Misteri USD 1 juta dari CIA untuk para politisi RI saat pemilu

CIA di Indonesia. ©2014 merdeka.com 

Masih soal sepak terjang Central Intelligence Agency (CIA) di Indonesia. Pada Pilpres 2014 lalu, pihak-pihak tak bertanggung jawab menuding lawannya dibekingi CIA atau pihak asing. Mereka menebar kampanye hitam tanpa bukti yang valid untuk menjatuhkan lawan politik mereka.

CIA memang pernah menyuap para politikus Indonesia dalam pemilihan umum. Kisah ini terjadi dalam Pemilu 1955. Saat itu CIA ingin menggulingkan Soekarno lewat pemilihan umum pertama di Indonesia.

CIA khawatir Soekarno tak bisa dikendalikan Amerika Serikat. Apalagi Soekarno baru saja menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955. Soekarno mengumpulkan para pemimpin dari negara dunia ketiga yang kebanyakan baru saja merdeka. Dia menggagas sebuah gerakan baru yang tak memihak Blok Timur Uni Soviet dan Komunis serta Blok Barat Amerika Serikat dan para sekutunya.

CIA menjawab langkah Soekarno itu dengan sebuah perintah rahasia yang dikirimkan 19 hari setelah Konferensi Asia Afrika berakhir.

Hal tersebut ditulis dalam Buku Membongkar Kegagalan CIA yang ditulis Tim Weiner dan diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2008.

Perintah rahasia itu dikirim dari Gedung Putih dengan nomor NSC 5518. Isinya menginstruksikan agar CIA bergerak mempengaruhi para pemilih di Indonesia untuk tak memilih Partai Nasional Indonesia (PNI) atau Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap pro-Soekarno.

Gedung Putih memberikan wewenang CIA untuk melakukan segala cara, termasuk memberikan uang suap untuk membeli para pemilih dan politikus Indonesia. Melakukan peperangan politik untuk mendapatkan kawan dan merongrong calon-calon musuh. CIA juga diizinkan membentuk pasukan paramiliter untuk menjaga Indonesia tak jatuh ke tangan komunis.

"CIA memompakan USD 1 juta ke kantong musuh politik paling kuat Soekarno, Partai Masjumi, pada pemilihan umum parlemen pertama yang dilakukan di Indonesia," tulis Weiner.

Sementara mantan agen CIA Joseph B Smith mengaku agar tak ketahuan, uang USD 1 juta diberikan begitu saja tanpa harus ada laporan pertanggungjawaban. Sama sekali tak ada bukti tertulis, atau laporan apa-apa mengenai uang yang jumlahnya sangat besar waktu itu.

"Saya tidak tahu bagaimana Masyumi menggunakan uang tersebut," aku Smith.

Namun rupanya rencana CIA tak sesuai harapan. Partai Nasional Indonesia (PNI) masih menjadi juara umum dengan 8.434.653 suara atau 22,32 persen. Sementara Masyumi berada di posisi kedua dengan 7.903.886 suara atau sekitar 20,92 persen. Yang paling mengkhawatirkan AS, PKI bercokol di posisi keempat dengan 6 juta suara.

Upaya CIA untuk mendongkel Soekarno lewat Pemilu pun gagal.

Kelak tahun 1958, sejumlah petinggi Masyumi mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. PRRI diawali dengan kekecewaan sejumlah daerah pada pemerintah pusat. Mereka menilai seharusnya daerah diberi otonomi seluas-luasnya. Pemerintah pusat pun seharusnya lebih peduli mensejahterakan daerah-daerah. Para tokoh PRRI juga marah melihat Soekarno semakin merangkul PKI.

Akhirnya PRRI jadi gerakan bersenjata. Kembali CIA dapat celah masuk. Mereka menyuplai persenjataan dan uang pada para pemberontak Soekarno ini.

Namun dalam waktu singkat, pasukan TNI kembali merebut Sumatera dan mengakhiri pemberontakan tersebut. Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi tahun 1960.

Indomil. 

Cerita lucu Ahmad Yani minta bantuan Mayor AS lawan operasi CIA

CIA di Indonesia. ©2014 merdeka.com

Central Intelligence Agency (CIA) terkenal usil turut campur dalam mengurusi masalah dalam negeri orang lain. Indonesia tak luput dari operasi-operasi rahasia mereka.

Tahun 1955-1965, CIA menggelar sejumlah operasi untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Mereka menuding Soekarno akan membawa Indonesia menjadi negara komunis dan masuk poros Timur dan Uni Soviet.

CIA pun memberi bantuan peralatan militer dan persenjataan pada pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Mereka juga mengirim sejumlah besar uang ke sana.

PRRI/Permesta sebenarnya hanya ingin mengkritik pemerintah pusat yang dinilai terlalu sentralistik. Daerah tak merasakan pembangunan ekonomi. Mereka juga minta otonomi seluas-luasnya. Salah satu alasan lainnya adalah mereka khawatir dengan berkembangnya komunis di bawah kepemimpinan Soekarno.

Keadaan memburuk saat Wapres Mohammad Hatta mengundurkan diri. Hubungan pusat dan daerah makin memburuk.

Soekarno menjawab ultimatum PRRI/Permesta ini dengan operasi militer. Kolonel Nasution menugaskan Letkol Ahmad Yani memimpin operasi gabungan TNI darat, laut dan udara yang pertama kali digelar.

Para agen CIA bekerja keras mengirimkan suplai persenjataan ke Sumatera. Mereka merekrut sejumlah veteran Perang Korea. Total senjata yang dikirimkan cukup untuk mempersenjatai 8.000 orang serdadu. CIA mengaku tujuan utama membantu para pejuang di Sumatera untuk melawan komunis.

"Ahmad Yani sebenarnya termasuk perwira antikomunis yang lebih proBarat. Dia lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat AS di Port Leavenworth. Yani, pun berkawan akrab dengan Mayor George Benson, atase militer Kedubes AS di Jakarta," demikian ditulis Tim Weiner dalam buku Membongkar Kegagalan CIA yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama tahun 2008.

Lucunya, Yani yang sedang mempersiapkan serangan ke Sumatera meminta bantuan Benson untuk menyediakan peta-peta. Benson yang tak tahu ada operasi CIA di Sumatera pun dengan senang hati membantu Yani.

Jadi perwira AD AS sendiri turut membantu Indonesia menggagalkan operasi rahasia CIA di Sumatera.

Kisah lain juga diceritakan dalam memoar Jenderal Ahmad Yani. Saat itu dia menghadap Nasution dengan seragam tempur lengkap dengan pistol sebelum operasi militer.

Biasanya perwira TNI AD mengenakan pistol di pinggang. Namun Yani bergaya lain, dia mengenakan pistol di samping tubuhnya.

Nasution tertawa melihat Yani. Dia menanyakan gaya apa itu, Yani menjawab itu gaya detektif Amerika. Hubungan mereka pada saat itu memang erat.

Peperangan di Sumatera tak lama dipadamkan. Para pemberontak berperang setengah hati. Misi CIA pun gagal.

Kelak justru Yani yang jadi korban sejumlah perwira yang disusupi PKI. Dia tewas dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Merdeka.

Purnomo Yusgiantoro dan “Pertahanan” Freeport

Di Indonesia untuk industri tambang (gold, coal, nickel dkk) juga dikenal istilah Big4 yang terdiri dari: Freeport Indonesia, Newmont Indonesia, International Nickel Indonesia (INCO) dan Kaltim Prima Coal (KPC).

Sejarah PT Freeport Indonesia (PTFI) bermula saat seorang manajer eksplorasi Freeport Minerals Company; Forbes Wilson, melakukan ekspedisi pada tahun 1960 ke Papua setelah membaca sebuah laporan tentang ditemukannya Ertsberg atau Gunung Bijih; sebuah cadangan mineral, oleh seorang geolog Belanda; Jean Jacques Dozy, pada tahun 1936.

Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya pertama dengan Pemerintah Indonesia bulan April 1967, PTFI memulai kegiatan eksplorasi di Ertsberg pada Desember 1967. Konstruksi skala besar dimulai bulan Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan Desember 1972.

Setelah para geolog menemukan cadangan kelas dunia Grasberg pada tahun 1988, operasi PTFI menjadi salah satu proyek tambang tembaga/emas terbesar di dunia. Di akhir tahun 1991, Kontrak Karya kedua ditandatangani dan PTFI diberikan hak oleh Pemerintah Indonesia untuk meneruskan operasinya selama 30 tahun (artinya beroperasi sampai 2021). (1)

Freeport Negara dalam Negara

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Berry Nahdian Forqan menyatakan, ”Kekerasan, pengrusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial telah menjadi melekat dalam sejarah operasi PT.Freeport Indonesia di Papua. Pemerintah harus lebih konkrit dalam mewujudkan pemenuhan HAM, keadilan sosial dan keadilan ekologis bagi warga negara. Pemerintah tidak boleh kalah dengan inisiatif Dana Pensiun Norwegia yang menarik sahamnya dari PT.Freeport Indonesia. Salah satu langkah penting mewujudkan restorasi ekologi, HAM dan sosial adalah dengan menghentikan operasi PT. Freeport Indonesia tanpa merugikan kepentingan pekerja”.

Selanjutnya, Arkilaus Arnesius Baho dari Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mengatakan, ”Dinamika kehancuran tatanan hukum, peradaban komunitas adalah akibat perlakukan khusus secara berlebihan terhadap kehadiran perusahaan emas dan tembaga PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Kekerasan yang begitu meningkat akhir-akhir ini di wilayah pertambangan semakin kuat dugaan bahwa kekerasan sistematik yang terus berlalu di areal tambang tidak pernah diselesaikan secara komprehensif. Maka tak bisa dibendung lagi, saatnya berpihak kepada keadilan ekologis dan sosial adalah tutup PT. Freeport Indonesia. Penutupan PT. Freeport mengakhiri akar masalah rakyat Papua”.

Akar dari persoalan sekitar lokasi PT. Freepot Indonesia adalah ketidakadilan, pengrusakan lingkungan dan penyingkiran masyarakat setempat, sementara itu operasi PT.Freeport Indonesia seperti negara dalam negara dimana tidak ada ruang bagi pengawasan pihak independen dan media secara secara luas.(2)

Mengingat Yang Lupa ditahun 2006

Ini sebuah “rekam jejak” Catatan Harian Tentang Dinamika Dampak MNC di Tanah Papua dari ‘anak papua’ (sumber)

1. Tanggal 08 Februari 2006, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Kantor Presiden RI, Jakarta menyatakan bahwa Pemerintah Pusat akan mengkaji ulang Kontrak Kerja (KK) PT Freeport Indonesia di Papua. Pelaksanaannya dilakukan tim gabungan sejumlah deartemen yang segera dibentuk. Hal itu menyusul maraknya laporan negatif tentang Freeport dan rencana pembentukkan panitia kerja Freeport di DPR. Tim tersebut akan dipimpin Dirjen Pertambangan Umum Departemen ESDM. Mereka menilai berdasar empat aspek perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Yakni, pembayaran pajak, jumlah produksi, isu pencemaran lingkungan, dan keamanan
2. Tanggal 14 Februari 2006, Tim Investigasi Kementerian Lingkungan Hidup menemukan indikasi awal adanya pencemaran lingkungan di wilayah kerja pertambangan PT Freeport Indonesia. Indikasi tersebut akan diperdalam dengan investigasi lanjutan dua pekan mmendatang. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoler mengatakan, tim yang dikirim ke Papua menemukan limbah tailing yang mencemari lingkungan pertambangan emas dan tembaga tersebut. ”Itu temuan awal. Kalau kecurigaan nggak enak banget. Nanti belum apa-apa sudah salah,” kata Rachmat
3. Tanggal 14 Februari 2006, Pemerintah Pusat Tidak Transparan Bagi Hasil Freeport. Kadispenda Provinsi Papua, Drs. Frans R. Kristantus menilai Pemerintah Pusat tidak transparan dalam mengungkap dana bagi hasil yang menjadi royalty freeport bagi Provinsi Papua. Ia menduga Pemerintah Pusat sengaja bungkam dan terkesan menutup-nutupi hasil pendapan Freeport. ”Sampai sekarang ini dana bagi hasil freeport masih misterius. Semua orang mengakui Freeport adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kenapa kita didaerah yang diambil hasilnya Cuma mendapat sekian. Apakah itu seimbang?
4. Tanggal 16 Februari 2006, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tim antara departemen yang mengkaji PT. Freeport Indonesia tidak bertugas mengevaluasi kontrak karya pertambangannya, melainkan hanya menghitung pendapatan negara yang diperoleh dari perusahaan itu. ”Tim hanya bertugas menghitung berapa besar pendapatan yang diperoleh negara dari Freeport,” katanya di sela raker RUU Mineral dan Batubara (Minerba) dengan Komisi VII DPR di Jakarta. Menurut dia, saat ini memang ada tiga isu besar terkait Freeport yakni lingkungan, produksi dan pendapatan. Namun, tim yang dibentuk pemerintah hanya memprioritaskan pada pendapatan Freeport. Purnomo mengatakan, pendapatan negara dari Freeport bisa berasal dari royalty, retribusi, iuran, dan pajak seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN)
5. Tanggal 21 Februari 2006, Aksi pemalangan tersebut terjadi menyusul bentrokan antara sejumlah pendulang emas liar yang beroperasi di sekitar Mile 71 Tembaga Pura, dengan aparat keamanan perusahaan. Akibat bentrokan tersebut, dua anggota keamanan PT. Freeport terluka dan tiga orang warga masyarakat cidera. Sementara itu, sumber wartawan menyebutkan, selama dua tahun terakhir ini, tercatat sedikitnya 60 orang penambang emas liar di kawasan penambangan PT.Freeport tewas akibat terseret air kali. PT. Freeport Indonesia merupakan bagian dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. (FCX), salah satu produsen emas dan tembaga terbesar di dunia. Selain PT Freeport Indonesia, operasional FCX juga dilakukan perusahaan lain seperti PT Irja Eastern Minerals dan Atlantiic Copper, S.A.
6. Tanggal 22 Februari 2006, PT. Freeport Indonesia, perusahaan penambangan emas dan tembaga Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, menghentikan operasinya. Humas PT. Freeport, Sidharta Mursyid, kepada wartawan di Jayapura, mengatakan, penghentian sementara itu dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat aksi penutupan jalan oleh sejumlah warga di sekitar ruas jalan Mile 72-74. ”Kami belum mengetahui secara pasti besar kerugian yang dialami perusahaan akibat penghentian sementara kegiatan penambangan ini,” katanya.
7. Freeport Ditutup, Pendapatan Negara Berkurang USD 2,7 Juta per Hari. Penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia diperkirakan berkurang USD 2,7 juta/hari menyusul penutupan kegitatan operasi tambang akibat aksi warga setempat di dekat lokasi tambang emas dan tembaga. Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring usai mengikuti raker Pansus RUU Mineral dan Batubara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis mengatakan, perkiraan itu jika melihat rata-rata penerimaan negara dari Freeport yang mencapai satu miliar dolar per tahun. ”Jadi, bisa dihitung berapa kehilangan pendapatan negara dari Freeport per harinya,”ujarnya.
8. Jum’at, 31 Maret 2006 ; PT. Freeport Indonesia diminta meningkatkan satuan pengamanan internalnya untuk menjaga keamanan di lokasi tambang di Tembagapura, Papua. “Investor atau perusahaan-perusahaan itu harus menciptakan pengamanannya sendiri,” kata Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, kepada Tempo di Jakarta kemarin. Ia menjelaskan, peningkatan penjagaan itu salah satu bahan pembicaraan pemerintah dengan PT. Freeport dalam pertemuan Selasa lalu di Tembagapura. Tapi Freeport belum mampu menangani dengan satuan pengamanan internal karena lokasi sangat luas dan masalahnya kompleks. Sejumlah pejabat yang hadir yakni Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Ma’ruf, Panglima TNI Djoko Suyanto, dan Kepala Polri Jenderal Sutanto.

———————— Meski banyak demonstrasi menuntut ditutupnya PT Freeport pemerintah tetap membuka PT Freeport. PT Freeport dianggap banyak menyumbang devisa. “Kalau kita total dari 1991-2005 pemerintah mendapat US$ 3,8 miliar untuk manfaat langsung, US$ 2,2 juta dikembalikan ke PT Freeport. Jadi penerimaan negara cukup besar,” kata Meneg ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Hal ini diungkapkan Purnomo usai mengikuti Rapat Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam ) di kantor Menko Polhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu (19/3/2006). Purnomo menjelaskan untuk tahun 2005 saja pemerintah mendapatkan dana sebesar US$ 880 juta. Dari total dana tersebut, terdapat royalti sebesar US$ 82 juta. “Sesuai UU Otsus sekitar 80 persen royalti itu dikembalikan ke daerah, 32 persen jatuh ke Kabupaten Timika, 32 persen ke Kabupaten Papua dan 15 persen ke provinsi,” jelas Purnomo. Disamping itu, lajut Purnomo, ada manfaat yang tidak langsung berupa dana sebesar US$ 740 juta. Dari dana itu, Rp 400 miliar untuk community development, Rp 5 Miliar untuk Suku Amungme, dan Rp 5 milar untuk Suku Komoro.

Alasan lain untuk tidak menutup PT Freeport adalah keinginan pemerintah untuk memberikan jaminan hukum dan investasi di Indonesia. “Kontrak itu adalah kontrak antara pemerintah RI bukan hanya pemerintahan saat ini saja,” imbuhnya. Pemerintah juga telah melakuakan audit lima tahunan terhadap PT Freeport. Audit terakhir dilakukan pada tahun 2000. Pada saat itu Menko Perekonomian dijabat oleh Kwik Kian Gie. “Dalam audit itu tidak ditemukan adanya masalah,” cetusnya Sedangkan pada tahun 2005 telah dilakukan audit kembali pada PT Freeport meliputi empat aspek yaitu aspek lingkungan, penerimaan negara, produksi dan perkembangan situasi keamanan. “Jadi saat ini kita dalam tahapan audit lima tahunan, dan dengan audit ini akan lengkap,” tandas Purnomo (sumber)

Freeport Jelang Pengumuman KIB jilid 2

1. Suara dari Papua, 31 Juli 2009. DPP LPNR-PB ;Arkilaus Arnesius Baho mengeluarkan pernyataan sikap untuk menutup operasi PT Freeport sebagai solusi bagi Papua; “Untuk itulah, kami menegaskan kepada pemerintah bahwa:1. Tutup PT. Freeport Indonesia. Penutupan Freeport adalah solusi terbaik untuk membentuk suatu system tatanan pengelolaan tambang yang mengedepankan kedaulatan ekonomi nasional dan tentunya dengan pembenahan instrument pertambangan inilah, awal bagi pemenuhan ekologis, penegakan HAM, keadilan ekonomi yang mandiri menuju tatanan masyarakat Papua dapat tentram dan bermartabat didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kolaborasi kepentingan militer organic maupun non organic dengan penempatan sejumlah satuan di areal tambang bahkan di perkampungan hanyalah proyek Negara yang sia-sia. Sebab, ulah ketidak efisiensi aparatur Negara di Papua terbukti menimbulkan implikasi adanya tragedy kemanusiaan. Sebagian sandi operasi militer digelar tanpa keputusan undang-undang resmi Negara. Banyak sandi operasi militer di Papua yang digelar secara illegal bahkan melecehkan konstitusi NKRI. Sudah saatnya dikurangi keberadaan militer dengan aktifitas tidak jelas. Dan juga pengurangan aktifitas militer di Tanah Papua juga mengurangi penggunaan dana Negara dan tentunya kontradiksi perlawanan bersenjata semakin mengecil. 3. Negara haru mengedepankan sanksi terkait kesewenangan siapapun, terutama para pemodal yang se-enaknya merusak tatanan ekologis, hingga pemenuhan HAM yang terkubur akibat dominasi pemdal. Freeport haru di usut kejahatanya terhadap lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia. 4. Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat mendukung penuh pemenuhan kedaulatan rakyat semesta, Rakyat Papua harus berdaulat diatas negerinya untuk menuju kemandirian bangsa yang adil dan bermartabat.
2. 27 Agustus 2009 ; Sistem pengamanan transport karyawan PT Freeport Indonesia dan pengiriman barang ke Tembagapura semakin diperketat. Mulai hari ini setiap lima kendaraan yang akan ke Tembagapura akan di kawal sebuah panser. Selain itu setiap supir mulai dilengkapi rompi dan helm anti peluru.Kebijakan ini ditempuh karena sekalipun sudah dijaga seribu pasukan gabungan dan tujuh penduduk asli Mimika yang dituduh turut serta penembakan sudah ditangkap, tetapi aksi penembakan dari teroris bersenjata di jalan Timika-Tembagapura tetap terjadi hingga pertengahan Agustus 2009. Supir bis dan kargo PT Freeport yang mulai resah, pada Kamis (27/8) pagi menggelar rapat tertutup bersama manajemen PT Freeport Indonesia. “Kami baru selesai rapat, membahas jaminan keamanan bagi para supir,” kata seorang supir, Markus Toto. Dalam rapat yang dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Cabang SPSI Mimika Agus Krei, Industrial Relation PT Freeport Indonesia John Rumainum, dan Pimpinan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) Djuarsa, disampaikan bahwa telah diberlakukan sistem pengaman baru. “Menurut pimpinan Pak Djuarsa, sistem pengamanan Freeport sudah diubah, setiap lima kendaraan akan dikawal sebuah panser,” kata Markus. Tetapi Djuarsa meminta seluruh karyawan tetap waspada karena sekalipun dilengkapi panser, penembakan tetap bisa terjadi. “Pak Djuarsa meminta kami untuk tetap berhati-hati dan waspada,” kata Markus. Dalam pertemuan ini, Industrial Realtion PT Freeport Indonesia, John Rumainum, menyampaikan bahwa sudah dilakukan pertemuan antara petinggi Freeport dengan Kepolisian mengevaluasi situasi keamanan di areal Freeport. Selain itu, CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler dan Kapolda Papua Irjen Bagus Ekodanto sudah melaporkan hasil evaluasi keamanan kepada Menteri Pertambangan dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta beberapa waktu lalu. Sistem Pengamanan Baru Untuk Freeport : Dan dalam sistem pengamanan baru ini dilakukan pembagian tugas antara TNI dan Polri. TNI menjaga wilayah disepanjang jalan Timika-Tembagapura, Polisi menjaga keamanan secara umum. “Sistem keamanan baru ini diharapkan, mulai besok mobilisasi karyawan ke Tembagapura atau sebaliknya dapat dilakukan,” kata Markus.

Purnomo dari Menteri Negara ESDM ke Menteri Pertahanan : Apa yang akan di “Pertahankan” dari Freeport ??

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (mungkin butuh waktu tuk menjawabnya)

Catatan

1. Mengingatkan kita tentang sejarah pahit di negeri Indonesia, bahwa orientasi politik terselubung Negara-negara para industrialisasi ini mengakibatkan Penderitaan yang dialami rakyat Papua sangat kompleks. Mulai dari penghilangan kemerdekaan politik, penindasan atas system ekonomi bangsa, rapuhnya peradaban penduduk pribumi Papua. Bagi masyarakat Papua, nasib Bangsa Papua Barat kemudian di eksekusi dengan amunisi kehadiran PT. Freeport. Dimana disatu sisi, Integrasi Bangsa Papua Barat kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi dengan kehadiran PT. Freeport ( Indonesia ). Amerika dan Negara-negara Kapitalisme lainnya dengan keinginan kuat untuk mengambil sumber alam rakyat Papua dimasa lalu membuat nasib Bangsa Papua sampai hari ini berada dalam denyut kehidupan yang tak menentu. Dasar status rakyat Papua hanya di tentukan oleh kemauan para pemodal semata. Realitas politik masa lalu itulah, kembali kami memberikan kenyataan bahwa PT. Freeport Indonesia hanyalah label dalam membungkus keinginan para pemodal internasional untuk melegitimasi status politik rakyat Papua sampai hari.
2. Terbukti sudah, selama beroperasi di Timika, per hari, penghasilan perusahaan AS ini diperkirakan mencapai 27 juta dollar. Dari sejak beroperasi, pemerintah dan pemilik hak ulayat baru diberi status pembayaran wajib investasi pada tahun 1996 pasca kontrak karya ke-dua. Sedangkan sebelumnya sejak tahun 1967, Freeport belum diwajibkan dalam pembayaran kepada pemilik hak ulayat dan pemerintah. Fakta keberadaan Freeport selama 39 tahun ( 1967-2009) sebuah niscaya ketidakadilan terjadi. Aspek politik Papua final kedalam Negara kesatuan republic Indonesia masih berlanjut pada tahun 1969 dengan proses penentuan pendapat rakyat. Namun, sudah benar bahwa rekayasa pemodal sudah ada dua tahun sebelum status de jure integrasi Papua kedalam RI. Rekayasa pemasukan Papua kedalam bingkai NKRI inilah, mengakibatkan masalah yang terjadi di Tanah Papua pemerintah Indonesia cenderung mengedepankan hubungan arbitrase dan diplomasi politik semata dengan menjaga integritas Negara adidaya diutamakan Negara daripada rakyat di Papua.
3. Pemerintah harus memberi ruang politik dan ekonomi baru bagi rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Papua. Akar konflik politik pencaplokan tanah Papua harus disikapi hari ini dengan satu jalan terbaik, menutup Tambang bermasalah di Papua ini. Penutupan PT. Freeport Indonesia juga sebagai langkah maju sebab disinilah pola penataan ekonomi dan kedaulatan bangsa terbebasakan dari upaya cengraman yang telah ditanam neo-imperialisme Negara-negara kapitalisme global. Freeport sebagai akar kolaborasi usaha-usaha politik lahirnya jajahan diatas bumi Papua.
4. Ekspansi Freeport di ikutsertakan juga ekspansi para militer. Adalah konflik hari ini di Areal PT. Freeport Indonesia niscaya bukan kekuatan militer pengguna senjata. Keberadaan Freeport melegitimasi militer resmi dan tidak resmi bercokol. Kolaborasi kekerasan pun tak bisa di hindari. Dari tahun ke tahun, pasti tragedy kemanusiaan berlaku di Freeport. Bencana alam ( longsor ) menimbun para karyawan, penembakan terhadap penduduk sipil dengan dalih mengganggu keamanan infestasi dibenarkan dalam operasi militer di areal tambang. Kekangangan bedil militer dalam investasi asing di Papua begitu kompleks dan saatnya dirubah, bahwa kedaulatan rakyat panglima dari segala kepentingan diatas bumi Papua.
5. Menurut Amien Rais, apa yang dikeruk Freeport di wilayah paling timur Indonesia itu sebenarnya bisa menutup utang luar negeri Indonesia. Tapi nyatanya utang kita tambah membengkak dan negeri ini mengalami kebangkrutan.

Serba Sejarah.

Virus, Namru 2 dan Ibu Menkes Baru

Mantan Menkes KIB II : Endang Rahayu Setyaningsih

Menteri Kesehatan terpilih Endang Rahayu Setyaningsih adalah staf Departemen Kesehatan, yang paling ‘dekat’ dengan Namru (The US Naval Medical Reseach Unit Two) atau Unit 2 Pelayanan Medis Angkatan Laut.

Endang adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1979, dan memperoleh gelar master dan dokter dari Harvard School of Public Health, Boston, masing-masing tahun 1992 dan 1997. Ia menjalani karier di bidang kesehatan dengan menjadi dokter puskesmas di NTT dan pernah menjadi dokter di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Ia juga pernah ditugaskan di Kanwil Departemen Kesehatan DKI Jakarta menjadi seorang peneliti, dan pernah menjabat Kepala Litbang Biomedik dan Farmasi Departemen Kesehatan.

“Dia (Endang) adalah mantan pegawai Namru. Dia memang sekarang ini tidak mempunyai jabatan khusus sebagai peneliti biasa,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam perbincangan dengan TvOne, Rabu, 21 Oktober 2009.

Dipilihnya Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menteri kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II membuat kaget Siti Fadilah Supari. Siti yang masih menjabat Menkes hingga pelantikan menteri baru Kamis besok, tidak habis pikir, kenapa Endang yang terpilih.

“Semua juga kaget, ternyata, kok bisa dia. Dia itu eselon II dan tidak punya jabatan,” kata Siti dalam perbincangan dengan tvOne setelah Yudhoyono mengumumkan susunan KIB II, Rabu 21 Oktober 2009.

Menurut Siti Fadilah, Endang memang lulusan dari Amerika Serikat. Siti melanjutkan, Endang dikenal sebagai staf Departemen Kesehatan yang ‘dekat’ dengan Namru.

“Ibu Endang ini adalah orang yang paling dekat dengan Namru diantara dengan semua pegawai Depkes,” ujar Siti Fadilah.

Meski pun bekerja di Depkes, kata dia, pekerjaan sehari-hari Endang hanya di laboratorium. “Tapi disertasinya di masyarakat. Dia tidak punya pengalaman di puskermas. Tapi saya melihat kecerdasannya,” kata Siti.

Maka itu, Siti Fadilah berharap untuk periode mendatang, Endang Setyaningsih dapat mengikuti kebijakan yang sudah diambil sebelumnya.

“Dimana Namru, sudah secara resmi sudah tutup. dan saya mohon, ini jangan dibuka lagi,” ujar dia. (sumber berita)

Munculnya nama Endang Rahayu Sedyaningsih di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, Rabu (21/10), memunculkan tudingan dia terlalu pro Amerika Serikat. Tetapi hal itu dibantah oleh mantan staf peneliti Namru 2 itu.

Endang mengakui bahwa semasa Menkes Siti Fadhilah Supari, dia sempat diskors karena dianggap berpihak kepada AS dalam soal virus flu burung. “Bagi saya ini persoalan yang tidak penting-penting amat. Dan ini wajar kalau atasan tidak senang kemudian menskors bawahannya,” kata Endang dalam wawancara dengan Media Indonesia, Rabu (21/10) malam. (sumber)

Ada apa dengan NAMRU 2 ?

Dalam Lembar Fakta tentang NAMRU-2 yang ada di situs Kedubes Amerika Serikat dinyatakan bahwa Naval Medical Research Unit No. 2 (NAMRU-2) adalah sebuah laboratorium penelitian biomedis yang meneliti penyakit menular demi kepentingan bersama Amerika Serikat, Departemen Kesehatan RI, dan komunitas kesehatan umum internasional. NAMRU-2 didirikan pada tahun 1970 sesuai permintaan Departemen Kesehatan RI.

Kegiatan penelitian bersama ini menitikberatkan pada malaria, penyakit akibat virus seperti demam berdarah, infeksi usus yang mengakibatkan diare dan penyakit menular lainnya termasuk flu burung. Penelitian NAMRU-2 hanya berhubungan dengan penyakit-penyakit tropis yang terjadi secara alamiah.

Laboratorium Namru berada di kompleks Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jalan Percetakan Negara, Jakarta.

Kenapa NAMRU bisa bercokol begitu lama di Indonesia ? Apa yang mereka cari di negara kepulauan ini, dan apa manfaat kehadiran mereka bagi Indonesia ? Dan, kenapa lembaga dari Amerika Serikat ini terkesan begitu misterius ? Banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab mengenai lembaga riset ini. Dan aku berani memastikan, tak satu pun wartawan di Indonesia memiliki akses ke lembaga ini; malahan mungkin mereka pun tak pernah tahu keberadaan NAMRU.

Siti Fadilah Supari telah melarang semua rumah sakit di Indonesia untuk mengirimkan sampel virus flu burung ke laboratorium Namru. Sebab, kontrak kerjasama dengan Namru telah berakhir sejak Desember 2005.

Pakar intelijen Laksamana Muda (Purn) Subardo tetap meyakini keberadaan laboratorium medis milik angkatan laut AS, The U.S. Naval Medical Research Unit Two (NAMRU-2) merupakan alat intelijen AS. Hal ini diyakini Subardo berdasarkan penilaiannya selama lebih dari 30 tahun bekerja di bidang intelijen serta pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tahun 1986-1998.

“Kalau saya pribadi yakin itu ada motif intelijen dari Amerika. Saya kan kerja di bidang intelijen ini sejak Letnan hingga Bintang Dua (laksmana muda). Lebih dari 30 tahun,” kata Subardo di sela-sela Seminar Hari Kesadaran Keamanan Informasi (HKKI) di Fakultas MIPA UGM, Yogyakarta, Jumat (25/4/2008).

Meski meyakini keberadaan NAMRU-2 terkait operasi intelijen milik AS, Subardo, mengaku dirinya tidak lagi mempunyai wewenang menangani persoalan tersebut. Dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah khususnya melalui Badan Intelijen Negara (BIN).

“Saya tidak punya wewenang lagi. Itu urusannya pemerintah dan BIN. Saya hanya mengungkapkan ini agar kita lebih waspada, sebab penyadapan informasi melalui intelijen ada di mana-mana,” tegasnya.

Menurut dia kesadaran akan keamanan informasi di Indonesia sampai saat ini masih cukup lemah. Hal ini terbukti dari laporan Lemsaneg beberapa waktu lalu yang menemukan bukti dari 28 kantor Kedubes Indonesia di Luar Negeri, sebanyak 16 diantaranya telah disadap sehingga harus dilakukan pembersihan dan pembenahan. Kasus ini menurutnya sebagai preseden buruk bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan informasi.

“Sekitar 16 kedubes yang disadap di luar negeri. Jelas hal itu sebagai preseden buruk agar kita lebih berhati-hati melakukan pengamanan, khususnya informasi,” imbuhnya. (sumber detiknews)

Kontroversi keberadaan Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2) di Indonesia rampung sudah. Tercatat sejak 16 Oktober 2009, Namru-2 sudah tidak beroperasi lagi.

“Surat resmi penghentian kerjasama dengan Namru resmi dilayangkan dubes AS di Indonesia tanggal 16 Oktober kemarin. Jadi perjanjian yang diawali 16 Januari 1970 sudah resmi berakhir 16 Oktober kemarin,” ujar mantan Menkes Siti Fadilah Supari kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2009)

Siti Fadilah mengatakan dirinya keberadaan Namru-2 mengganggu kedaulatan Indonesia. Sebab, pusat penelitian itu meneliti virus yang dilakukan Angkatan Laut AS.

“Saya tidak akan rela kalau di wilayah yang berdaulat ini ada penelitian tapi ada militernya, tapi kok tidak jelas. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” harapnya..

Oleh karena itu Siti Fadilah berharap pada penerusnya, Endang Rahayu Edyaningsih, agar tidak membuka lagi Namru-2. Dia yakin Endang bisa melanjutkan kebijakannya tersebut. “Saya kira Ibu Endang bisa mengikuti langkah-langkah yang telah kita ambil pada periode ini, di mana Namru sudah secara resmi ditutup, dan saya mohon jangan dibuka lagi,” katanya. (sumber)

Saatnya Dunia Berubah

 

Bagi Anda yang masih percaya akan adanya nasionalisme dan keadilan global dalam hubungan internasional maka wajib hukumnya untuk membeli buku ini. Buku ini sebenarnya catatan harian dari Ibu Menteri Siti Fadilah Supari ketika memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization). Ceritanya berawal ketika banyak negara (termasuk Indonesia) dilanda bencana virus Flu Burung. WHO mewajibkan negara-negara yang menderita virus Flu Burung untuk menyerahkan virusnya ke laboratorium mereka. Namun anehnya, hasil penelitian dari virus tidak diberikan kepada negara penderita (affected countries). Tiba-tiba vaksinnya sudah ada dan dijual secara komersial. Vietnam, contohnya, memiliki banyak penderita penyakit Flu Burung. Vietnam pun memberikan sampel virusnya ke WHO. Tidak ada vaksin yang didapat malah terpaksa untuk membeli vaksin Flu Burung dari salah satu perusahaan farmasi AS dengan harga mahal. Darimana vaksin itu berasal kalau bukan dari sampel virus flu burung Vietnam?

Ibu Menteri mencium aroma kapitalistik dari negara-negara maju, sebut saja, Amerika Serikat. Jelas saja ini akan sangat merugikan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya apabila memberikan virus Flu Burung namun tidak mendapatkan vaksinnya. Ada dugaan kalau WHO justru menjual kembali virus itu kepada perusahaan farmasi AS untuk dibuatkan vaksinnya yang akan dijual secara komersial kepada negara-negara yang menderita pandemi Flu Burung. Hal ini semakin jelas ketika pihak WHO yang diwakili Dr. Heyman mendatangi Ibu Menteri Kesehatan memaksa Ibu Siti Fadilah untuk memberikan sampel virus Flu Burung Indonesia kepada WHO. Dari hasil sebuah penelitian, virus Flu Burung ala Indonesia memiliki tingkat keganasan yang sangat tinggi. Vaksin flu burung yang sudah ada waktu itu tidak mampu mengatasi virus Flu Burung ala Indonesia. Ibu Menteri Kesehatan menyadari bahwa virus Flu Burung ala Indonesia yang sangat dibutuhkan WHO adalah sebuah bargaining power untuk mereformasi WHO yang tidak adil dan menguntungkan AS saja.

Dimulailah pertarungan antara Daud dan Goliat. Daud yang diwakili Menteri Kesehatan RI melawan Goliat yang diwakili WHO dan AS. Sangat seru membaca bagaimana Ibu Menteri Kesehatan berjuang menghadapi perwakilan WHO yang sangat ngotot meminta RI memberikan virus Flu Burung tanpa syarat. Meskipun berlatar belakang dokter, Ibu Menteri berusaha belajar bagaimana berdiplomasi multilateral di tingkat organisasi internasional. Untunglah DEPLU RI bersedia membantu Ibu Siti Fadilah dalam menggalang dukungan dari negara lain untuk proposal Indonesia. Bu Siti Fadilah pun cukup lihai dalam menggunakan media internasional untuk menyudutkan WHO dan AS. Beberapa kali media internasional seperti The Economist, Guardian mendukung dan memuji perjuangan Ibu Siti Fadilah. Anehnya, media nasional dan anggota DPR justru mencaci maki gerakan ini (mungkin karena keterbatasan informasi dan sibuk buat “UUD“).

Sangat seru membaca dialog-dialog antara Ibu Siti Fadilah dengan pejabat-pejabat WHO seperti David Heyman dan Margareth Chan. Terjadi beberapa kali pertemuan menegangkan antara Ibu Siti Fadilah Supari dengan WHO. Bahkan, pejabat-pejabat senior AS sendiri sempat bertemu dua kali dengan Ibu Siti Fadilah membujuk Ibu Siti Fadilah membatalkan niat Indonesia untuk mereformasi WHO. Meskipun berdarah Jawa, bagi saya Ibu Siti Fadilah ini orang Batak tulen. Tidak ada basa-basi, langsung menusuk ke inti persoalan. Bahkan ketika memberikan pidato di depan majelis sidang World Health Assembly, Ibu Siti Fadilah tidak sungkan menuduh pabrik farmasi AS dapat membuat senjata biologi melalui virus Flu Burung ini. Telinga pejabat AS pun panas mendengar hal ini. Ibu Siti Fadilah pun sangat tegar dalam prinsip dengan cerdas mencari solusi permasalahan. Dalam beberapa sidang, deadlock hampir terjadi. Pak Makarim Wibisono, duta besar Indonesia untuk PBB pun sempat menyerah terhadap situasi sidang. Tetapi Ibu Siti Fadilah tetap tegar dengan mencari berbagai senjata ampuh untuk menaklukkan AS. Dan akhirnya ketemu satu senjata ampuh untuk tidak terjadi deadlock!

Menarik juga untuk mengikuti sisi religius dari perjuangan reformasi WHO ini. Ketika ketika terjadi keterlambatan penerbangan dari Iran ke Jenewa, Ibu Siti Fadilah hampir tidak bisa mengikuti proses sidang World Health Assembly yang menentukan apakah agenda Indonesia diluluskan atau tidak. Tapi untungnya, sidang WHA pun terlambat sehingga Ibu Siti Fadilah dapat menyampaikan pidatonya untuk meyakinkan proposal Indonesia. Ada satu kejadian seru lagi dimana ketika memasuki persidangan, agenda Indonesia tidak mendapat satupun dukungan (co-sponsorship) dari negara-negara anggota WHO. Namun menjelang detik-detik akhir, Iran datang dan menandatangi co-sponsorship dan membantu mencarikan dukungan dari negara-negara muslim dan sosialis. Indonesia akhirnya didukung oleh semua negara anggota WHO dan tidak ada yang mendukung AS. Luar biasa! Ibu Siti Fadilah sangat yakin kalau Tuhan yang Maha Kuasa berada di balik perjuangannya.

Bagi yang penasaran dan ingin mengetahui bagaimana AS melalui WHO berupaya membujuk Indonesia membatalkan rencana reformasi WHO, segeralah membeli buku ini. Akan terlihat sangat nyata bahwa AS di berbagai arena internasional memiliki segudang pengaruh untuk merealisasikan kepentingan negaranya. Entah melalui pemberian uang, bantuan atau bahkan sanksi. Saya sungguh menikmati buku ini, bahkan beberapa kali saya merinding ketika membaca buku ini. Rupanya masih ada satu kejadian dimana kapitalisme egoistik global yang biasanya memangsa negara berkembang bisa dipadamkan oleh seorang pejabat senior di Republik Indonesia. Terima kasih Ibu Siti Fadilah Supari atas perjuangannya! (sumber artikel)

Berikut adalah kutipan dari berbagai pihak dan media terhadap buku dan perjuangan yang dilakukan oleh Siti Fadilah :

1. “Keberhasilan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mereformasi WHO adalah contoh sangat bagus keberhasilan perjuangan berdiplomasi kelas dunia secara modern.” Prof. Dr. Juwono Soedarsono, Menteri Pertahanan Indonesia.
2. “For the sake of basic human interests, the Indonesian government declares that genomic data on bird flu viruses can be accessed bu anyone”. With those words, spoken on August, 3rd, Siti Fadilah Supari started a revolution that could yet save the world from the ravages of a pandemic disease. That is because Indonesia’s health minister has chosen a weapon that may prove more useful than todays best vaccines in tackling such emerging threats as avian flu: transparency. The Economist, London (UK), August 10th, 2006 (sumber)

Apa yang dikhawatirkan Oleh Menkes lama?

Ceritanya bermula dari paksaan WHO terhadap Indonesia agar mengirimkan virus flu burung H5N1 strain Indonesia yang melanda negeri ini dua tahun lalu ke WHO Collaborating Center (CC) untuk dilakukan risk assesement, diagnosis, dan kemudian dibuatkan seed virus. Entah bagaimana caranya, virus asal Indonesia itu berpindah tangan ke Medimmune dan diolah menjadi seed virus. Hebatnya, seed virus ini diakui sebagai miliknya karena diolah dengan teknologi yang sudah mereka patenkan. Indonesia, yang memiliki virusnya tidak punya hak apa-apa. Padahal, dengan seed virus inilah perusahaan swasta itu membuat vaksin yang dijual ke seluruh dunia dengan harga mahal.

Bagi Siti Fadilah, hal ini aneh. Yang memiliki teknologi mendapatkan hak amat banyak. Sebaliknya, yang memiliki virus tidak dapat apa-apa. “Sehebat apapun teknologi Medimmune, jika ditempelkan di jidatnya kan tidak akan menghasilkan seed virus H5N1 strain Indonesia,” kata lulusan kedokteran Universitas Gadjah Mada yang juga lulus program doktor di Universitas Indonesia itu dalam bukunya yang berjudul Saatnya Dunia Berubah – Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung

Siti Fadilah melihat ketidakadilan itu — yang ternyata sudah berlangsung selama 60 (enam puluh) tahun dilakukan oleh WHO. Tergeraklah nuraninya. Ia sadar, dirinya hanyalah seorang Menteri Kesehatan dari negara bukan super power. Namun, ia berpikir dan bergerak cepat. Nalurinya mengatakan, kalau bahwa pemaksaan pengiriman virus ke WHO adalah salah satu kunci lingkaran setan. Maka kalau ia enggan mengirimkan virus itu, dunia akan bereaksi. Intuisinya benar. Dunia bereaksi. Negara barat — terutama pemerintah dari negara penghasil vaksin — geger. Mereka takut virus tersebut menyebar ke seluruh dunia dan terjadi pandemi.(sumber)

Indonesia dan WHO telah menjalin kesepakatan tentang pengiriman virus dengan cara baru, yang memberikan akses vaksin terhadap negara pengirim virus. Siti Fadillah Supari berharap Menteri Kesehatan yang baru, Endang Sedyaningsih, tidak mengubah kesepakatan itu.

“Saya khawatir kalau policy tentang virus yang ditandatangani WHO. Jangan sampai diubah!” kata Siti di rumah dinasnya, Jl Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2009).

Dikatakan Siti, persoalan virus sangat penting karena menyangkut ketahanan nasional. Dia berharap penggantinya mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi.

“Saya kira dia yang bisa mengerti. Saya harap dia punya jiwa nasionalis sehingga bisa meneruskan apa-apa yang bisa dicapai di WHO,” kata perempuan asal Solo, Jawa Tengah itu.

Jika ternyata tidak? “Saya akan berteriak. Saya harap semua ikut mengawal,” pungkasnya. (sumber)

Catatan : Sepertinya memang terlalu dini untuk menilai kemana arah esbeye jilid dua hanya saja ada kata kunci yang dikhawatirkan oleh Siti Fadillah Supari tentang WHO, Amerika Serikat dengan NAMRU-2 dan Virus. Kenapa pejabat eselon II yang jadi Menteri Kesehatan? Kenapa Endang Rahayu Setyaningsih baru muncul saat detik-detik menjelang pengumuman KIB jilid 2? TITIPAN SIAPAKAH BELIAU ???

Serba Sejarah.

Inilah Klarifikasi Isu "Email Kedubes AS" Tahu Rencana Bom Jakarta

Foto (ist)

Pemerintah dan kepolisian menolak jika disebut kecolongan dalam teror bom Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016). Isu intelijen Indonesia kecolongan menyeruak di media sosial setelah beredar gambar screenshoot peringatan sejak Kamis pagi agar warga Amerika Serikat (AS) menjauhi kawasan Sarinah dan Sari Pan Pacific, Thamrin, hari ini (Kamis, 14/1/2016).

Di gambar yang telah beredar luas di media sosial tersebut, pihak Kedubes AS di Jakarta mengirim pesan berjudul Emergency Message for U.S. Citizens: Avoid Area Around Sari Pan Pacific Hotel and Sarinah Plaza on Jalan Sudirman Thamrin, Jakarta (Pesan Darurat untuk Warga AS: Jauhi Daerah Sekitar Sari Pan Pacific Hotel dan Sarinah Plaza di Jl. Sudirman-Thamrin).

Pesan tertanggal 14 January 14 2016 itu berbunyi sebagai berikut:
“This emergency message is being issued to advise all U.S. citizens to avoid the area around Sari Pan Pacific Hotel and Sarinah Plaza on Jalan Sudirman Thamrin, in downtown Jakarta. Preliminary reports indicate an explosion and gunfire has occurred in the general vicinity and situation continues to unfold (Pesan darurat ini diterbitkan untuk mengimbau seluruh warga AS untuk menghindari kawasan sekitar Sari Pan Pacific Hotel dan Sarinah Plaza di Jl. Sudirman Thamrin, jantung Jakarta. Laporan awal mengindikasikan ledakan dan baku tembak terjadi di kawasan sekitarnya dan situasi masih berkembang).”
..
Dalam screenshoot itu, terdapat keterangan waktu pukul 06.55 WIB, atau Kamis pagi sebelum terjadinya teror bom. Hal inilah yang menjadi viral dan memicu spekulasi liar. Kedutaan Besar (Kedubes AS) untuk Indonesia di Jakarta pun memberikan klarifikasi. Berikut isi klarifikasi yang disampaikan di laman jakarta.usembassy.gov tersebut

Intelijen. 

Menhan: perlu diwaspadai pembelokan hati terhadap ideologi

Menhan, Ryamizard Ryacudu (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa masyarakat perlu waspada terhadap suatu gerakan yang bertujuan untuk membelokkan hati terhadap keutuhan ideologi Pancasila.

"Kita menyatakan perang terhadap gerakan yang ingin membelokkan hati seseorang untuk melemahkan ideologi Pancasila. Keutuhan Pancasila harus dipertahankan dengan meningkatkan wawasan kebangsaan," katanya di Pekalongan, Sabtu.

Pada acara "Silaturahmi Nasional Ulama Mursyidi, Tarikah, TNI, Polri Dalam Urgensi Bela Negara Demi Menjaga Keutuhan NKRI", Menhan Ryamizard mengatakan saat ini banyak tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama sehingga hal itu menimbulkan kerawanan disintegrasi.

"Peristiwa Kamis (Peledakan bom di kawasan Sarinah Jalan Thamrin, Jakarta, red) merupakan suatu bukti sehingga hal itu perlu kita waspadai agar tidak terulang lagi," katanya.

Ia mengatakan untuk menghadapi tantangan Bangsa Indonesia yang semakin kompleks maka perlu adanya peran para ulama dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menhan juga berpesan pada rakyat Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi agar lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat karena hal ini bisa menciptakan situasi yang kondusif.

Islam, kata dia, mengajarkan pada pemeluknya untuk saling bersilaturahmi dengan sesama manusia.

"Oleh karena, jangan coba-coba kita memutus tali silaturahmi karena hal ini bisa menimbulkan petaka," katanya.

Antara.

Polisi perketat pengamanan Freeport

Kapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 

Polisi memperketat pengamanan di kawasan perusahaan tambang asal Amerika, PT Freeeport Indonesia, di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, setelah serangan teroris di kawasan Sarinah Jalan MH Thamrin Jakarta pada Kamis (14/1).

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw di Jayapura Sabtu mengatakan, pascaledakan serangan teroris di Jakarta, pengamanan di wilayah operasional Freeport Indonesia di Timika dan Tembagapura, Kabupaten Mimika diperketat.

Komandan satuan tugas pengamanan objek vital yang dipimpin Kombes Pol Patrige Renwarin, tengah melakukan koordinasi dengan Danrem 174 yang membawahi wilayah kerja PT Freeport Indonesia.

"Koordinasi itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kerawanan dari kelompok teroris," kata Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw.

Diakui, peristiwa yang terjadi di Jakarta bisa saja terjadi di daerah lain di seluruh Indonesia termasuk Papua karena itu aparat keamanan diminta untuk senantiasa waspada dan tidak lengah.

Namun, sejauh ini, kata Kapolda Papua, situasi kamtibmas di Papua aman dan terkendali.

Ketika ditanya tentang upaya penangkapan 13 narapidana yang melarikan diri dari Lapas Abepura, Kapolda mengatakan bahwa Sabtu (16/1) merupakan batas akhir bagi para narapidana untuk menyerahkan diri.

Bila sampai Minggu (17/1) tidak juga menyerahkan diri maka pihaknya akan mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk menangkap mereka.

"Apalagi narapidana yang melarikan diri merupakan pelaku tindak kekerasan yang selama ini meresahkan masyarakat serta pelaku penyerangan pos polisi dan TNI," ujar Irjen Pol Waterpauw.

Tiga belas narapidana penghuni Lapas Abepura melarikan diri sejak Jumat (8/1) saat waktu kunjungan melalui pintu utama.

 

Antara.