertahanan?

 

Hal mendesak dan strategis apa yang membuat Menteri merasa harus membangun badan intelijen sendiri?

Rencana Kementerian Pertahanan untuk membentuk badan intelijen sendiri menuai kritik dari berbagai kalangan.

Di satu sisi, dianggap menyalahi perundangan, di lain sisi arahnya dianggap keliru, dan dituding akan tumpang tindih dengan kewenangan badan intelijen yang sudah ada.

Sebagian anggota DPR menganggap, gagasan Kementerian Pertahanan untuk membentuk badan intelijen akan melanggar Undang-undang tentang TNI dan UU Intelijen Negara yang menyebut fungsi pertahanan hanya diselenggarakan oleh TNI.

Namun ada hal yang lebih pokok, yang membuat gagasan itu tidak disambut baik, kata pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.

"Apakah ini ungkapan kekecewaaan Kementerian Pertahanan, bahwa pertukaran informasi intelijen ternyata tak seperti yang diharapkan, ini bisa dibahas," kata Rahakundini.

"Namun saya ingin melihat gambar lebih besar. Bahwa strategi pertahanan negara ini, larinya agak tersendat-sendat, dan tidak terarah. Antara doktrin, strategi, postur, rencana kebutuhan postur, dan direktifnya. Membingungkan. Hal mendesak dan strategis apa yang membuat menteri merasa harus membangun badan intelijen sendiri?" tanya Connie.

"Apakah ini sifatnya responsif untuk mengatasi hal mendesak dan strategis, misalnya terkait situasi Laut Cina Selatan, atau penyelundupan manusia? Pertanyaannya, bagaimana misalnya rencana kebutuhannya?"

 

"Bahwa strategi pertahanan negara ini, larinya agak tersendat-sendat, dan tidak terarah."

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan niat membentuk badan intelijen sendiri di bawah kementerian pertahanan, Senin pekan lalu, dalam bentuk seperti agen dinas rahasia.

Namun sebetulnya gagasan itu sudah diungkapkan sejak beberapa bulan lalu, oleh Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Paryanto.

Menurutnya, rencana itu adalah mengubah organisasi pada Satuan Kerja (Satker) Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) menjadi Badan Intelijen Pertahanan.

Juru bicara kementerian pertahanan, Brigadir Jenderal Junjan Eko Bintoro menjelaskan, bahwa gagasan ini sebetulnya terkait dengan perubahan sesudah reformasi: dipisahkannya Kementerian Pertahanan dengan TNI, yang dulu menyatu, dipimpin Menhankam/Pangab, saat itu masih mencakup keamanan pula.

"Salah satu alatnya, intelijen, dulu berada kementerian ini. Sekarang melekat pada TNI. Jadi sekarang, di Kementerian Pertahanan tak ada lagi intelijen yang mengurusi hal-hal yang berkaitan pertahanan," kata Eko Bintoro.

"Nah, kami memikirkan bahwa Kementerian Pertahanan memerlukan (badan intelijen) terkait berbagai hal untuk menentukan hal-hal terkait pertahanan negara."

Ia memastikan bahwa gagasan ini relevan dengan tantangan dan situasi aktual Indonesia.

"Ketika Kementerian Pertahanan harus menentukan seperti apa bentuknya ancaman pertahanan, kalau kita tak mempunyai intelijen, dari mana kita menentukan itu semua?" lontarnya.

Junjan Eko Bintoro menyebutkan, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan ini bukan untuk mengambil alih fungsi dan tugas badan intelijen yang sudah ada, seperti Bais TNI, BIN, Baintelkan Polri, Intelijen Kejaksaan, dan lain-lain.

Namun badan intelijen pertahanan itu akan merupakan bagian dari komunitas intelijen nasional yang menangani hal yang spesifik terkait dengan pertahanan negara.

Pengamat militer Al Araf dari Imparsial menyebut, ada masalah dengan rencana ini.

Memang sepantasnya intelijen berada di bawah kementerian, kata Al Araf.

"Tetapi seharusnya yang dilakukan adalah memindahkan BAIS yang sekarang di bawah TNI, ke Kementerian Pertahanan," kata Al Araf.

"Sehingga Panglima TNI mengurus aparat inteljen di ketentaraan saja. Adapun BAIS, menangani inteljen terkait ancaman dari luar, ditempatkan di bawah Kementrian Pertahanan."

 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sebuah acara: Harus dilakukan penataan dan reformasi yang menyeluruh, yang membuat fungsi dan tugas masing-masing lembaga intelijen.

Dengan demikian, katanya, gagasan Kemenhan untuk membentuk badan inteljen sendiri keliru. Dan malah bisa memperumit masalah.

Lembaga-lembaga intelijen itu makin saling bertumpang tindih, kata Al Araf.

"Sekarang ini ada kecenderungan overlapping," papar Al Araf.

"BAIS sebagai inteljen militer, kadang mempersepsikan ancaman eksternal dan internal, dan berperan di wilayah itu. Padahal seharusnya hanya mengambil peran terkait ancaman eksternal. Dan BIN sebagai badan inteljen negara sering mengurusi juga ancaman internal dan eskternal pula, harusnya hanya intenal."

Di sisi lain, militer juga memiliki intelejen lain di luar BAIS, berupa intelejen tempur dan inteljen teritorial. Jadi ada kompleksitas dalam sistem intelejen Indonesia sisa warisan Orde baru yang belum tertata.

Menurut Al Araf, harus dilakukan penataan dan reformasi yang menyeluruh, yang membuat fungsi dan tugas masing-masing lembaga intelijen.

BBC. 

Akan Ada Intelijen Pertahanan Baru, Bagaimana Nasib BIN?

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu beserta dirut PT. Pindad Silmy Karim menunjukan empat senjata baru di gedung Kementrian Pertahanan, di Jakarta, kamis (9/6). [suara.com/Oke Atmaja]

Pembentukan badan intelijen baru ini terjadi karena ada kekhawatiran pengurangan peran dari institusi yang sudah mapan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan membentuk Badan Intelijen Pertahanan. Ini adalah badan baru intelijen Indonesia di luar Badan Intelijen Negara (BIN).

Pakar Intelijen Universitas Indonesia Ridlwan Habib menjelaskan badan intelijen pertahanan ini akan berbeda fungsi dari BIN.

"Publik yang awam mungkin bingung, apa bedanya dengan badan intelijen yang sudah ada. Ini yang harus dijelaskan oleh Kemhan," ujar Ridlwan kepada suara.com, Jumat (10/6/2016).

Mantan jurnalis Jawa Pos itu menjelaskan intelijen pertahanan menjalankan fungsi strategis yang berbeda dengan badan yang sudah ada. Badan ini akan memberikan data dan analisa yang digunakan untuk menyusun kebijakan pertahanan nasional.

“Sangat vital," ujar Ridlwan.

Dia melanjutkan BIN tidak spesifik memberikan data tentang pertahanan. Lingkup yang diurusi oleh BIN terlalu luas. Badan baru ini akan menyediakan data dan analisa terkini tentang pertahanan. Terutama dinamika dari negara lain.

"Misalnya, apa strategi militer Cina, apa rencana terbaru militer Singapura, bagaimana Australia memperkuat armada senjatanya, dan sebagainya," katanya.

Menurut Ridlwan, keberadaan Badan Intelijen Pertahanan ini akan merombak fungsi Bais TNI. Dia mengusulkan struktur yang sudah ada di Bais TNI lebih pas ditempatkan di bawah badan intelijen pertahanan.

“Bais kembali menjadi combat intelligence atau intelijen tempur saja," papar alumni S2 kajian stratejik intelijen UI itu.

Dia melanjutkan, intel pertahanan tugasnya mendukung pembuatan doktrin dan kebijakan pertahananan, pembangunan dan pengerahan kekuatan pertahanan,  pengembangan infrastruktur dan industri pertahanan, dan sebagainya. Sementara intelijen militer tugasnya membantu operasi militer untuk memenangkan pertempuran.

Intel militer bagian dari Mabes TNI. Bais lebih fokus pada kemampuan perang atau tempur pasukan negara lain.

"Data Bais misalnya, siapa panglima militer lawan, apa senjatanya, bagaimana mereka menempatkan pasukannya, tapi sebatas teknis militer. Strategi negaranya itu diurus oleh Intelijen Pertahanan," kata Ridlwan.

Menurutnya, perdebatan pembentukan badan intelijen baru ini terjadi karena ada kekhawatiran pengurangan peran dari institusi yang sudah mapan.
"Harus diingat, user utama intelijen itu Presiden. Memudahkan pekerjaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jangan dimaknai secara ego sektoral, " ujar Ridlwan yang juga koordinator Indonesia Intelligence Institute itu.

Suara.

Pabrik Senjata dan Ranpur Pindad di Timur Tengah

PT Pindad sedang menjajaki pembangunan fasilitas produksi di dua negara Timur Tengah, untuk memproduksi kendaraan tempur dan senapan.

Direktur Utama Pindad, Silmy Karim, mengungkapkan rencana ini setelah BUMN PT Pindad ditawari untuk menjadi ‘operator’ produksi peralatan militer di dua negara yang masih dirahasiakan.

“Ada dua negara Timur Tengah yang ingin kita buat pabrik senjata Pindad di sana. Jadi kita ditawari manfaatkan fasilitas produksi di sana,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, (9/6/2016).

Fasilitas pabrik nantinya akan ditanggung oleh dua negara bersangkutan. Pihak Pindad hanya memberikan lisensi dan bantuan teknis dalam proses pembuatan senjata seperti senapan dan kendaraan lapis baja.


“Mereka yang investasi, kita hanya kasih license, sistem kerja, prosedur, maupun sumber daya manusianya. Ini baru pertama kalinya, negosiasi pertama juga dibantu Kementerian Pertahanan karena ada kerjasama G to G,” ujar Dirut Pindad.

Silmy Karim mengungkapkan, untuk kontrak tahap pertama, dua negara Timur Tengah tersebut akan menginvestasikan modal sebesar US$ 300 juta.

“Itu baru tahap pertama saja dari pembuatan komponen sampai perakitan yang besar, dari amunisi sampai kendaraan,” tutup Silmy Karim.

Sumber : Detik.com

'Dokumen rahasia BIN': aktivis Papua, perempuan, minuman

Image caption Aktivis Papua di Jakarta menyuarakan referendum di Papua.

BBC Indonesia memperoleh salinan dokumen berlogo Badan Intelijen Negara (BIN) yang berisi informasi dan cara menekan sejumlah aktivis Papua, mahasiswa Papua di luar Papua, serta tokoh adat dan agama Papua yang gencar menyuarakan kemerdekaan Papua.
Selain memuat biodata figur-figur tersebut, dokumen berjudul ‘Rencana Aksi Gelar Opsgal Papua’ itu menjabarkan aktivitas mereka, kekuatan dan kelemahan, metode yang digunakan untuk menekan, dan target yang ingin dicapai.
Salah satu figur yang masuk dokumen setebal 35 halaman itu adalah Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB)—sebuah kelompok masyarakat yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat.
Buchtar disebut aktif menyuarakan pelanggaran HAM di Papua, mendukung pendirian International Parliamentarians for West Papua, dan terlibat kerusuhan di LP Abepura. Kekuatan Buchtar mampu mengerahkan massa untuk melaksanakan aksi anarkis dan pandai berorasi dengan bahasa daerah. Kelemahannya, menurut dokumen itu: perempuan dan minuman keras.
Untuk menekan Buchtar, dokumen itu menyebut taktik memecah belah dan penyusupan melalui sejumlah LSM. Target minimal yang ingin dicapai ialah KNPB mendukung otonomi khusus Papua, sedangkan target maksimal adalah KNPB mendukung Papua menjadi bagian dari NKRI.

'Tidak kaget'

Sosok lain yang disebut adalah Yan Christian Warinussy, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Pengkajian Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari. Dalam dokumen itu, Yan dilaporkan sebagai sosok yang menyuarakan pelanggaran HAM aparat keamanan dan menuntut referendum di Papua.
Adapun kekuatan Yan ialah dia sangat berpengaruh terhadap generasi muda Papua dan sering berhubungan dengan aktivis separatis di dalam dan luar negeri. Kelemahan Yan, dia sering membela terdakwa separatis dan tergantung dengan pemerintah daerah.
Untuk menekan Yan, ada pola persuasif dengan membantu wisata rohani ke Yerusalem. Target minimal yang ingin dicapai dari Yan adalah dia tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus, sedangkan target maksimal ialah dia mendukung UU Otsus Plus dalam kerangka NKRI.

Filep Karma, seorang tahanan politik yang dihukum penjara karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam pawai prokemerdekaan Papua pada 2004 lalu, dibebaskan dari Penjara Abepura, November 2015 lalu.

Menanggapi dokumen, yang pada sampul bertanggal Maret 2014 dan bertuliskan ‘Deputi II KA BIN’, Yan mengaku tidak kaget dengan laporan intelijen mengenai dirinya.
“Saya sudah pernah, bukan hanya dimata-matai tapi juga dibayangi. Di depan rumah saya sering ada mobil tak dikenal, bisa parkir berjam-jam. Ada yang mengintai saja, meneror istri dan anak-anak (dengan) menelepon lalu memberitahukan bahwa saya kecelakaan, sengaja menjatuhkan mental istri dan anak-anak saya,” kata Yan kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan, Kamis (04/02).
Apakah taktik itu berhasil?
“Mereka (agen intelijen) mengintimidasi, saya sudah sadar betul. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk membela hak-hak asasi manusia dari orang-orang di tanah Papua,” kata Yan.
Meski dokumen berlogo BIN itu bertanggal Maret 2014, beberapa bulan sebelum Presiden Joko Widodo memerintah, Yan yakin strategi intelijen terhadap aktivis Papua tidak berubah.
Dia mengisahkan bagaimana ketika wartawan mewawancarainya di sebuah hotel beberapa waktu lalu, ada dua orang yang ikut menyorongkan alat perekam. Ketika Yan bertanya apakah mereka anggota intelijen atau wartawan, mereka mengaku petugas intelijen dari kepolisian dan militer.
Lalu, menurut Yan, saat komentarnya mengenai masalah di Papua diterbitkan di surat kabar, wartawan yang mewawancarainya akan didatangi oleh petugas intelijen untuk mendapatkan rincian perkataan Yan.
“Yang saya lakukan selalu dipantau oleh mereka (intelijen),” ujar Yan.

Kesahihan dokumen

Kesahihan mengenai dokumen laporan berlogo BIN yang diperoleh BBC Indonesia dari sebuah sumber mendapat sorotan dari juru bicara kepresidenan, Johan Budi.
“Dokumen yang beredar, yang katanya dari BIN, benar nggak dari BIN? Harus ada klarifikasi dulu, baru kita bicara apakah ini kebijakan BIN? Apa ini dari atas? Itu kan harus dipisahkan. Kan nggak mungkin setiap ini perintah presiden. Itu kan didelegasikan kepada bawahan,” kata Johan Budi.
BBC telah berupaya menelepon Kepala BIN, Sutiyoso, namun belum mendapat respons. Pesan yang dikirim melalui aplikasi pesan ponsel pun dibaca, tapi tidak dibalas.
Sebelumnya, kepada surat kabar Sydney Morning Herald, Direktur Informasi BIN, Sundawan Salya, mengatakan akan meluncurkan investigasi internal secepatnya untuk melacak sumber dokumen.
“BIN tidak pernah mengeluarkan dokumen seperti itu. Kami adalah badan intelijen, karena itu tidak akan pernah menggunakan dokumen terbuka,” kata Sundawan kepada wartawan Sydney Morning Herald.
Pemantauan terhadap aktivis Papua yang gencar menyuarakan kemerdekaan Papua bukan hal baru.
Ketika Filep Karma, seorang tahanan politik yang dihukum penjara karena menaikkan bendera Bintang Kejora dan berbicara dalam pawai prokemerdekaan Papua pada 2004 lalu, dibebaskan dari Penjara Abepura, November 2015 lalu, aparat menyatakan akan terus mengawasinya.

Strategi dialog

Cara-cara pengawasan terhadap aktivis Papua, menurut Adriana Elisabeth yang tergabung dalam Tim Kajian Peneliti Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) , tidak bisa lagi dilakukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kan sudah menjadi kebijakan presiden, bahwa akan mendekati Papua dengan cara-cara yang lebih dialogis, berbicara, berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah bersama. Karena, menurut saya, itu adalah cara paling tepat untuk menghadapi Papua,” kata Adriana.
Meski demikian, tambah Adriana, kebijakan presiden tidak bisa diwujudkan tanpa didukung aparat keamanan dan intelijen. Artinya, strategi dialog tidak akan berhasil apabila intelijen tetap melakukan taktik lama.
Adriana melandasi argumentasinya dengan menyodorkan fakta bahwa gerakan politik sipil Papua sudah semakin solid dan diaspora Papua di luar negeri sudah bergabung dalam Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Bahkan, perdana menteri Kepulauan Solomon telah menawarkan menjadi fasilitator bagi dialog antara pemerintah Indonesia dengan ULMWP.
“Perkembangan ini kan harus dilihat bahwa arah politik Papua sudah lebih jelas. Jadi strategi intelijen harusnya tidak bicara begitu lagi (menekan aktivis Papua),” kata Adriana.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia menegaskan kemerdekaan bagi Papua bukan opsi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkata bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan pemerintah memusatkan diri pada pembangunan.

BBC 

Pindad luncurkan empat senjata baru di Kemenhan

Menhan Ryamizard Ryacudu (kanan) didampingi Dirut PT Pindad Silmy Karim memperlihatkan produk senjata baru PT Pindad ketika peluncuran di Kantor Kemenhan, Jakarta Kamis (9/6/2016). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

 

PT Pindad (Persero) meluncurkan empat senjata baru yang merupakan hasil pengembangan dan inovasi yaitu Senapan Serbu SS3, Senapan Serbu SS2 subsonic 5,66 mm, Sub Machine Gun dan Pistol G2 Premium.

Peluncuran ke empat jenis senjata tersebut dilakukan di Kementerian Pertahanan, Jakarta Kamis, di hadapan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, sejumlah perwira tinggi TNI-Polri, sejumlah Atase Pertahanan negara sahabat dan pengurus Perbakin.

Direktur Utama Pindad Silmy Karim mengatakan keempat senjata tersebut merupakan hasil pengembangan produk Pindad yang didapatkan dari usaha penelitian yan sungguh-sungguh dan tiada henti, juga implementasi dari masukan yang diberikan oleh para pengguna.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan mendukung Pindad untuk terus memiliki kemampuan dalam memproduksi senjata, munisi maupun kendaraan tempur.

"Kemampuan Pindad memproduksi peralatan senjata dengan kualitas tinggi, menggambarkan peningkatan kemandirian industri pertahanan dalam negeri," ujarnya.

Peluncuran empat jenis senjata ini tambah Ryamizard, juga merupakan bukti Pindad telah merespon positif upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa setara atau bahkan lebih maju dari industri senjata negara lain.

Ia membuktikan, Lomba Tembak Australian Army of Skill Arms of Meeting (AASAM) yang digelar di Puckapunyal Australia Mei 2016, kontingen TNI AD menggunakan senjata produksi Pindad meraih juara umum sekaligus mempertahankan prestasinya untuk kesembilankalinya sejak 2008.

Selain itu prestasi juga ditorehkan TNI AD saat lomba tembak ASEAN Armie Rifle Meet (AARM) maupun di ajang lomba tembak Brunei Internasional Skill at Arms Meet (BISAM).

Silmy memaparkan, jenis Senapan Serbu SS3 adalah pengembangan dari seri senapan serbu Pindad sebelumnya yaitu SS2. SS3 menggunakan munisi kaliber 7,62 mm dan didisain sebagai Designated Marksman Riffle dalam pasukan yang membutuhkan akurasi tinggi.

Sedangkan senapan SS2 subsonic didisasin khusus dengan peredam (silencer) dan munisi subsonic (di bawah kecepatan suara) 5,56 mm, sehingga cocok untuk operasi khusus yan membutuhkan kemampuan pergerakan senyap.

Sub Machine Gun PM3 didisain dengan sistem penembakan gas operated dengan munisi 9 mm. PM3 lahir dari kebutuhan untuk mendukung operasi tempur jarak dekat, pembebasan sandera atau perang kota.

Sementara itu, Pistol G2 Premium yang merupakan pengembangan frame pistol menggunakan munisi dengan kaliber 9 mm dengan jarak tempak efektif 25 meter yang ditujukan untuk para atlet petembak di kalangan militer dan sipil.

Dengan diluncurkannya keempat senjata baru tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna dan terus membangun kepercayaan untuk terus menggunakan produk dalam negeri.

 

Antara. 

MLRS RM-70 Vampir untuk Koprs Marinir

Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Buyung Lalana, yang diwakili Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Lukman, membuka pelatihan Multi Launch Rocket System (MLRS) Kal.122 RM-70 Vampir, di lapangan Yonroket-1 Mar Kesatrian Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur (10/06/2016).

Kegiatan ini dihadiri Dankodikmar Kolonel Marinir I Made Santoso, Wadan Pasmar-1 Kolonel Marinir Siswoto, Aslog Dankormar Kolonel Marinir Suherlan, para Asisten Danpasmar-1, Danpusdik Artileri Kolonel Marinir F. Simanjorang, Dankolak/Satlak Pasmar-1 serta Tim Instruktur dari Excalibur Army.

Amanat Dankormar yang dibacakan Danpasmar-1, menyatakan kehadiran 8 unit kendaraan tempur RM-70 Vampir cal.122 yang baru di jajaran Korps Marinir, merupakan realisasi upaya pembangunan kekuatan Korps Marinir untuk memenuhi standar kekuatan pokok minimun.

MLRS RM-70 Vampir buatan Republik Ceko

Modernisasi Alutsista menjadi keharusan dan tuntutan agar lebih efektif dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi segala ancaman. Dengan kekuatan yang tangguh dan modern maka Korps Marinir akan mampu memberikan daya tangkal yang tinggi serta berkontribusi dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”.


Dengan kedatangan Alutsista baru tersebut, Korps Marinir menyiapkan calon pengawaknya sebelum proses penggunaan, pelatihan calon awak RM-70 Vampir dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang teknis pengoperasian dan perangkat pendukungnya sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing. Diharapkan para peserta pelatihan dapat mengetahui karakteristik seluruh komponen material MLRS RM-70 Vampir cal.122 MM Vampire sehingga mampu merawat dan memeliharanya untuk kesiapsiagaan operasi dalam menghadapi setiap tantangan tugas.

Pelatihan MLRS RM-70 Vampir (Dispen Kormar)

Danmenart-1 Mar Letkol Marinir Ainur Rofiq sebagai Ketua pelaksana pelatihan RM-70 Vampir menyampaikan waktu pelatihan dilaksanakan dari tanggal 12 Juni 2016 sampai 30 Juli 2016, di Karangpilang Surabaya dan Karang Tekok Asembagus, dengan materi : Kelas Pimpinan Penembakan, Kelas Awak Pucuk, Kelas Peninjau Depan, Kelas Komunikasi dan Kelas Montir.



“Selain 8 unit kendaraan tempur RM-70 Vampir, pelatihan inin juga melibatkan kendaraan tempur pendukung yang baru lainnya, yaitu Battalion Combat Vihicle 1 unit, Ammunition Vehicle 2 unit, Recovery Vehicle 1 unit dan Fuel Tank Vehicle 1 Unit.” ujar Danmenart-1 Mar Letkol Marinir Ainur Rofiq.

Sumber : Marinir.tnial.mil.id

Vietnam Akan Beli Tiga Unit Pesawat CN-295

Pemerintah Vietnam semakin serius untuk membeli pesawat jenis CN-295 dari PT Dirgantara Indonesia. Hari Jumat (10/06) ini, Menteri Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam, To Lam, mengunjungi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Kantor Wapres, untuk membahas kerja sama pembelian CN-295.

Deputi Wakil Presiden bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan, Dewi Fortuna Anwar, menjelaskan bahwa Vietnam telah menandatangani kontrak kerja sama pembelian alutsista sejak tahun 2013 lalu. Vietnam memesan tiga pesawat jenis CN-295.

“Saat ini, PT Dirgantara Indonesia tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan lewat bank,” kata Dewi.

Pada awal Juni lalu, Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Vietnam, Trinh Dinh Dung, di sela-sela World Economic Forum (WEF) on ASEAN 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Salah satu topik pembahasan dalam pertemuan itu adalah rencana Vietnam untuk membeli CN-295. Namun ketika itu, belum dijelaskan tentang jumlah unit yang akan dibeli oleh Vietnam.

Sumber: Republika Online