Jumat, 21 Februari 2014

Latma Komodo : Satgas Encap Marinir Mulai Beraktifitas Di Natuna


Setelah selama empat hari berlayar, satgas Encap Latma Komodo Multilateral Naval Exercise yang dikomandani Kolonel Marinir Tri Subandiyana tiba di daerah operasi di kepulauan Natuna. Sebagian dari anggota Marinir yang berjumlah 225 personel yang terdiri dari gabungan Pasmar I dan II melaksanakan debarkasi personel dan materiil di pulau-pulau yang telah ditentukan.
Debarkasi pertama, Jumat (14/2) dilaksanakan di pulau Laut yang merupakan pulau terjauh dan berbatasan langsung dengan Vietnam dan Malaysia. Di pulau ini 43 personel Marinir dipimpin Letda Marinir Suyudi mendarat dengan membawa perlengkapan konstruksi dan renovasi lengkap. Debarkasi kedua, Sabtu (15/2) di Sedanau dengan 15 personel dipimpin Lettu Marinir Andi dan selanjutnya debarkasi ketiga sebanyak 21 personel dipimpin Kapten Nyoman di Sabang Mawang pada Minggu (16/2).
Usai debarkasi, seluruh pasukan langsung melaksanakan pendirian posko satgas yang dilengkapi dengan sarana komunikasi. Masing-masing komandan unsur tugas langsung bergerak menghubungi kepala desa guna memastikan seluruh material pendukung telah siap di lokasi pekerjaaan. Tanpa membuang waktu, seluruh personel Marinir yang telah menerima pembekalan tugas yang akan dihadapi langsung bekerja sesuai proyek yang ada diwilayahnya.  Di lokasi ini, Satgas Encap Marinir akan melaksanakan 12 pekerjaan rekonstruksi dan renovasi yang tersebar di 32 titik yang tersebar di seluruh kepulauan Natuna. Pekerjaan itu meliputi, renovasi Pos Pengaman Laut, Renovasi Musholla, renovasi Hellypad, renovasi jembatan, renovasi gedung PKK, pembangunan Instalasi Solarcell, renovasi MCK dan betonisasi jalan.
Sambutan masyarakat kepulauan Natuna yang hangat membuat semangat bekerja pasukan Marinir semakin tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan pengarahan Dansatgas Encap Kolonel Marinir Tri Subandiyana kepada seluruh anggota bahwa kehadiran pasukan Marinir di tengah-tengah masyarakat haruslah senantiasa membawa dampak positif yang nyata, hal itu harus terbukti dengan wujud semangat bekerja dengan tulus-ikhlas tanpa mengharap imbal-balik dan senantiasa mengedepankan sosok karakter Prajurit Marinir yang religius dan humanis.
Setelah mendaratkan sebagian dari pasukan Marinir di kepulauan Natuna, KRI Banjarmasin bernomor Lambung 592 melanjutkan perjalanannya ke pemberhentian berikutnya di kepulauan Anambas. Direncanakan sisa dari satgas Encap Latma Multilateral Komodo Naval Exercise akan mendarat di pulau Tarempa, Jemaja, Mengkait dan Memperuk, juga untuk melaksanakan kegiatan yang sama, rekonstruksi dan renovasi.
Dengan mulai aktifnya Satgas Encap di daerah operasi, diharapkan kehadiran pasukan Marinir yang melaksanakan kegiatan operasi bantuan kemanusiaan ini dapat menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme kebangsaan masyarakat serta menjadi bukti konkret perhatian Korps Marinir dan TNI AL kepada masyarakat di pulau-pulau perbatasan yang terpencil.
MI. 

Bakorkamla Tinjau Radar Jarak Jauh Rusia


kalakhar_rusia
Kalakhar Bakorkamla Laksdya TNI Bambang Suwarto dengan Dubes RI di Rusia, Djauhari Oratmangun (photo: bakorkamla.go.id)

Delegasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Laksdya TNI Bambang Suwarto, melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada tanggal 17-23 Februari 2014.
Kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang kerjasama dan bertukar pengalaman dengan pihak-pihak yang menangani bidang kelautan/perairan di Rusia, mengenai pengelolaan early warning system yang dikaitkan dengan penggunaan radar. Kunjungan tersebut juga dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Bakorkamla.
Dalam kesempatan pertemuan Delegasi Bakorkamla dengan Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, telah dibahas mengenai arti penting dan posisi strategis aspek kemampuan nasional di bidang keamanan laut dalam menjaga keutuhan NKRI.
Menurut Laksda TNI Bambang Suwarto, Bakorkamla memiliki potensi kerjasama yang dapat dikembangkan dengan pihak Rusia, antara lain dalam melengkapi Regional Coordinating Center (RCC) Bakorkamla terutama di daerah perbatasan dengan Radar Jarak Jauh/Over the Horizon (OTH) yang menjangkau jarak 200 s.d 250 NM.
Sebagai negara yang sama-sama memiliki luas laut dan wilayah perairan yang luas, Indonesia-Rusia memiliki kepentingan serupa terkait isu keamanan dan keselamatan laut. Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi pendeteksian maju menjadi salah satu mitra yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan/ perlengkapan bidang keamanan dan keselamatan laut di Indonesia.
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Kapal Patroli Bakorkamla
Sebelumnya 8/02/2014, Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto meresmikan kapal patroli Bakorkamla KN Kuda Laut 4803 di Dermaga Satgas 1 Tim Korkamla Barelang, Batam.
Kapal yang dibangun di galangan Kapal PT Batam Expresindo Shipyard, akan ditempatkan untuk pengamanan perairan wilayah perairan barat, tengah, dan timur Indonesia. KN Kuda Laut 4803 memiliki panjang mencapai 48 meter, menggunakan mesin berkecepatan 29,5 knot dan mampu bergerak hingga batas 200 mil laut (370 km) dari lepas pantai. Sehingga sangat efektif untuk pengamanan perairan laut Indonesia. (kemlu.go.id / tribunnews.com)

Kementerian Perdagangan Disusupi Intel Asing

 
kemendag
Kantor Kementerian Perdagangan Indonesia

Isu penyadapan yang dilakukan intelejen Amerika Serikat terhadap Indonesia semakin melebar. Bukan hanya disadap, intel asing bahkan dikabarkan telah masuk ke Kementerian Perdagangan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.
Menanggapi tudingan itu, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi enggan banyak berkomentar. Bayu tidak percaya ada intel asing di Kementeriannya. “Itu tidak ada sih, silakan saja dicek, saya sih tidak ikutan,” ucap Bayu ketika ditemui di Bandung, Kamis (20/2/2014 ).
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi enggan mengomentari tudingan politikus Senayan. Dia beralibi baru diangkat, sehingga wajar bila dia tak bisa menentukan apakah isu itu akurat. “Jadi saya ini orang baru, untuk sementara saya memutuskan untuk tidak berkomentar lebih dulu tentang itu,” ujarnya selepas membuka Indonesia Fashion Week di JCC Senayan, Jakarta.
Dia menampik bila sikapnya itu dianggap membiarkan penyadapan maupun spionase terjadi. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini menilai, saat ini Indonesia sedang membutuhkan kerja sama yang baik dengan Amerika maupun Australia, sehingga kasus sensitif semacam itu harus diteliti secara mendalam.
“Kita sedang coba membina kerja sama yang baik dengan semua pihak, jadi saya pilih tidak berkomentar. Ini supaya kita bisa menjaga kepercayaan sama-sama,” kata Lutfi.
Isu ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin yang menyatakan, pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan atas kegiatan memata-mata oleh pihak intelijen asing di Indonesia. Dia menilai kegiatan memata-matai itu ternyata bukan hanya lewat penyadapan, namun juga lewat aktivitas intelijen asing yang beroperasi di sejumlah lembaga Pemerintahan.
“Saya mengindikasikan bahwa mereka bukan hanya menyadap saja. Tapi negara asing itu juga menempatkan orang-orangnya sebagai agen intelijen secara tersembunyi di beberapa kementerian dan lembaga,” ujar TB Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Menurut Hasanuddin, orang-orang yang diduga sebagai agen intelijen asing itu pengaruhnya amat besar hingga mampu mempengaruhi kebijakan Indonesia demi menguntungkan pihak asing itu sendiri. Lebih lanjut, kata Hasanuddin, sebenarnya semua sudah memahami kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh pihak asing dengan target kepala negara dan ibu negara. Namun bukan hanya itu, belakangan muncul lagi penyadapan ke telepon seluler milik masyarakat umum.
Dipublikasikan New York Times dan Canberra Times, jutaan pelanggan PT Telkomsel ternyata disadap Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan Direktorat Intelijen Australia. Nama Indosat juga disebut-sebut dalam laporan tersebut.
Dia mencontohkan seperti yang terjadi di Kementerian Perdagangan, di mana agen intel asing itu bisa berada di lembaga tersebut atas dasar kerjasama luar negeri. Menurut Hasanuddin, agen-agen intel itu bisa punya tempat di kementerian yang bertujuan mengintervensi keputusan Indonesia soal perdagangan luar negeri. Mereka berada di bawah Direktur Perjanjian Perdagangan Luar Negeri.
“Awalnya para agen asing itu hanya seakan sebagai liaison officer saja. Padahal dia mengambil data-data soal kondisi perdagangan Indonesia, lalu bahkan belakangan ikut campur dalam kebijakan perdagangan Indonesia,” jelasnya. (merdeka.com/ 20/2/2014).
intel

Pocong syereem says 20/2/2014 :
Benarkah statement ini ? Sudah seperti apakah sebenarnya intel-intel / agen-agen asing itu menyusupi seluruh sendi pemerintahan di Indonesia? Apakah statement Wakil Ketua Komisi I DPR Bpk Tubagus Hasanuddin itu hoax atau memang benar kenyataannya ?.
Sebagai clue : dalam buku berjudul “LEGACY OF ASHES The History of The CIA” yang ditulis oleh Tim Weiner seorang wartawan dengan sebelumnya mempelajari terlebih dahulu 50.000 arsip CIA, wawancara mendalam dengan ratusan veteran CIA, dan pengakuan sepuluh direkturnya.
Dalam buku itu menunjukkan bukti-bukti meyakinkan perihal kelemahan CIA yang memalukan. Di antaranya, agen-agen CIA mengetahui Tembok Berlin runtuh pada 1989 dari siaran televisi bukan dari pasokan analisis mata-mata yang bekerja di bawah tanah; ambruknya WTC, yang membelasah pada 11 September 2001, dengan telanjang memeragakan kepada dunia bahwa agen-agen CIA lumpuh dalam mengantisipasi serbuan teroris alumnus CIA sendiri.
Sebagai sebuah dinas intelijen terbesar di dunia, CIA melakukan blunder paling vital dalam sejarah panjang spionase: berbohong tentang eksistensi senjata nuklir Irak. Blunder itulah yang menjadi basis pengambilan keputusan politik yang paling keliru dalam sejarah kepresidenan AS, yakni menyerbu Irak sekaligus menumbangkan Presiden Saddam Hussein.
Dan yang paling membuat kontroversi bagi kita adalah buku ini berisi pengakuan seorang pejabat tinggi CIA, Clyde McAvo yang menyatakan bahwa mantan Wakil Presiden, Adam Malik, sebagai agen rahasia CIA di Indonesia. Clyde McAvoy yang diwawancarai Tim Weiner pada 2005, mengaku telah merekrut dan mengontrol Adam Malik. McAvoy bertemu Adam Malik tahun 1964. Dalam buku itu dijelaskan bahwa CIA memberikan US$ 10 ribu untuk mendukung peran serta Adam Malik memberantas Gestapu.akan tetapi hal ini dibantah resmi oleh pemerintah indonesia.
Clue kedua : Pengakuan John Perkins dalam buku Confession of EHM dan John Pilger dalam film dokumenternya tentang Indonesia yang berjudul “The New Rulers of the World” mempertegas bahwa Amerika Serikat sangat berkepentingan menghancurkan pemerintahan Soekarno yang anti Imperaliasme Modern melalui korporasi dan kebijakan ekonomi dan politik kapitalis. Untuk menghancurkan kekuasaan Soekarno, sudah pasti harus menghancurkan penyokong Soekarno, yakni partai yang anti imperalias kapitalis pada saat itu yakni PNI yang dipimpin Bung Karno dan PKI. Dengan menjatuhkan Bung Karno, PNI akan lenyap. Dan untuk itu, PKI juga harus dihancurkan.
Setelah Bung Karno jatuh, kekuatan modal asing langsung masuk ke bumi pertiwi untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam. Dalam film dokumenternya, John Pilger (wartawan Australia) : “Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin menjadi lebar. Ini terkenal dengan istilah “nation building” dan “good governance” oleh “empat serangkai” yang mendominasi World Trade Organization (Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang), dan triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang mengendalikan setiap aspek detail dari kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana elit yang kurang dari satu milyar orang menguasai 80% dari kekayaan seluruh umat manusia.”
Dalam buku hasil dokumentasi John Pilgers, The New Ruler of the World : “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.
“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam … pasar yang besar.”
Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : “ini yang kami inginkan: ini, ini dan ini”, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia.
Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan oleh John Perkins, seorang EHM yang telah bekerja menghancurkan Indonesia, Panama, Paraguay dan pengakuan teman-teman John Perkins dalam buku “A Game As Old As Empire”.
Keberhasilan agen CIA dalam memenjarakan ekonomi Indonesia di rezim Soeharto dengan utang dan eksploitasi emas (Papua), migas dan sumber daya alam lainnya, tentu membutuhkan kaki tangan orang Indonesia sendiri. Sudah pasti ada orang-orang Indonesia yang menjadi penghianat yang menjual kehormatan dan kekayaan bangsa demi kepentingan pribadi maupun golongan.
Jadi kalau kita percaya John Pilger dan John Perkins, sejak tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elit bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa. Ditambah dengan tulisan Tim Weiner, “Sudah pasti ada agen / antek ASING yang berasal dari elit bangsa. Siapakah itu ?. (written by pocong syereem).


JKGR.

Kamis, 20 Februari 2014

PTDI Siap Garap Proyek Pesawat R80 Rancangan BJ Habibie

http://images.detik.com/content/2014/02/18/1036/155301_habibie55320.jpg  
Jakarta -PT Dirgantara Indonesia (PTDI) siap menjadi pihak kontraktor pengembangan pesawat R80 yang merupakan rancangan mantan Menristek BJ Habibie. Habibie melalui PT Regio Aviasi Industri (RAI) bekerjasama dengan PTDI melakukan persiapan pengembangan R80.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PTDI Andi Alisyahbana mengatakan fase pertama proyek ini adalah tahap konfigurasi. Pada tahap ini akan dipastikan soal jumlah penumpang karena menyangkut segmen pasar.

"Pertama konfigurasi, yaitu menentukan jumlah penumpang, apakah sayap mau atas bawah. Rasanya akan menuju 80 penumpang," katanya usai acara penyerahan helikopter Dauphin pesanan Basarnas di Lanudal Pondok Cabe Tangerang Selatan, Selasa (18/2/2014).

Andi menjelaskan, dari sisi pasar untuk pesawat R80 belum memiliki pesaing. Saat ini, tidak ada produsen pesawat di dunia yang bermain pada kelas 80 penumpang.

"Kalau ATR juga kapasitasnya nggak sampai 80 orang. Kita masuk di pasar yang belum ada pemainnya," terangnya.

Selanjutnya, pada fase kedua PTDI dan PT RAI akan masuk ke tahap desain awal. Targetnya prosesnya dimulai tahun 2015.

"Habis itu, preliminary design, bentuknya nanti mau gimana. Itu Insya Allah kita mulai tahun depan, karena ini tergantung dana," jelasnya.

Tahap terakhir, PTDI dan PT RAI akan memasuki fase terberat yaitu detail design. Fase ini nantinya akan masuki tahap pembuatan purwarupa (prototype) hingga sertifikasi pesawat. Pesawat N250 menurutnya telah berwujud prototype namun belum mengantongi sertifikasi kelaikan terbang dari lembaga internasional.

"Paling berat nanti detail design, nanti membuat prototype," jelasnya.

Harapannya pesawat baling-baling bermesin turboprop ini bisa dijual ke publik mulai tahun 2020. Namun syaratnya proses pembiayaan pengembangan pesawat ini berjalan lancar.

"Kalau nanti R80 jadi, yang penting pendanaan, kalau PTDI siap semuanya. Kalau dengan RAI berarti dari swasta, mereka pemilik program, kami sebagai kontraktor saja," jelasnya.

Seperti diketahui, Mantan Presiden BJ Habibie memiliki keinginan dan mimpi besar memajukan industri dirgantara di Tanah Air.

Habibie sempat menerbangkan pesawat asli buatan Indonesia yaitu N250, namun dalam proses pengembangan dan menuju sertifikasi gagal karena proyeknya dihentikan atas rekomendasi IMF. Ia masih menjaga mimpinya untuk melihat pesawat asli buatan anak bangsa terbang dan digunakan maskapai tanah air dan dunia, dengan membuat R80.

Tidak Mungkin Mengandalkan Mesin Tempur Itu Itu Saja


PT Pindad Bandung mengerjakan Panser Anoa pesanan TNI AD (photo: viva.co.id)
PT Pindad Bandung mengerjakan Panser Anoa pesanan TNI AD (photo: viva.co.id)

Pemerintah berpikir keras guna mempercepat peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk keperluan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) demi menggenjot produksi alutsista mutakhir buat mengganti mesin tempur uzur.
Menurut staf ahli kelembagaan bidang kerjasama Kementerian Pertahanan, Zilmi Karim, pemerintah telah membidik sepuluh pengadaan alutsista dari berbagai jenis. Antara lain kapal selam, program pesawat tempur KXF-IXF bekerjasama dengan Korea Selatan, tank kelas menengah, panser amfibi, propelan atau bahan bakar roket dan rudal, radar, amunisi kaliber besar, satelit pertahanan, dan pesawat tempur tanpa awak (unmanned combat air vehicle-UCAV) atau kerap disebut drone.
“Tapi, fokus Komite Kebijakan Industri Pertahanan yaitu kapal selam, propelan, program KFX-EFX, medium tank, radar, dan alat komunikasi,” kata Zilmi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (19/2/2014).
Guna memenuhi kebutuhan itu, Kementerian Pertahanan menunjuk lima Badan Usaha Milik Negara yang bakal menjadi pimpinan pengadaan alutsista buat tiap-tiap angkatan. BUMN yang digandeng itu adalah PT PAL buat melayani pengadaan alutsista matra (medan) laut, PT Pindad buat menyediakan alutsista matra darat, serta PT Dirgantara Indonesia diminta menjadi pimpinan proyek alutsista matra udara.
Sementara dua lainnya, yakni PT LEN Industri akan menyediakan perangkat elektronik dan PT Dahana akan menyiapkan bahan dan hulu ledak. Meski begitu, dalam pengadaan alat tempur matra darat, laut, dan udara masih dilakukan dengan cara kerjasama operasi dengan pihak luar.
Zilmi menegaskan, semua pengadaan alutsista harus melewati persetujuan lima BUMN. Hal itu harus dilakukan karena dalam undang-undang dan peraturan presiden tercantum tiga syarat pengadaan alutsista. Yaitu imbal dagang, transfer teknologi, dan penggunaan kandungan atau komponen lokal dalam tiap mesin perang.
Kopassus dengan MP5
Kopassus dengan MP5
Jika mampu membuat mesin tempur secara mandiri, Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai pengguna. Syarat keharusan penggunaan komponen lokal juga akan memacu pertumbuhan industri dalam negeri.
Untuk urusan peswat tempur KFX/IFX, Kementerian Pertahanan menargetkan jika tak ada halangan purwa rupa jet tempur kolaborasi dua negara itu bakal selesai dalam waktu 10 tahun. Seementara kapal selam produksi dalam negeri ditargetkan meluncur tahun 2018.
Sementara itu, Ketua Harian KKIP, Laksamana (Purnawirawan) Sumarjono, menyatakan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri adalah amanat undang-undang. Dia mengakui, kondisi saat ini mendesak Indonesia melakukan peningkatan mesin tempur guna menjaga kedaulatan wilayah negara yang amat besar.
Luas wilayah Indonesia yang membentan hingga lima juta kilometer persegi, dengan garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer sangat sulit diawasi jika hanya mengandalkan mesin tempur yang itu-itu saja. Itulah alasan mengapa negara lain gemar mengintimidasi Indonesia dengan sesekali melanggar batas negara.
“Kita juga harus mengelola zona ekonomi eksklusif. Kalau diambil negara lain kita cuma bisa gigit jari. Makanya kita harus punya kemampuan alutsista yang besar,” kata Sumarjono.
Dari sembilan titik strategis di dunia, lima di antaranya terletak di wilayah Indonesia. Maka dari itu, guna mempertahankan kedaulatan wilayah, tak bisa dipungkiri penguatan mesin tempur menjadi faktor penting. 

Indonesia Darurat Kapal Selam


chang_bogo_class_l1
Kapal Selam Chang Bogo Class (photo: military-today.com)

Kementerian Pertahanan Indonesia bergegas membenahi dan memperbarui berbagai alat utama sistem persenjataan yang kurang dan sudah dimakan usia. Penambahan unit kapal selam salah satu target yang dibidik oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim, mengatakan, saat ini Kementerian Pertahanan dengan PT PAL sedang menyiapkan galangan buat pembangunan kapal selam. Jika modal dari pemerintah sudah cair, maka pembangunan kapal selam dimulai tahun depan.
“Kapal selam PT PAL direncanakan masuk tahap produksi pada 2015, dan diperkirakan selesai November 2018,” ujar Zilmi di Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Produksi kapal selam dilakukan dengan cara kerjasama operasi dengan perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kontrak antara pemerintah dengan Daewoo sudah diteken sejak 2011 dengan nilai USD 1,07 miliar. Indonesia memesan tiga kapal selam dari Daewoo, dua dibangun di Korea Selatan, dan satu akan dibuat di PT PAL di Surabaya, Jawa Timur.
Maksud pembangunan satu kapal selam di tanah air itu supaya terjadi alih teknologi. Hal ini sudah tercantum dalam undang-undang dan peraturan presiden yang mewajibkan tiga syarat dalam pengadaan mesin tempur. Yakni alih teknologi, penggunaan kandungan dan komponen lokal, serta imbal dagang.
Zilmi melanjutkan, melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, pemerintah sepakat membenamkan tambahan modal sebesar USD 250 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Pengubahan buat membantu pembangunan galangan kapal itu. Jika tidak meleset, April mendatang dana itu bakal cair.
Meski begitu, banyak pihak meragukan kemampuan PT PAL membangun kapal selam itu. Tetapi Zilmi pasang badan. Menurut dia, yang mesti dikhawatirkan bukan kemampuan PT PAL, tapi justru ketepatan pencairan dana pembangunan fasilitas.
“Pembangunan fasilitas itu sudah dimulai sejak 2011. Sumber daya manusia sudah ditatar dan peralatan sudah disamakan. Dalam pembangunan galangan kita juga menggandeng konsultan dari Korea Selatan biar sama. Yang membangun fasilitas juga kontraktor. Jadi jangan menyalahkan PT PAL,” ujar Zilmi.
chang_bogo_class_l3
Kapal Selam Chang Bogo Class (photo: military-today.com)

Membangun Kemandirian
Pemerintah mesti merogoh kocek USD 1,07 miliar buat tiga kapal selam buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Meski satu dari tiga kapal selam akan dikerjakan di tanah air, tetap saja terasa berat. Itu baru tiga, sedangkan Indonesia minimal butuh sembilan unit lagi buat menjaga kawasan perairan dari penyusupan negara lain.
Meski begitu, pemerintah berkeras membangkitkan industri alat tempur dalam negeri, salah satunya kapal perang dan kapal selam, dengan tujuan supaya mandiri. Meski dengan jalan kerjasama operasi, pemerintah optimis banyak keuntungan diraih negara, jika berhasil melakukan alih teknologi. Syukur jika bisa melakukan ekspor senjata dan mesin tempur.
“Berapa banyak devisa negara yang keluar kalau hanya mengimpor alutsista? Satu kapal selam saja harganya Rp 3 sampai 4 triliun. Kalau industri dalam negeri mandiri, kan bisa ada pemasukan pajak. Industri lain juga tumbuh,” ujar Zilmi.
Supaya proses alih teknologi berjalan lancar pemerintah mengirim 206 tenaga ahli Indonesia buat belajar langsung teknik pembuatan kapal selam ke Korea Selatan. Dalam rombongan itu juga terselip perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Surabaya.
Indonesia darurat kapal Selam. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan dihubungkan laut yang membentang luas memiliki tantangan tersendiri dalam bidang pertahanan.

TNI AL Tinjau Armada Utara Rusia


Asrena KASAL, Laksda Ade Supandi (tiga dari kanan) dan delegasi Bersama Dubes RI Djauhari Oratmangun (tengah) di Moskow | Dok.KBRI Moskow
Asrena KASAL, Laksda Ade Supandi (tiga dari kanan) dan delegasi, bersama Dubes RI Djauhari Oratmangun (tengah) di Moskow | Dok.KBRI Moskow

Delegasi TNI AL yang diketuai Assisten Perencanaan (Asrena) Kasal Laksda TNI, Ade Supandi mengadakan kunjungan kerja ke Rusia, 9-15 Februari 2014. Kunjungan ini menindaklanjuti kunjungan kerja KASAL ke Rusia tahun 2013 dalam penjajakan peningkatan kerjasama pertahanan yang lebih erat antara Indonesia dan Rusia.
Menurut keterangan Sekretaris I Pensosbud KBRI Moskow, Lailal K Yuniarti, dalam kunjungan tersebut Laksda Ade Supandi dan delegasi antara lain Mengunjungi Armada Utara Rusia di Polyarniy, Murmanks, Federasi Rusia pada (10-12/2/2014) diterima langsung oleh Rear Admiral Oleg Golubev.
TNI AL Tinjau Kapal Selam Rusia (photo: kenyot10)
TNI AL Tinjau Kapal Selam Rusia (photo: Dok.KBRI Moskow)

Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau kapal selam Kilo Class yang diharapkan akan dapat memperkuat Alutsista TNI AL.
”Delegasi TNI AL berkesempatan melihat berbagai kapal selam, baik yang sudah maupun yang belum dimodernisasi. Pihak Rusia menyampaikan harapan agar kapal selam yang di tawarkan kepada pihak Indonesia dapat  menjadi bagian dari kekuatan Alutsista TNI khususnya, TNI AL ”, ujar Yuniarti.
Selama di Rusia, Asrena KASAL Laksda Ade Supandi dan delegasi juga telah melakukan pertemuan dengan Dubes RI Moskow, Djauhari Oratmangun, guna membicarakan kerjasama Indonesia – Rusia di bidang militer di masa yang akan datang.

Mengapa Rusia Jadi Mitra?
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu memiliki Angkatan Laut yang kuat. Dalam hal ini, sebagai negara dengan tingkat penguasaan teknologi yang tinggi, Rusia adalah mitra yang ideal. Selain itu, Rusia tidak menetapkan prakondisi politik apapun untuk penjualan senjata.
Hubungan kerjasama militer kedua negara tidak terbatas pada jual-beli persenjataan. Kedua negara juga melakukan latihan bersama mengatasi pembajakan laut.
TNI AL Tinjau Kapal Selam Rusia (photo: kenyot10)
TNI AL Tinjau Kapal Selam Rusia (photo: Dok.KBRI Moskow))

Sebagai catatan, sejak Indonesia dan Rusia menandatangani perjanjian Kemitraan Strategis di tahun 2003, hubungan kerjasama antara kedua negara semakin erat, tidak terkecuali di bidang pertahanan. Indonesia dan Uni Soviet  pernah memiliki hubungan yang sangat dekat setelah keduanya mulai menjalin hubungan diplomatik di tahun 1950. Pada waktu itu, Indonesia banyak membeli persenjataan dari Uni Soviet. Berkat dukungan militer tersebut, Angkatan Laut Indonesia menjadi yang kedua terkuat di Asia setelah RRT.
Walau demikian, hubungan erat tersebut tidak berlangsung lama. Akibat perubahan peta politik di Tanah Air, hubungan tersebut sempat membeku dan hanya mulai membaik di awal 2000-an ketika RI dan Federasi Rusia sebagai  successor state Uni Soviet kembali memperkuat hubungan dengan Indonesia, demikian Yuniarti melaporkan kepada PelitaOnline.com.(PelitaOnline.com).