Australia menyadap khawatir Indonesia berpaling ke China

Presiden Susilo Yudhoyono (kanan) tersenyum lebar saat menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott (kiri), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9). Jakarta tempat pertama yang Abbott datangi setelah dia dilantik pada September lalu. Kini hubungan Jakarta-Canberra menegang lagi karena Canberra menyadap komunikasi petinggi Indonesia. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

... dalam kacamata politik internasional Indonesia telah diperlakukan secara keji oleh Australia dalam persoalan Timor Timur... "

Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies, Guspiabri Sumowigeno, menilai, latar belakang Australia menyadap komunikasi sejumlah petinggi Indonesia karena kekhawatiran mereka bahwa Indonesia akan "berpaling" kepada China. 

Padahal, Barat (Amerika Serikat dan semua sekutunya di seluruh dunia) memiliki skenario alias strategi besar membendung pengaruh China di mana-mana, yang dinamakan China Containment.

Dalam konteks China Containment inilah maka perebutan pengaruh Barat dan China itu terjadi secara sengit. 

"Inilah yang sekarang sedang membuat panik kekuatan-kekuatan politik Australia," kata Sumowigeno, Kamis.

China Containment merupakan cara Amerika Serikat dan sekutunya membendung peningkatan pengaruh China sebagai negara adidaya baru dalam ekonomi, militer, politik, dan budaya.

Menurut Sumowigeno, pengungkapan skandal penyadapan Australia dari kantor kedutaan besarnya di Jakarta ini, "Pasti merusak strategi yang ditujukan untuk membendung kebangkitan pengaruh China yang sedang muncul menjadi kekuatan adidaya ekonomi, politik dan militer."

Ia mengatakan, komitemen Indonesia terhadap China Containment itu cukup terlihat. 

Indikasinya, Indonesia seolah tidak menganggap intervensi politik dan militer Australia dalam kampanye pelepasan Timor Timur dari Indonesia sebagai tamparan yang seharusnya membekas dalam pada 1999.

Adalah Australia yang berdiri paling depan dalam memberi tekanan politik dan kekuatan militer berupa International Force for East Timor (Interfet) ke Indonesia soal (saat itu) Provinsi Timor-Timur, pada awal 1999. 

Australia sukses melepaskan Timor Timur dari Indonesia pada Agustus 1999, juga "membentengi" jajak pendapat PBB yang diketahui juga tidak berlangsung secara jujur dan adil sepenuhnya. Keberhasilan memereteli wilayah Indonesia oleh Australia pada Timor Timur inipun tidak dianggap hambatan psikologis berarti oleh Indonesia.

Indonesia kemudian cepat membalikkan keadaan, dari krisis menjadi persahabatan dengan Timor Timur, sejalan keberhasilan tim perumus Komisi Kebenaran Persahabatan yang dibentuk bersama.

Dengan Australia, hubungan itu juga diubah segera, terutama setelah dijalin kerja sama pada 2001; padahal kebanyakan kerja sama itu lebih menguntungkan Australia, di antaranya Indonesia menjadi "benteng" pemberantasan gelombang imigrasi gelap ke Australia.

Indonesia, kata dia, tetap menjalin hubungan mesra nyaris seperti sekutu dengan Australia, meskipun dalam kacamata politik internasional telah diperlakukan secara keji oleh Australia dalam persoalan Timor Timur. 

"Indonesia tidak mendapatkan imbalan sepadan untuk jasanya mencegah kejatuhan Timor Portugis ketangan kelompok kiri atau komunis yang meresahkan Australia sebelum tembok Berlin runtuh," kata dia.

Dalam perspektif Beijing, lanjut dia, sikap ini konfirmasi bahwa Indonesia memang ikut menjadi pilar dari China Containment. China dianggap lebih sebagai ancaman yang nyata ketimbang Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Barat-nya, termasuk Australia.

Ia mengatakan kepanikan Australia saat ini juga karena negara Timor Timur kemudian ternyata juga bukan anak manis bagi Negara Kanguru itu dan berkali-kali menggunakan "kartu China" untuk kepentingan nasionalnya.

Paling jelas adalah menekan Australia agar mau lebih jujur, adil, dan terbuka soal pengelolaan minyak dan gas Bumi di celah Timor. Minyak Bumi di celah Timor yang digembar-gemborkan Australia ada dalam jumlah sangat besar itu diangkut dan dikilang di Australia.

Negara Timor Timur hanya mendapat semacam "bagi hasil" dengan perhitungan deposit pasti minyak Bumi dan gas, eksploitasi mereka, dan keuntungan yang hanya diketahui segelintir pihak saja.  

"Wacana pembukaan pangkalan militer China di negara Timor Timur amat menggetarkan Australia," katanya.

Salah satu faktor yang menghalangi hal itu tidak terwujud adalah karena tiada restu dari Jakarta, dan China masih menimbang perasaaan Indonesia, bila mereka jadi membuka pangkalan militer di dalam wilayah gugusan kepulauan Nusantara.

"Tingkat kepercayaan Indonesia yang menipis pada Austraia bisa membuat Jakarta mengambil sikap berbeda terhadap wacana itu untuk membuat perhitungan," ujarnya.

Merdeka. 

Negosiasi Pembelian Kapal Selam Rusia oleh RI Target Penyadapan?

Agustus 2009 ketika SBY disadap, adalah saat krusial dalam negosiasi.

Salah satu kapal selam Rusia. (Reuters/Yuri Maltsev)

Ketegangan diplomatik masih menyelimuti Jakarta-Canberra menyusul terungkapnya aksi penyadapan Australia terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya. Dalam salah satu dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, Badan Intelijen Australia (DSD) menyadap SBY pada Agustus 2009.

Apa sebenarnya yang diincar Australia pada periode Agustus 2009 itu? Mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin, menduga rencana RI membeli kapal selam Rusia ikut menjadi target penyadapan. Pasalnya, tarik-ulur atau negosiasi seputar jadi-tidaknya Indonesia membeli kapal selam Rusia terjadi pada Agustus 2009.

“Teknologi kapal selam yang saat itu hendak dibeli Indonesia dari Rusia sungguh dahsyat. RI berencana membeli dua kapal selam. Kalau jadi, (Australia) tentu takut sama kita,” kata Hamid kepada VIVAnews, Jumat 22 November 2013.

Sejumlah pejabat RI yang ketika itu disadap oleh Australia, diyakini Hamid ada kaitannya dengan rencana pembelian kapal selam Rusia itu. “Sofyan Djalil saat itu Menteri Negara BUMN, Sri Mulyani Indrawati saat itu Menteri Koordinator Perekonomian. Mereka terkait dengan aspek ekonomi negosiasi itu (kapal selam), yakni pembiayaan. Ada anggarannya atau tidak,” kata Hamid.

Penyadapan terhadap Sofyan Djalil juga terkait dengan dana BUMN untuk membangun dermaga kapal selam tersebut. Sementara Dino Patti Djalal yang juga disadap ketika itu merupakan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri. Komunikasi-komunikasi dari pihak asing sangat mungkin masuk melalui Dino.

Pada akhirnya, kata Hamid, Indonesia batal membeli kapal selam Rusia karena alasan keterbatasan biaya. RI akhirnya lebih memilih membeli kapal selam Korea Selatan.

Untuk diketahui, Rusia pada tahun 2012 memiliki 60 kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih. Meskipun pembelian kapal selam dari Rusia batal dilakukan pada tahun 2009 itu, kini Rusia kembali menawarkan 10 unit kapal selamnya kepada Indonesia.

“Ada tawaran kapal selam dari Rusia. Mereka membuka kesempatan karena kedekatan Indonesia dengan Rusia,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, 17 Agustus 2013.

Jakarta-Moskow tingkatkan kerjasama

Dalam kunjungannya ke parlemen Indonesia Kamis kemarin, 21 November 2013, parlemen Rusia menyepakati peningkatan kerjasama dengan Indonesia, termasuk dalam teknologi sadap dan antisadap.

Selain bertemu pimpinan parlemen Rusia, DPR juga melakukan pertemuan selama hampir 4 jam dengan Duta Besar Rusia untuk RI. “Saya gembira Rusia mendukung Indonesia. Kami sudah berbicara langsung (soal peningkatan kemitraan),” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

DPR mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia, untuk tidak terlena dengan kerjasama dengan pemerintah AS. “Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia,” kata Priyo. 

Vivanews. 

Lumpuhnya situs polisi federal jadi berita utama media Australia

Lumpuhnya situs polisi federal (AFP) dan jatuh bangunnya situs Bank Sentral Australia yang menjadi korban serangan DDOS hacker Indonesia menjadi berita utama di sejumlah media di Australia dalam dua hari terakhir.

Seperti ditulis di The Age, juru bicara dari Polisi Federal mengungkapkan situs www.apf.gov.au masih berfungsi ketika mereka meninggalkan kantor. "Namun ketika Kamis pagi, situs sudah down. Situs kemudian diperbaiki pada pukul 8.15 waktu setempat," katanya.

Menurut juru bicara tersebut, AFP akan menangani serangan kepada situs-situs pemerintah secara serius. "Orang yang terlibat dalam serangan cyber ini harus tahu bahwa mereka akan terkena kasus kriminal," katanya.

Meski begitu, AFP menegaskan down-nya situs tidak berdampak terhadap sistem teknologi informasi dan tidak ada informasi sensitif yang ditaruh dalam website tersebut.

Sebagaimana diketahui, situs Australian Federal Police semalam ini rontok diserang hacker Indonesia. Kepastian rontoknya situs ini dapat dibuktikan dengan tidak bisanya situs beralamat di www.afp.gov.au diakses.

Penyerangan terhadap situs Polisi Federal Australia ini dilakukan oleh hacker muda yang tergabung dalam Indonesia Security Down Team. Serangan sendiri dimulai sekitar Pukul 19:25 WIB (20/11).

Belum dapat dipastikan apakah rontoknya situs ini akan berkelanjutan atau Australia akan memindahkan IP address situs ini, sehingga akan kembali normal.

Strategi. 

Regu Tentara Australia Dikeluarkan dari Pusat Pendidikan Kopassus

"Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden".

Pasukan Kopassus di Perayaan HUT TNI ke-67. (REUTERS/Beawiharta)

Hari ini, Kamis 21 November 2013, TNI Angkatan Darat telah mengeluarkan seluruh tentara Australia yang tengah menjalani pendidikan militer di Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kepala Penerangan Umum TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad, menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari langkah pemutusan hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

"Pagi tadi, 16 tentara Australia dipindahkan ke hotel Hilton Bandung," ujar Rukman kepada VIVAnews.

Latihan militer gabungan TNI dengan tentara Australia, ia melanjutkan, sudah dihentikan sejak Rabu kemarin, sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan Negeri Kangguru.

Penghentian kerjasama ini bersifat sementara, sambil menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia soal penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia lainnya.

"Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden yang ditindaklanjuti dengan perintah Panglima TNI dan Kasad," kata Rukman.

Setelah dipindahkan dari pusat pelatihan Kopassus, Rukman menambahkan, para tentara Australia itu akan segera dipulangkan ke negaranya.

"Mereka akan pulang hari Senin depan," kata Rukman.

Vivanews. 

Nasib Hibah Pesawat Hercules Australia

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia

Pasca penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan Australia. Penghentian kerjasama itu diwujudkan dengan ditariknya 6 pesawat F-16 di Darwin yang akan melakukan latihan Elang Ausindo 2013. Selain itu TNI juga menghentikan latihan Kopassus dengan militer Australia di Lembang- Jawa Barat.

Kita belum tahu apa respon militer Australia atas sikap TNI. Yang jelas Indonesia pun memiiki kerjasama militer dengan Australia, dalam program hibah 4 pesawat Hercules C-130 RAAF. Dengan biaya sebesar AUS$ 63 juta, Indonesia mendapatkan empat buah pesawat atau sekitar AUS$ 15 juta / unit. Padahal harga pesawat tersebut berkisar sekitar AUS$ 75 juta/ unit. Pesawat hibah ini memiliki sisa usia produktif sekitar 30 tahun atau sekitar 18.000 jam terbang.

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)

 

 

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)

Akankah Australia membatalkan hibah pesawat Hercules C-130 dan menjualnya ke negara lain, atau tetap menjualnya ke Indonesia, walau Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan mereka ?. Kita lihat perkembangannya.
JKGR. 

KRI Teluk Peleng Coba Diangkat

KRI Teluk Peleng-535 akan diangkat menggunakan balon pengapung (photo: Dispenal)

Kapal perang pendarat amfibi kelas Frosch-I, KRI Teluk Peleng-535, yang kandas dan miring 90 derajat di dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara, diupayakan diangkat memakai “balon pengapung”. “Kami tengah mendatangkan ‘balon-balon pengapung’ itu dari Surabaya. Instrumen penyelamat kapal itu ada di Dinas Penyelaman Bawah Air TNI AL, dan akan dipakai untuk mengangkat badan kapal,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Untung Surapati, di Jakarta, Kamis.

TNI AL memiliki pengalaman dalam proses penyelamatan dan pengangkatan badan kapal perang memakai “balon-balon pengapung” sebagaimana akan diterapkan pada KRI Teluk Peleng-535 itu. KRI Teluk Peleng-535 diketahui sandar di dermaga itu pada posisi “badan keempat”, Senin pagi lalu (18/11). Saat dia sandar dan telah selesai bermanuver untuk proses merapat, kapal perang buatan Jerman Timur pada 1978 itu langsung “diikat” di titik-titik tambat.

KRI Teluk Peleng karam di perairan Pondok Dayung,Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (20/11). ANTARA FOTO/Deni Armando/pras/13

“Sebetulnya, merapat dan ditambat di posisi ‘badan kedua, ketiga, atau keempat’ seperti itu sudah sering dilaksanakan. Itu biasa terjadi dan sejauh ini tidak ada masalah. Kami tengah mengkaji sebab-musabab kebocoran lambung di buritan kapal itu,” kata Surapati.

Kebocoran kapal perang pendarat amfibi itu ada di bagian buritan, di ruang pembangkit daya listrik, di kompartemen mesin kapal. Dari titik itulah kemudian petugas jaga kapal menemukan genangan air pada saat mereka patroli rutin pada Senin petang.

“Dugaan sementara kami, mungkin di perairan ‘kolam’ dermaga itu terdapat bekas-bekas tiang besi yang besar. Kondisi perairan pada saat itu surut dan perairan cukup bergolak terkait cuaca, sehingga kapal-kapal seolah diombang-ambingkan, walau sudah diikat di tambatan dermaga,” kata dia.

Kemungkinan kedua, kata dia, benturan terjadi pada titik-titik rampa yang memang mungkin terjadi pada bagian penyambungnya.

KRI Teluk Peleng karam di perairan Pondok Dayung,Tanjung Priok, Jakarta

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, dalam keterangan langsungnya, secara terpisah, menyatakan, “Ini masalah teknis sekali dan menjadi tanggung jawab komandan kapal.”

KRI Teluk Peleng dibangun oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur pada 1978 untuk Angkatan Laut Jerman Timur dengan nomor lambung 632. Kapal berjenis Frosch-I/Type 108 ini kemudian dibeli pemerintah untuk TNI AL dan masuk armada pada 1993.

Kapal-kapal perang ini termasuk dalam paket pembelian sejumlah kapal perang eks Jerman Timur pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. KRI Teluk Peleng-535 adalah kapal pendarat bagi pasukan Korps Marinir TNI AL dan juga sebagai kapal pengangkut logistik.

Termasuk dalam kelas Teluk Gilimanuk bersama KRI Peleng-53,  antara lain KRI Teluk Gilimanuk-531, KRI Teluk Celukan Bawang-532, KRI Teluk Cendrawasih-533, KRI Teluk Berau-534, KRI Teluk Sibolga-536, KRI Teluk Manado-537, KRI Teluk Hading-538, KRI Teluk Parigi-539, KRI Teluk Lampung-540, KRI Teluk Jakarta-541, KRI Teluk Sangkulirang-542, KRI Teluk Cirebon-543, dan KRI Teluk Sabang-544.

JKGR.

Celah-celah Penyadapan Versi Menkominfo

Penyadapan bisa dilakukan dengan memasang alat di handset pengguna.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengakui masih terdapat celah penyadapan yang bisa dilakukan di luar pengawasan operator.

"Bisa BTS ke BTS atau BTS ke satelit, juga BTS ke handphone. Itu bisa dimasuki penyadapan," ujar Tifatul di kantor Kominfo, Jakarta usai menggelar rapat tertutup dengan seluruh operator telekomunikasi, Kamis, 21 November 2013.

Dia melanjutkan, penyadapan juga bisa dilakukan dengan memasang alat tertentu pada handset pengguna. Selain dari pengawasan operator, tambahnya penyadapan juga bisa dilakukan melalui aplikasi pesan instan atau peranti lunak lainnya.

"Dipasangkan pada ponsel dan kemudian menyadap. Selain dari operator, penyadapan bisa dilakukan melalui messenger," ujarnya.

Meski operator yang dipanggil  mengaklaim tidak menyadap, Tifatul mengatakan tak puas mendengar jawaban normatif mereka. "Klarifikasi ini saja juga tak cukup untuk itu Kominfo mengeluarkan 7 instruksi," tegasnya.

Kominfo akan memberikan waktu kepada operator telekomunikasi untuk memastikan tak ada penyadapan dan evaluasi sisten keamanan operator.

"Kami kasih waktu satu minggu untuk mendalami, mengevaluasi keamanan dan memastikan itu," kata dia.

Tujuh instruksi Kominfo:

1. Memastikan kembali keamanan jaringan yang digunakan jalur komunikasi RI 1 dan RI 2 sesuai SOP Pengamanan VVIP.

2. Memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan secara umum.

3. Mengevaluasi outsourcing jaringan, dan memperketat perjanjian kerjasama dengan mitra operator.

4. Memastikan hanya aparat penegak hukum yang berwenang menyadap dan alat penyadapan.

5.Memeriksa apakah ada penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal.

6. Melakukan audit atau pengujian kembali terhadap sistem perangkat lunak yang digunakan apakah terdapat back door atau botnet yang dititipkan vendor.

7. Melakukan pengetatan aturan terkait perlindungan data pelanggan, registrasi, informasi pribadi sebagai modern licensing.

Vivanews.