Indonesia Belum Siap Transfer Teknologi Su-35

Indonesia masih membahas pembelian Su-35 jet tempur dengan Rusia dan tidak mungkin untuk menandatangani perjanjian dalam waktu dekat, ungkap seorang pejabat penting Indonesia, Kepala Pusat Pengadaan Departemen Pertahanan Laksamana Leonardi menjawab pertanyaan dari wartawan Jakarta Post mengenai kesepakatan transfer teknologi Sukhoi.

“Kami masih membahas masalah ini, setidaknya kita harus mendapatkan keterampilan perawatan dari Rusia sehingga kita tidak perlu mengirim mesin ke Rusia untuk perbaikan.”lanjutnya.

Menurutnya dari sudut pandang Indonesia, transfer teknologi cukup lambat karena kondisi yang tidak sehat dari perusahaan lokal.

“Kami memiliki anggaran untuk pengadaan senjata, tapi kami tidak memiliki anggaran untuk menyiapkan infrastruktur di industri pertahanan untuk menangani transfer teknologi. Kesiapan infrastruktur adalah domain dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kami hanya mendukung mereka, tetapi tidak memiliki wewenang untuk melakukan apa-apa tentang itu,” tambahnya.

Indonesia berencana membeli 10 pesawat tempur Su-35 dari Rusia dan tambahan delapan lagi nantinya untuk melengkapi kekuatan satu skuadron pesawat tempur generasi terbaru untuk menggantikan F-5 yang sudah berumur puluhan tahun.

DefenceWorld

Adu Kuat Indonesia China di Laut Natuna

Tindakan kapal nelayan dan Coast Guard China di Laut Natuna, Kepulauan Riau, menunjukkan negara tersebut memandang Indonesia, hanya dengan sebelah mata. Teriakan dan protes pemerintah Indonesia, tidak ditanggapi dengan serius. Pemerintah China, justru melemparkan sanggahan.

Mungkin seharusnya Indonesia meresponnya dengan lebih serius, agar China pun mendengarkan teguran tersebut.

Alih-alih meminta maaf karena mencuri ikan di wilayah Indonesia, Pemerintah China justru meminta Indonesia melepas para nelayan mereka. Kementerian Luar Negeri China justru menilai nelayan mereka menangkap ikan di tempat biasa.

“Lokasi kejadian itu merupakan tempat yang biasa didatangi para nelayan kami. Itu bukan perairan Indonesia,” ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying di Beijing, Senin (21/3/2016).

Pihak China bersikeras keberadaan kapal “Coast Guard” mereka bertujuan menyelamatkan nelayan yang “diserang” pihak Indonesia. “Kapal nelayan China diserang kapal bersenjata Indonesia. Kapal penjaga pantai ke sana untuk menyelamatkan tanpa memasuki perairan Indonesia,” ujar Hua.

“China juga segera meminta Indonesia untuk membebaskan nelayan-nelayan China itu dan menjamin keselamatan mereka,” ujar Hua.

Militer Angkat Bicara

Perdebatan di antara diplomat kedua negara kini mulai meningkat, yang melibatkan pihak militer Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan Kapal Cina KM Kway Fey 10078 sudah jelas berada di teritori Indonesia. Kapal tersebut berada di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

“Berdasarkan floating daripada Lanal Ranai, kapal itu berada di wilayah kita, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Itu harus kita bicarakan nanti,” ujar Laksamana Ade di Lanud Halim Perdananakusumah, Selasa, 22 Maret 2016.

KSAL mengatakan pelanggaran ini telah ditanggapi Indonesia dengan mengirim nota protes ke China. Laksamana Ade Supandi mengatakan TNI Angkatan Laut belum mengambil langkah dengan menambah armada atau mengambil tindakan, karena pelanggaran ini masih diselesaikan dengan diplomasi.

Laksamana Ade Supandi mengatakan TNI AL akan terus memantau perkembangan situasi apakah menjadi meluas atau tidak. Menurut dia, jika dapat diselesaikan dalam kerangka diplomasi maka TNI AL tidak akan turut campur. Laksamana Ade mengatakan belum akan menambah jumlah armada di Laut Natuna, karena pelanggaran yang dilakukan kapal Cina masih merupakan konflik perikanan, bukan konflik yang mengganggu pertahanan negara. “Kita menambah armada sesuai dengan eskalasi, ini masih konflik perikanan,” ujarnya.

Natuna ke Depan

Pihak Indoensia mengatakan laut tersebut merupakan wilayah NKRI. Sementara China bersikukuh wilayah itu bukan laut Indonesia dan menjadi wilayah tangkapan ikan tradisional China. Kita akan lihat ke depan. Akankah China tetap membiarkan kapal kapal nelayannya mencari ikan di tempat itu. Lalu apa kira-kira reaksi dari Indonesia.

Sumber : Tribunnews.com & Tempo.co

Menkopolhukam ingin tingkatkan kekuatan TNI AL di Natuna

Ilustrasi. Presiden Hadiri Rapim TNI Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki (dari kiri-kanan), Mentan Amran Sulaiman, Menlu Retno Marsudi, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna, Kasum TNI Laksamana Madya Didit Ashaf berfoto bersama pejabat tinggi (pati) TNI usai pembukaan Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (16/12/15). Dalam pembukaan rapim tersebut Presiden meminta TNI tidak terlibat dalam politik praktis, serta menyampaikan tantangan menjaga keamanan dari radikalisme dan terorisme, serta kesiapan menuju perdagangan bebas sebagai negara maritim. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

 

Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kekuatan TNI AL di kawasan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

"Kita memang punya pangkalan militer yang ada di Natuna, ke depan kita akan buat kekuatan-kekuatan pengamanan yang lebih baik lagi," kata Luhut di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.

Presiden Joko Widodo, kata dia, memberikan arahan bahwa Tiongkok adalah sahabat Indonesia sekaligus menekankan pentingnya integritas teritorial Indonesia.

Untuk itu, ia menekankan sikap Indonesia sama seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yakni mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan Tiongkok dengan Indonesia yang bermula di perairan Natuna.

"Menlu melakukan komunikasi yang intensif dengan Tiongkok," kata dia.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mengajak Tiongkok untuk menghormati hukum internasional, termasuk kesepakatan dalam konvensi laut internasional, pascainsiden penggagalan penyitaan KM Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok di Laut Natuna.

Menurut Menlu, pihaknya telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Sun Weide untuk menyampaikan fakta lapangan mengenai penggagalan penangkapan oleh sejumlah kapal "coast guard" Tiongkok.

Dalam pertemuannya dengan Weide, Menlu mengatakan Indonesia menyampaikan tiga bentuk protes yang pertama masalah pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

Protes kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh kapal "coast guard" Tiongkok untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Selanjutnya, protes ketiga yang disampaikan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Menlu menekankan kepada Weide bahwa Indonesia merupakan negara "Non Claimant State" atau negara yang tidak merasa memiliki dan mengakui sesuatu yang diperebutkan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

 

Antara. 

Panglima TNI Bersyukur Prajuritnya Dapat Penghargaan Tertinggi dari Presiden hingga Akhir Hayat

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada 13 anggota TNI yang tewas akibat kecelakaan helikopter di Poso.

Gatot menganggap Presiden memberikan perhatian yang luar biasa kepada para prajurit yang gugur. Bentuk perhatian pertama adalah setelah insiden itu terjadi.

Presiden langsung meminta Gatot pergi memeriksa kondisi korban serta memberikan motivasi kepada anggota TNI yang masih bertugas menjalankan Operasi Tinombala.

"Saya juga diperintahkan oleh Presiden untuk mempersiapkan tempat di taman makam pahlawan bagi korban. Tempat ini merupakan tempat terhormat yang diidam-idamkan setiap prajurit TNI," ujar Gatot saat melayat 13 korban di Hanggar Skuadron Udara 17, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Ketiga, Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 21 Maret 2016 soal kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat lebih tinggi kepada 13 anggota TNI yang tewas.

Keempat, Presiden meminta dirinya untuk memperhatikan nasib anak istri anggota TNI yang ditinggalkan. Gatot memastikan akan melaksanakan perintah itu.

"Keluarga korban akan mendapat santunan dari Asabri dalam jumlah Rp 400 juta per keluarga, Rp 30 juta untuk anak dan tunjangan sekolah anak dijamin oleh TNI sampai Sarjana. Kami juga akan memberikan rumah yang disesuai domisili mereka," ujar Gatot.

Gatot menegaskan, para anggota TNI itu tewas akibat melaksanakan tugas.

"Putri Brigjen Anumerta Saiful Anwar, usia 16 tahun menyampaikan, ayah saya adalah orang taat beragama. Jiwanya hanya untuk kesatuan NKRI. Ini gambaran bahwa prajurit selalu siap melaksanakan tugas demi keutuhan NKRI," ujar Gatot.

Kompas.

Indonesia kontributor terbesar ke-10 Pasukan Perdamaian PBB

Bendera Merah Putih berkibar dalam upacara militer peringatan Kemerdekaan ke-70 Indonesia, di Markas Komando Batalion Indonesia UNAMID, Darfur Barat, Senin (17/8). Komandan Batalion Indonesia UNAMID, Letnan Kolonel Infantri M Herry Subagyo (kanan) menjadi komandan upacara. (Batalion Indonesia UNAMID/Letnan Satu Khusus Eldira Respati)

... wujud pelaksanaan mandat konstitusi (UUD 1945) yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia...

Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara penyumbang pasukan, menurut keterangan yang dilansir situs resmi Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Selasa.

Capaian penting Indonesia itu tercatat dalam Daftar Peringkat Negara Kontributor Pasukan ke Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, yang diterbitkan PBB, Kamis (17/3).
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia saat ini menugaskan 2.843 personel TNI dan Kepolisian Indonesia untuk 10 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Ke-10 misi pemeliharaan perdamaian yang diikuti delegasi Indonesia, yaitu misi UNIFIL (Lebanon), UNAMID (Darfur, Sudan), MINUSCA (Repubik Afrika Tengah), MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), MINUSMA (Mali), MINURSO (Sahara Barat), MINUSTAH (Haiti), UNMIL (Liberia), UNMISS (Sudan Selatan), dan UNISFA (Abyei, Sudan).

Kontribusi pasukan Indonesia untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan wujud pelaksanaan mandat konstitusi (UUD 1945) yang mengamanatkan Indonesia untuk "ikut melaksanakan ketertiban dunia".

Pengiriman pasukan perdamaian PBB juga merupakan instrumen pencapaian politik luar negeri Indonesia, sekaligus sebagai sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel TNI dan Kepolisian Indonesia.

Capaian Indonesia itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi 4.000 personel pemelihara perdamaian, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019.

Sejalan dengan visi itu, pemerintah Indonesia akan terus berupaya merealisasikan pengiriman satu batalyon komposit terdiri dari 800 personel TNI, satu pasukan polisi berisi 140 personel Polri, dan 100 individu petugas kepolisian pada 2016. 

 

Antara. 

Sagem Sigma 40XP: Sistem Navigasi Inersial Digital Laser di Kapal Selam Nagabanda Class TNI AL

Dengan basis rancangan yang kustom, tiga kapal selam terbaru TNI AL Nagabanda Class menawarkan keunggulan pada racikan sistem navigasi, sensor, dan sistem senjata yang kelak bisa memberi ‘kejutan’ saat nanti beroperasi. Setelah di artikel terdahulu Indomiliter.com mengupas elemen radar intai taktis, CMS (Combat Management System), tipe periskop, dan sistem senjata yang diadopsi Nagabanda Class, kini tak lengkap bila belum disinggung mengenai sistem navigasi yang dicangkok pada kapal selam yang juga kondang disebut Changbogo Class.

Merujuk sumber dari situs navyrecognition.com (25/11/2013), ketiga kapal selam pesanan Indonesia yang digarap DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) akan dilengkapi sistem navigasi Sagem (Safran grup), manufaktur perangkat teknologi penerbangan dan pertahanan dari Perancis. Berdasarkan sumber tersebut, Sagem memasok solusi Sigma 40XP (extended performance). Ini merupakan paket solusi navigasi yang digadang untuk kebutuhan kapal selam konvensional diesel listrik dan kapal selam nuklir. Sesuai dengan platform Type 209 Changbogo Class yang mendukung kustomisasi, adaptasi Sigma 40XP juga bersifat modular.

Sigma 40XP mengandalkan teknologi ring laser gyro inertial navigation system dan digital filtering, solusi ini menawarkan kalkukasi pada sistem dan mentransmisikan informasi beragam posisi kapal kepada awak. Tingkat akurasi yang ditawarkan mencapai 1 nautical mile/24 jam tanpa menghitung ulang kalkukasi dari GPS dalam mode autonomous. Sigma 40xP juga menawarkan kinerja tinggi, mendukung navigasi untuk misi endurance jarak jauh. Sigma 40XP yang di install di kapal selam terdiri dari dua komponen, yakni unit laser gyro inertial dan perangkat komputer. Yang disebut terakhir berperan penting untuk menjamin keselamatan kapal saat penyelamana, serta punya kontribusi pada peran submarine stealth.

Sebagai informasi, sistem navigasi inersial adalah sistem navigasi berbasiskan seperangkat sensor yang dikenal sebagai sensor inersial (inertial sensor), yaitu accelerometer dan gyroscope. Secara umum, inersial sensor pada kapal selam dibutuhkan sebagai pemasok sistem inertial guidance, melengkapi teknologi pemandu basic kapal selam yang berbasis sonar. Inertial guidance tetap akurat hingga 150 jam waktu operasi dan harus kembali disetel kembali dengan sistem navigasi lain yang harus diakses di permukaan (GPS, radio, radar, satelit). Dengan adanya sistem ini, maka kapal selam bisa ternavigasi dengan akurat dan tetap berada dalam radius seratus kaki dari tujuannya.

Sagem 40XP bukan perangkat baru dalam teknologi INS (Inertial Navigation System) kapal selam. Di situs resminya, disebut sudah 60 unit kapal selam dari beragam 14 tipe/class yang mengandalkan Sagem 40XP. Lain dari itu INS Sagem 40XP juga sudah melengkapi 300 unit kapal permukaan. (Gilang Perdana)

Technical specifications
– Dimensions: 285x225x410 mm (INU) & 352x356x510 mm (MS-XP)
– Weight: 24 kg (INU) & 24 kg (MS-XP)
– Power supply: < 60 W (24 VDC)
– Environment: military naval standards
– Digital interface: up to 8 RS422
– Synchro interfaces: heading, roll & pitch
– Heading: < 3 arc minutes Sec Lat (RMS)
– Roll and pitch: < 1arc minute (RMS)
– Data availability at dockside: 3 minutes (full accuracy: < 15 minutes)
– Data availability at sea: 6 minutes

Indomil. 

Pangkalan Militer Baru TNI AU di Kalimantan

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) akan mendapat pangkalan baru di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Utara. Hal ini menyusul akan segera diresmikannya Bandara Internasional Juwata oleh Presiden Joko Widodo. Rencananya, bandara yang terletak di Tarakan itu akan diresmikan pada hari Selasa (22/03).

Lahan yang dimanfaatkan untuk Pangkalan Militer TNI AU di Bandara Juwata Tarakan ini seluas 39 hektar dari total luas bandara 238 hektar. Dengan begitu, adanya pangkalan militer ini tidak akan mengganggu penerbangan sipil di bandara.

Bandara Juwata telah memiliki apron (lapangan parkir pesawat) khusus bagi kegiatan militer. Apron ini nantinya akan tersambung dengan runway (landasan pacu) melalui military taxiway.

Empat Pesawat Sukhoi tiba di Bandara Juwata Tarakan (08/2015).

Menurut Kepala Seksi Operasi dan latihan pangkalan TNI AU Tarakan, Lettu Tek Fadjar Arinta, military taxiway ini nantinya akan dapat digunakan setelah hasil verifikasi Kemenhub selesai dilaksanakan. Apabila taxiway ini telah digunakan, maka apron TNI AU Tarakan dapat menampung beberapa jenis pesawat militer, termasuk empat unit Sukhoi dan dua unit Hercules.

Dengan begitu, lapangan udara tipe B yang dipimpin oleh Danlanud Kolonel Pnb Umar Fathurrohman ini pun semakin siap untuk menjaga pertahanan perbatasan di utara Indonesia.

Bandara Juwata memiliki runway 2.250 m x 45 m, taxiway 2x (82 m x 23 m) dengan 1 x (176,59 m x 23 m) taxiway ke apron TNI AU. Saat ini telah dikembangkan baik pada sisi udara maupun sisi daratnya. Pada sisi udara telah dikembangkan apron dari semula 335 m x 70 m menjadi apron baru 335 m x 97 m.

Tribunnews dan Detik.com