Sabtu, 09 Januari 2016

Kendaraan Militer War V1 Concept, BDLTech

  BDLtech

BDLtech-2

Putera puteri Indonesia terus berkarya dalam membuat kendaraan militer TNI baik jenis lapis Baja maupun kendaraan taktis atau rantis. Kali ini BDLtech mencoba tampil dengan membuat konstruksi prototipe kendaraan taktis yang diberinama War V1 Concept, BDLtech.


Kendaraan militer ini berdeda dengan yang telah ada di jajaran TNI, karena menggunakan rantai sebeagai penggerak kendaraan. Turretnya, tampaknya bias dipasang camera pengintai atau remote control weapon system. Melihat bentuknya, kendaraan ini tampaknya akan digunakan sebagai kendaraan pengintai / reconnaissance.

BDLtech merupakan rintisan perusahaan yang bergerak di bidang keteknikan (kelistrikan, elektronika, instrumentasi, mekanik, dan otomasi). BDLtech akan mencakup bidang usaha riset teknologi dengan sasaran lingkup Pendidikan serta Pertahanan dan Keamanan). Lokasi perusahaan ini berada di Balikpapan, Kalimantan Timur.

pr1v4t33r – Defence.pk

5 Jet Tempur F-16, Tiba Maret 2016

  F16CD52ID

Jakarta – TNI terus menambah kekuatan militernya di Natuna, Kepulauan Riau dan sedang membangun Pangkalan Udara (Lanud) tipe B sebagai basis kekuatan angkatan udara.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Agus Supriatna mengatakan, pengembangan Lanud menjadi tipe B sejalan dengan rencana penambahan pasukan khusus angkutan udara (Paskhas).

“Rencana akan ada (penambahan) batalyon Paskhas, tapi lihat dulu pembangunan (Lanud) di Natuna, mungkin awalnya tidak satu batalyon” ujar KSAU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 5 Januari 2016.

Selain itu, sejumlah pesawat tempur juga akan disiagakan di Kepulauan Natuna. Sedangkan tambahan jet tempur F16 yang rencana akan tiba awal Maret 2016, akan ditempatkan di Lanud tipe A, Riau.


f16

“Radar di Natuna juga kita geser ke tempat strategis. Begitu juga pesawat tempur yang standby di sana. Untuk pesawat F 16 harusnya sudah datang lima pesawat. Tapi ada sesuatu hal, mundur akhir Februari atau awal Maret, dan diletakkan di Riau,” ujar Marsekal Agus Supriatna.

Wilayah Kepulauan Natuna terletak di perairan selat Malaka yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut China Selatan. Ketegangan di Natuna meningkat setelah Tiongkok sempat mengklaim wilayah Natuna masuk kedalam teritorialnya.

TNI terus menyiagakan beberapa armada tempur di Natuna, untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kepulauan Natuna nantinya akan sangat kuat, karena dilengkapi Armada Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara. Blok Natuna diketahui kaya akan kandungan minyak bumi.

Sumber : Viva.co.id

Dana Pembelian Arsenal Terbaru TNI AL

 

Pasukan Taifib dan Denjaka
Pasukan Taifib dan Denjaka

TNI AL menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa senilai Rp 1,19 triliun, untuk tahun 2016. Sebagian besar kontrak untuk pengadaan arsenal senilai Rp 902,9 miliar dan penandatanganan dilakukan secara “massal” untuk 154 surat kontrak.

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, bersama pimpinan TNI AL, menyaksikan penandatangan, di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Kamis, 7/1/2016.

Perincian kasar nilai kontrak itu adalah Rp 902,9 miliar untuk arsenal, Rp 167,8 miliar untuk infrastruktur, dan Rp 121,6 miliar untuk perlengkapan personel.

Semua kontrak itu, sesuai amanat Perpres Nomor 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan telah dilelang sebelumnya.

Pelaksanaan penyerapan dana secara dini, secara otomatis akan mempercepat daya serap anggaran TNI AL dan dapat menghindari penganggaran lintas tahun.

Jika ini selalu terjadi maka memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan ekonomi di Indonesia secara umum dan bagi pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL pada khususnya.

“Dengan kontrak ini nanti tidak ada lagi alasan program dan kegiatan belum terealisasi karena kontrak terlambat”, ujar KSAL Laksamana Ade Supandi.

Antaranews.com

Kementerian Pertahanan Targetkan Dua Skadron Pesawat KFX, untuk Awal

  1. kfx-korea
    Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak perjanjian bagi ongkos (cost share agreement) dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Korea Selatan, di Jakarta, Kamis, 7/1/2016.

    Perjanjian tahap dua proyek pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X ini, mewajibkan pemerintah Indonesia mengucurkan dana Rp18 triliun untuk membangun lima prototipe pesawat.

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan Indonesia sudah sepatutnya mengeluarkan dana sebesar itu untuk memperkuat pertahanan udara nasional. “Kalau beli pesawat tempur, semua negara bisa. Tapi kalau membuat, tidak semua bisa,” ujarnya.

    Pembuatan lima prototipe KF-X/IF-X segera dimulai usai penandatangan perjanjian bagi ongkos. Kementerian Pertahanan dan KAI menargetkan kelima prototype selesai pada tahun 2020.


    Empat prototipe akan dirakit di Korsel, sementara sisanya bakal dikembangkan di Indonesia. Ryamizard berkata, meskipun rancangan empat pesawat dikembangkan di Korsel, insinyur Indonesia tetap akan terlibat.

    Menteri Pertahanan Bidang Pengadaan Korsel, Chang Myoungjin, mengatakan proyek KF-X/IF-X ini metupakan proyek dengan dana terbesar yang pernah ditangani Korea Selatan.

    “Proyek KFX-IFX ini memakan biaya terbesar dari apa yang pernah Korsel lalukan selama ini. Oleh karena itu kami tidak menghemat kapasitas kami, baik secara lembaga maupun akademik untuk menyukseskan proyek ini,” ujarnya.

    Ryamizard menyampaikan setelah pengembangan rancangan selesai, Kemhan berharap produksi dua skadron KF-X/IF-X dapat segera dikebut. Ia yakin, apabila berjalan sesuai rencana, pesawat tempur generasi 4,5 ini akan menjadi jet paling muktahir yang dimiliki TNI Angkatan Udara.

    Sumber : CNN Indonesia

    300 Ilmuwan Indonesia Membuat Pesawat Tempur KF-X / IF-X

     

    KFX (photo: Chosun)
    KFX (photo: Chosun)

    Meski Indonesia hanya memiliki 20 persen share development, tapi semua knowledge development pesawat tempur KF-X / IF-X didapat Indonesia, 100 persen.

    Untuk itu 300 ilmuwan dan teknisi pembuat pesawat tempur dari Indonesia akan dikirim ke Korea Selatan untuk mempelajari pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X.

    “Kami akan mengirim 200 sampai 300 orang ke Korea Selatan,” ujar Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso di Jakarta, Kamis. 7/1/2015.

    Pengiriman 300 tenaga ahli Indonesia ini bagian dari kesepakatan Indonesia dengan Korea Selatan dalam kontrak pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X yang dikerjakan oleh kedua negara.

    Dalam kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX / IFX, Indonesia-Korea Selatan sepakat membagi biaya pembuatan pesawat dalam skema 20 persen dana dari Indonesia dan 80 persen dibiayai Korea Selatan.

    Pemerintah Indonesia mengeluarkan dana Rp 18 triliun untuk proyek ini sebagai investasi transfer teknologi dan pembuatan prototype pesawat KF-X/IF-X.


    “Meski kita hanya punya 20 persen share development, tapi untuk semuaknowledge development pesawat ini kita dapat 100 persen. Transfer teknologinya semua kita tahu, bukan cuma 20 persen tapi 100 persen,” ujar Budi.

    Para teknisi yang dikirim PT DI akan mempelajari seluruh program pengembangan KF-X/IF-X selama tiga hingga empat tahun di Korea Selatan, namun jumlah yang terlibat dalam pembuatan pesawat berbeda-beda pada tiap unit.

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan hanya 20 persen orang Indonesia yang dilibatkan dalam pembuatan pesawat unit pertama dan 50 persen pada unit kedua yang dikerjakan di Korea Selatan. Sedangkan satu unit KF-X/IF-X yang dibuat di Indonesia akan melibatkan 80 persen SDM Indonesia.

    Pemerintah Indonesia telah menyiapkan infrastruktur untuk merakit pesawat tempur generasi 4,5 KF-X/IF-X di Indonesia dengan membuat hanggar di PT DI, Bandung, Jawa Barat.

    Hal ini berbeda dengan rencana pembuatan kapal selam yang seharusnya dikerjakan di Indonesia pada 2015, namun harus kembali dibuat di Korea Selatan lantaran infrastruktur belum siap.

    Antaranews.com

    Kamis, 07 Januari 2016

    Pulau Terluar Hanya Dijaga 4 TNI, Jenderal Gatot Akan Tambah Anggota

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui minimnya jumlah personel yang menjaga di perbatasan wilayah Indonesia. Sejumlah pulau terluar yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku hanya dijaga oleh empat anggota TNI.

    “Sekarang pulau terdepan adalah pulau Lirang (Kabupaten Maluku Barat Daya), Pulau Wetar (Kab Maluku Barat Daya), Pulau Kisar (Kab Maluku Barat Daya) Pulau Leti
    (Kab Maluku Barat Daya) dan Pulau Alor (NTT) Ini yang terlupakan, khususnya TNI. Di wilayah itu cuma ada dua TNI AL, dan dua Babinsa saja,” kata Gatot di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (7/1).

    Gatot menjelaskan, selama ini dalam paradigma TNI, pulau terluar dan perbatasan RI Timor-Timur kini sudah menjadi Timur Leste telah diubah. Maka dari itu lanjut Gatot perlu kekuatan TNI di sana harus ditingkatkan. Baik itu pasukan maupun sarana dan prasarana serta alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

    “Gelar kemampuan di sana perlu ditingkatkan,” ujarnya.

    Hasil kunjungan di perbatasan beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengevaluasi terhadap kekuatan TNI di pulau-pulau perbatasan RI tersebut. Salah satunya di Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku rencana akan dibangun Bandara Udara untuk pesawat militer bisa mendarat di sana.

    “Gelar kekuatan dan kemampuan disebarkan lagi, ada peluang di Pulau Selaru ada bandara nanti dipanjangkan. Kepala Desa di sana mengakui 1.500 meter lagi dibuat bandara, realisasi segera mungkin tentunya dengan DPR dan Pemerintah,” terangnya. (Merdeka)

    Operasi dengan Sandi Tinombala 2016 Akan Buru Santoso

    Operasi dengan Sandi Tinombala 2016 Akan Buru Santoso
    Operasi Camar Maleo IV selesai, personel TNI mulai ditarik dari Poso. (Mitha Meinansi)

    Dua hari jelang berakhirnya masa pelaksanaan Operasi Camar Maleo IV di Poso Sulawesi Tengah, seluruh pasukan TNI yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi mulai ditarik dan dipulangkan.

    Sebanyak 700 personel TNI yang merupakan pasukan BKO, sejak Rabu 6 Januari 2016 mulai ditarik turun dari kawasan pegunungan. Mereka meninggalkan lokasi yang sejak Oktober 2015 lalu menjadi lokasi perburuan kelompok teroris Santoso.

    Gabungan personel TNI dari berbagai batalyon di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara itu diangkut dengan truk TNI menuju Korem 132 Tadulako di Palu, sebelum dikembalikan ke kesatuan masing masing, pada Kamis, 7 Januari 2016.
    Operasi Camar Maleo IV selesai, personel TNI mulai ditarik dari Poso.

    Operasi Camar Maleo IV merupakan kelanjutan dari tiga operasi serupa, yaitu Camar Maleo I hingga III,  yang digelar Polri dalam upaya menindak kelompok teroris Santoso.

    Kapolres Poso AKBP Ronny Suseno menerangkan, penarikan 700 personel TNI itu dilakukan menjelang berakhirnya operasi pada Sabtu 9 Januari 2016. 

    Selain 700 personel TNI, juga terdapat 300 personel Brimob yang merupakan BKO dari Mabes Polri, yang juga telah ditarik dengan alasan serupa.

    Jumlah itu merupakan bagian dari 1.000 personel Brimob yang dilibatkan dalam Camar Maleo IV, dimana 700 personel Brimob lainnya tetap dipertahankan untuk melakukan fungsi penyekatan, antara kelompok teroris dengan pemukiman masyarakat yang berbatasan dengan hutan di Kecamatan Poso Pesisir Bersaudara, sambil menunggu pelaksanaan operasi lanjutan.

    Menurut Ronny Suseno, operasi lanjutan akan kembali dilakukan namun belum dipastikan tanggal pelaksanaannya.

    "Operasi ini ada kelanjutannya dengan sandi sementara yang kita ketahui adalah Tinombala 2016. Kepastiannya pelaksanaannya belum ada keputusan dari Mabes. Yang jelas pasti akan ada operasi lanjutan itu," ujarnya.
    Operasi Camar Maleo IV selesai, personel TNI mulai ditarik dari Poso.

    Dalam Operasi Camar Maleo IV, aparat gabungan sudah menangkap 20 orang terduga teroris yang diidentifikasi sebagai bagian jaringan kelompok MIT, atau bagian kelompok teroris pimpinan Santoso Abu Warda. Operasi akan terus berlangsung dengan target utama, Santoso Abu Warda bisa tertangkap.

    Dengan digelarnya Operasi Camar Maleo IV, juga ditemukan barang bukti antara lain tujuh pucuk senjata api, 100 butir kaliber dan sejumlah dokumen, serta markas kelompok teroris. Sebelumnya Polri juga mengadakan Operasi Camar Maleo I hingga III yang bertujuan memburu jaringan terorisme yang pelaksanaannya berpusat di Poso dengan melibatkan dua wilayah Polres, yakni Polres Parigi Moutong dan Polres Sigi.

    Viva.