Jumat, 18 Oktober 2013

Kisah ironi operasi militer menumpas gerilyawan Kalimantan Utara


"Think as a soldier, talk as a soldier, walk as a soldier."

Jenderal (Purn) Abdullah Makhmud Hendropriyono meluncurkan buku berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin. Buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas ini menceritakan pengalaman tempur Hendro sebagai perwira pertama Pusat Pasukan Khusus (kini Kopassus) TNI AD di Kalimantan Utara. Banyak hal menarik yang ditulis Hendro dalam buku ini.

Hendro melukiskan kondisi politik setelah Orde Lama runtuh dan digantikan Orde Baru. Banyak kebijakan yang langsung berubah 180 derajat. Termasuk soal konfrontasi dengan Malaysia. Di era Soekarno, Indonesia jor-joran mendukung perlawanan rakyat Serawak dan Kalimantan Utara memerangi Malaysia dan Inggris.

Pemerintah bahkan melatih komandan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) Bong Kee Chok dan adiknya, Bong Hon. Mereka dilatih oleh Badan Pusat Intelijen, RPKAD, Marinir, Pasukan Gerak Tjepat Angkatan Udara dan Mobile Brigade Polri. Seluruh perhatian pemerintah Indonesia tahun 1964-1965 tercurah pada konfrontasi dengan Malaysia.

Pemerintah juga menyuplai senjata untuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). Bahkan sejumlah pasukan elite Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dikirim sebagai sukarelawan dan bergabung dengan TNKU. Mereka bertempur dengan pasukan komando Inggris di belantara Kalimantan.

Tapi saat Presiden Soekarno lengser dan digantikan Presiden Soeharto, kebijakan berubah drastis. Orde Baru yang menuding konfrontasi dengan Malaysia disusupi komunis. Pemerintah Indonesia pun kemudian menghentikan dukungan pada PGRS dan TNKU. Mereka meminta gerilyawan PGRS meletakkan senjata dan menghentikan perlawanan.

"Dari 838 anggota TNKU hanya 99 orang yang taat meletakkan senjatanya dan menyerahkannya pada pos polisi atau pos tentara terdekat. Selebihnya 739 orang membangkang. Jumlah senjata yang tidak dikembalikan sekurang-kurangnya 538 pucuk, terdiri atas bren, stengun, senapan dan pistol. Selain itu ada juga granat-granat tangan buatan Pindad," kata Hendropriyono (hal 64).

Maka ABRI dan Polri dikirim kembali ke Kalimantan Utara, tapi kali ini untuk memerangi para muridnya sendiri yang dulu dilatih untuk berjuang melawan neokolonialisme. Gerilyawan PGRS dan Paraku yang berada di hutan-hutan belum mengetahui hal ini.

Setelah tahu mereka kini harus saling berhadapan, para anggota PGRS, TNKU, ABRI dan Polri itu banyak yang menangis tersedu-sedu dan saling berangkulan sebelum mereka menyatakan perpisahan. Tapi sebagai alat negara, tugas berat itu tetap harus dikerjakan ABRI dan Polri.

"Kenyataan bahwa politik kerap kali membuat alat negara melaksanakan tugas dengan beban mental yang sangat berat. Perubahan haluan politik ini sangat menyakitkan, sehingga rasa kemanusiaan mereka hanyut dalam arus kekecewaan yang sangat dalam," beber Hendro.

PGRS adalah murid para prajurit ABRI. Berjuang bersama melawan Inggris di Kalimantan Utara dan Serawak. Kini guru harus membunuh anak-anak murid sendiri. PGRS harus melawan gurunya sendiri yang sangat dihormati dan dicintai. Itu semua karena perubahan haluan politik Indonesia yang berdamai dengan Malaysia.

Maka walau pahit, guru dan murid saling berhadapan di rimba Kalimantan. Tak mudah memerangi PGRS yang sangat mengenal baik medan gerilya dan mendapat dukungan masyarakat. ABRI melatih mereka dengan baik sehingga pasukan PGRS paham intelijen, konsep gerilya, hingga menyerang dengan senyap dan terkoordinasi.

Tahun 1967 PGRS pimpinan Lim Fo Kui alias Lin Yen Hoa dan Bong Khe Chok mengadakan pertemuan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan S.A Sofyan dam Tan Bu Hiap di Bukit Bara, sebelah Timur Sambas, Kalimantan Barat. Mereka membentuk suatu koalisi perjuangan yang dinamakan BaRA atau Barisan Rakyat. Salah satu poin kesepakatan, PGRS akan mendirikan negara komunis Serawak yang merdeka. Suatu pasukan baru bernama Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) didirikan.

Ketangguhan PGRS/Paraku terbukti saat mereka menyerang Pangkalan Singkawang II Angkatan Udara RI di Sangau Ledo. Operasi ini berjalan sangat baik. Mereka berhasil merampas 153 pucuk senjata AURI dari berbagai jenis. Serangan direncanakan dengan baik, terkoordinasi dan rapi. Mereka mempraktikkan apa yang diajarkan ABRI pada mereka.

"Ini merupakan suatu hal yang hanya lazim dapat dilakukan oleh pasukan komando regular yang terlatih sangat baik. Tidak seperti oleh pasukan gerilya yang tidak teratur," puji Hendro.

Pemerintah Indonesia pun terkejut atas keberhasilan tersebut. Sebagai balasan, Mabes ABRI menggelar Operasi Bersih II. Pasukan Kodam XII Tanjungpura kini diperkuat satuan Puspassus TNI AD.

Peperangan guru melawan murid pun berkobar. Pedih, tapi harus dilakukan.

Bong Kee Chok, komandan gerilya bermata harimau


Akhir 1960an hingga 1970an awal, Bong Kee Chok alias Yusuf Said menjadi target utama pasukan gabungan Indonesia-Malaysia. Ribuan prajurit kedua negara memburunya di kelebatan hutan Kalimantan.

Bong Kee Chok dilatih tentara Indonesia saat konfrontasi dengan Malaysia. Dia mendirikan Pasukan Gerilya Serawak (PGRS) untuk memerangi Inggris bersama tentara Indonesia. Kemudian kebijakan Orde Baru, berbalik memusuhi PGRS, karena dicap komunis. Maka walau pedih, Bong Kee Chok memerangi gurunya sendiri, tentara Indonesia.

Bukan perkara mudah menangkap komandan gerilya ini. Indonesia dan Malaysia mengerahkan satuan elitenya untuk terus melacak jejak Bong Kee Chok.

Salah satunya adalah AM Hendropriyono dan tim pasukan elite baret merah TNI AD. Hendro saat itu masih menjadi perwira pertama. Hendro berhasil menangkap atau menewaskan tokoh-tokoh gerilyawan di Kalimantan, tetapi pria yang digelari si tikus hutan ini tak tertangkap.

Baru pada November 1973, akhirnya Bong Kee Chok mau keluar hutan dan menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Malaysia.

Pada tahun 2005, Hendropriyono yang sudah pensiun dari TNI dan berpangkat jenderal baru bisa melihat wajah Bong Kee Chok. Pertemuan itu digelar di Hotel Four Seasons Singapura berkat jasa kenalan Hendro.

Maka setelah 38 tahun, Hendro akhirnya bisa bertemu bekas musuhnya. Tak ada amarah atau dendam, hanya rasa hormat dan kagum dari dua prajurit tua ini.

"Ini jagoan yang saya tunggu tunggu. Ternyata ia tidak tinggi, cuma sekitar 163 cm. Kulit dan matanya tidak mencerminkan ia seorang China. Sama sekali saya tak menyangka. Berpakaian sederhana dengan potongan rambut ala militer, otot-otot lengan untuk lelaki berusia 70 tahun (saat itu), dengan sorot mata laksana harimau, jelas menunjukkan ia seorang pemimpin, seorang pemberani, dan seorang yang cerdas," kata Hendro melukiskan pertemuan pertama tersebut.

Keduanya berbincang akrab. Ternyata Bong Kee Chok kehilangan jari tengah dan telunjuk tangan kanan saat bergerilya. Penyebabnya ternyata granat tua dari Indonesia yang meledak sebelum dilempar. Sementara luka-luka lama Hendro saat berduel dengan salah satu pimpinan PGRS, Ah San, juga masih ada.

Banyak pikiran yang berkecamuk, seperti kenapa dulu saling bertempur dan saling menyiksa hanya karena perang yang mau memaksakan ideologi, keyakinan atau kehendak suatu pihak kepada pihak yang lain?

Tapi keduanya tak menyesal dengan pilihan yang diambil. Hendro sadar dirinya prajurit Indonesia yang wajib membela negara. Dalam bertempur pilihannya membunuh atau dibunuh.

"Sementara Bong Kee Chok tidak menyesal terhadap perjuangan PGRS di masa lampau karena perjuangannya itu merupakan sebutir batu dari sejumlah batu-batu sandungan bagi kapitalisme kuno yang ortodoks," jelas Hendro.

Keduanya berjabat tangan erat sebelum berpisah. Tertawa. Mengenang pengalaman masa muda mereka sebagai sesama prajurit tempur.

Bermodal cinta terlarang, intelijen TNI bongkar sarang gerilya

Butuh kerja keras bagi TNI untuk memadamkan pemberontakan anggota Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dari tahun 1967-1974. Mereka sangat mengenal medan di perbatasan Kalimantan. Sebagian rakyat di sana juga mendukung perjuangan PGRS/Paraku sehingga gerilyawan tetap mendapatkan suplai logistik.

Maka intelijen TNI harus putar otak. Sebab perang melawan gerilya tak bisa dilakukan selalu dengan kekerasan. Merebut hati lawan agar mau berbalik bekerjasama dengan TNI jauh lebih menguntungkan.

Cerita menarik soal sepak terjang intelijen ini dibeberkan oleh Jenderal Purn AM Hendropriyono dalam berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas tahun 2013.

Untuk mengetahui persembunyian dan mengenali para tokoh PGRS/Paraku, tentu dibutuhkan mantan pejuang organisasi tersebut yang mau bekerja sama. Kapten Hendropriyono kemudian mencarinya di dalam penjara Sei Raya Pontianak. Di sinilah para tokoh PGRS/Paraku yang sudah diadili dipenjara.

Kapten Hendro menemukan Phang Lee Chong, bekas komandan Pasukan Barisan Rakyat yang pernah menyerang Pangkalan Angkatan Udara Singkawang II. Setelah bercakap-cakap, Hendro yakin Phang Lee Chong dapat mengenali target-target utama TNI. Phang pun akhirnya mau bekerjasama dengan TNI.

Salah satu kunci agar musuh mau bekerja sama dengan TNI adalah dengan memperlakukan tawanan dengan baik. Membujuk musuh menyerah melalui keluarga yang didekati serta memberi iming-iming hadiah.

Maka Phang Lee Chok menyamar menjadi polisi lalu lintas. Bersama Tim Halilintar, pimpinan Hendro, mereka merazia pengendara mobil dan motor. Seorang pemuda bernama Atet ikut terjaring.

Ternyata Atet adalah mantan kekasih seorang wanita bernama Siat Moy. Si jelita ini malah kemudian dinikahi oleh Ah San, salah satu petinggi PGRS/Paraku dengan jabatan Sekretaris Wilayah III Mempawah. Atet kemudian disingkirkan oleh Ah San ke Comittee wilayah II.

"Kami mulai mencari data tambahan tentang hubungan asmara antara Atet dan Siat Moy. Ternyata walau Siat Moy telah menjadi istri Ah San, cinta kasih mereka tetap membara. Dengan pendekatan secara pribadi yang hati-hati disertai dukungan fasilitas yang relevan, bara cinta tersebut menyala kembali. Sampai mereka sepakat untuk menjalin kembali pertautan hati yang menjadi retak selama ini," beber Kapten Hendropriyono.

"Akhirnya Siat Moy mau menunjukkan pos komando wilayah III dan persembunyian Ah San, asalkan saya berjanji juga untuk tidak membunuh Ah San," lanjut Hendro.

Dengan informasi dari Siat Moy akhirnya tim berhasil mendekati kurir Ah San yang bernama Akau. Untuk menggoyang pendirian Akau, Atet menunjukkan surat dari ayah Akau. Lalu diputar cassette player yang berisi suara ayah dan adik Akau meminta Akau kembali ke tengah keluarga.

"Akau terperangah ketika mendengar suara adik bungsunya yang memohon dia untuk kembali mengantarnya ke sekolah seperti dulu dilakukannya," jelas Hendro.

Maka dengan bekal itu, Kapten Hendro mulai menyiapkan tim. 11 Anggota Puspassus disiapkan hanya bersenjatakan pisau komando. Operasi senyap untuk menangkap Ah San hidup-hidup. 11 Orang ini siap bertarung satu lawan satu dengan Ah San dan pengawalnya.

Operasi penangkapan Ah San berlangsung seru. Sayangnya Ah San tak bisa ditangkap hidup-hidup. Dia tewas lewat duel yang seru dengan kapten Hendro.
Merdeka.

Gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat TNI


 Operasi Sandi Yudha. ©2013 Merdeka.com/repro buku Operasi Sandi Yudha



Setelah Presiden Soekarno lengser, tak ada lagi operasi Dwikora mengganyang Malaysia. Pemerintahan Presiden Soeharto menjalin persahabatan dengan Malaysia dan menumpas gerombolan Pasukan Gerilya Rakyat Serawah (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku).

Padahal di masa Soekarno, PGRS didukung penuh oleh pemerintah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Gerilyawan PGRS dilatih ABRI dan mereka sama-sama bertempur melawan Malaysia dan Inggris.

Dalam operasi gabungan Indonesia dan Malaysia menumpas PGRS/Paraku, banyak kejadian menarik. Salah satunya saat tentara Indonesia terkagum-kagum melihat fasilitas Tentara Diraja Malaysia.

Hal itu ditulis Hendropriyono dalam buku berjudul Operasi Sandi Yudha, Menumpas Gerakan Klandestin. yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas.

Ceritanya saat itu Letnan Dua AM Hendropriyono bergabung dengan Detasemen Tempur 13 Pasukan Khusus Angkatan Darat. Mereka bersama pasukan Malaysia melakukan pengejaran pada gerilyawan.

Namanya pasukan elite, pergerakan pasukan baret merah ini pun berbeda dengan pasukan reguler. Karena itu mereka sering tak sempat memasak. Bahkan prajurit lebih sering makan beras mentah. Jika sempat memasak, lauknya pun hanya ikan asin.

Sementara itu makanan tentara Malaysia saat itu sudah wah. Kornet daging sapi, ikan sardin dan makanan kaleng lain.

Saat istirahat, pasukan khusus Indonesia hanya membuat bivak dari jas hujan. Untuk alasnya hanya plastik dan berbantalkan ransel.

"Kami merasa heran melihat Askar Melayu Diraja Malaysia yang setiap beristirahat memasang tenda loreng yang indah, dilengkapi dengan kantin dan tenda kesehatan. Mereka juga berbaring di atas tempat tidur lapangan (field beld)," kata Hendro.

Di kesempatan lain, Hendro berbincang soal gaji dengan tentara Malaysia. Untuk pangkat Letnan Dua, gaji tentara Malaysia sekitar 650 ringgit. Di tahun 1972 itu setara dengan Rp 62.400. Sementara letnan dua TNI cuma Rp 3.120.

"Artinya gaji prajurit Malaysia 20 kali lipat gaji prajurit TNI dalam pangkat yang sama," kenang Hendro.

Lalu apa TNI jadi minder?

"Tidak sama sekali! Prajurit TNI sudah kenyang dibina dengan doktrin kejuangan untuk rela hidup seperti generasi terdahulu di zaman revolusi," kata Hendro tegas.

Tapi ada saja sedikit rasa iri pada prajurit TNI. Mereka pun mencoba menghibur diri sendiri.

"Kalau mereka kan diwarisi budaya tentara Inggris yang profesional," kata Pratu Jeje, anggota saya yang rajin mengaji, tanpa ia mengerti apa artinya profesional. Ketika saya tanya apa maksudnya profesional dengan pandir dijawabnya, "Bayaran, Letnan. Sersan Pangat menyambut, entah diarahkan kepada siapa. "Kalau kita kan tentara pejuang yang mengabdi dengan sukarela, ya?" beber Hendro. (Hal 91).

"Begitulah diskusi 'kampungan' kami untuk mengusir rasa iri hati yang tidak pada tempatnya."

Rabu, 16 Oktober 2013

Buka-bukaan di Hadapan Pemimpin Media

Demi akuntabilitas, sebagai lembaga tinggi negara Kementrian Pertahanan harus bisa mempertanggung jawabkan pemakaian dana yang telah dipercayakan. Paling tidak demikianlah aroma yang ARC tangkap ketika Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengadaka pertemuan dengan segenap Pemimpin Redaksi Media Massa di Jakarta pada awal Oktober lalu. Dalam acara itu, Wamenhan yang juga sebagai ketua  HLC (High Level Committee) pengadaan persenjataan, menjelaskan dengan gamblang proses pengadaan alutsista yang terangkum dalam MEF tahap 1, 2010-2014.

Dalam penjelasannya, sejak 2010 telah dilakukan 24 kegiatan pengadaan besar. Dimana 19 kegiatan diantaranya telah memasuki fase kontrak, dan 5 lainnya dalam proses kontrak. Dari kontrak sebanyak itu 7 diantaranya sudah dalam proses produksi di negara produsen. Namun demikian, ARC memiliki informasi terbaru, bahwa meriam 155 howitser Caesar yang dalam presentasi masih dalam proses aktivasi, saat ini sudah kontrak efektif. Jika tidak ada aral melintang, meriam canggih asal Prancis itu akan tiba pada pertengahan 2014. Untuk lebih jelasnya, simak copy presentasi sederhana dari Wamenhan.
Perlu diketahui, dalam proses pengadaan ini, dilakukan dengan banyak skema. Mulai dari skema pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar negeri dan rupiah murni.

Jika dilihat secara utuh, memang pengadaan kali ini bisa dinilai luar biasa. Hanya dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun, Indonesia berhasil membangun kekuatan. Karenanya kini diperlukan konsistensi dari pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan program pembangunan kekuatan. Semoga saja.

ARC.

Selasa, 15 Oktober 2013

Djoko Santoso: Pancasila harga mati



Jakarta - Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menegaskan tidak perlu lagi adanya pembahasan mengenai ideologi negara Pancasila pada forum politik apa pun.

"Tidak perlu ada lagi pembahasan dan diskusi mengenai Pancasila. Pancasila sudah harga mati. Kita tinggal melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan kenegaraan," tegasnya ketika berbicara di hadapan para peserta pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Rabu.

Para peserta pendidikan di Lemhannas itu sendiri berasal dari kalangan akademisi, petinggi TNI dan Polri serta politisi dan pimpinan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menurut Panglima TNI 2007--2010 itu, penetapan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah final sesuai kesepakatan para "founding fathers" (pendiri negara) Republik Indonesia.

"Pemimpin bangsa boleh berganti, tapi ideologi dan dasar negara harus tetap Pancasila," kata peraih penghargaan Bintang Mahaputra Adhi Pradana yang juga termasuk salah satu pengajar dan anggota Dewan Pengarah Lemhannas itu.

Pada bagian lain, Djoko Santoso menyatakan prihatin sehubungan terjadinya kesenjangan antara konstitusi dengan praktik penyelenggaraan negara. Sesuai konstitusi, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil, tapi praktiknya cenderung melaksanakan sistem pemerintahan parlementer.

Selain itu, sesuai konstitusi, Indonesia harus melaksanakan sistem ekonomi Pancasila yang berkeadilan, tapi praktiknya cenderung melaksanakan sistem ekonomi kapitalis-liberalis yang mengedepankan persaingan (pasar) bebas.

Oleh karena itu, mantan Panglima TNI tersebut juga menekankan perlunya revitalisasi pemahaman nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sesuai kesepakatan para "founding fathers".

Selain menjadi anggota Dewan Pengarah Lemhannas, Djoko Santoso juga tercatat sebagai pendiri Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN), yakni sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang pertahanan dan bela negara,

Sejarah UNHAN sendiri berawal dari salah satu program kursus di Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad). Pada 2006, Djoko Santoso, saat masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menugaskan jajaran TNI AD untuk membuat Kursus Strategi Perang Semesta di Seskoad. Kursus ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya UNHAN.

Panglima TNI resmikan 1.169 rumah miskin Kutai Timur



Sangatta, Kalimantan Timur (ANTARA News)- Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, meresmikan pembangunan 1.169 rumah miskin layak huni, di Kabupaten Kutai Timur Kaltim, yang secara simbolis dipusatkan di RT038 Gang Nita, Jalan APT Pranoto Gang Nita, Desa Sangatta Utara, Kalimantan Timur, Sabtu.

Moeldoko memang sangat peduli dengan kesejahteraan anggota TNI sebagaimana masyarakat umum lain. TNI AD berperan aktif dalam pembangunan ribuan rumah murah layak huni itu.

Moeldoko, dalam peresmian itu, juga didampingi Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dan Bupati Kutai Timur, Isran Noor, dan sejumlah pimpinan Markas Besar TNI AD. Masyarakat setempat juga menyambut, di antaranya ratusan siswa sekolah yang menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

"Keterlibatan kami dalam pembangunan rumah layak huni, ada dasar hukumnya, bahwa operasi militer selain perang juga bisa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat," katanya.
Dia menegaskan, tidak ada niatan apapun di balik kesertaan militer Indonesia pada pembangunan rumah-rumah ini, kecuali betul-betul memberikan karya bhaktinya kepada masyarakat. 

"TNI tidak memiliki niat apapun dan saya ingin menegaskan mungkin ada kecurigaan TNI kepada dwifungsi dan sekali lagi saya katakan tidak," katanya.

"Saya jamin TNI bekerja professional tetapi di balik professional TNI juga memiliki tanggung jawab sosial, bentuknya sepertti rumah layak huni." katanya. 

Pembangunan rumah di Sangatta itu bagian dari kesertaan TNI dalam pembangunan belasan ribu rumah sejenis di berbagai wilayah Tanah Air. 

Di Papua Barat, pembangunan jalan di sana dengan mobilisasi dana Rp400 miliar juga melibatkan TNI.
Antara