Strategi Pengadaan Pesawat Tempur TNI AU

KFX C103 twin engine

Angkatan Udara Korea Selatan menyatakan ketertarikannya dengan konsep KFX twin engine, sebagai pesawat yang akan dibangun Korea Selatan. Disain dari pesawat twin engine,memungkinkan untuk ditingkatkan kemampuan tempurnya di kemudian hari dan sesuai dengan visi budget jangka panjang Korea Selatan.

Pro kontra sempat terjadi ketika KAI mengusulkan konsep single engine C501, bekerjasama dengan Lockheed Martin dengan untuk mengembangkan T-50. Namun setelah melalui perdebatan cukup panjang, ROKAF menunjukkan posisinya, mendukung pengembangan KFX/IFX twin engine C-103, untuk dikembangkan kemampuan tempurnya.

Indonesia pun mengandalkan pengembangan KFX / IFX ini, dan menyumbang 20 persen pendanaannya. Namun di tengah tersendat dan molornya pembangunan KFX/IFX, Saab Swedia menawarkan pesawat tempur Gripen NG dengan opsi tambahan, ToT 100 persen bagi Indonesia.

Lalu apa kira kira langkah yang diambil Indonesia, untuk proyeksi Angkatan Udaranya dalam 10 – 15 tahun ke depan, di saata konflik dan situasi di Asia Tenggara dan sekitarnya semakin memanas. Berikut wawancara dengan sejumlah warjager:

Seperti apa anda melihat tantangan Indonesia ke depan, terkait polemik KFX/IFX dan tawaran Saab Gripen ?

Alugoro:
Waktu kita hanya sedikit, hanya enam tahun sebelum China lebih agresif lagi dan Australia cs lebih menekan lagi karena memaksa kita berpihak penuh kepada mereka. Target China 2020 adalah Taiwan bergabung dengan mainland secara sukarela seperti Hongkong.

Kabarnya rakyat Taiwan tidak ada keberatan hanya di kalangan tentara saja yang belum setuju. jika flashpoint muncul di tahun 2020 aset kita apa?

Kemungkinan 1sq Su-35, 1sq su27/30, 36sq f-16 (quality ?). Apakah siap menghadang FPDA ? Apalagi China ?. Apakah kita hanya berandai-andai dengan keberhasilan kfx yang baru masa produksi di atas tahun 2020 ? Prioritaskan alutsista yang modern, irit dan murah (sebagian diproduksi di Indonesia baik suku cadang maupun assembly).

Bagaimana anda melihat proyek KFX/IFX:

Assamata:
KFX/ IFX dengan biaya yang begitu murah namun kita mengharapkan untuk mendapatkan pesawat tempur cangggih. Sudah berapa tahun wacana IFX berlangsung namun tarik ulur tetap terjadi.

Mengandalkan IFX bukanlah sebuah solusi. Pertama kali saya mendengar berita IFX sekitar 3 tahun yang lalu, prototipe jadi pada tahun 2016 dan sekarang ngaret jadi 2020. Bagaimanapun Swedia memiliki ilmu tentang pespur lebih baik dari PT DI.

Indonesia membutuhkan banyak pesawat tempur. Dengan wilayah seluas daratan Eropa apakah menunggu IFX merupakan keputusan yang baik ?.

Misalkan sukhoi 35 BM sudah datang (kemungkinan penempatan di Madiun), namun tetap masih banyak wilayah kosong yang belum terisi pesawat tempur.

Lihat saja Bandara Halim Perdanakusuma. Apakah ada fighter yang cukup mumpuni untuk menjaga daerah ibukota dan sekitarnya ?. Apa lagi kalau kita membicarakan Papua, wah masih kosong melompong.

Plan B, plan C sangat dibutuhkan negeri ini. Selain kerjasama dengan Korea, kerja sama dengan Swedia ataupun mengembangkan pesawat tempur secara mandiri (dalam negeri) sangat dibutuhkan.

Ingat China bukan teman, tidak ada jaminan mereka tidak menusuk kita (konflik tinggal sebentar lagi). Ingat Australia bukan musuh
namun provokasi mereka membuat gerah dan kita perlu berjaga-jaga agar status quo tetap terjaga (membuat mereka berpikir ulang).

Kebutuhan pespur (pesawat tempur) cukup mendesak, jadi membuka kran air lebih dari 1 mungkin lebih bijaksana. Seperti halnya roket selain kerja sama dengan Korsel (propelan) kerja sama China (guide) ataupun kerja sama dengan Jerman bahkan Iran sekalipun saya setuju (dengan Israel/ Yahudi saja tidak masalah, masak hanya karena Syiah jadi masalah).

OrangLogis:
Saya setuju dengan Bung Alugoro, apa lagi hanya dengan budget kecil ingin bisa bikin pesawat tempur sendiri 100%. Kayaknya nggak mungkin, bukan kayaknya lagi tapi jelas mustahil, untuk riset mesin jet saja China menggelontorkan duit sampai 150 triliun rupiah lebih.

Jangan terlalu berharap berlebihan dengan kfx/ifx, tempatkan pada tempat yang sewajarnya, optimis boleh saja tapi kita juga harus realistis.

Antonov:
Sepertinya ada salah persepsi tentang ToT. Misalnya utk KFX/IFX, nantinya prediksi saya kita akan sebatas ‘tukang jahit’ saja semacam NC-219.

Airframe fuselage sayap dan ekor mungkin bisa dibuat kalau kita punya jig + machining tools. Sisanya diimpor dan dipasang: kokpit, radar, avionik, ECM, landing gear, servo, fuel tanks, dan engine. Mau produksi sendiri? Terbentur intellectual property rights dan economic of scale. Untuk Gripen kasusnya sama.

STMJ:
Sebenarnya tawaran ToT Gripen SAAB sangat patut dipertimbangkan mengingat secara teknologi sudah cukup canggih & Indonesia belum mempunyai kapabilitas dalam membuat/mengembangkan pesawat tempur.

Poin utamanya bukan masalah ToT karena Indonesia sudah memiliki program pengembangan pespur definitiv. Melainkan pemenuhan kebutuhan pespur yang aman dari embargo, murah, handal serta kompetitif. Demikian karena melalui ToT tersebut Indonesia menjadi memiliki kemampuan untuk melakukan perawatan/reparasi sendiri, ditambah ilmu dalam pembuatan pespur gen 4+, dan itu menjadi nilai plus yang sangat penting.

Namun yang menjadi permasalahan dalam ToT SAAB adalah indikasi ToT tersebut tidak termasuk mesin jet pesawat, sebab mesin Gripen NG menggunakan mesin F414 buatan ASa. Pada akhirnya ToT tersebut akan menjadi mubadzir, sebab mesin jet adalah unsur terpenting dari pespur yang masih sangat sulit dikuasai oleh Indonesia. Dan kembali lagi ke awal, Gripen menjadi tidak lagi 100% aman dari embargo, tanpa mesin tiada burung besi yang dapat terbang.

Tapi, meskipun Gripen bisa dikatakan sudah sangat layak sebagai pengganti F-5. Tetap saja mengadopsi Gripen dapat menjadi langkah blunder bagi Indonesia secara jangka panjang. Kedepannya mengakibatkan TNI akan mengoperasikan terlalu banyak jenis pesawat yang pada akhirnya berimbas pada manajemen tempur yang semakin rumit.

Pada situasi konflik nyata, keadaan ini menjadi sangat tidak menguntungkan sebab setiap alat tempur membutuhkan perlakuan yang spesifik. Seperti yang dicontohkan oleh Perancis pada masa PD II, Perancis mengoperasikan beraneka macam alat tempur, sekilas tampak gagah dan keren tapi ketika perang meletus, semuanya menjadi amburadul.

Setiap alat membutuhkan onderdil spesifik & cara pengoperasian yang berbeda, sehingga manajemen operasional tempur menjadi sangat tidak ringkas dan tidak praktis. Maka ketika Jerman melancarkan Blietzkrieg, pontang pantinglah Perancis sehingga dapat digulung Jerman hanya dalam 3 hari.

Nampaknya negara-negara barat & Rusia berkaca pada pengalaman Perancis itu sehingga mereka merampingkan variasi-variasi dalam alat-alat tempurnya, demi tercapainya manajemen tempur yang efektif dan efisien yang pada akhirnya menunjang kemampuan durasi/ketahanan tempur.

Kalau tidak mengambil Gripen apakah KFX/IFX bisa diandalkan ?

Nowyoudont:
Bagi saya pribadi sampai saat ini, sepertinya program IFX adalah program “belajar”, bukan program pemenuhan kebutuhan. Hasilnya tidak bisa dilihat seketika melainkan 10-20 tahun ke depan, jumlahnya juga tidak signifikan.

100% mandiri rasanya kecil kemungkinan di jaman sekarang apalagi masa depan, pasti selalu ada komponen-komponen dari luar yang bisa diembargo. Untuk memperkecil kemungkinan itu ada beberapa jalan yang bisa dipertimbangkan. Misalnya memilih sumber teknologi tersebut (katakanlah, Russia dan China), serta faktor politik/ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan pespur, kita masih tetap butuh produk luar. Tapi walau bagaimanapun program IFX harus terus berlanjut, banyak manfaat yang bisa didapat walau dari 1,5 miliar USD , tapi hendaknya kita tetap realistis memandang proyek ini. Saya yakin pemerintah juga punya Plan B dan C.

Sebagai perbandingan, belum lama ini Singapura mengeluarkan dana 2,4 miliar USD hanya untuk upgrade pesawat saja.

Alugoro:
Saya hanya mengingatkan bahwa janganlah terlalu berharap berlebihan dari kfx. Tempatkan pada tempat yang sewajarnya. avionik dan radar di kfx saja belum bisa dibikin oleh Korea Selatan. Apalagi sampai mission system dan detail-detil yang lain.

Di KFX setidaknya kita punya pengalaman dari nol tentang filosofi dan design pespur. Bermodal itu bisa dilakukan penyesuaian untuk desain dengan skema multi sourcing. Hanya saja apakah produsen avionik dan radar dan hal-hal lain mau berbagi source codenya ?. Itu pertanyaan besar di kita ?. Perkembangan pespur semakin hari lebih banyak ditentukan oleh desain dan avionik (electronis & software)nya. Mesin ya masih tetap sama paling banter ber tvc. Mau ToT mesin ? resiko lebih besar dengan dana jauh lebih besar dibanding pespurnya sendiri. lebih baik bersikap realitis.

Kalau KFX/IFX belum bisa dijadikan pegangan dalam waku menengah, seberapa strategiskah pengadaan Grippen atau Typhoon ?

Donnie:
Konsepnya begini:
Plan A.
Air force : Disadur dari komentar bung Nowyudon :
1. Su-35SI Super Flanker : 64 = $5.1 bn USD
2. JAS-39 Gripen NG: 44 = $4.8 bn USD
3. EF Typhoon (refurbished+new): 36 = $3.5 bn USD
4. Su-34 Fullback: 48 = $2.4 bn USD
5. Erieye: 10 $1.3 bn USD
Total AU = $ 17.1 bn USD dapet= 202 unit.

Plan B.
Alokasi anggaran grippen + typhoon dialihkan ke keluarga flanker :
1. Su-35 $79 = 64+60 = 124 Su-35
2. Su-34 $50 = 48+70 = 118 Su-34
3. Erieye tetap 10 unit
Total AU = $ 17.1 bn USD dapet= 262 unit

Kita asumsikan data di atas itu valid dan akan terealisasi, tapi mari kita lihat sebagai berikut :

- Jadual IFX masuk produksi 2020-2025 (kemungkinan),
- Kebutuhan Kuantitas Pespur.
- Resiko kepemilikan Pespur yang beragam.
- Manfaat lebih dari Pespur itu sendiri
- Beban biaya maintenance jangka Panjang.
- Kombinasi Pespur FPDA: F-35, F-18, F-15, F-16

Berdasarkan spesifikasi Su-35 yang lebih superior dibanding Typhoon dan Gripen, sementara kebutuhan Workhorse sebetulnya masih tercukupi dgn kehadiran F-16 Hibah, F-5, Hawk 209 dan lain-lain.

Kalaupun harus berperang dengan China, lantas apa yang diharapkan dari keberadaan Typhoon dan Gripen jika kalah dalam air superiority ?

Kalau saya diberikan pilihan, baik kondisi perang atau damai, dengan dana anggaran yang sama, maka saya pilih plan B, lebih gahar dan menghasilkan kuantitas yang lebih banyak.

One:
Pengadaan super flanker 200 unit dalam 5-7 tahun, sangat sulit. karena negara produsen flanker juga tengah melakukan penambahan kekuatan matra udara mereka, dan produsen pun memiliki banyak order dari negara lain disaat yang sama.

Sekalipun melalui joint produksi tentunya butuh persiapan infrastruktur dan SDM, khususnya SDM kita masih perlu kesiapan tenaga dan keahlian tersendiri, tentunya akan memakan waktu yang cukup lama.

Pola pengadaannya selalu mix antara bekas dan baru, tentunya berpengaruh nantinya dalam time frame pemakaian secara berkala dan bertahap keluar dari inventory, di sisi lain juga melihat perkembangan IFX.

Bicara deterence, sekalipun pespur dengan list gado-gado di atas, saya yakin juga bikin gentar siapapun khususnya negara tetangga jika dalam waktu 5-7 tahun ke depan, Indonesia memiliki tambahan 200 unit pespur baru lengkap dengan teknologi dan mengadopsi doktrin tempur baru.

Posisi Indonesia adalah mengejar ketertinggalan kuantitas tapi sebisa mungkin dipenuhi dalam waktu yang singkat dan juga terus mendorong persiapan industri dalam negeri, sehingga muncullah program percepatan.

Di tahun 2025 kelak, produk pespur generasi baru misalnya PAKFA, F35, J22 atau bahkan KFX akan sudah dalam kondisi persaingan di level market. Sehingga di saat itu Indonesia dengan program IFX diharapkan cukup siap secara teknologi dan SDM bersaing dalam hal pembangunan kemandirian militer, bisa melalui skema joint production skala raksasa ataupun meningkatkan kemampuan IFX menjadi setara dengan produk lainnya.

Terlihat jelas gambaran rencana pengadaan pespur yang aneka ragam adalah situasi sekitar Indonesia 2020. Dengan membeli ke berbagai produsen pesawat maka untuk memenuhi kuantitas minimum misalnya 200 pesawat baru dalam kurun waktu 5-7 tahun akan lebih mudah dibanding mengandalkan satu produsen saja. dan akan berubah situasinya kelak jika KFX/IFX berhasil terbang dan memenuhi harapan.

Memang selalu jadi hal yang menakutkan, masalah maintenance, logistik dan sparepart, akan seperti apa. Namun jika saya sebagai pihak TNI maka mau tidak mau opsi ini yang harus diambil, karena memang jelas secara kuantitas jumlah unit masih minim dan semakin kuatnya potensi konflik di sekitar NKRI. Apalagi dengan diharuskannya syarat ToT dalam setiap kerjasama dengan asing, maka Indonesia akan punya banyak source teknologi sekaligus SDM yang komplit untuk menuju kemandirian alutsista nasional.

Awan:
Riset dan pengembangan diperoleh dengan biaya cukup besar dan waktu yang tidak sebentar. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan bila waktu tidak mencukupi bila sudah diambang perang.

Ibaratnya berapa persen puzzle yang mampu kita buat saat musuh sudah datang ?. Menyiasati hal itu, alangkah baiknya pemerintah membuat skala prioritas riset yang diperoleh dari ToT. Skala prioritas ini pun juga bisa digunakan untuk mendukung pengembangan alutsista lain.

Misal pengetahuan mesin dan radar akan membantu penguasaan teknologi roket dan uav yang sudah dirintis. Proyek KFX/IFX maupun ToT dari manapun layak untuk disambut apabila sudah sesuai prioritas. Keterbatasan memang bagus untuk mencari jalan keluar. Seperti saat Perancis mengembargo pesawat Israel, akhirnya Mossad mencuri blueprint Mirage langsung dari kantor di Perancis.

Alugoro:
Waktu kita hanya sedikit, hanya enam tahun sebelum China lebih agresif lagi dan Australia cs lebih menekan lagi karena memaksa kita berpihak penuh kepada mereka. Target China 2020 adalah Taiwan bergabung dengan mainland secara sukarela seperti Hongkong.

Kabarnya rakyat Taiwan tidak ada keberatan hanya di kalangan tentara saja yang belum setuju. jika flashpoint muncul di tahun 2020 aset kita apa ?. Semoga kita siap.

JKGR. 

FLIR SAFIRE III: Penjejak Berbasis Thermal Andalan CN-235 220 MPA TNI AL

Seperti telah disinggung di artikel sebelumnya, bahwa pesawat Patmar (patroli maritim) terbaru milik Puspenerbal TNI AL, yakni CN-235 220M NG (next generation) TNI AL dibekali dua teknologi sensor unggulan, yaitu radar intai Ocean Master 400 buatan Thomson CSF dan perangkat FLIR SAFIRE III. Bila serba serbi Ocean Master 400 telah kami ulas di artikel terdahulu, kini giliran sosok FLIR di CN-235 MPA (maritime patrol aircraft) yang menarik dikupas lebih dalam.

FLIR adalah kependekan dari istilah Forward Looking Infra Red, dan sudah lumayan familier disebut-sebut dalam istilah dunia kemiliteran. FLIR digadang sebagai sebuah terobosan bagi pencitraan guna mengenali identitas suatu target dalam kondisi keterbatasan pengamatan visual. Dengan mencangkong kemampuan kamera infra red dan thermal imaging, operasi militer dapat dilakukan dengan akurasi tinggi meski dilakukan pada malam hari, bahkan dengan asupan sensor panas, sosok target dapat tergambar secara detail.

FLIR SAFIRE III ditempatkan di belakang radar belly dome Ocean Master 400.

FLIR SAFIRE III juga pas disematkan pada helikopter.

Tapi lepas dari definisi dan kemampuan teknologi FLIR, sejatinya FLIR adalah nama suatu perusahaan di AS yang fokus pada bisnis teknologi pengindraan dan pengembangan perangkat pertahanan. Adopsi FLIR bisa dibilang sudah cukup luas oleh beragam matra. Selain populer dipasang di jet tempur, helikopter dan kapal patroli, FLIR juga menjadi perangkat intai unggulan di setiap pesawat patmar. Dalam konteks pesawat intai di lingkungan TNI, FLIR sudah disematkan mulai dari CN-235 220 MPA TNI AU, NC-212 200 MPA TNI AL, hingga pesawat intai nirawak (UAV) Wulung yang buatan Dalam Negeri.

Wujud FLIR pada pesawat atau helikopter umumnya serupa, berupa modul multi kamera dan sensor yang dapat berputar 360 derajat. Tapi untuk urusan kinerja, FLIR punya beragam varian yang punya performa berbeda. Penempatan FLIR pun tak sama di setiap wahana. Ambil contoh di NC-212 200 MPA, FLIR yang berbentuk bulat ditempatkan dibawah hidung radar (nose dome). Sebaliknya di CN-235 MPA, modul FLIR ditanam dibawah body pesawat. Dengan penempatan FLIR di perut pesawat, maka sudut pandang pada permukaan yang bisa dijangkau menjadi luas tanpa adanya hambatan.

FLIR SAFIRE III
Selain membantu identifikasi sasaran dalam kegelapan, terobosan terbaru FLIR juga memungkinkan identifikasi dilakukan dari ketinggian terbang yang maksimum, hal ini pastinya berguna dalam pola operasi, pesawat intai tak harus terbang rendah untuk mendekati sasaran. Artinya secara umum, teknologi pengindraan ini dapat menghemat konsumsi bahan bakar pada pesawat. Bila NC-212 200 MPA dan CN-235 220 MPA TNI AU menggunakan Chilo FLIR buatan Thales Optronique. Maka CN-235 220 NG MPA TNI AL sudah dibekali perangkat FLIR yang lebih maju, yaitu mengadopsi FLIR SAFIRE III.

Beberapa sumber menyebutkan, FLIR SAFIRE III di CN-235 MPA TNI AL sudah dapat mengidentifikasi kapal-kapal nelayan pada ketinggian 13.000 kaki (setara 4 km). Dalam modull FLIR SAFIRE III atau disebut sebagai gyro-stabilized EO (electro optical)/IR (infra red) systems, dapat membawa hingga 7 perangkat sensor, terdiri dari thermal imager dengan 71x zoom, color zoom camera, spotter scope, low light camera, laser rangefinder, dan digital IMU/GPS. Modul bekerja dalam 5 axis stabilization, selain dapat berputar 360 derajat, modul FLIR dapat memainkan sudut elevasi mulai dari +30 derajat hingga -120 derajat.

Konsol kendali beragam sensor FLIR

Pola gerakan gyro-stabilized FLIR

Hasil pencitraan lewat thermal

FLIR SAFIRE III punya bobot 44 kg dengan dimensi 380 x 450 mm. Karena merupakan perangkat dengan paduan sensor sensitif, FLIR SAFIRE III hanya dapat dioperasikan dalam kondisi ideal, yaitu -40 sampai 55 derajat Celcius.

Meski kondang dalam istilah militer, FLIR juga punya andil besar dalam kegiatan sipil. Sebut saja dalam pencarian titik panas (hotspot) saat kebakaran hutan dan mencari orang yang hilang di hutan. Dalam misi militer, FLIR kerap digunakan untuk proteksi pada VIP, menetralisir posisi sniper, pengintaian di padang pasir, intai di lautan saat gelombang tinggi, dan masih banyak lainnya. Kabarnya, lebih dari 500 FLIR SAFIRE III kini telah terpasang diberagam wahana. (Gilang Perdana)

Indomil. 

KRI Cucut 866: Bukan Kapal Patroli Biasa

Di sepanjang bulan Februari ini, tensi politik antara Indonesia dan Singapura cukup memanas, lantaran pemerintahan Negara Pulau itu protes atas penamaan salah satu korvet terbaru milik TNI AL, yakni KRI Usman Harun 359. Bahkan sampai ada usulan untuk melarang kapal tersebut melintasi perairan Singapura. Reaksi yang cukup keras ke pihak Singapura pun banyak dilontarkan pihak-pihak dari Dalam Negeri.

Dalam tulisan kali ini, kami tidak ingin mengulas alasan atau latar belakang protes Singapura tersebut, karena kami yakin para pembaca sudah banyak tahu dari pemberitaan, yang jelas bagi kita sebagai bangsa Indonesia, Usman dan Harun adalah pahlawan nasional. Nah, terlepas dari sepak terjang dan pasang surut hubungan antar dua negara bertetangga, sejatinya kerjasama militer Indonesia dan Singapura cukup erat. Selain ada beberapa alutsista TNI yang dibeli dari Singapura, kerjasama erat juga telah dilakukan dalam skema latihan militer dan patroli bersama pengamanan di Selat Malaka.

KRI Cucut 866 – From Singapore to Indonesia
Sebagai bukti eratnya hubungan Indonesia dan Singapura, pada tanggal 12 September 2002, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) saat itu, Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh di di Dermaga Kolinlamil, Tanjungpriok, Jakarta Utara meresmikan dua KRI, yakni KRI Cucut 866 dan KRI Leusuer 924.

RSS Jupiter

KRI Leuser-924 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari adalah Kapal Tunda Samudera terbesar di Asia Tenggara, dengan panjang 71,50 meter dan berkecepatan 15,20 knots, memiliki kemampuan multifungsi di antaranya sebagai kapal angkut pasukan berkapasitas 120 orang, serta digunakan sebagai kapal hidrografi.

Sementara KRI Cucut 866 yang merupakan eks RSS (Republic of Singapore Ship) Jupiter yang dibibahkan pemerintah Singapura, KRI Cucut adalah jenis kapal patroli cepat dengan panjang 35,8 meter yang punya kecepatan 15 knots. Kapal patroli ini masuk dalam armada Satuan Patroli (Satrol) Komando Armada Barat (Armabar). Untuk persenjataannya memang tidak sangar, karena di dapuk paling banter untuk melawan perompak dengan kanon Oerlikon kaliber 20 mm serta dua pucuk SMB (senapan mesin berat) kaliber 12,7 mm.

Meski setelah di Indonesia, perannya lebih dikedepankan sebagai peronda laut, tapi menurut informasi dari The Naval Institute Guide to Combat Fleets of The World 15th Edition, selama menjadi RSS Jupiter, kapal yang dibuat oleh Singapore Technologies Marine, Jurong – Singapura ini punya fungsi sebagai diving tender, alias kapal untuk mendukung tugas-tugas penyelaman. Kibisaan kapal dengan bobot 170 ton ini pun ada beragam, diantaranya membersihkan rute survei dari bahaya ranjau, sampai operasi penyelamatan (SAR).

RSS Jupiter

Untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan ranjau, RSS Jupiter dibekali side scan high resolution sonar dan underwater data logging system and precision navigation equipment. Sementara untuk mendukung fungsinya sebagai diving tender, kapal ini dibekali ruangan dekompresi untuk dua penyelam, dan dua kompresor bertekanan tinggi. Mendukung tugas penyelaman, kapal ini juga dapat membawa perahu karet dengan muatan 10 personel. Guna memindahkan perahu karet dan tugas loading, terdapat sebuah crane yang sanggup menopang beban 1,5 ton. Kabarnya desain teknologi diving tender pada kapal ini dirancang oleh tim dari Jerman.

Tapi tidak ada informasi, apakah kelengkapan kapal sebagai diving tender dan beragam perangkat sonarnya juga ikut diserahkan oleh Singapura ke Indonesia. Maklum, sebagai barang hibah, biasanya tidak semua senjata atau instrumen dibawa dari negara asal. Sebut saja seperti saat KRI Badau 841 dan KRI Salawaku 842. Kedua kapal cepat hibah dari Brunei Darussalam ini harusnya masuk ke dalam Satuan Armada Kapal Cepat (Satkat), tapi karena diterima sudah tidak dengan kelengkapan rudal MM-38 Exocet, kedua kapal kemudian dialihkan sebagai armada Satrol TNI AL. (Bayu Pamungkas)

Spesifikasi KRI Cucut 866 (RSS Jupiter)
Galangan : Singapore Technologies Marine, Jurong – Singapura
Berat : 170 ton
Dimensi : 35,8 x 7,1 x 2,3 meter
Radar : Decca 1226 Nav
Mesin : 2 Deutz MWM TBD 234 V12 diesel – 2 propeller – 1.360 bhp
Elektrik : 345 Kw
Senjata : 1 kanon Oerlikon 20 mm dan pucuk SMB 12,7 mm
Awak : 5 perwira, 28 ABK dan penyelam

Indomil. 

Panglima TNI Berkunjung ke China

Chinese Marine Corps

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangga dekatnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko dijadwalkan mengunjungi China pekan depan dan diagendakan mencakup pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping.

Jenderal Moeldoko mengatakan kepada The Jakarta Post, dia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Nasional China Jenderal Chang Wanquan dan juga Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), Jenderal Fang Fenghui.

Panglima TNI menambahkan, pertemuan juga dilakukan dengan Xi Jinping, yang juga Ketua Partai Komunis China. Prosesnya sedang diatur namun belum terkonfirmasi.

“Topik besar kami adalah bagaimana mengembangkan kerjasama militer antar kedua negara,” ujar Panglima TNI.

Jenderal Moeldoko akan berangkat hari Minggu dan kembali Jumat malam. Menurutnya, Indonesia sedang mengincar industri militer China yang kuat sebagai mitra potensial di masa depan. Panglima TNI akan membahas penggunaan persenjataan dari China, untuk memenuhi arsenal TNI.

Kunjungan ini tidak luput dari agenda membahas upaya menciptakan stabilitas di Laut China Selatan. Moeldoko menekankan perlunya upaya menghadirkan situasi yang positif bagi semua pihak di wilayah Laut China Selatan.

China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai wilayah mereka yang nota bene juga diklaim negara lain: Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan. China juga mengklaim bagian dari Kepulauan Natuna Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (photo:Kompas.com)

Mengomentari rencana kunjungan itu, pakar hubungan internasional Yeremia Lalisang mengatakan, Indonesia harus hati-hati dan mempertimbangkan setiap langkah yang diambil, karena Indonesia dihormati di kawasan dan telah menjalankan peran sebagai mediator yang jujur untuk kasus Laut China Selatan.

Bisa saja negara lain menafsirkan kunjungan ini sebagai upaya membentuk aliansi Jakarta Beijing.

“Dengan posisi saat ini, kunjungan seperti itu tidak akan dilihat (oleh negara lain) sebagai kunjungan biasa,” ujarnya.

“Sejak Indonesia mengijinkan kapal perang China melewati perairannya setelah latihan militer di dekat Australia, kunjungan ini akan ditafsirkan sebagai bukti lebih lanjut dari kedekatan antara Jakarta dan Beijing”.

Semakin eratnya hubungan Indonesia China bisa dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan AS dan sekutunya, seperti Australia dan Filipina. Oleh karena itu, Jakarta haruslah hati-hati dan menyadari implikasi dari kunjungan tersebut, ujar Yeremia.

Sementara, Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan, kunjungan itu tidak boleh dipandang sebagai ancaman oleh negara ASEAN lainnya.

“Sebaliknya, Indonesia justru berada dalam posisi untuk meyakinkan China, agar tidak selalu berada dalam konflik dengan negara ASEAN lain, atas isu Laut China Selatan: Hal itu tidak akan menguntungkan bagi China,” ujarnya.

“Jika China ingin menjadi negara adidaya, mereka harus menyadari kepentingannya secara global dan isu Laut China Selatan, hanyalah bagian dari itu. Tidak ada gunanya mengambil sikap konfrontatif”.

Edy Juga mengatakan, sudah saatnya Indonesia memformulasikan hubungannya dengan China, dan seharusnya kedua negara negara bisa menjadi pilar di wilayah, bersama dengan India dan Australia.

TNI juga diminta untuk menggali lebih dalam potensi kerjasama industri pertahanan dengan China.(thejakartapost.com).

JKGR. 

Roket RX 550 Lapan Kerjasama dengan Ukraina

Roket RX 550 LAPAN (photo: Okezone.com)

Setelah beberapa kali gagal, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) berencana meluncurkan kembali roket RX 550. Untuk mencapai keberhasilan ini, Lapan bekerjasama dengan National Space Agency of Ukraine (NSAU) dalam pengembangan nosel termasuk di dalamnya kesepakatan untuk proses alih teknologi.

Saat berbincang dengan Kapusroket Lapan, Dr. Rika Adiarti mengaku kerjasama dengan NSAU sudah berlangsung sejak 2012. Saat ini tim Lapan bersama NSAU sedang merperbaiki tabung motor dan nosel roket RX-550 yang gagal pada beberapa kali percobaan.

“Untuk desain tetap dari kami. Mereka membantu pengembangan lainnya,”

Bahan baku untuk roket pun sudah dipersiapkan dan direncanakan roket RX-550 akan diuji statis kembali pada semester 2 tahun 2014. Untuk sementara, nosel dan tabung roket akan diuji terlebih dahulu menggunakan roket yang lebih kecil seperti RX-420 ke bawah.

Sayangnya, saat ini alat-alat yang dipakai Tim Lapan sudah banyak yang tidak layak. Berbeda dengan dengan di NSAU, Rika mengaku tim Ukraina sangat dibantu pemerintahnya melalui anggaran yang besar, fasilitas yang memadai dan alat-alat bagus.

RX 550 Lapan

Meski kepedulian pemerintah dalam Research and Development (R&D) peroketan belum maksimal, Rika bersama tim optimis bisa mengharumkan nama bangsa melalui RX-550.

“Anggaran belum maksimal Mas. Banyak alat-alat yang harus diganti. Ada beberapa peralatan yang harganya mahal. Tim kita yang di Ukraina banyak belajar dengan teknologi yang lengkap di sana. Tapi kita tetap yakin roket ini akan berfungsi untuk negara kita,”

Apakah roket ini akan digunakan juga untuk pembuatan rudal balistik?. Saat ini tim Lapan menurut Rika, masih mengembangkannya. Mereka akan tetap fokus untuk keberhasilan roket. Masalah penggunaan roket, bisa dibahas setelah roket RX-550 berhasil meluncur.

“Apakah akan digunakan untuk pertahanan negara atau pengorbit satelit, kita belum tahu. Karena fokus kita untuk keberhasilan roket karya anak bangsa ini,”

Roket RX-550 Lapan

RX-55- adalah roket berdiameter 550 mm dengan panjang 6 meter dan merupakan penyempurnaan dari roket sebelumnya yakni RX-420. Roket berbahan bakar hydroxyl toluen poly butadiene (HPTB) ini dapat mencapai ketinggian 150 km dan daya jangkau di atas 200 km. Untuk pengembangannya, roket ini didanai sebesar Rp. 5 milliar.

Pada tahun 29 September 2012 silam, RX-550 diuji statis di stasiun pengamatan dirgantara Lapan, Pameungpeuk, Garut – Jawa Barat. Sayangnya, uji statis ini mengalami masalah pada desain struktur nosel tidak kuat menahan tingginya suhu pembakaran dan berakibat lepasnya material nosel sebelum pembakaran propelan. (written by Jalo)

JKGR. 

Belanda Tidak Pernah Menjajah Ratusan Tahun di Indonesia

Ada tulisan menarik dari pakar Sejarah/ guru besar sejarah UNPAD, Prof. Nina Herlina Lubis mengenai Sejarah Penjajahan Kerajaan/ Negara di Negeri Indonesia. Meskipun dulunya waktu Belanda datang belum terbentuk negara Indonesia tercinta ini. Menarik dari kesimpulan tulisan yang dimuat oleh koran Pikiran Rakyat beberapa tahun lalu (8 Maret 2008) ini adalah. Belanda memerlukan 300 tahun untuk menaklukkan Indonesia, bukan Indonesia di jajah selama 350 tahun.

Judul Asli Tulisan yang dimuat di PR ; Tanggal 8 Maret 2008

Oleh Nina Herlina L.

“Wij sluiten nu.Vaarwel, tot betere tijden. Leve de Koningin!” (Kami akhiri sekarang. Selamat berpisah sampai waktu yang lebih baik. Hidup Sang Ratu!). Demikian NIROM (Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij/Maskapai Radio Siaran Hindia Belanda) mengakhiri siarannya pada tanggal 8 Maret 1942.

Enam puluh enam tahun yang lalu, tepatnya 8 Maret 1942, penjajahan Belanda di Indonesia berakhir sudah. Rupanya “waktu yang lebih baik” dalam siaran terakhir NIROM itu tidak pernah ada karena sejak 8 Maret 1942 Indonesia diduduki Pemerintahan Militer Jepang hingga tahun 1945. Indonesia menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.Masyarakat awam selalu mengatakan bahwa kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Benarkah demikian? Untuk ke sekian kalinya, harus ditegaskan bahwa “Tidak benar kita dijajah Belanda selama 350 tahun”. Masyarakat memang tidak bisa disalahkan karena anggapan itu sudah tertulis dalam buku-buku pelajaran sejarah sejak Indonesia merdeka! Tidak bisa disalahkan juga ketika Bung Karno mengatakan, “Indonesia dijajah selama 350 tahun!” Sebab, ucapan ini hanya untuk membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme rakyat Indonesia saat perang kemerdekaan (1946-1949) menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Bung Karno menyatakan hal ini agaknya juga untuk meng-counter ucapan para penguasa Hindia Belanda. De Jong, misalnya, dengan arogan berkata, “Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi!” Lalu Colijn yang dengan pongah berkoar, “Belanda tak akan tergoyahkan karena Belanda ini sekuat (Gunung) Mount Blanc di Alpen.”

Tulisan ini akan menjelaskan bahwa anggapan yang sudah menjadi mitos itu, tidak benar. Mari kita lihat sejak kapan kita (Indonesia) dijajah dan kapan pula penjajahan itu berakhir.

Kedatangan penjajah

Pada 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka, sebuah emporium yang menghubungkan perdagangan dari India dan Cina. Dengan menguasai Malaka, Portugis berhasil mengendalikan perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan fuli dari Sumatra dan Maluku. Pada 1512, D`Albuquerque mengirim sebuah armada ke tempat asal rempah-rempah di Maluku. Dalam perjalanan itu mereka singgah di Banten, Sundakalapa, dan Cirebon. Dengan menggunakan nakhoda-nakhoda Jawa, armada itu tiba di Kepulauan Banda, terus menuju Maluku Utara, akhirnya tiba juga di Ternate.

Di Ternate, Portugis mendapat izin untuk membangun sebuah benteng. Portugis memantapkan kedudukannya di Maluku dan sempat meluaskan pendudukannya ke Timor. Dengan semboyan “gospel, glory, and gold” mereka juga sempat menyebarkan agama Katolik, terutama di Maluku. Waktu itu, Nusantara hanyalah merupakan salah satu mata rantai saja dalam dunia perdagangan milik Portugis yang menguasai separuh dunia ini (separuh lagi milik Spanyol) sejak dunia ini dibagi dua dalam Perjanjian Tordesillas tahun 1493. Portugis menguasai wilayah yang bukan Kristen dari 100 mil di sebelah barat Semenanjung Verde, terus ke timur melalui Goa di India, hingga kepulauan rempah-rempah Maluku. Sisanya (kecuali Eropa) dikuasai Spanyol.

Sejak dasawarsa terakhir abad ke-16, para pelaut Belanda berhasil menemukan jalan dagang ke Asia yang dirahasiakan Portugis sejak awal abad ke-16. Pada 1595, sebuah perusahaan dagang Belanda yang bernama Compagnie van Verre membiayai sebuah ekspedisi dagang ke Nusantara. Ekpedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini membawa empat buah kapal. Setelah menempuh perjalanan selama empat belas bulan, pada 22 Juni 1596, mereka berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Inilah titik awal kedatangan Belanda di Nusantara.

Kunjungan pertama tidak berhasil karena sikap arogan Cornelis de Houtman. Pada 1 Mei 1598, Perseroan Amsterdam mengirim kembali rombongan perdagangannya ke Nusantara di bawah pimpinan Jacob van Neck, van Heemskerck, dan van Waerwijck. Dengan belajar dari kesalahan Cornelis de Houtman, mereka berhasil mengambil simpati penguasa Banten sehingga para pedagang Belanda ini diperbolehkan berdagang di Pelabuhan Banten. Ketiga kapal kembali ke negerinya dengan muatan penuh. Sementara itu, kapal lainnya meneruskan perjalanannya sampai ke Maluku untuk mencari cengkih dan pala.

Dengan semakin ramainya perdagangan di perairan Nusantara, persaingan dan konflik pun meningkat. Baik di antara sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang asing lainnya seperti Portugis dan Inggris. Untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat ini, pada 1602 di Amsterdam dibentuklah suatu wadah yang merupakan perserikatan dari berbagai perusahaan dagang yang tersebar di enam kota di Belanda. Wadah itu diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie (Serikat Perusahaan Hindia Timur) disingkat VOC.

Pemerintah Kerajaan Belanda (dalam hal ini Staaten General), memberi “izin dagang” (octrooi) pada VOC. VOC boleh menjalankan perang dan diplomasi di Asia, bahkan merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis bagi perdagangannya. VOC juga boleh memiliki angkatan perang sendiri dan mata uang sendiri. Dikatakan juga bahwa octrooi itu selalu bisa diperpanjang setiap 21 tahun. Sejak itu hanya armada-armada dagang VOC yang boleh berdagang di Asia (monopoli perdagangan).

Dengan kekuasaan yang besar ini, VOC akhirnya menjadi “negara dalam negara” dan dengan itu pula mulai dari masa Jan Pieterszoon Coen (1619-1623, 1627-1629) sampai masa Cornelis Speelman (1681-1684) menjadi Gubernur Jenderal VOC, kota-kota dagang di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah berhasil dikuasai VOC. Batavia (sekarang Jakarta) menjadi pusat kedudukan VOC sejak 1619, Ambon dikuasai tahun 1630. Beberapa kota pelabuhan di Pulau Jawa baru diserahkan Mataram kepada VOC antara tahun 1677-1705. Sementara di daerah pedalaman, raja-raja dan para bupati masih tetap berkuasa penuh. Peranan mereka hanya sebatas menjadi “tusschen personen” (perantara) penguasa VOC dan rakyat.

“Power tends to Corrupt.” Demikian kata Lord Acton, sejarawan Inggris terkemuka. VOC memiliki kekuasaan yang besar dan lama, VOC pun mengalami apa yang dikatakan Lord Acton. Pada 1799, secara resmi VOC dibubarkan akibat korupsi yang parah mulai dari “cacing cau” hingga Gubernur Jenderalnya. Pemerintah Belanda lalu menyita semua aset VOC untuk membayar utang-utangnya, termasuk wilayah-wilayah yang dikuasainya di Indonesia, seperti kota-kota pelabuhan penting dan pantai utara Pulau Jawa.

Selama satu abad kemudian, Hindia Belanda berusaha melakukan konsolidasi kekuasaannya mulai dari Sabang-Merauke. Namun, tentu saja tidak mudah. Berbagai perang melawan kolonialisme muncul seperti Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1907), Perang di Jambi (1833-1907), Perang di Lampung (1834-1856), Perang di Lombok (1843-1894), Perang Puputan di Bali (1846-1908), Perang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (1852-1908), Perlawanan di Sumatra Utara (1872-1904), Perang di Tanah Batak (1878-1907), dan Perang Aceh (1873-1912).

Peperangan di seluruh Nusantara itu baru berakhir dengan berakhirnya Perang Aceh. Jadi baru setelah tahun 1912, Belanda benar-benar menjajah seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Republik Indonesia (kecuali Timor Timur). Jangan lupa pula bahwa antara 1811-1816, Pemerintah Hindia Belanda sempat diselingi oleh pemerintahan interregnum (pengantara) Inggris di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.

 

Saat-saat akhir

Pada 7 Desember 1941, Angkatan Udara Jepang di bawah pimpinan Laksamana Nagano melancarkan serangan mendadak ke pangkalan angkatan laut AS di Pearl Harbour, Hawaii. Akibat serangan itu kekuatan angkatan laut AS di Timur Jauh lumpuh. AS pun menyatakan perang terhadap Jepang. Demikian pula Belanda sebagai salah satu sekutu AS menyatakan perang terhadap Jepang.

Pada 18 Desember 1941, pukul 06.30, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer melalui radio menyatakan perang terhadap Jepang. Pernyataan perang tersebut kemudian direspons oleh Jepang dengan menyatakan perang juga terhadap Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 1942. Setelah armada Sekutu dapat dihancurkan dalam pertempuran di Laut Jawa maka dengan mudah pasukan Jepang mendarat di beberapa tempat di pantai utara Pulau Jawa.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memusatkan pertahanannya di sekitar pegunungan Bandung. Pada waktu itu kekuatan militer Hindia Belanda di Jawa berjumlah empat Divisi atau sekitar 40.000 prajurit termasuk pasukan Inggris, AS, dan Australia. Pasukan itu di bawah komando pasukan sekutu yang markas besarnya di Lembang dan Panglimanya ialah Letjen H. Ter Poorten dari Tentara Hindia Belanda (KNIL). Selanjutnya kedudukan Pemerintah Kolonial Belanda dipindahkan dari Batavia (Jakarta) ke Kota Bandung.

Pasukan Jepang yang mendarat di Eretan Wetan adalah Detasemen Syoji. Pada saat itu satu detasemen pimpinannya berkekuatan 5.000 prajurit yang khusus ditugasi untuk merebut Kota Bandung. Satu batalion bergerak ke arah selatan melalui Anjatan, satu batalion ke arah barat melalui Pamanukan, dan sebagian pasukan melalui Sungai Cipunagara. Batalion Wakamatsu dapat merebut lapangan terbang Kalijati tanpa perlawanan berarti dari Angkatan Udara Inggris yang menjaga lapangan terbang itu.

Pada 5 Maret 1942, seluruh detasemen tentara Jepang yang ada di Kalijati disiapkan untuk menggempur pertahanan Belanda di Ciater dan selanjutnya menyerbu Bandung. Akibat serbuan itu tentara Belanda dari Ciater mundur ke Lembang yang dijadikan benteng terakhir pertahanan Belanda.

Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten memerintahkan Komandan Pertahanan Bandung Mayor Jenderal J. J. Pesman agar tidak mengadakan pertempuran di Bandung dan menyarankan mengadakan perundingan mengenai penyerahan pasukan yang berada di garis Utara-Selatan yang melalui Purwakarta dan Sumedang. Menurut Jenderal Ter Poorten, Bandung pada saat itu padat oleh penduduk sipil, wanita, dan anak-anak, dan apabila terjadi pertempuran maka banyak dari mereka yang akan jadi korban.

Pada 7 Maret 1942 sore hari, Lembang jatuh ke tangan tentara Jepang. Mayjen J. J. Pesman mengirim utusan ke Lembang untuk merundingkan masalah itu. Kolonel Syoji menjawab bahwa untuk perundingan itu harus dilakukan di Gedung Isola (sekarang gedung Rektorat UPI Bandung). Sementara itu, Jenderal Imamura yang telah dihubungi Kolonel Syoji segera memerintahkan kepada bawahannya agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer untuk mengadakan perundingan di Subang pada 8 Maret 1942 pagi. Akan tetapi, Letnan Jenderal Ter Poorten meminta Gubernur Jenderal agar usul itu ditolak.

Jenderal Imamura mengeluarkan peringatan bahwa “Bila pada 8 Maret 1942 pukul 10.00 pagi para pembesar Belanda belum juga berangkat ke Kalijati maka Bandung akan dibom sampai hancur.” Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekadar gertakan, di atas Kota Bandung tampak pesawat-pesawat pembom Jepang dalam jumlah besar siap untuk melaksanakan tugasnya.

Melihat kenyataan itu, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda beserta para pembesar tentara Belanda lainnya berangkat ke Kalijati sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Pada mulanya Jenderal Ter Poorten hanya bersedia menyampaikan kapitulasi Bandung. Namun, karena Jenderal Imamura menolak usulan itu dan akan melaksanakan ultimatumnya. Akhirnya, Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Tjarda menyerahkan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Jepang tanpa syarat. Keesokan harinya, 9 Maret 1942 pukul 08.00 dalam siaran radio Bandung, terdengar perintah Jenderal Ter Poorten kepada seluruh pasukannya untuk menghentikan segala peperangan dan melakukan kapitulasi tanpa syarat.

Itulah akhir kisah penjajahan Belanda. Setelah itu Jepang pun menduduki Indonesia hingga akhirnya merdeka 17 Agustus 1945. Jepang hanya berkuasa tiga tahun lima bulan delapan hari.

Analisis

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa menghitung berapa lama sesungguhnya Indonesia dijajah Belanda. Kalau dihitung dari 1596 sampai 1942, jumlahnya 346 tahun. Namun, tahun 1596 itu Belanda baru datang sebagai pedagang. Itu pun gagal mendapat izin dagang. Tahun 1613-1645, Sultan Agung dari Mataram, adalah raja besar yang menguasai seluruh Jawa, kecuali Banten, Batavia, dan Blambangan. Jadi, tidak bisa dikatakan Belanda sudah menjajah Pulau Jawa (yang menjadi bagian Indonesia kemudian).

Selama seratus tahun dari mulai terbentuknya Hindia Belanda pascakeruntuhan VOC (dengan dipotong masa penjajahan Inggris selama 5 tahun), Belanda harus berusaha keras menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara hingga terciptanya Pax Neerlandica. Namun, demikian hingga akhir abad ke-19, beberapa kerajaan di Bali, dan awal abad ke-20, beberapa kerajaan di Nusa Tenggara Timur, masih mengadakan perjanjian sebagai negara bebas (secara hukum internasional) dengan Belanda. Jangan pula dilupakan hingga sekarang Aceh menolak disamakan dengan Jawa karena hingga 1912 Aceh adalah kerajaan yang masih berdaulat. Orang Aceh hanya mau mengakui mereka dijajah 33 tahun saja.

Kesimpulannya, tidak benar kita dijajah Belanda selama 350 tahun. Yang benar adalah, Belanda memerlukan waktu 300 tahun untuk menguasai seluruh Nusantara. ***

Penulis, Guru Besar Ilmu Sejarah Unpad/Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat/Ketua Pusat Kebudayaan Sunda Fakultas Sastra Unpad.

Sejarah. 

Trend Penyadapan Marak, Jokowi Disadap

 

Kamis sore kemarin, penulis mendapat tilpon dari salah satu produser Metro TV, mengundang untuk acara talk show soal teror politik ke jajaran PDIP. Suatu yang istimewa, talk show kali ini dilaksanakan tidak di studio Metro TV tetapi di Kantor DPP PDIP Kebagusan Jakarta Selatan. Acara yang dipandu presenter senior Indra Maulana menarik, menyangkut informasi adanya teror politik terhadap dua tokoh PDIP, Bu Mega serta Jokowi.

Acara pada jam prime time tersebut dibuka oleh Sekjen PDIP, Pak Tjahjo Kumolo yang menyampaikan adanya orang tak dikenal yang menyusup ke rombongan Bu Mega dalam sebuah kegiatan, bahkan menyusup ke kendaraan, yang bersangkutan juga diketahui menempel hingga kekediaman Bu Mega di Teuku Umar dan menumpang ke toilet.

Dalam acara yang diberi judul "Melawan teror politik," Pak  Tjahjo juga mengatakan bahwa Jokowi sebagai salah seorang tokoh PDIP mengaku telah disadap. Penyadapan katanya dilakukan di rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati Nomor 7 Menteng, Jakarta Pusat.

Menarik topik pembahasan sore itu. Setelah Sekjen PDIP menjelaskan dua kasus yang berbau teror politik, Indra Maulana menanyakan kepada penulis mengapa terjadi penyadapan, apakah aparat keamanan tidak bisa mengamankannya. Dan juga kira-kira apa latar belakang itu semua. Penulis menjelaskan dengan singkat tentang kedudukan Bu Mega serta Jokowi sebagai sosok yang seksi untuk di inteli, dicari keputusannya.

Pada artikel ini penulis mencoba mengulas lebih lebar dua kasus tersebut. Menjelang 48 hari pemilu legislatif, kini Bu Mega dan Jokowi memang menjadi target utama yang sangat dibutuhkan informasinya, disebut sebagai target yang seksi ataupun prominent target. Karena PDIP diprediksi akan menjadi parpol terkuat pada pemilu 2014 ini,  setelah dalam satu dekade lalu bertapa dan kukuh menjadi oposisi. Banyak pihak yang berkepentingan dengan keputusan Megawati, siapa yang akan dicalonkan PDIP menjadi capres. Dicalonkannya Bu Mega atau Jokowi akan merubah peta politik serta posisi parpol lainnya dan jelas itu akan berpengaruh kepada strategi pemenangan masing-masing parpol lainnya. Demikian kesimpulan beberapa lembaga survei pada akhir-akhir ini.

Disinilah kekuatan Megawati sebagai pelaku politik di Indonesia. Terus diam dan menjaga rahasia sesuai keputusan yang dibuat, bahwa capres PDIP baru akan diumumkan setelah pemilu legislatif tanggal 9 April 2014. Hal ini yang membuat panas dingin beberapa pihak yang berkepentingan. Karena itu kegiatannya rupanya ada yang menguntit, untuk mencoba mendengarkan pembicaraan dikalangan PDIP itu sendiri, syukur-syukur dari Bu Mega sendiri. Nampaknya pelaku adalah orang yang menurut penulis  sebagai intel melayu. Intel gaya lama, yang sudah kadaluarsa, tidak memahami teori penetrasi dan infiltrasi. Jajaran PDIP apabila memahaminya akan mudah mengatasi hal-hal seperti itu apabila sistem pengamanan terhadap Ketua Umum dilakukan sesuai prosedur.

Lantas mengapa Jokowi disadap? Jokowi adalah tokoh PDIP yang setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan beberapa langkah simpatiknya kemudian menjadi salah satu tokoh yang diidolakan oleh masyarakat, menjadi capres bayangan dan menjadi  media darling. Menurut beberapa lembaga survei, elektabilitasnya menjadi yang terkuat dibandingkan para tokoh senior yang akan maju sebagai capres. Nah, dengan masih misteriusnya keputusan Ketua Umum PDIP, maka banyak pihak berkepentingan yang ingin mengetahui dimana dan apa pemikiran serta langkah Jokowi menjelang pemilu.

Ada tiga kelompok yang terbagi, pertama mereka yang mendukungnya menjadi capres, terserah mau lewat PDIP ataupun parpol lainnya, yang penting Jokowi terus maju, karena mereka yakin akan menang. Kedua mereka yang tidak suka dengan Jokowi, dianggap sebagai saingan berat atau ada yang mempunyai alasan lainnya.  Menilai latar belakang pendukungnya yang mungkin tidak disukai, hingga arah Jokowi diperkirakan menjadi tidak sesuai dengan idealismenya. Ketiga adalah kelompok yang acuh dan hanya menjadi penonton semata, tidak peduli, bahkan ada yang yang akan menjadi golput.

Nah, kemudian terjadilah kasus penyadapan itu. Menurut Jokowi sebenarnya peyadapan diketahuinya sejak bulan Desember tahun lalu, dimana ditemukan alat sadap di rumah dinasnya sebanyak 3 buah. Disampaikan oleh Jokowi, "Ya kan ada detektornya, Desember lalu. Saya diem aja, saya sebenarnya nggak mau bicara masalah ini. Di rumah dinas, nemu tiga, di kamar tidur, ruang tamu pribadi, ruang makan untuk rapat," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Jadi memang seperti pengakuannya, rumah dinas Gubernur Jokowi telah dipasangi alat sadap yang berfungsi sebagai pemancar dan kemudian penyadap memonitor dan merekamnya dari tempat tertentu yang hanya beberapa ratus meter saja. Kini alat-alat sadap mini banyak dijual bertebaran di pasar bebas, sebagai contoh misalnya alat sadap microphone pre-amplifier; frekuensinya VHF 146 – 170 MHz; jarak control 300 meter dalam kondisi normal dan 500 meter di tempat terbuka; ukurannya 40x20x5 mm sebesar coin baju, menggunakan daya power DC 9 volt, daya 10 mW. Ada juga yang disamarkan dalam bentuk adapter listrik. bentuk pena, bahkan ada yang berbentuk socket listrit (PINHOLE 1/3” microcamera).

Akan tetapi penyadapan yang kini marak dilakukan dengan berkemampuan intelijen adalah menyadap semua kegiatan si target, misalnya HP, tilpon rumah, komputer, internet, dan bahkan game-game di komputer juga disadap. Oleh karena itu memang sulit bagi seseorang yang sudah di masukkan sebagai TO (Target Operasi) untuk bisa lolos dari upaya penyadapan. Sesuai pengakuan Jokowi, alat sadap yang ditemukan berada di kamar tidur, ruang tamu dan ruang makan untuk rapat. Ketiga lokasi tersebut diperkirakan penyadap merupakan tempat Jokowi  berbicara khusus, dengan isterinya, dengan tamu dan juga dengan mereka yang rapat dirumahnya. Pada umumnya orang Indonesia sering berdiskusi dengan isterinya khususnya di kamar tidur.

Mestinya hal tersebut tidak bisa dianggap ringan, karena Jokowi adalah Gubernur DKI aktif, dia juga dianggap sangat kuat sebagai capres alternatif. Karena itu penyadapnya, bisa dari lawan politiknya,  pesaing, atau bahkan bisa juga dari mereka yang berkepentingan dengan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sulit apabila sebagai pihak yang disadap kemudian Jokowi tidak melaporkan ke pihak berwenang. Dalam kasus ini Wamenhan Letjen (Pur) Syafrie Syamsudin menyatakan bahwa jajaran Kemenhan tidak terlibat dalam penyadapan tersebut. Memang diketahui Lembaga Sandi Negara adalah institusi dibawah Kemenhan.

Kesimpulannya, Bu Mega dan Jokowi memang menjadi target yang sangat dibutuhkan keterangannya, disadap karena dinilai seksi, informasi keduanya diperkirakan akan berpengaruh dan menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Sebaiknya juga kita jangan melupakan, bahwa badan intelijen asing juga terus menyadap elit politik di Indonesia. Sebagai contoh, badan intelijen Australia (ASD) menyadap sebuah Firma di AS yang mewakili Indonesia dalam sengketa eksport rokok dan udang di AS. Pemilu dan pilpres 2014  nilainya jauh dan sangat  lebih penting untuk disadap dibandingkan nilai persaingan dagang tersebut, jadi sangat mungkin disadap.

Para capres, elit politik  serta para pejabat yang masih memegang amanah sebaiknya juga waspada, tidak bisa memandang ringan urusan sadap menyadap ini. Penyadapan terhadap Jokowi hanyalah sampel sebongkahan es di puncak gunung es besar di laut yang luas dan dalam, sementara gunungnya tidak nampak karena berada dibawah laut. Yang pasti si penyadap akan selalu berada satu, dua atau bahkan lima langkah dimuka target. Dalam sebuah penilaian dari keilmuan intelijen, penyadapan kini bukan hanya trend tetapi kita sebaiknya melihatnya sebagai sebuah ancaman yang sangat serius, bukan hanya bagi para pejabat belaka, ancaman serius bagi bangsa ini.

Oleh : Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net