Langit senja di atas Kota Pontianak yang biasanya sunyi, mendadak
terdengar gelegar suara pesawat tempur yang lepas landas dan meraung-raung di
udara. Hal Ini disebabkan pesawat Hawk
100/200 yang berhome base di Skadron Udara 1 sedang
melaksanakan Latihan Terbang Malam, Selasa (24/02).
Komandan Lanud Supadio Kolonel
Pnb Tedi Rizalihadi, S.T, menjelaskan Latihan Terbang Malam yang sedang
dilaksanakan oleh Skadron Udara 1 berguna untuk
meningkatkan profesional para Penerbang dalam mengantisipasi kemungkinan
akan terjadi gangguan, ancaman serta pelanggaran wilayah kedaulatan hukum Nasional
oleh pihak lain dalam segala situasi dan kondisi.
"Bagi para Penerbang Tempur,
Terbang Malam bukan merupakan hal yang luar biasa namun perlu untuk pembiasaan
terutama pada saat lepas landas dan mendarat yang sangat mengandalkan instrumen
yang ada disamping visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua
sisi landasan, untuk itu para Penerbang dituntut lebih teliti dan hati-hati
dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuver-manuver tertentu," tambah
Danlanud Supadio.
Hal senada juga disampaikan
Komandan Skadron Udara 1 Letkol Pnb Sidik Setiyono, Latihan Terbang Malam ini
salah satu Latihan yang penting bagi para Penerbang maupun Ground Crew sehingga dapat meningkatkan
kemampuan operasional Skadron Udara 1.
|
Selasa, 24 Februari 2015
Skadron Udara 1 Tingkatkan Kemampuan Terbang Malam
KRI Slamet Riyadi Sergap Kapal Filipina di Perairan Ambalat
Mereka melakukan itu karena ikan di laut Filipina langka.
Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Slamet Riyadi-352, kapal jenis fregat yang memperkuat Komando Armada Kawasan Timur. (Dinas Penerangan Koarmatim)
Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Slamet Riyadi menyergap empat kapal Filipina di perairan Ambalat, Kalimantan Utara. Kapal itu adalah kapal nelayan yang masing-masing berkapasitas 20 ton dan beraktivitas tanpa izin di wilayah laut Indonesia.
Keempat kapal itu kemudian digiring ke dermaga Pangkalan Angkatan Laut di Tarakan, Kalimantan Utara. Aparat juga menangkap para nelayan pada kapal-kapal itu. Kapal-kapal segera diproses dan kemudian dilakukan disposal atau penenggelaman.
Menurut Komandan KRI Slamet Riyadi, Kolonel (P) Hanarko Djodi, modus yang dilakukan empat kapal nelayan asing itu cukup rapi. Ada kapal yang siaga di laut, kemudian ada kapal khusus yang melakukan pengiriman ke Filipina.
Menurut seorang nelayan Filipina yang bisa berbahasa Indonesia, mereka melakukan itu karena ikan di laut Filipina langka sehingga mereka ke perairan Indonesia. (One)
Pengamat Intelijen: Australia Jebak RI via Bantuan Kemanusiaan
Pemerintah Australia dengan
sengaja telah menciptakan ketergantungan melalui bantuan kemanusiaan ,
sehingga Australia bisa mengintervensi proses dan putusan hukum di
Indonesia.
Analisis itu disampaikan oleh pengamat intelijen Susaningtyas Nefo
Handayani Kertopati atau Nuning Kertopati menanggapi sikap Perdana
Menteri Australia Tony Abbott yang menyoal kembali bantuan Australia
saat bencana tsunami di Aceh.
“Hal itu bisa diartikan bahwa Australia selalu mempunyai kepentingan
tersembunyi setiap memberikan bantuan kepada Indonesia,” tegas Nuning
Kertopati kepada intelijen (23/02).
Menurut Nuning, pernyataan Abbott tersebut menandakan bantuan
diberikan Australia seolah untuk menciptakan ketergantungan Indonesia
terhadap Australia. “Dan saat ini ketika ada kepentingan Australia,
ketergantungan itu yang digunakan. Bantuan itu jelas sarat kepentingan,”
jelas Nuning.
Nuning menilai pernyataan Abbott itu tak relevan, sebab saat
Australia memberikan bantuan untuk Aceh, Abbot tidak menjabat sebagai
perdana menteri atau pengambil kebijakan.
Namun demikian, kata Nuning, ada kemungkinan lain bahwa pemberian
bantuan kepada Indonesia dilakukan secara tulus. “Kini, Abbott seolah
menyoal bantuan tersebut agar dapat ditukar dengan pembatalan
pelaksanaan hukuman mati,” jelas Nuning.
Terkait dengan pelaksanaan hukuman mati bagi warga Australia di
Indonesia, Nuning meminta pemerintah Australia tetap menghormati
kedaulatan NKRI lengkap dengan kedaulatan hukum negara Indonesia.
Hingga hari ini aksi simbolis pengumpulan koin untuk pemerintahan
Australia, sebagai pengganti bantuan tsunami Aceh, terus digelar.
Di sisi lain, eksekusi mati dua warga Australia Andrew Chan dan
Myuran Sukumaran dalam kasus penyelundupan narkoba, tetap akan
dilaksanakan.
Komisi I DPR Sesalkan Ryamizard: Rambo Sekali Pun Mengakui Kehebatan Prajurit RI
Anggota
Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi mengingatkan Menteri Pertahanan
(Menhan), Ryamizard Ryacudu jangan mengikuti jejak Menko Polhukam Tedjo
Edhi Purdijatno yang sering memberi pernyataan tidak perlu.
“Menhan mestinya bekerja saja sesuai
nama kabinetnya yakni Kabinet Kerja, bukan kabinet bicara. Biarlah yang
banyak bicara itu para anggota parlemen sesuai dengan tugas mereka,”
kata Elnino MH Mohi, saat dihubungi JPNN.com, Senin (23/2), menyikapi
kemungkinan Indonesia hanya bertahan selama tiga hari jika terjadi
perang.
Dia ingatkan, Menhan adalah
satu dari tiga triumvirat (bersama Mendagri dan Menlu) yang posisinya
sangat strategis apalagi jika negara dalam keadaan darurat kekuasaan.
“Maka, pernyataan dari
triumvirat itu mestinya yang benar-benar perlu untuk dinyatakan ke
publik saja. Bukan soal benar atau tidaknya apa yang dinyatakan, tapi
soal perlu atau tidaknya untuk dinyatakan,” tegasnya.
Soal anggaran pertahanan lanjutnya,
sejak awal Komisi I DPR RI periode 2014-2019 selalu mendorong Menhan dan
TNI agar berani mengusulkan anggaran yang lebih dari sekadar Minimum
Essential Force (MEF), sebab ada kesadaran di DPR bahwa anggaran yang
TNI ajukan sebetulnya tidak cukup.
Namun di saat anggota DPR belum ada yang
membuat statement bahwa Indonesia lemah dalam aspek pertahanan, justru
Menhan sendiri yang bikin pernyataan ke publik tanpa ada pertanyaan dari
publik.
“Bayangkan, efek dari
pernyataan Menhan itu, rakyat kita menjadi tidak percaya diri, justru
pihak-pihak yang memusuhi kita semakin percaya diri,” tegas anggota DPR dari Provinsi Gorontalo itu.
Elnino sendiri meyakini, dengan
kekurangan yang ada pada logistik pertahanan RI, tetap saja tidak akan
ada satu negara pun yang berani macam-macam dengan Republik Indonesia.
“Sebab, dunia mengakui kehebatan prajurit-prajurit RI yang sulit
ditandingi, bahkan oleh Rambo (jagoan dalam film Amerika) sekali pun,”
pungkasnya. (fas/jpnn)
Ini Pernyataan Hanafi Rais Tanggapi Omongan Ryamizard
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais secara tegas menyatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah membuat blunder dengan statemennya di akun @Ryamizard_R, yang menyebut jika Indonesia berperang, paling hanya mampu bertahan 3 hari.
“Jelas itu, kalau itu benar
dari Menhan dan Menhan sendiri yang me-tweet, itu berarti Menhan membuat
blunder, karena sebenarnya hal-hal yang bersifat stategis semacam itu
cukup diketahui oleh pemerintah,” kata Hanafi menjawab JPNN.com, Senin (23/2).
Selain itu, politikus Partai Amanat
Nasional ini tidak setuju dengan statemen Menhan yang mengkaitkan soal
ketahanan energi dengan pertahanan.
Pasalnya, menurut Hanafi, kebijakan pertahanan dan anggarannya sudah disetujui pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2015.
“Apa relevansinya ngomong
seperti itu. (Saat di DPR) tidak disinggung, kok tiba-tiba (nge-tweet)
seperti itu. Saya sendiri tidak tahu masudnya mengatakan itu untuk
tujuan apa. Jadi menurut saya Menhan mesti mengklarifikasi pernyataan
itu apa relevansinya dengan kebijakan pertahanan kita,” tegasnya.
Putra Amien Rais ini menilai pernyataan
Menhan semakin blunder karena diungkapkan di saat hubungan
Indonesia-Australia sedang tegang.
Apalagi Panglima TNI Moeldoko sudah
menyampaikan statemen siap mengerahkan armada perang saat dua WN
Australia akan dieksekusi mati.
“Tapi kok malah Menhan
menyatakan ketahanan energi kita kok bertahan cuma 3 hari, ini gak
jelas. Bagaimana sesama pemegang kunci kebijakan pertahanan mengeluarkan
statemen yang bertolak belakang,” tandasnya. (fat/jpnn)
Militer Indonesia Nomer 12 Terkuat di Dunia
Sebagai salah satu negara yang mempunyai luas wilayah dan jumlah
penduduk yang besar di dunia, Indonesia sudah sewajarnya berusaha
melakukan modernisasi peralatan militernya agar ketika digabungkan
dengan semua potensi dan sumber daya lain, bisa menjadi sebuah kekuatan
militer yang diandalkan untuk menjaga dan melindungi Negara Kesatuan
Republik Indonesua dari gangguan dan ancaman negara lain.
Berikut perhitungan beberapa variabel kekuatan militer Indonesia yang
dihitung oleh sebuah lembaga pemeringkat kekuatan militer dunia Global
FirePower military dimana Indonesia berada di urutan 12 dengan Power
Index: 0.5231
TENAGA KERJA
Melampaui Total peralatan militer yg ada dimana ketersediaan jumlah tenaga kerja yg sewaktu waktu siap untuk melayani negara dalam sebuah keadaan perang jumlahnya cukup besar. Hal ini mendorong kekuatan militer indonesia ke arah kesiapan tempur pada titik tertentu.
Melampaui Total peralatan militer yg ada dimana ketersediaan jumlah tenaga kerja yg sewaktu waktu siap untuk melayani negara dalam sebuah keadaan perang jumlahnya cukup besar. Hal ini mendorong kekuatan militer indonesia ke arah kesiapan tempur pada titik tertentu.
Jumlah penduduk: 253,609,643
Tenaga kerja : 129,075,188
Personil aktif : 476.000
Personil aktif Reserve: 400.000
Reaching military age annualy : 4.455.139
Tenaga kerja : 129,075,188
Personil aktif : 476.000
Personil aktif Reserve: 400.000
Reaching military age annualy : 4.455.139
KEKUATAN DI DARAT
Tank tempur utama, light tank dan tank penghancur Termasuk jg pengangkut personel lapis baja (APC) dan Infantry Fighting kendaraan (model APC).
Tank tempur utama, light tank dan tank penghancur Termasuk jg pengangkut personel lapis baja (APC) dan Infantry Fighting kendaraan (model APC).
TanK: 468 UNIT
Lapis baja (AFVs): 1,089
Self-propelled senjata (SPGs): 37
Artileri: 80
MLRS: 86
Lapis baja (AFVs): 1,089
Self-propelled senjata (SPGs): 37
Artileri: 80
MLRS: 86
KEKUATAN UDARA
Jumlah pesawat tempur termasuk pesawat sayap tetap dan rotary.
Jumlah pesawat tempur termasuk pesawat sayap tetap dan rotary.
Jumlah pesawat: 405
Pesawat tempur/sergap: 30
Pesawat bersayap tetap: 52
Pesawat Transportasi : 187
Pesawat latih: 104
Pesawat lain: 148
Helikopter serbu : 5
Pesawat tempur/sergap: 30
Pesawat bersayap tetap: 52
Pesawat Transportasi : 187
Pesawat latih: 104
Pesawat lain: 148
Helikopter serbu : 5
KEKUATAN ANGKATAN LAUT
Jumlah kapal perang dan beberapa material yg lainnya.
Jumlah kapal perang dan beberapa material yg lainnya.
Kapal perang: 171
Kapal induk: 0
Fregat: 6
Kapal perusak: 0
Kapal Corvette: 26
Kapal selam: 2
Pertahanan pantai : 21
Mine Warfare: 12
Kapal induk: 0
Fregat: 6
Kapal perusak: 0
Kapal Corvette: 26
Kapal selam: 2
Pertahanan pantai : 21
Mine Warfare: 12
SUMBER DAYA (MINYAK)
Minyak tetap nyawa dari kekuatan dalam suatu perang.
Minyak tetap nyawa dari kekuatan dalam suatu perang.
Produksi minyak: 983,000 bbl/hari
Konsumsi minyak: 1,355,000 bbl/hari]
Proven oil reserves : 4,030,000,000 bbl/hari
Konsumsi minyak: 1,355,000 bbl/hari]
Proven oil reserves : 4,030,000,000 bbl/hari
LOGISTIK
Salah satu variabel penting untuk memenangkan sebuah peperangan adalah logistik. Jumlah Tenaga kerja yang mencerminkan juga sebuah kekuatan memanfaatkan industri untuk perang secepat mungkin.
Salah satu variabel penting untuk memenangkan sebuah peperangan adalah logistik. Jumlah Tenaga kerja yang mencerminkan juga sebuah kekuatan memanfaatkan industri untuk perang secepat mungkin.
Angkatan kerja: 120,000,000
Merchant Marine strength: 1,340
Pelabuhan utama : 9
Cakupan jalan: 437,759km
Cakupan Kereta api: 5,042km
Jumlah Bandara: 673
Merchant Marine strength: 1,340
Pelabuhan utama : 9
Cakupan jalan: 437,759km
Cakupan Kereta api: 5,042km
Jumlah Bandara: 673
KEUANGAN (dalam USD)
Terlepas dari kekuatan memanfaatkan militer dalam jumlah, perang masih didorong oleh pembiayaan sebanyak apapun.
Anggaran pertahanan: $6,900,000,000
External debt : $223,800,000,000
Reserves of foreign exchange and gold : $83,450,000,000
PPP: $1,285,000,000,000
External debt : $223,800,000,000
Reserves of foreign exchange and gold : $83,450,000,000
PPP: $1,285,000,000,000
GEOGRAFI (km)
Nilai-nilai geografis terutama keaslian angka ke dalam perang defensif-berpikiran (berlaku invasi).
Nilai-nilai geografis terutama keaslian angka ke dalam perang defensif-berpikiran (berlaku invasi).
Luas wilayah : 1,904,569 km
Pantai: 54,716 km
Panjang Perbatasan: 2,958 km
Waterways : 21,579 km
Pantai: 54,716 km
Panjang Perbatasan: 2,958 km
Waterways : 21,579 km
Berikut Urutan Lengkap :
1. USA Pwrindx 0.1661
2. Rusia 0.1868
3. China 0.2341
4. India 0.2695
5. Inggris 0.2743
6. Prancis 0.3065
7. Korsel 0.3098
8. Jerman 0.3505
9. Jepang 0.3836
10. Turki 0.4335
11. Israel 0.4074
12. Indonesia 0.5231
13. Australia 0.5281
14. Canada 0.5625
15. Taiwan 0.5671
16. Italia 0.5735
17. Pakistan 0.6122
18. Mesir 0.6214
19. Polandia 0.6688
20. Thailand 0.6833
2. Rusia 0.1868
3. China 0.2341
4. India 0.2695
5. Inggris 0.2743
6. Prancis 0.3065
7. Korsel 0.3098
8. Jerman 0.3505
9. Jepang 0.3836
10. Turki 0.4335
11. Israel 0.4074
12. Indonesia 0.5231
13. Australia 0.5281
14. Canada 0.5625
15. Taiwan 0.5671
16. Italia 0.5735
17. Pakistan 0.6122
18. Mesir 0.6214
19. Polandia 0.6688
20. Thailand 0.6833
Sumber GFP 2015.
By. Alden
Pengamanan perbatasan Indonesia-negara Timor Timur harus penuh
Panjang perbatasan Indonesia dan negara
Timor Timur di Provinsi NTT adalah 278 kilometer yang secara fisik
dijaga Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Timor Leste Markas
Besar TNI.
Menurut Panglima Kodam IX/Udayana, Mayor
Jenderal TNI Torry Banguntoro, pengamanan perbatasan sampai saat ini
telah dapat ditangani dengan baik, tetapi harus tetap menjadi perhatian
penuh.
Adalah Komandan Korem 161/Wira Sakti,
Brigadir Jenderal TNI Brigadir Jenderal TNI Achmad Yuliarto, pada acara
syukuran peringatan HUT ke-54 jajarannya, di Kupang, NTT, yang mengutip
pendapat itu.
Yuliarto mengatakan, panglimanya itu tetap menaruh atensi terhadap masalah pelanggaran lintas batas, penyusupan serta pelintasan imigran gelap sekaligus meminta jajaran Korem 161/Wira Sakti meningkatkan koordinasi dengan satuan pengamanan perbatasan negara Timor Timur.
Terdapat 38 pos pengamanan
perbatasan di sepanjang 278 garis perbatasan Indonesia-negara Timor
Timur itu. Semua pos itu menginduk pada lima kompi satuan tugas itu,
yang pelaksananya selalu berganti saban tahun.
Dari
sisi Indonesia, terdapat tiga kabupaten yang berbatasan darat dan laut
langsung dengan negara itu, yaitu Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor
Tengah Utara (dengan Distrik Oekusi), Kabupaten Belu dengan Distrik Suai
dan Distrik Maliana.
Indonesia dorong universalisasi traktat uji coba nuklir
Indonesia menegaskan perlunya meratifikasi
Traktat Pelarangan Komprehensif Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear
Test Ban Treaty / CTBT), dan mendorong agar Traktat segera
diberlakukan.
Hal ini ditegaskan Duta Besar Rachmat Budiman sebagai Co-President Article XIV Process, yang memimpin serangkaian pertemuan konsultasi sejak bulan November lalu, termasuk mempersiapkan Konferensi mengenai universalisasi dan pemberlakuan CTBT yang akan diselenggarakan di New York September mendatang.
Counsellor/korfung Pensosbud Protkons KBRI/PTRI Wina, Dody Kusumonegoro kepada Antara London, Selasa mengatakan konferensi yang akan dilaksanakan di New York merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal XIV Traktat, dan guna mendorong universalisasi dan implementasi Traktat.
Konferensi diselenggarakan setiap dua tahun sekali untuk mendorong ratifikasi Traktat oleh negara-negara, khususnya negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat. Sesuai ketentuan Traktat, ratifikasi oleh seluruh negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat merupakan syarat utama bagi berlakunya Traktat tersebut.
Saat ini masih terdapat delapan negara dalam Lampiran 2 yang belum melakukan ratifikasi, yaitu Amerika Serikat, China, India, Pakistan, Mesir, Iran, Israel dan Korea Utara. Indonesia sebagai Co-President Article XIV Process menegaskan dalam berbagai kesempatan perlunya negara-negara tersebut segera melakukan ratifikasi Traktat.
Kepemimpinan Indonesia dan Hongaria sebagai Co-President Article XIV Process sudah dilaksanakan sejak September 2013, dan akan berakhir pada bulan September 2015. Estafet kepemimpinan akan beralih ke Jepang dan Kazakhtan, yang akan menjadi Co-President Article XIV Process hingga 2017.
Dubes Rachmat Budiman menegaskan pemberlakuan Traktat merupakan masalah prinsip bagi Indonesia karena peranan Traktat dalam menciptakan perdamaian dunia.
Untuk itu Indonesia terus mendorong aksi nyata dari negara-negara dengan melakukan ratifikasi Traktat meskipun setelah September 2015 Indonesia tidak lagi menjadi Co-President Article XIV Process.
Kepemimpinan Indonesia dalam Article XIV Process, dan ratifikasi Indonesia terhadap Traktat pada tahun 2012 merupakan wujud konkret dukungan Indonesia bagi berlakunya Traktat tersebut.
Indonesia merupakan salah satu negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat yang telah menyelesaikan kewajiban ratifikasi Traktat. Sebagai salah satu negara pihak, kini Indonesia mendorong agar negara-negara lain segera menunaikan langkah nyata melalui ratifikasi Traktat.
Selain kepada kedelapan negara yang belum melakukan ratifikasi, Indonesia juga mendorong agar negara lain, khususnya di kawasan seperti Myanmar dan Thailand, segera melakukan ratifikasi Traktat. Dorongan ini telah dilakukan Indonesia melalui berbagai kesempatan, termasuk dengan menyelenggarakan Regional Conference on CTBT di Jakarta pada bulan Mei 2014.
Hal ini ditegaskan Duta Besar Rachmat Budiman sebagai Co-President Article XIV Process, yang memimpin serangkaian pertemuan konsultasi sejak bulan November lalu, termasuk mempersiapkan Konferensi mengenai universalisasi dan pemberlakuan CTBT yang akan diselenggarakan di New York September mendatang.
Counsellor/korfung Pensosbud Protkons KBRI/PTRI Wina, Dody Kusumonegoro kepada Antara London, Selasa mengatakan konferensi yang akan dilaksanakan di New York merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal XIV Traktat, dan guna mendorong universalisasi dan implementasi Traktat.
Konferensi diselenggarakan setiap dua tahun sekali untuk mendorong ratifikasi Traktat oleh negara-negara, khususnya negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat. Sesuai ketentuan Traktat, ratifikasi oleh seluruh negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat merupakan syarat utama bagi berlakunya Traktat tersebut.
Saat ini masih terdapat delapan negara dalam Lampiran 2 yang belum melakukan ratifikasi, yaitu Amerika Serikat, China, India, Pakistan, Mesir, Iran, Israel dan Korea Utara. Indonesia sebagai Co-President Article XIV Process menegaskan dalam berbagai kesempatan perlunya negara-negara tersebut segera melakukan ratifikasi Traktat.
Kepemimpinan Indonesia dan Hongaria sebagai Co-President Article XIV Process sudah dilaksanakan sejak September 2013, dan akan berakhir pada bulan September 2015. Estafet kepemimpinan akan beralih ke Jepang dan Kazakhtan, yang akan menjadi Co-President Article XIV Process hingga 2017.
Dubes Rachmat Budiman menegaskan pemberlakuan Traktat merupakan masalah prinsip bagi Indonesia karena peranan Traktat dalam menciptakan perdamaian dunia.
Untuk itu Indonesia terus mendorong aksi nyata dari negara-negara dengan melakukan ratifikasi Traktat meskipun setelah September 2015 Indonesia tidak lagi menjadi Co-President Article XIV Process.
Kepemimpinan Indonesia dalam Article XIV Process, dan ratifikasi Indonesia terhadap Traktat pada tahun 2012 merupakan wujud konkret dukungan Indonesia bagi berlakunya Traktat tersebut.
Indonesia merupakan salah satu negara yang tercantum dalam Lampiran 2 Traktat yang telah menyelesaikan kewajiban ratifikasi Traktat. Sebagai salah satu negara pihak, kini Indonesia mendorong agar negara-negara lain segera menunaikan langkah nyata melalui ratifikasi Traktat.
Selain kepada kedelapan negara yang belum melakukan ratifikasi, Indonesia juga mendorong agar negara lain, khususnya di kawasan seperti Myanmar dan Thailand, segera melakukan ratifikasi Traktat. Dorongan ini telah dilakukan Indonesia melalui berbagai kesempatan, termasuk dengan menyelenggarakan Regional Conference on CTBT di Jakarta pada bulan Mei 2014.
Langganan:
Postingan (Atom)