Panglima TNI Kunjungi Pangkalan Militer di Biak

 

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, melakukan kunjungan ke pangkalan udara dan dermaga bekas militer Belanda di Biak, Papua, Sabtu (30/4). Ia berencana mengubah pangkalan dan dermaga itu menjadi pulau induk militer Indonesia bagian timur untuk memperkuat kawasan tersebut.

Jenderal Gatot sempat melihat landasan pacu yang baru serta yang lama. Landasan itu berada satu kompleks dengan landasan pacu milik militer Belanda dahulu. Ia menginginkan agar landasan yang lama direnovasi. Dengan merenovasi, pihaknya dapat melakukan penghematan anggaran.

“Nah di sini (Biak) kan kosong. Di sini tak ada pesawat tempur padahal landasan ada, jadi kita akan membuat pangkalan-pangkalan baru. Tetapi memanfaatkan yang sudah ada,” kata Panglima TNI saat meninjau Pangkalan Udara Manuhua di Biak, Papua.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meninjau dermaga bekas militer Belanda di Biak, Papua, Sabtu (30/4). (Fathan Sinaga/jpnn)

Jenderal Gatot bersama jajarannya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah di Papua, seperti ke Nduga, Sorong, hingga Kaimana.
Panglima TNI menegaskan bahwa jajarannya akan berupaya membangun kekuatan untuk bisa menguasai setiap wilayah di tanah air Indonesia. Hal itu sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia.

JPNN dan okezone.com

Panglima TNI Tinjau Dermaga Kapal Selam Rahasia

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengunjungi sejumlah pangkalan udara dan laut, di Indonesia bagian timur. Salah satunya melihat dermaga yang masih dalam tahap konstruksi.

Saat disinggung lokasi, serta sudah sejauh mana pembangunan dermaga tersebut, Jenderal Nurmantyo tidak bersedia menjawabnya.? “Tempatnya rahasia,” ujar Panglima TNI di sela-sela kunjungannya, ke Papua, Sabtu (30/4/.2016).

Kendati begitu, Jenderal Nurmantyo sedikit membocorkan peran dermaga rahasia tersebut. Nantinya, dermaga itu akan menjadi markas pertahanan maritim, intelijen, dan tempat kapal selam bersandar.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo meninjau Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIV Sorong, Papua Barat, Jumat, (29/4/2016).

“Untuk pertahanan. Jadi yang namanya kapal selam orang gak percaya, kita (Indonesia) punya kapal selam,” ujar Panglima TNI.

Sementara itu, dia mengungkapkan, saat ini Indonesia bagian timur hanya memiliki dua unit kapal selam. Menurut Panglima TNI, dua unit kapal selam tidak bisa menjaga keutuhan maritim Indonesia bagian timur.

“Kalau kita punya satu kesatuan yang mampu berperang sendiri saja, minimal yang depan itu tiga dan di belakang tiga. Ya minimal enam. Dan itu tidak boleh semuanya keluar. Harus ada yang maintanence. Nanti kalau semuanya keluar, semua sama-sama habis masa kerjanya,” ujar Panglima TNI Gatot Nurmatyo.?

Sumber : .Jpnn.com

Tertarik Membeli Senjata Rusia, Moskow Menghargai Indonesia

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y. Galuzin, mengatakan bahwa Pemerintah Rusia sangat menghargai Pemerintah Indonesia yang mengaku berminat untuk membeli senjata dan perlengkapan militer dari Moskow.

”Rusia selalu terbuka untuk memperluas kerjasama dengan Indonesia, termasuk di dalamnya soal pembelian senjata dan alat-alat militer Rusia oleh Indonesia, dan sikap kami ini tidak berubah,” kata Galuzin, Kamis (28/04).

Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sempat mengatakan bahwa Indonesia tertarik melakukan kerjasama militer dan teknis dengan Rusia. Menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan senjata-senjata ampuh agar kembali disegani negara-negara lain.


Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah berada di Moskow untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri Konferensi Keamanan Internasional Moskow yang diselenggarakan pada tanggal 27 – 28 April 2016.

Dalam kunjungan itu, Ryamizard pun akan melanjutkan diskusi tentang pengadaan jet tempur Su-35 Flanker-E.

Sindo News

Ini Dia Alasan Mantan KSAL Curigai Ada Sandiwara Pemulangan Samadikun Hartono

Pemulangan Samadikun Hartono (aktual)

Patut diduga ada misi khusus, terutama bidang politik dan perdagangan, setelah pemulangan pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono dari China.

Sinyalemen itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto (25/04).

“Dibantu China, penangkapan pengemplang BLBI Samadikun, patut diduga untuk menyenangkan hati rakyat Indonesia dan untuk membuktikan bahwa China teman baik Indonesia,” ungkap Slamet Soebijanto.

Slamet Subijanto mencurigai ada sandiwara di balik pemulangan pengemplang BLBI Samadikun. “Ada perlakuan yang di luar kebiasaan terhadap Samadikun. Sandiwara apa yang sedang diperankan,” tanya Slamet.

Terkait dugaan adanya sandiwara tersebut, Slamet meminta semua pihak untuk mewaspadai sepak terjang China di Indonesia dalam upaya ‘mengambil’ kekayaan alam. “Mungkin masih banyak lagi yang lain yang terlewatkan, dan semuanya bagian dari strategi besar China dalam rangka memperoleh sumber daya untuk kepentingan negaranya,” pungkas Slamet.

Sebelumnya, jagat sosial media diramaikan dengan polemik soal foto penjemputan Samadikun Hartono yang terksean tidak seperti penangkapan buronan yang lain. Samadikun terlihat tak mendapatkan pengawalan ketat, dan tidak diborgol.

Tampak dalam foto Kepala BIN Sutiyoso, Deputi I BIN Sumiharjo Pakpahan mengawal Samadikun Hartono sesaat setelah tiba di Bandara Halim Perdanakusuma (21/04). Selain itu tampak Jaksa Agung HM Prasetyo.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyayangkan perlakuan penegak hukum yang terkesan memberi keistimewaan kepada buronan BLBI Samadikun Hartono.

Menurut Bambang, Samadikun seharusnya diperlakukan sama seperti para pelaku kejahatan lainnya. “Itulah anomali hukum kita. Komisi III prihatin dan menyesalkan bagaimana bisa buronan yang diburu puluhan tahun diperlakukan istimewa,” ujar Bambang seperti dikutip aktual (22/04).

 

Intelijen. 

PT PAL dan DCNS Eksplorasi Kebutuhan Kapal Selam Untuk TNI AL

Dengan rampungnya basis produksi kapal selam di galangan PT PAL pada September mendatang, secara langsung dimulai babak baru pembangunan kapal selam di dalam negeri. Selain proyek perdana berupa pengerjaan KRI Nagarangsang 405 (Nagabanda Class – aka Changbogo Class), fasilitas produksi kapal selam PT PAL juga nantinya dicanangkan untuk merilis kapal selam lanjutan untuk kebutuhan Korps Hiu Kencana TNI AL.


Area pabrik kapal selam PT PAL dalam proses pembangunan.

Seperti diketahui, guna memenuhi postur kekuatan armada kapal selam yang ideal, setidaknya TNI AL harus memiliki 12 unit kapal selam. Bila paket tiga kapal selam Nagabanda Class telah tiba, plus ditambah dua unit Cakra Class (Type 209), TNI AL praktis baru mempunyai lima unit kapal selam. Dalam proyeksi pengembangan strategis, TNI AL masih harus mengejer sisa kebutuhan tujuh unit kapal selam.


Fasilitas pabrik kapal selam DSME di Korea Selatan.

Menyadari bahwa setiap pengadaan alutsista mensyaratkan ToT (Transfer of Technology), bahkan didorong untuk produksi di dalam negeri, menjadi peluang emas bagi BUMN Strategis PT PAL untuk bisa mempersiapkan jika pesanan lanjutan kapal selam dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI datang.



Selain nama DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) dari Korea Selatan yang sudah melekat kuat dalam kerjasama pengadaan Nagabanda Class, nyatanya galangan kapal asal Perancis DCNS juga lumayan gencar menawarkan program pengadaan kapal selam di Indonesia. Setelah pada Desember 2015 menawarkan combat management system SUBTICS (Submarine Tactical Integrated Combat System) dalam paket overhaul KRI Cakra 401, DCNS pada bulan Oktober 2015 juga aktif mengadakan pembicaraan kepada pemerintah RI tentang pengadaan kapal selam Littoral Scorpene Class 1000. Kedua proyek yang ditawarkan oleh DCNS terkait pada PT PAL selaku penerima mandat ToT, dan satu-satunya galangan di Tanah Air yang punya fasilitas reparasi dan produksi kapal selam.



Seperti dilansir dari Janes.com (25/4/2016), perwakilan dari Indonesia dan Perancis kini sedang memulai tahapan pembentukan kelompok kerja untuk melakukan eksplorasi tentang sosok dan spesifikasi kapal selam yang dibutuhkan untuk Indonesia. Selain itu tim akan membahas platform operasi kapal selam untuk perairan dalam dan perairan pesisir (litoral). Kelompok kerja ini dibentuk dalam payung kerjasama antar pemerintahan, dan resmi dimulai pada bulan Maret lalu. Dalam kelompok kerja juga melibatkan perwakilan dari sektor swasta dan publik. (Haryo Adjie)

 

Indomil. 

TNI Latihan Bersama Asean Plus, Hadapi Kejahatan Laut

Sebanyak 122 personel TNI, antara lain 96 personel KRI Sultan Iskandar Muda 367, 10 personel Detasemen Jala Mengkara (Denjaka), Staf Maritime Security Task Force Head Quarter dan Maritime Security Exercise Planning Control Team (EPCT) terlibat dalam Latihan Maritime Security Exercise.

Latihan Maritime Security Exercise dimulai Senin, 25 April 2016 menuju Brunei Darussalam dan direncanakan tiba pada 1 Mei 2016 untuk melaksanakan Harbour Phase sampai dengan tanggal 5 Mei 2016. Selanjutnya, KRI Sultan Iskandar Muda 367 akan melaksanakan Sea Phase pada 5 – 9 Mei 2016 menuju Singapura dan diakhiri Closing Phase tanggal 9 s.d 11 Mei 2016, sedangkan untuk rute gerak kegiatan KRI Sultan Iskandar Muda 367, yaitu : Jakarta-Tarakan-Brunei Darussalam-Singapura-Tanjung Uban-Jakarta.

Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Laksma TNI Harjo Susmoro , melepas para personel yang terlibat dalam latihan tersebut di Dermaga JICT 2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (25/4/2016). Ia mengatakan tantangan tradisional atau yang dikenal sebagai conventional threats, muncul dalam serangkaian kemajuan pesat pada pembangunan teknologi peralatan perang dan kemajuan dunia industri militer yang semakin canggih dan modern.




Sedangkan tantangan dan ancaman non-tradisional (non-conventional threats) yang timbul dan merupakan fenomena baru, antara lain berkisar pada aksi terorisme, keamanan maritim, pemanasan global dan perubahan iklim, kelangkaan energi dan pangan, penyakit menular dan penyelundupan manusia, obat-obatan serta persenjataan serta pembajakan udara dan perompakan di laut. Indonesia yang secara geografis berada dalam wilayah kawasan yang sama, yakni ASEAN, tidak luput dari kemungkinan dampak fenomena tantangan dan ancaman tersebut.

“Latihan ini dilaksanakan bersama 10 negara sahabat anggota ASEAN dan 8 negara mitra wicara ASEAN (Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru) dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan strategi, metoda, teknik, taktik dan pendekatan, sebagai upaya membangun interoperability, dalam rangka menghadapi strategi serta besaran, luas dan kompleksitas dampak ancaman aksi terorisme dan sejenisnya,” kata Waasops Panglima TNI.



Lebih lanjut Waasops Panglima TNI Laksma TNI Harjo Susmoro menyampaikan, harus diakui bahwa memerangi aksi terorisme yang saat ini telah berkembang pesat baik skala ataupun metodanya, tidak dapat diselesaikan oleh hanya satu negara saja secara sendiri. Menurutnya, memerangi aksi terorisme dalam konteks bilateral dan regional, diperlukan suatu kerja sama yang terkoordinasi secara strategis dan komprehensif, dalam hubungan kerja sama Lintas Angkatan Bersenjata atau Lintas Nasional, dan secara simultan bersifat pre-emptif, preventif dan represif, serta dengan pra-syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh satuan dan prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Sumber : Puspen TNI

Gubernur Lemhanas : Reformasi TNI Kini Merosot

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional / Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan proses reformasi TNI mengalami kemunduran. Agus Widjojo menyoroti penggunaan kekuatan tentara dalam kasus-kasus penggusuran untuk kepentingan pemerintah lokal.

“Contohnya TNI kembali memasuki fungsi-fungsi di luar wilayah pertahanan nasional,” ujar Agus dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis 21/4/2016.

Berikut  petikan wawancara yang selengkapnya  di Majalah Tempo edisi Senin, 25 April 2016.

Seperti apa jalannya reformasi TNI sekarang?
Kita kembali pada konsep tentara profesional, yang dalam sistem demokratis tidak bisa ditentukan TNI sendiri. Agar TNI bebas dari paradigma masa lalu yang penuh dengan kebesaran dan mengklaim sebagai satu-satunya penjaga stabilitas dan persatuan kesatuan bangsa, harus ada sistem nasional yang efektif. Maka kita bisa katakan kepada TNI, “Anda tidak perlu khawatir, negara akan aman, stabil, dan dijamin nilai-nilai Pancasila akan berjalan.”

Yang paling fatal adalah ketika ini belum tuntas dan baru sebentar, di beberapa bagian sistem internal TNI masih ada yang bergantung pada kebesaran masa lalu tadi. Dan, yang lebih celaka, sipil memberikan justifikasi. Ada kepentingan-kepentingan politik sempit, ada figur-figur otoritas sipil yang nyaman kalau mendapatkan dukungan politik TNI. Jadi reformasi TNI itu memang belum tuntas dan tidak bisa diselesaikan TNI sendiri.

Berapa Anda memberi nilai atas jalannya reformasi TNI sekarang?
Reformasi sempat sampai 80 persen. Tapi ada kemerosotan, mungkin sekarang kembali ke 70 persen. Contohnya TNI kembali memasuki fungsi-fungsi di luar wilayah pertahanan nasional.

Termasuk penggunaan kekuatan TNI dalam penggusuran di Provinsi DKI Jakarta?
Ada dua kelemahan di situ. Gubernur tidak bisa langsung menggunakan kekuatan TNI karena TNI milik negara. Kewenangan pertahanan itu milik nasional, bukan daerah. Kedua, otoritas sipil tidak bisa begitu saja mencomot satuan atau prajurit TNI untuk mendukung kebijakan daerah.

Kodam atau batalion adalah hierarki komando di bawah Panglima TNI dan Mabes TNI. Secara politis di bawah Menteri Pertahanan dan Presiden, karena pertahanan bersifat nasional. Artinya, kalau ada kekuatan militer datang melakukan invasi mencaplok sebagian dari Aceh atau Kalimantan Utara, itu bukan merupakan persoalan daerah, tapi negara. Pertahanan selalu bersifat nasional. Kalau ada pertahanan di daerah, misalnya satuan TNI dikerahkan untuk mengembalikan keutuhan teritori nasional di Papua, itu adalah pelaksanaan fungsi pertahanan di daerah sebagai bagian dari pertahanan nasional.

Sumber :  Tempo.co