TNI AD Tempatkan Helikopter Fennec, Bolcow dan Bell 412 di Perbatasan Kalimantan

Helikopter Fennec

Tanjung Redeb – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, 15/1/2016, meninjau persiapan fasilitas militer Skadron 13/Serbu, di Berau, Kalimantan Timur. Secara bertahap, TNI AD akan menempatkan helikopter serbu, untuk memperkuat kawasan perbatasan di Kalimantan Utara, dengan negara tetangga.

Jenis helikopter yang akan ditempatkan di Skadron 13/Serbu itu diantaranya : Fennec, Bolcow hingga Bell-412, dengan perkuatan personel sebanyak 312 prajurit TNI AD.


Helikopter Fennec TNI AD

“Ini bertahap akan kita penuhi, tidak bisa sekaligus. Yang jelas, akan kita perkuat personel, dan juga alutsista di skadron ini,” ujar KSAD Jenderal Mulyono, di Tanjung Redeb.

Dalam evaluasi sementara ini, KSAD menilai kesiapan fasilitas rencana Skadron 13/Serbu di Berau, sudah sangat bagus. Jenderal Mulyono memastikan komitmen TNI AD, untuk melengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjangn. “Kita tetap konsisten untuk memenuhi fasilitas di daerah dalam upaya menjaga keamanan di perbatasan,” ujarnya.


Helikopter Bell 412 EP TNI AD (Photo; ARC.web.id)


Rangkaian kegiatan dia di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Timur, untuk mengecek lebih dekat kesiapan personel TNI AD. Sebelumnya, KSAD telah melakukan pengecekan yang sama ke kota Tarakan dan Nunukan di Kalimantan Utara.

“Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja melihat kesiapan personel dan fasilitas di wilayah perbatasan. Sebelumnya, saya juga melihat pangkalan drone (pesawat mini tanpa awak) di Nunukan. Itu juga menjadi lokasi kita untuk melakukan pemantauan daerah-daerah blankspot, dalam artian, belum ada pengamanan yang kuat. Kalau di Berau ini, dalam rangka gelar kekuatan militer,” jelas Mulyono.


Bolcow Bo-105 TNI AD

Dalam kunjungan ke Berau, KSAD mendarat di Tanjung Redeb menggunakan dua heli jenis Bell dan diterima Dirbincab Puspenerbad Kolonel Pnb Agus Siswanto, didampingi Komandan Kodim 0912/TRD Letkol Inf Ahmad Hadi Al Jufri di Skadron 13/Serbu.

Korankaltim.com

Menwa Salah Satu Kekuatan Bantuan Tempur

Keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa) perlu diberikan payung hukum yang jelas, karena menwa  memberikan nilai positif generasi muda terhadap rasa cinta kebangsaan dan tanah air.

Penulis sebagai mantan anggota Resimen Mahasiswa, perlu kiranya mengangkat tema diatas. Hal ini di dorong atas rasa keprihatinan akan semakin lunturnya semangat cinta tanah air serta semangat Bela Negara pada generasi muda saat ini.

Apa Itu Resimen Mahasiswa ?

Resimen Mahasiswa (disingkat Menwa) adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menwa juga merupakan salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan militer (unsur mahasiswa). Markas komando satuan Menwa bertempat di perguruan tinggi di kesatuan masing-masing yang anggotanya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berkedudukan di kampus tersebut. Menwa merupakan komponen cadangan pertahanan negara yang diberikan pelatihan ilmu militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi dan sebagainya.

Anggota menwa (wira) di setiap perguruan tinggi atau kampus membentuk satuan-satuan yang merupakan salah satu bagian organisasi mahasiswa / mahasiswi di unit kegiatan mahasiswa (UKM). Menwa diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan UKM lain dan berada langsung d ibawah rektorat.

 

 Lambang Menwa Indonesia

Bagaimana Sejarah Berdirinya ?

Tanggal 13 Juni - 14 September 1959 diadakan wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan NKRI bersama TNI guna mencegah semua ancaman dan siap melakukan pertempuran dengan menggunakan senjata. Mahasiswa-mahasiswa walawa (WAJIB LATIH) dididik di Kodam VI/ Siliwangi dan para walawa diberi hak mengenakan lambang Siliwangi. Walawa dipersiapkan sebagai perwira cadangan untuk mendukung TNI bila terjadi keaadaan genting pada NKRI.
Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Komando Pimpinan Besar Revolusi Presiden RI Bung Karno mencetuskan Trikora. Seluruh rakyat menyambut komando ini dengan gegap gempita dengan semangat revolusi untuk merebut Irian Barat; termasuk juga mahasiswa wajib latih (Walawa).
Isi Trikora:

1. Panjangkan Sangsaka Merah Putih di Irian Barat
2. Gagalkan Negara Boneka Papua
3. Adakan Mobilisasi Umum

Sejak Trikora bergema maka kewaspadaan nasional makin diperkuat, makin memuncak sehingga timbul rencana pendidikan perwira cadangan di Perguruan Tinggi.
Berdasarkan dua surat keputusan Pangdam VI Siliwangi, maka oleh pihak Universitas pada 20 Januari 1962 dibentuk suatu badan koordinasi yang diberi nama Badan Persiapan Pembentukan Resimen Serba Guna Mahasiswa Dam VI Siliwangi (disingkat BPP) Resimen Mahasiswa DAM VI/ Siliwangi, beranggotakan :

1. Prof. drg. R. G. Surya Sumantri ( Rektor Unpad) selaku Koordinator
2. Dr. Isrin Nurdin (Pembantu Rektor ITB) selaku Wakil Koordinator I
3. Drs. Kusdarminto (PR Unpar) selaku wakil Koordinator II
4. Major. Moch. Sunarman dari PUS PSYAD pada waktu itu selaku sekretaris.

Pada Februari 1962 diadakan Refreshing Course selama sepuluh minggu di Resimen Induk Infantri dan dilanjutkan dengan latihan selama 14 hari yang dikenal dengan sebutan Latihan Pasopati.
Pada 20 Mei 1962 anggota Resimen Mahasiswa Angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI/SLW menjadi bagian organik dari Kodam VI/SLW.
Dalam rencana kerja empat tahunnya tercantumlah pembentukan kader inti dan ini sudah terlaksana sejak permulaan semester 2 tahun ajaran 1962-1963. termasuk pembentukan kader inti putri. Mahasiswa/i Jabar (Bandung khususnya) mengikuti Latihan di Bihbul, tempat penggodokan prajurit-prajurit TNI. (Sekarang Secaba Dam III/ Slw, Bihbul). Satuan-satuan inti dari Yon mahasiswa dari beberapa universitas dan akademi dikirim ke tempat ini di bawah asuhan pelatih-pelatih dari RINSIL.
12 Juni 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Koordinator Komponen Pertahanan dan Keamanan DR. A.H. Nasution Jenderal TNI yang mengesahkan Duaja Resimen Mahawarman. Penyerahan Duaja dilakukan oleh Menko sendiri. Garuda Mahawarman resmi berdiri berdampingan dengan Harimau Siliwangi.

Keberadaan Menwa di kampus Menwa memunyai landasan hukum dari Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Sekarang Menwa sudah menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa setelah SKB 3 Menteri yang memayungi mereka ini dan sejak reformasi tidak ada lagi.

 Latihan Survival Gabungan Resimen Mahasiswa Jayakarta

Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia

 

 Resimen Mahasiswa Mahakarta Yogyakarta

Penulis berharap program Bela Negara yang telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu dapat kembali menghidupkan Resimen Mahasiswa dan menjadikan Resimen Mahasiswa sebagai garda terdepan dalam pembinaan Bela Negara kepada masyarakat dan Lingkungan Kampus sebagai tempatnya bernaung. Dengan Begitu Resimen Mahasiswa akan selalu siap menjadi Cadangan Nasional yang dapat di gerakkan kapan saja dan dimana saja baik dalam masa perang maupun masa damai.

Dalam masa damai tentu saja Resimen Mahasiswa dapat diperbantukan dalam misi teritorial seperti dulu saat Resimen Mahasiswa di tugaskan dalam satuan tugas Seroja di Timor-Timur, Resimen Mahasiswa berperan membantu kegiatan masyarakat dengan menjadi guru di sekolah-sekolah, menjadi tenaga bantuan administrasi pada aparat pemerintahan di desa dan masih banyak lagi. Dengan begitu penulis yakin apabila Resimen Mahasiswa mendapat perhatian dari Pemerintah, maka secara otomatis akan memberikan suatu manfaat luar biasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Setelah menjadi Alumni pun semangat bela negara dari para Alumni Resimen Mahasiswa akan tetap terpatri di dalam diri, tentu saja akan berdampak kepada kehidupan sehari-harinya. Dan di tempat kerja maupun di masyarakat semangat Resimen Mahasiswa akan berdampak positif terhadap etos kerja dan berprilaku dimasyarakat. 

Pemerintah tidak perlu meniru wajib Militer Ala Amerika, Singapura dll, cukup pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa diwajibkan pada setiap orientasi mahasiswa baru di kampus-kampus untuk menggantikan kegiatan perploncoan yang dianggap penulis tidak membawa manfaat yang berarti bagi mahasiswa baru. Dengan begitu Mahasiswa Baru di setiap Universitas akan memiliki jiwa bela negara dan cinta tanah air setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Maka secara otomatis akan tercipta kader-kader baru Cadangan Nasional yang sewaktu-waktu dapat digunakan saat negara dalam keadaan perang.

Semoga harapan ini dapat menjadi perhatian Pemerintah dan Semangat Bela Negara akan terus terpatri pada setiap generasi muda Indonesia.

Menko PMK buka Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia Puan Maharani, secara resmi membuka Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016, di Pusdik Passus Batujajar Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/01/2016).

Menko PMK dalam sambutannya menyampaikan antara lain bahwa, hasil dari Ekspedisi NKRI 2016 ini harus lebih baik dari ekspedisi sebelumnya, dan berharap penjelajahan flora fauna dapat memberi masukan kepada pemerintah terkait potensi alam dan kesejahteraan masyarakat asli Papua Barat. “Harus belajar bersatu dengan kultur yang berada di tempat tujuan, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan pemerintah,” pungkasnya.

Adapun tujuan dari Ekspedisi NKRI 2016 ini adalah untuk mendata dan memetakan semua potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan menumbuhkan cinta tanah air serta meningkatkan pertahanan keamanan nasional.

Sementara itu, pembagian wilayah Papua Barat yang masuk dalam ekspedisi ini meliputi : Sub Korwil 1 Tambrauw, Sub Korwil 2 Sorong, Sub Korwil 3 Sorsel, Sub Korwil 4 Mansel, Sub Korwil 5 Bintuni, Sub Korwil 6 Wondama, Sub Korwil 7 Fakfak dan Sub Korwil 8 Kaimana.

Eskpedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 melibatkan 1200 personel, terdiri dari 670 personel TNI/Polri (396 personel pusat dan 274 personel daerah), 530 personel sipil (pusat 344 personel pusat dan 186 personel daerah) yang terdiri dari relawan, mahasiswa dan tenaga ahli.

 

TNI AD. 

Jelang Peluncuran PKR10514

Kesibukan yang tak biasa terlihat di kawasan PT.PAL di Surabaya Jawa Timur. Selain menyiapkan kapal, sejumlah tenda juga tengah dibangun. Tak heran, pasalnya pada Senin pagi, PT.PAL akan meluncurkan 2 kapal sekaligus, yaitu PKR10514 pesanan Kementrian Pertahanan serta Kapal SSV pesanan Filipina.

Dari pantauan ARCinc di lapangan, tampak PKR10514 sudah gagah terlihat berhadapan dengan kapal SSV. Di Kapal PKR juga sudah terlihat meriam 76mm, namun Millenium Gun yang seharusnya berada di belakang meriam utama tampak belum terpasang. Untuk Kapal SSV juga sudah terlihat utuh. Sekilas kapal ini mirip dengan LPD yang telah dibuat PT.PAL sebelumnya dengan kapasitas 2 helipad serta hangar.

Dengan bobot 2300 ton, Kapal perang PKR 10514 ini bisa dibilang sekelas Light Fregat. Kapal sekelas ini sangat dibutuhkan oleh TNI-AL mengingat luasnya lautan yang harus dijaga, sekaligus mampu memberikan efek gentar. Seperti umumnya Light Fregate, PKR10514 akan dilengkapi sejumlah persenjataan mematikan. Sejauh ini belum ada rilis resmi mengenai jenis dan jumlah persenjataan PKR10514. Hanya saja disebutkan kapal ini nantinya memiliki kemampuan peperangan 3 dimensi, yaitu permukaan, udara dan bawah permukaan.

Untuk peluru kendali, kemungkinan besar masih menggunakan keluarga besar Exocet. Namun, yang menarik, di belakang meriam utama, terdapat sejumlah peluncur rudal dengan sistem Vertical Launch. Kapal sepanjang 105 meter ini juga memiliki helideck dengan kapasitas heli mencapai 10 ton. Bahkan, menilik dari rancangan yang ada, PKR nantinya akan memiliki hangar khusus helikopter. Suatu hal yang tak dimiliki oleh kapal perang kelas Sigma TNI-AL sebelumnya.
Yang menarik juga, ketika ARCinc mendatangi PT.PAL tampak satu modul telah tiba dari Belanda. Modul ini nantinya akan dipasang pada kapal perang PKR10514 kedua.

ARC.

Misteri USD 1 juta dari CIA untuk para politisi RI saat pemilu

CIA di Indonesia. ©2014 merdeka.com 

Masih soal sepak terjang Central Intelligence Agency (CIA) di Indonesia. Pada Pilpres 2014 lalu, pihak-pihak tak bertanggung jawab menuding lawannya dibekingi CIA atau pihak asing. Mereka menebar kampanye hitam tanpa bukti yang valid untuk menjatuhkan lawan politik mereka.

CIA memang pernah menyuap para politikus Indonesia dalam pemilihan umum. Kisah ini terjadi dalam Pemilu 1955. Saat itu CIA ingin menggulingkan Soekarno lewat pemilihan umum pertama di Indonesia.

CIA khawatir Soekarno tak bisa dikendalikan Amerika Serikat. Apalagi Soekarno baru saja menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955. Soekarno mengumpulkan para pemimpin dari negara dunia ketiga yang kebanyakan baru saja merdeka. Dia menggagas sebuah gerakan baru yang tak memihak Blok Timur Uni Soviet dan Komunis serta Blok Barat Amerika Serikat dan para sekutunya.

CIA menjawab langkah Soekarno itu dengan sebuah perintah rahasia yang dikirimkan 19 hari setelah Konferensi Asia Afrika berakhir.

Hal tersebut ditulis dalam Buku Membongkar Kegagalan CIA yang ditulis Tim Weiner dan diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2008.

Perintah rahasia itu dikirim dari Gedung Putih dengan nomor NSC 5518. Isinya menginstruksikan agar CIA bergerak mempengaruhi para pemilih di Indonesia untuk tak memilih Partai Nasional Indonesia (PNI) atau Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap pro-Soekarno.

Gedung Putih memberikan wewenang CIA untuk melakukan segala cara, termasuk memberikan uang suap untuk membeli para pemilih dan politikus Indonesia. Melakukan peperangan politik untuk mendapatkan kawan dan merongrong calon-calon musuh. CIA juga diizinkan membentuk pasukan paramiliter untuk menjaga Indonesia tak jatuh ke tangan komunis.

"CIA memompakan USD 1 juta ke kantong musuh politik paling kuat Soekarno, Partai Masjumi, pada pemilihan umum parlemen pertama yang dilakukan di Indonesia," tulis Weiner.

Sementara mantan agen CIA Joseph B Smith mengaku agar tak ketahuan, uang USD 1 juta diberikan begitu saja tanpa harus ada laporan pertanggungjawaban. Sama sekali tak ada bukti tertulis, atau laporan apa-apa mengenai uang yang jumlahnya sangat besar waktu itu.

"Saya tidak tahu bagaimana Masyumi menggunakan uang tersebut," aku Smith.

Namun rupanya rencana CIA tak sesuai harapan. Partai Nasional Indonesia (PNI) masih menjadi juara umum dengan 8.434.653 suara atau 22,32 persen. Sementara Masyumi berada di posisi kedua dengan 7.903.886 suara atau sekitar 20,92 persen. Yang paling mengkhawatirkan AS, PKI bercokol di posisi keempat dengan 6 juta suara.

Upaya CIA untuk mendongkel Soekarno lewat Pemilu pun gagal.

Kelak tahun 1958, sejumlah petinggi Masyumi mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. PRRI diawali dengan kekecewaan sejumlah daerah pada pemerintah pusat. Mereka menilai seharusnya daerah diberi otonomi seluas-luasnya. Pemerintah pusat pun seharusnya lebih peduli mensejahterakan daerah-daerah. Para tokoh PRRI juga marah melihat Soekarno semakin merangkul PKI.

Akhirnya PRRI jadi gerakan bersenjata. Kembali CIA dapat celah masuk. Mereka menyuplai persenjataan dan uang pada para pemberontak Soekarno ini.

Namun dalam waktu singkat, pasukan TNI kembali merebut Sumatera dan mengakhiri pemberontakan tersebut. Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi tahun 1960.

Indomil. 

Cerita lucu Ahmad Yani minta bantuan Mayor AS lawan operasi CIA

CIA di Indonesia. ©2014 merdeka.com

Central Intelligence Agency (CIA) terkenal usil turut campur dalam mengurusi masalah dalam negeri orang lain. Indonesia tak luput dari operasi-operasi rahasia mereka.

Tahun 1955-1965, CIA menggelar sejumlah operasi untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Mereka menuding Soekarno akan membawa Indonesia menjadi negara komunis dan masuk poros Timur dan Uni Soviet.

CIA pun memberi bantuan peralatan militer dan persenjataan pada pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Mereka juga mengirim sejumlah besar uang ke sana.

PRRI/Permesta sebenarnya hanya ingin mengkritik pemerintah pusat yang dinilai terlalu sentralistik. Daerah tak merasakan pembangunan ekonomi. Mereka juga minta otonomi seluas-luasnya. Salah satu alasan lainnya adalah mereka khawatir dengan berkembangnya komunis di bawah kepemimpinan Soekarno.

Keadaan memburuk saat Wapres Mohammad Hatta mengundurkan diri. Hubungan pusat dan daerah makin memburuk.

Soekarno menjawab ultimatum PRRI/Permesta ini dengan operasi militer. Kolonel Nasution menugaskan Letkol Ahmad Yani memimpin operasi gabungan TNI darat, laut dan udara yang pertama kali digelar.

Para agen CIA bekerja keras mengirimkan suplai persenjataan ke Sumatera. Mereka merekrut sejumlah veteran Perang Korea. Total senjata yang dikirimkan cukup untuk mempersenjatai 8.000 orang serdadu. CIA mengaku tujuan utama membantu para pejuang di Sumatera untuk melawan komunis.

"Ahmad Yani sebenarnya termasuk perwira antikomunis yang lebih proBarat. Dia lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat AS di Port Leavenworth. Yani, pun berkawan akrab dengan Mayor George Benson, atase militer Kedubes AS di Jakarta," demikian ditulis Tim Weiner dalam buku Membongkar Kegagalan CIA yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2008.

Lucunya, Yani yang sedang mempersiapkan serangan ke Sumatera meminta bantuan Benson untuk menyediakan peta-peta. Benson yang tak tahu ada operasi CIA di Sumatera pun dengan senang hati membantu Yani.

Jadi perwira AD AS sendiri turut membantu Indonesia menggagalkan operasi rahasia CIA di Sumatera.

Kisah lain juga diceritakan dalam memoar Jenderal Ahmad Yani. Saat itu dia menghadap Nasution dengan seragam tempur lengkap dengan pistol sebelum operasi militer.

Biasanya perwira TNI AD mengenakan pistol di pinggang. Namun Yani bergaya lain, dia mengenakan pistol di samping tubuhnya.

Nasution tertawa melihat Yani. Dia menanyakan gaya apa itu, Yani menjawab itu gaya detektif Amerika. Hubungan mereka pada saat itu memang erat.

Peperangan di Sumatera tak lama dipadamkan. Para pemberontak berperang setengah hati. Misi CIA pun gagal.

Kelak justru Yani yang jadi korban sejumlah perwira yang disusupi PKI. Dia tewas dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Merdeka.

Purnomo Yusgiantoro dan “Pertahanan” Freeport

Di Indonesia untuk industri tambang (gold, coal, nickel dkk) juga dikenal istilah Big4 yang terdiri dari: Freeport Indonesia, Newmont Indonesia, International Nickel Indonesia (INCO) dan Kaltim Prima Coal (KPC).

Sejarah PT Freeport Indonesia (PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg atau Gunung Bijih; sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936.

Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PTFI memulai kegiatan eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967. Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.

Setelah para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun (artinya beroperasi sampai 2021). (1)

Freeport Negara dalam Negara

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Berry Nahdian Forqan menyatakan, ”Kekerasan, pengrusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial telah menjadi melekat dalam sejarah operasi PT.Freeport Indonesia di Papua. Pemerintah harus lebih konkrit dalam mewujudkan pemenuhan HAM, keadilan sosial dan keadilan ekologis bagi warga negara. Pemerintah tidak boleh kalah dengan inisiatif Dana Pensiun Norwegia yang menarik sahamnya dari PT.Freeport Indonesia. Salah satu langkah penting mewujudkan restorasi ekologi, HAM dan sosial adalah dengan menghentikan operasi PT. Freeport Indonesia tanpa merugikan kepentingan pekerja”.

Selanjutnya, Arkilaus Arnesius Baho dari Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mengatakan, ”Dinamika kehancuran tatanan hukum, peradaban komunitas adalah akibat perlakukan khusus secara berlebihan terhadap kehadiran perusahaan emas dan tembaga PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Kekerasan yang begitu meningkat akhir-akhir ini di wilayah pertambangan semakin kuat dugaan bahwa kekerasan sistematik yang terus berlalu di areal tambang tidak pernah diselesaikan secara komprehensif. Maka tak bisa dibendung lagi, saatnya berpihak kepada keadilan ekologis dan sosial adalah tutup PT. Freeport Indonesia. Penutupan PT. Freeport mengakhiri akar masalah rakyat Papua”.

Akar dari persoalan sekitar lokasi PT. Freepot Indonesia adalah ketidakadilan, pengrusakan lingkungan dan penyingkiran masyarakat setempat, sementara itu operasi PT.Freeport Indonesia seperti negara dalam negara dimana tidak ada ruang bagi pengawasan pihak independen dan media secara secara luas.(2)

Mengingat Yang Lupa ditahun 2006

Ini sebuah “rekam jejak” Catatan Harian Tentang Dinamika Dampak MNC di Tanah Papua dari ‘anak papua’ (sumber)

1. Tanggal 08 Februari 2006, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Kantor Presiden RI, Jakarta menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengkaji ulang Kontrak Kerja (KK) PT Freeport Indonesia di Papua. Pelaksanaannya dilakukan tim gabungan sejumlah deartemen yang segera dibentuk. Hal itu menyusul maraknya laporan negatif tentang Freeport dan rencana pembentukkan panitia kerja Freeport di DPR. Tim tersebut akan dipimpin Dirjen Pertambangan Umum Departemen ESDM. Mereka menilai berdasar empat aspek perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Yakni, pembayaran pajak, jumlah produksi, isu pencemaran lingkungan, dan keamanan
2. Tanggal 14 Februari 2006, Tim Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi awal adanya pencemaran lingkungan di wilayah kerja pertambangan PT Freeport Indonesia. Indikasi tersebut akan diperdalam dengan investigasi lanjutan dua pekan mmendatang. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoler mengatakan, tim yang dikirim ke Papua menemukan limbah tailing yang mencemari lingkungan pertambangan emas dan tembaga tersebut. ”Itu temuan awal. Kalau kecurigaan nggak enak banget. Nanti belum apa-apa sudah salah,” kata Rachmat
3. Tanggal 14 Februari 2006, Pemerintah Pusat Tidak Transparan Bagi Hasil Freeport. Kadispenda Provinsi Papua, Drs. Frans R. Kristantus menilai Pemerintah Pusat tidak transparan dalam mengungkap dana bagi hasil yang menjadi royalty freeport bagi Provinsi Papua. Ia menduga Pemerintah Pusat sengaja bungkam dan terkesan menutup-nutupi hasil pendapan Freeport. ”Sampai sekarang ini dana bagi hasil freeport masih misterius. Semua orang mengakui Freeport adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kenapa kita didaerah yang diambil hasilnya Cuma mendapat sekian. Apakah itu seimbang?
4. Tanggal 16 Februari 2006, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tim antara departemen yang mengkaji PT. Freeport Indonesia tidak bertugas mengevaluasi kontrak karya pertambangannya, melainkan hanya menghitung pendapatan negara yang diperoleh dari perusahaan itu. ”Tim hanya bertugas menghitung berapa besar pendapatan yang diperoleh negara dari Freeport,” katanya di sela raker RUU Mineral dan Batubara (Minerba) dengan Komisi VII DPR di Jakarta. Menurut dia, saat ini memang ada tiga isu besar terkait Freeport yakni lingkungan, produksi dan pendapatan. Namun, tim yang dibentuk pemerintah hanya memprioritaskan pada pendapatan Freeport. Purnomo mengatakan, pendapatan negara dari Freeport bisa berasal dari royalty, retribusi, iuran, dan pajak seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN)
5. Tanggal 21 Februari 2006, Aksi pemalangan tersebut terjadi menyusul bentrokan antara sejumlah pendulang emas liar yang beroperasi di sekitar Mile 71 Tembaga Pura, dengan aparat keamanan perusahaan. Akibat bentrokan tersebut, dua anggota keamanan PT. Freeport terluka dan tiga orang warga masyarakat cidera. Sementara itu, sumber wartawan menyebutkan, selama dua tahun terakhir ini, tercatat sedikitnya 60 orang penambang emas liar di kawasan penambangan PT.Freeport tewas akibat terseret air kali. PT. Freeport Indonesia merupakan bagian dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. (FCX), salah satu produsen emas dan tembaga terbesar di dunia. Selain PT Freeport Indonesia, operasional FCX juga dilakukan perusahaan lain seperti PT Irja Eastern Minerals dan Atlantiic Copper, S.A.
6. Tanggal 22 Februari 2006, PT. Freeport Indonesia, perusahaan penambangan emas dan tembaga Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menghentikan operasinya. Humas PT. Freeport, Sidharta Mursyid, kepada wartawan di Jayapura, mengatakan, penghentian sementara itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat aksi penutupan jalan oleh sejumlah warga di sekitar ruas jalan Mile 72-74. ”Kami belum mengetahui secara pasti besar kerugian yang dialami perusahaan akibat penghentian sementara kegiatan penambangan ini,” katanya.
7. Freeport Ditutup, Pendapatan Negara Berkurang USD 2,7 Juta per Hari. Penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia diperkirakan berkurang USD 2,7 juta/hari menyusul penutupan kegitatan operasi tambang akibat aksi warga setempat di dekat lokasi tambang emas dan tembaga. Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring usai mengikuti raker Pansus RUU Mineral dan Batubara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis mengatakan, perkiraan itu jika melihat rata-rata penerimaan negara dari Freeport yang mencapai satu miliar dolar per tahun. ”Jadi, bisa dihitung berapa kehilangan pendapatan negara dari Freeport per harinya,”ujarnya.
8. Jum’at, 31 Maret 2006 ; PT. Freeport Indonesia diminta meningkatkan satuan pengamanan internalnya untuk menjaga keamanan di lokasi tambang di Tembagapura, Papua. “Investor atau perusahaan-perusahaan itu harus menciptakan pengamanannya sendiri,” kata Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, kepada Tempo di Jakarta kemarin. Ia menjelaskan, peningkatan penjagaan itu salah satu bahan pembicaraan pemerintah dengan PT. Freeport dalam pertemuan Selasa lalu di Tembagapura. Tapi Freeport belum mampu menangani dengan satuan pengamanan internal karena lokasi sangat luas dan masalahnya kompleks. Sejumlah pejabat yang hadir yakni Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma’ruf, Panglima TNI Djoko Suyanto, dan Kepala Polri Jenderal Sutanto.

———————— Meski banyak demonstrasi menuntut ditutupnya PT Freeport pemerintah tetap membuka PT Freeport. PT Freeport dianggap banyak menyumbang devisa. “Kalau kita total dari 1991-2005 pemerintah mendapat US$ 3,8 miliar untuk manfaat langsung, US$ 2,2 juta dikembalikan ke PT Freeport. Jadi penerimaan negara cukup besar,” kata Meneg ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Hal ini diungkapkan Purnomo usai mengikuti Rapat Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam ) di kantor Menko Polhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu (19/3/2006). Purnomo menjelaskan untuk tahun 2005 saja pemerintah mendapatkan dana sebesar US$ 880 juta. Dari total dana tersebut, terdapat royalti sebesar US$ 82 juta. “Sesuai UU Otsus sekitar 80 persen royalti itu dikembalikan ke daerah, 32 persen jatuh ke Kabupaten Timika, 32 persen ke Kabupaten Papua dan 15 persen ke provinsi,” jelas Purnomo. Disamping itu, lajut Purnomo, ada manfaat yang tidak langsung berupa dana sebesar US$ 740 juta. Dari dana itu, Rp 400 miliar untuk community development, Rp 5 Miliar untuk Suku Amungme, dan Rp 5 milar untuk Suku Komoro.

Alasan lain untuk tidak menutup PT Freeport adalah keinginan pemerintah untuk memberikan jaminan hukum dan investasi di Indonesia. “Kontrak itu adalah kontrak antara pemerintah RI bukan hanya pemerintahan saat ini saja,” imbuhnya. Pemerintah juga telah melakuakan audit lima tahunan terhadap PT Freeport. Audit terakhir dilakukan pada tahun 2000. Pada saat itu Menko Perekonomian dijabat oleh Kwik Kian Gie. “Dalam audit itu tidak ditemukan adanya masalah,” cetusnya Sedangkan pada tahun 2005 telah dilakukan audit kembali pada PT Freeport meliputi empat aspek yaitu aspek lingkungan, penerimaan negara, produksi dan perkembangan situasi keamanan. “Jadi saat ini kita dalam tahapan audit lima tahunan, dan dengan audit ini akan lengkap,” tandas Purnomo (sumber)

Freeport Jelang Pengumuman KIB jilid 2

1. Suara dari Papua, 31 Juli 2009. DPP LPNR-PB ;Arkilaus Arnesius Baho mengeluarkan pernyataan sikap untuk menutup operasi PT Freeport sebagai solusi bagi Papua; “Untuk itulah, kami menegaskan kepada pemerintah bahwa:1. Tutup PT. Freeport Indonesia. Penutupan Freeport adalah solusi terbaik untuk membentuk suatu system tatanan pengelolaan tambang yang mengedepankan kedaulatan ekonomi nasional dan tentunya dengan pembenahan instrument pertambangan inilah, awal bagi pemenuhan ekologis, penegakan HAM, keadilan ekonomi yang mandiri menuju tatanan masyarakat Papua dapat tentram dan bermartabat didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kolaborasi kepentingan militer organic maupun non organic dengan penempatan sejumlah satuan di areal tambang bahkan di perkampungan hanyalah proyek Negara yang sia-sia. Sebab, ulah ketidak efisiensi aparatur Negara di Papua terbukti menimbulkan implikasi adanya tragedy kemanusiaan. Sebagian sandi operasi militer digelar tanpa keputusan undang-undang resmi Negara. Banyak sandi operasi militer di Papua yang digelar secara illegal bahkan melecehkan konstitusi NKRI. Sudah saatnya dikurangi keberadaan militer dengan aktifitas tidak jelas. Dan juga pengurangan aktifitas militer di Tanah Papua juga mengurangi penggunaan dana Negara dan tentunya kontradiksi perlawanan bersenjata semakin mengecil. 3. Negara haru mengedepankan sanksi terkait kesewenangan siapapun, terutama para pemodal yang se-enaknya merusak tatanan ekologis, hingga pemenuhan HAM yang terkubur akibat dominasi pemdal. Freeport haru di usut kejahatanya terhadap lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia. 4. Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendukung penuh pemenuhan kedaulatan rakyat semesta, Rakyat Papua harus berdaulat diatas negerinya untuk menuju kemandirian bangsa yang adil dan bermartabat.
2. 27 Agustus 2009 ; Sistem pengamanan transport karyawan PT Freeport Indonesia dan pengiriman barang ke Tembagapura semakin diperketat. Mulai hari ini setiap lima kendaraan yang akan ke Tembagapura akan di kawal sebuah panser. Selain itu setiap supir mulai dilengkapi rompi dan helm anti peluru.Kebijakan ini ditempuh karena sekalipun sudah dijaga seribu pasukan gabungan dan tujuh penduduk asli Mimika yang dituduh turut serta penembakan sudah ditangkap, tetapi aksi penembakan dari teroris bersenjata di jalan Timika-Tembagapura tetap terjadi hingga pertengahan Agustus 2009. Supir bis dan kargo PT Freeport yang mulai resah, pada Kamis (27/8) pagi menggelar rapat tertutup bersama manajemen PT Freeport Indonesia. “Kami baru selesai rapat, membahas jaminan keamanan bagi para supir,” kata seorang supir, Markus Toto. Dalam rapat yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPSI Mimika Agus Krei, Industrial Relation PT Freeport Indonesia John Rumainum, dan Pimpinan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Djuarsa, disampaikan bahwa telah diberlakukan sistem pengaman baru. “Menurut pimpinan Pak Djuarsa, sistem pengamanan Freeport sudah diubah, setiap lima kendaraan akan dikawal sebuah panser,” kata Markus. Tetapi Djuarsa meminta seluruh karyawan tetap waspada karena sekalipun dilengkapi panser, penembakan tetap bisa terjadi. “Pak Djuarsa meminta kami untuk tetap berhati-hati dan waspada,” kata Markus. Dalam pertemuan ini, Industrial Realtion PT Freeport Indonesia, John Rumainum, menyampaikan bahwa sudah dilakukan pertemuan antara petinggi Freeport dengan Kepolisian mengevaluasi situasi keamanan di areal Freeport. Selain itu, CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler dan Kapolda Papua Irjen Bagus Ekodanto sudah melaporkan hasil evaluasi keamanan kepada Menteri Pertambangan dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta beberapa waktu lalu. Sistem Pengamanan Baru Untuk Freeport : Dan dalam sistem pengamanan baru ini dilakukan pembagian tugas antara TNI dan Polri. TNI menjaga wilayah disepanjang jalan Timika-Tembagapura, Polisi menjaga keamanan secara umum. “Sistem keamanan baru ini diharapkan, mulai besok mobilisasi karyawan ke Tembagapura atau sebaliknya dapat dilakukan,” kata Markus.

Purnomo dari Menteri Negara ESDM ke Menteri Pertahanan : Apa yang akan di “Pertahankan” dari Freeport ??

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (mungkin butuh waktu tuk menjawabnya)

Catatan

1. Mengingatkan kita tentang sejarah pahit di negeri Indonesia, bahwa orientasi politik terselubung Negara-negara para industrialisasi ini mengakibatkan Penderitaan yang dialami rakyat Papua sangat kompleks. Mulai dari penghilangan kemerdekaan politik, penindasan atas system ekonomi bangsa, rapuhnya peradaban penduduk pribumi Papua. Bagi masyarakat Papua, nasib Bangsa Papua Barat kemudian di eksekusi dengan amunisi kehadiran PT. Freeport. Dimana disatu sisi, Integrasi Bangsa Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi dengan kehadiran PT. Freeport ( Indonesia ). Amerika dan Negara-negara Kapitalisme lainnya dengan keinginan kuat untuk mengambil sumber alam rakyat Papua dimasa lalu membuat nasib Bangsa Papua sampai hari ini berada dalam denyut kehidupan yang tak menentu. Dasar status rakyat Papua hanya di tentukan oleh kemauan para pemodal semata. Realitas politik masa lalu itulah, kembali kami memberikan kenyataan bahwa PT. Freeport Indonesia hanyalah label dalam membungkus keinginan para pemodal internasional untuk melegitimasi status politik rakyat Papua sampai hari.
2. Terbukti sudah, selama beroperasi di Timika, per hari, penghasilan perusahaan AS ini diperkirakan mencapai 27 juta dollar. Dari sejak beroperasi, pemerintah dan pemilik hak ulayat baru diberi status pembayaran wajib investasi pada tahun 1996 pasca kontrak karya ke-dua. Sedangkan sebelumnya sejak tahun 1967, Freeport belum diwajibkan dalam pembayaran kepada pemilik hak ulayat dan pemerintah. Fakta keberadaan Freeport selama 39 tahun ( 1967-2009) sebuah niscaya ketidakadilan terjadi. Aspek politik Papua final kedalam Negara kesatuan republic Indonesia masih berlanjut pada tahun 1969 dengan proses penentuan pendapat rakyat. Namun, sudah benar bahwa rekayasa pemodal sudah ada dua tahun sebelum status de jure integrasi Papua kedalam RI. Rekayasa pemasukan Papua kedalam bingkai NKRI inilah, mengakibatkan masalah yang terjadi di Tanah Papua pemerintah Indonesia cenderung mengedepankan hubungan arbitrase dan diplomasi politik semata dengan menjaga integritas Negara adidaya diutamakan Negara daripada rakyat di Papua.
3. Pemerintah harus memberi ruang politik dan ekonomi baru bagi rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Papua. Akar konflik politik pencaplokan tanah Papua harus disikapi hari ini dengan satu jalan terbaik, menutup Tambang bermasalah di Papua ini. Penutupan PT. Freeport Indonesia juga sebagai langkah maju sebab disinilah pola penataan ekonomi dan kedaulatan bangsa terbebasakan dari upaya cengraman yang telah ditanam neo-imperialisme Negara-negara kapitalisme global. Freeport sebagai akar kolaborasi usaha-usaha politik lahirnya jajahan diatas bumi Papua.
4. Ekspansi Freeport di ikutsertakan juga ekspansi para militer. Adalah konflik hari ini di Areal PT. Freeport Indonesia niscaya bukan kekuatan militer pengguna senjata. Keberadaan Freeport melegitimasi militer resmi dan tidak resmi bercokol. Kolaborasi kekerasan pun tak bisa di hindari. Dari tahun ke tahun, pasti tragedy kemanusiaan berlaku di Freeport. Bencana alam ( longsor ) menimbun para karyawan, penembakan terhadap penduduk sipil dengan dalih mengganggu keamanan infestasi dibenarkan dalam operasi militer di areal tambang. Kekangangan bedil militer dalam investasi asing di Papua begitu kompleks dan saatnya dirubah, bahwa kedaulatan rakyat panglima dari segala kepentingan diatas bumi Papua.
5. Menurut Amien Rais, apa yang dikeruk Freeport di wilayah paling timur Indonesia itu sebenarnya bisa menutup utang luar negeri Indonesia. Tapi nyatanya utang kita tambah membengkak dan negeri ini mengalami kebangkrutan.

Serba Sejarah.