Ini Dia Alasan Mantan KSAL Curigai Ada Sandiwara Pemulangan Samadikun Hartono

Pemulangan Samadikun Hartono (aktual)

Patut diduga ada misi khusus, terutama bidang politik dan perdagangan, setelah pemulangan pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono dari China.

Sinyalemen itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto (25/04).

“Dibantu China, penangkapan pengemplang BLBI Samadikun, patut diduga untuk menyenangkan hati rakyat Indonesia dan untuk membuktikan bahwa China teman baik Indonesia,” ungkap Slamet Soebijanto.

Slamet Subijanto mencurigai ada sandiwara di balik pemulangan pengemplang BLBI Samadikun. “Ada perlakuan yang di luar kebiasaan terhadap Samadikun. Sandiwara apa yang sedang diperankan,” tanya Slamet.

Terkait dugaan adanya sandiwara tersebut, Slamet meminta semua pihak untuk mewaspadai sepak terjang China di Indonesia dalam upaya ‘mengambil’ kekayaan alam. “Mungkin masih banyak lagi yang lain yang terlewatkan, dan semuanya bagian dari strategi besar China dalam rangka memperoleh sumber daya untuk kepentingan negaranya,” pungkas Slamet.

Sebelumnya, jagat sosial media diramaikan dengan polemik soal foto penjemputan Samadikun Hartono yang terksean tidak seperti penangkapan buronan yang lain. Samadikun terlihat tak mendapatkan pengawalan ketat, dan tidak diborgol.

Tampak dalam foto Kepala BIN Sutiyoso, Deputi I BIN Sumiharjo Pakpahan mengawal Samadikun Hartono sesaat setelah tiba di Bandara Halim Perdanakusuma (21/04). Selain itu tampak Jaksa Agung HM Prasetyo.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyayangkan perlakuan penegak hukum yang terkesan memberi keistimewaan kepada buronan BLBI Samadikun Hartono.

Menurut Bambang, Samadikun seharusnya diperlakukan sama seperti para pelaku kejahatan lainnya. “Itulah anomali hukum kita. Komisi III prihatin dan menyesalkan bagaimana bisa buronan yang diburu puluhan tahun diperlakukan istimewa,” ujar Bambang seperti dikutip aktual (22/04).

 

Intelijen. 

PT PAL dan DCNS Eksplorasi Kebutuhan Kapal Selam Untuk TNI AL

Dengan rampungnya basis produksi kapal selam di galangan PT PAL pada September mendatang, secara langsung dimulai babak baru pembangunan kapal selam di dalam negeri. Selain proyek perdana berupa pengerjaan KRI Nagarangsang 405 (Nagabanda Class – aka Changbogo Class), fasilitas produksi kapal selam PT PAL juga nantinya dicanangkan untuk merilis kapal selam lanjutan untuk kebutuhan Korps Hiu Kencana TNI AL.


Area pabrik kapal selam PT PAL dalam proses pembangunan.

Seperti diketahui, guna memenuhi postur kekuatan armada kapal selam yang ideal, setidaknya TNI AL harus memiliki 12 unit kapal selam. Bila paket tiga kapal selam Nagabanda Class telah tiba, plus ditambah dua unit Cakra Class (Type 209), TNI AL praktis baru mempunyai lima unit kapal selam. Dalam proyeksi pengembangan strategis, TNI AL masih harus mengejer sisa kebutuhan tujuh unit kapal selam.


Fasilitas pabrik kapal selam DSME di Korea Selatan.

Menyadari bahwa setiap pengadaan alutsista mensyaratkan ToT (Transfer of Technology), bahkan didorong untuk produksi di dalam negeri, menjadi peluang emas bagi BUMN Strategis PT PAL untuk bisa mempersiapkan jika pesanan lanjutan kapal selam dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI datang.



Selain nama DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) dari Korea Selatan yang sudah melekat kuat dalam kerjasama pengadaan Nagabanda Class, nyatanya galangan kapal asal Perancis DCNS juga lumayan gencar menawarkan program pengadaan kapal selam di Indonesia. Setelah pada Desember 2015 menawarkan combat management system SUBTICS (Submarine Tactical Integrated Combat System) dalam paket overhaul KRI Cakra 401, DCNS pada bulan Oktober 2015 juga aktif mengadakan pembicaraan kepada pemerintah RI tentang pengadaan kapal selam Littoral Scorpene Class 1000. Kedua proyek yang ditawarkan oleh DCNS terkait pada PT PAL selaku penerima mandat ToT, dan satu-satunya galangan di Tanah Air yang punya fasilitas reparasi dan produksi kapal selam.



Seperti dilansir dari Janes.com (25/4/2016), perwakilan dari Indonesia dan Perancis kini sedang memulai tahapan pembentukan kelompok kerja untuk melakukan eksplorasi tentang sosok dan spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan untuk Indonesia. Selain itu tim akan membahas platform operasi kapal selam untuk perairan dalam dan perairan pesisir (litoral). Kelompok kerja ini dibentuk dalam payung kerjasama antar pemerintahan, dan resmi dimulai pada bulan Maret lalu. Dalam kelompok kerja juga melibatkan perwakilan dari sektor swasta dan publik. (Haryo Adjie)

 

Indomil. 

TNI Latihan Bersama Asean Plus, Hadapi Kejahatan Laut

Sebanyak 122 personel TNI, antara lain 96 personel KRI Sultan Iskandar Muda 367, 10 personel Detasemen Jala Mengkara (Denjaka), Staf Maritime Security Task Force Head Quarter dan Maritime Security Exercise Planning Control Team (EPCT) terlibat dalam Latihan Maritime Security Exercise.

Latihan Maritime Security Exercise dimulai Senin, 25 April 2016 menuju Brunei Darussalam dan direncanakan tiba pada 1 Mei 2016 untuk melaksanakan Harbour Phase sampai dengan tanggal 5 Mei 2016. Selanjutnya, KRI Sultan Iskandar Muda 367 akan melaksanakan Sea Phase pada 5 – 9 Mei 2016 menuju Singapura dan diakhiri Closing Phase tanggal 9 s.d 11 Mei 2016, sedangkan untuk rute gerak kegiatan KRI Sultan Iskandar Muda 367, yaitu : Jakarta-Tarakan-Brunei Darussalam-Singapura-Tanjung Uban-Jakarta.

Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Laksma TNI Harjo Susmoro , melepas para personel yang terlibat dalam latihan tersebut di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (25/4/2016). Ia mengatakan tantangan tradisional atau yang dikenal sebagai conventional threats, muncul dalam serangkaian kemajuan pesat pada pembangunan teknologi peralatan perang dan kemajuan dunia industri militer yang semakin canggih dan modern.




Sedangkan tantangan dan ancaman non-tradisional (non-conventional threats) yang timbul dan merupakan fenomena baru, antara lain berkisar pada aksi terorisme, keamanan maritim, pemanasan global dan perubahan iklim, kelangkaan energi dan pangan, penyakit menular dan penyelundupan manusia, obat-obatan serta persenjataan serta pembajakan udara dan perompakan di laut. Indonesia yang secara geografis berada dalam wilayah kawasan yang sama, yakni ASEAN, tidak luput dari kemungkinan dampak fenomena tantangan dan ancaman tersebut.

“Latihan ini dilaksanakan bersama 10 negara sahabat anggota ASEAN dan 8 negara mitra wicara ASEAN (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru) dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan strategi, metoda, teknik, taktik dan pendekatan, sebagai upaya membangun interoperability, dalam rangka menghadapi strategi serta besaran, luas dan kompleksitas dampak ancaman aksi terorisme dan sejenisnya,” kata Waasops Panglima TNI.



Lebih lanjut Waasops Panglima TNI Laksma TNI Harjo Susmoro menyampaikan, harus diakui bahwa memerangi aksi terorisme yang saat ini telah berkembang pesat baik skala ataupun metodanya, tidak dapat diselesaikan oleh hanya satu negara saja secara sendiri. Menurutnya, memerangi aksi terorisme dalam konteks bilateral dan regional, diperlukan suatu kerja sama yang terkoordinasi secara strategis dan komprehensif, dalam hubungan kerja sama Lintas Angkatan Bersenjata atau Lintas Nasional, dan secara simultan bersifat pre-emptif, preventif dan represif, serta dengan pra-syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh satuan dan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Sumber : Puspen TNI

Gubernur Lemhanas : Reformasi TNI Kini Merosot

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional / Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan proses reformasi TNI mengalami kemunduran. Agus Widjojo menyoroti penggunaan kekuatan tentara dalam kasus-kasus penggusuran untuk kepentingan pemerintah lokal.

“Contohnya TNI kembali memasuki fungsi-fungsi di luar wilayah pertahanan nasional,” ujar Agus dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis 21/4/2016.

Berikut  petikan wawancara yang selengkapnya  di Majalah Tempo edisi Senin, 25 April 2016.

Seperti apa jalannya reformasi TNI sekarang?
Kita kembali pada konsep tentara profesional, yang dalam sistem demokratis tidak bisa ditentukan TNI sendiri. Agar TNI bebas dari paradigma masa lalu yang penuh dengan kebesaran dan mengklaim sebagai satu-satunya penjaga stabilitas dan persatuan kesatuan bangsa, harus ada sistem nasional yang efektif. Maka kita bisa katakan kepada TNI, “Anda tidak perlu khawatir, negara akan aman, stabil, dan dijamin nilai-nilai Pancasila akan berjalan.”

Yang paling fatal adalah ketika ini belum tuntas dan baru sebentar, di beberapa bagian sistem internal TNI masih ada yang bergantung pada kebesaran masa lalu tadi. Dan, yang lebih celaka, sipil memberikan justifikasi. Ada kepentingan-kepentingan politik sempit, ada figur-figur otoritas sipil yang nyaman kalau mendapatkan dukungan politik TNI. Jadi reformasi TNI itu memang belum tuntas dan tidak bisa diselesaikan TNI sendiri.

Berapa Anda memberi nilai atas jalannya reformasi TNI sekarang?
Reformasi sempat sampai 80 persen. Tapi ada kemerosotan, mungkin sekarang kembali ke 70 persen. Contohnya TNI kembali memasuki fungsi-fungsi di luar wilayah pertahanan nasional.

Termasuk penggunaan kekuatan TNI dalam penggusuran di Provinsi DKI Jakarta?
Ada dua kelemahan di situ. Gubernur tidak bisa langsung menggunakan kekuatan TNI karena TNI milik negara. Kewenangan pertahanan itu milik nasional, bukan daerah. Kedua, otoritas sipil tidak bisa begitu saja mencomot satuan atau prajurit TNI untuk mendukung kebijakan daerah.

Kodam atau batalion adalah hierarki komando di bawah Panglima TNI dan Mabes TNI. Secara politis di bawah Menteri Pertahanan dan Presiden, karena pertahanan bersifat nasional. Artinya, kalau ada kekuatan militer datang melakukan invasi mencaplok sebagian dari Aceh atau Kalimantan Utara, itu bukan merupakan persoalan daerah, tapi negara. Pertahanan selalu bersifat nasional. Kalau ada pertahanan di daerah, misalnya satuan TNI dikerahkan untuk mengembalikan keutuhan teritori nasional di Papua, itu adalah pelaksanaan fungsi pertahanan di daerah sebagai bagian dari pertahanan nasional.

Sumber :  Tempo.co

Apache AH-64 E Guardian Datang, Su-34 Menyusul ?

Tahun 2016 ini, jika tidak ada aral melintang, Indonesia akan mendapatkan Helikopter Apache AH-64 E Guardian. Kelebihan dari Apache Guardian ini adalah memiliki kemampuan perang maritim dan bisa ditempatkan di kapal perang atau LPD.

Baling baling komposite Apache AH-64 E Guardian meningkatkan kecepatan jelajah, climb rate, dan kemampuan membawa beban. AH-64E dilengkapi new self-diagnostic abilities dan Link-16 data-links. Radar Longbow yang telah diupdate membuatnya bisa digunakan untuk naval strikes. Helikopter ini juga bisa mengusung radar AESA. Helikopter AH-64 E cocok untuk maritime operations.

Helikopter ini memiliki extended-range fuel tanks yang menyebabkan meningkatnya jarak tempuh dan endurance. AH-64E mmeiliki L-3 Communications MUM-TX datalink yang berkomunikasi melalui frekuensi C, D, L, dan Ku band, untuk transmit dan menerima data atau video dari semua UAV yang diterbangkan.

Menteri Pertahanan terdahulu, Purnomo Yusgiantoro, pernah menyatakan Helikopter Apache AH-64 E Guardian akan ditempatkan di Natuna, Kepulauan Riau yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan.

Apache Guardian Indonesia nantinya bisa ditempatkan di LPD

Dengan adanya kemampuan Naval Attack dari Apache Guardian, maka LPD TNI AL akan menjadi sosok yang menakutkan bagi negara lain, meskipun saat ini pembelian helikopter Apache, tersebut ditujukan untuk TNI AD.


Jet tempur Su-27/30 dan 35 akan bertugas untuk menangani atau menetralisir ancaman dalam operasi jarak jauh. Sementara helikopter Apache Guardian menetralisir ancaman jarak menengah dan dekat.

Kini Indonesia sedang bekerjasama dengan Korea Selatan dan DCNS Prancis, dalam membuat kapal selam dan bekerja sama dengan Damen Belanda membuat kapal perang frigate.

Perpaduan di atas, akan menjadi alutsista yang maut, bagi negara yang sedang membangun poros maritim untuk menjaga sumber daya ke depan, yakni lautan dan isinya, yang jumlahnya 2/3 dari wilayah Indonesia.

Su-34

Semua akan sempurna jika Indonesia melengkapinya dengan fighter bomber Su-34 yang memiliki spesialisasi naval / maritime strike, selain berkemampuan serang darat.

Indonesia telah memiliki Su-27, Su-30 dan kini membeli Su-35. Sementara visi TNI adalah pengembangan matra laut dan udara untuk mendorong konsep poros maritim Presiden Joko Widodo. Berbicara Poros maritim, maka diperlukan kemampuan Naval / Maritime Strike Su-34 diantara armada Sukhoi yang ada.

Helikopter Apache Guardian akan menjadi tukang gebuk di laut untuk jarak dekat, sementara jarak jauh, serahkan kepada Su-34 Fullback.

 

JKGR. 

Hino Ranger 500 FM285 JD: Mengenal Truk “Penggendong” Kanon Oerlikon Skyshield Paskhas TNI AU

Truk ini aslinya tak menyandang gelar sebagai kendaraan taktis (rantis) , namun ketika dipercaya sebagai kuda tunggangan kanon reaksi cepat Oerlikon Skyshield Paskhas TNI AU, maka sosok Hino Ranger 500 FM285 JD ini sontak berubah sebagai wahana yang terlihat sangar. Meski dari basis truk sipil, mobilitas operasi alutsista super canggih di Indonesia sangat bergantung pada kinerja truk ini. Urusan pindah memindahkan kanon, berikut paket baterai PSU (Penangkis Serangan Udara), semua ditangani truk yang diberi label Crusing Ranger ini.



Sejak sistem Oerlikon Skyshield diterima TNI AU pada September 2014, armada truk Hino Ranger memang sudah siap membawa paket Skyshield setibanya di Bandara Soekarno Hatta. Setiap unit truk dirancang untuk bisa membawa dua komponen, dengan kombinasi kanon dan radar, atau kanon dan shelter FCU (Fire Control Unit/Command Post). Untuk mendukung mobilitas loading dan unloading, pada bagian belakang truk dilengkapi mini crane. Sementara untuk menjaga keseimbangan saat crane diaktifkan, truk Hino ini dilengkapi outrigger.



Meski punya tongkrongan sangar, tapi sistem Skyshield di truk Hino tidak dirancang untuk bisa memberi tembakkan langsung, pasalnya tidak ada konektivtas antara sistem senjata dan truk. Atau bisa disebut truk Hino Hino Ranger 500 FM285 JD disini berperan hanya sebagai truk gendong, bukan titisan dari Oerlikon mobile version. Dikutip dari berbagai sumber, truk Hino Ranger 500 terpilih dalam proyek Skyshield dikarenakan truk Hino telah memiliki kandungan lokal yang cukup besar, mencapai 60% lebih. Karena dipesan khusus untuk kebutuhan Paskhas, logo Hino pada bagian depan kini diganti dengan logo Paskhas.


Oerlikon Skyshield dipasang pada IFV Marder.

Hadirnya Hino Range 500 sebagai truk gendong pada kanon PSU ini tak lepas dari paket pesanan Kementerian Pertananan atas pengadaan enam baterai Oerlikon Skyshield senilai 113 juta euro pada pertengahan tahun 2013. Sebagai wujud ToT (Transfer of Technology) dan penyertaan dukungan industri lokal, kemudian PT Alam Indonesia Utama (AIU) mendapat kepercayaan dari Rheinmetall Defence untuk mempersiapkan paket truk Hino, perangkat crane, dan sistem pendukung senjata lainnya.



Dalam gelarannya, satu baterai Skyshield Paskhas terdiri dari dua Firing Unit (FU). Satu FU Skyshield terdiri dari dua kanon Oerlikon Skyshield 35 mm, satu unit radar, dan satu shelter Fire Control Unit (Command Post). Jadi untuk mengggelar satu FU, maka dibutuhkan dua truk Hino Ranger 500. Sementara bila dihitung dalam konsep baterai (kompi) , maka satu baterai Skyshield didukung oleh empat truk Hino. Jika dilalkukasi ada total enam baterai Skyshield, maka populasi truk gendong ini mencapai 24 unit.



Hino Ranger 500 FM 285 JD
Truk ini adalah varian baru keluarga Hino Ranger dengan mesin diesel common rail. Oleh pabrikanya dirancang sebagai truk yang punya kinerja tinggi dan irit bahan bakar. Dengan penggerak 6×4, Hino Ranger 500 FM285 JD masih bisa meladeni medan off road secara terbatas. Disokong mesin diesel common raill Turbo Intercooler type J08E-VT dapat dihasilkan tenaga 285 PS Torsi 91 KG, menjadikan truk ini punya tenaga besar dan tekanan lebih konstan, membuat pembakaran solar menjadi lebih jauh efisien sehingga lebih hemat bahan bakar.




Indomil.

TNI AU jujur akui belum optimal awasi perairan Indonesia

Sukhoi Su-27 Flanker dari Skuadron Udara 11 TNI AU dalam tahap persiapan lepas landas di landas parkir Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa. Sukhoi Su-27 ini tanpa konfigurasi sistem persenjataannya karena dipersiapkan untuk terbang lintas di atas Istana Merdeka pada 17 Agustus. Pesawat-pesawat tempur TNI AU juga sering dilibatkan dalam aktivitas seremonial dan gelaran kekuatan kepada publik. (Penerangan Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta).

... kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan berapa luas wilayah kita? ALKI I saja sudah luas...

Mabes TNI AU mengakui secara jujur belum optimal untuk mengawasi perairan Indonesia yang sangat luas karena jumlah arsenalnya minim. Luas keseluruhan ruang udara nasional sekitar 5,5 juta kilometer persegi, baik luas daratan dan lautnya.

"Pengawasan laut, jujur, belum optimal karena peralatan alutsista yang dimiliki tidak sebanding dengan luas wilayah yang diawasi," kata Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Agus Supriatna, pada Seminar Nasional tentang Penguatan TNI AU dalam Mendukung Poros Maritim Dunia, di Persada Purnawira Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Pada satu sisi, Indonesia membuka koridor pelayaran di laut kedaulatannya untuk kepentingan layar damai internasional, baik itu untuk kapal-kapal sipil ataupun militer negara lain yang telah mengantungi ijin dari Indonesia sebelumnya. Ini dinamakan alur laut kepulauan Indonesia.

"Untuk mendukung poros maritim dunia dengan ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, harus ada kekuatan udara yang bisa cepat hadir di mana saja," katanya.

Dia memberi contoh, untuk menjaga perairan ALKI I yang melingkupi Laut China Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda, paling tidak dibutuhkan empat pesawat tempur dalam status siap tempur untuk misi patroli udara dan pengawasan ruang udara.

"Kalau kita berpikir ideal, kita bisa membayangkan berapa luas wilayah kita? ALKI I saja sudah luas," katanya.

Dengan tiga ALKI itu, kata dia, paling tidak diperlukan 12 unit pesawat tempur dalam status siap tempur. Ini sama dengan kekuatan satu skuadron pesawat tempur. Untuk membiayai operasionalisasi dan perawatan semua kekuatan udara itu secara baik dan benar sesuai prosedur, tentu diperlukan biaya jauh dari murah.

Urusan pengadaan dan pembelian arsenal militer, kata dia, adalah urusan Kementerian Pertahanan. Sebagai unsur pembina dan penyedia kekuatan, dia katakan, TNI AU hanya memberi spesifikasi teknis sesuai keperluan prajurit matra udara TNI AU.

Dia menyinggung pesawat terbang amfibi yang pernah dimiliki TNI AU saat masih bernama AURI. Unutk kepentingan masa kini, pesawat amfibi ini sangat pas dengan keperluan nasional untuk banyak misi.

"Masalah hasilnya pesawatnya apa, nanti tanyakan ke Kementerian Pertahanan. Kalau kami hanya spesidikasi teknisnya. Kalau kami membutuhkan seperti ini maka kebutuhannya seperti ini. Kami pernah punya pesawat amfibi," tuturnya.

"Sejarah membuktikan pada 1950-1960, kami punya Albatros, PBY-5 Catalina. Digunakan seperti pada SAR KM Tampomas II pada 1980," tuturnya.

Tentang seminar itu, dia katakan menjadi ajang mendiskusikan dan menganalisa kekuatan dan posisi TNI AU, sehingga dapat dilihat batas kekuatannya dalam mendukung tujuan poros maritim dunia.

Sistem pertahanan maritim, katanya, mampu menentukan TNI AL yang kuat dan juga perlu kekuatan TNI AU yang kapabel," ujarnya.

Oleh karena itu, TNI AU harus dapat melingkupi semua aktivitas TNI AL. "Dengan seminar ini, nantinya semua peserta dapat menganalisa, dapatkah kekuatan yang ada sekarang ini mendukung atau bagaimana peran TNI AU mewujudkan poros maritim dunia ini?," katanya.

 

Antara.