Mengulas Simposium Terkait PKI, HAM dan Pancasila Dari Perspektif Intelijen

Menko Polhukam Luhut Panjaitan saat membuka Simposium di Arya Duta (foto :detak)

Pada dua bulan terakhir April dan awal Juni di Jakarta telah digelar dua simposium yang terkait dengan masalah komunis, HAM dan Pancasila. Dalam simposium pertama yang digelar oleh pemerintah (Menko Polhukam), penulis pernah mendapat penjelasan langsung dari Menko Polhukam, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) pada saat pertemuan Akabri lichting 1970 di kantor Polhukam pada tanggal 9 Mei 2016. Penulis satu angkatan dengan LBP, Akabri 1970.

Saat itu LBP menyatakan bahwa simposium itu adalah idenya untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Indonesia, dimana menurutnya HAM internasional menyebutkan terdapat 450.000 korban dari pihak PKI yang dibunuh pada peristiwa 1965. Dalam simposium tersebut, Gubernur Lemhannas Letjen Purn Agus Widjoyo bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Simposium yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta dengan tema "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan."

Acara yang dimulai pukul 08.30 WIB ini diselenggarakan oleh Menkopolhukam dan Watimpres. Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kalangan akademisi, pegiat hak asasi manusia, mereka yang mengklaim sebagai korban pelanggaran HAM berat, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965 (YPKP) yang sekaligus korban dari peristiwa itu, Bejo Untung, perwakilan partai politik, serta perwakilan dari lembaga-lembaga pemerintah.

Ilham Aidit, putra bungsu Ketua Komite Pusat PKI, DN Aidit, "Ini baru pintu pertama, karena menyelesaikan masalah HAM masa lalu, itu pekerjaan panjang," katanya.(Foto : BBC Indonesia).

Menurut informasi sumber lain, simposium tersebut ide dari FSAB (Forum Silaturahmi Anak Bangsa), yaitu kumpulan anak pemberontak (PKI) dan anak korban. FSAB kabarnya diasuh oleh Agus Widjojo. Ide simposium tersebut di fasilitasi LBP. Ternyata kegiatan tersebut ditunggangi oleh Ilham Aidit (Anak DN Aidit, anggota FSAB) setelah bertemu dengan Sidarto Danusubroto, Watimpres, mantan Ketua MPR dari PDIP. Seminggu setelah simposium, menurut informasi Ilham dikeluarkan dari FSAB.

Simposium kedua digelar di Balai Kartini, dengan Ketua pelaksana Letjen Purn Kiki Syahnakri, dimana penulis sempat hadir dalam dua hari pelaksanaan (tanggal 1 dan 2 Juni 2016). Tema yang diusung adalah "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi lain." Simposium di bagi dalam dua sesi dengan topik ideologi komunis dalam perspektif agama dan ideologi komunis dalam perspektif NKRI.

Pak Try Soetrisno saat memberikan sambutan pembukaan simposium (foto :tempo)

Perbedaan dari dua simposium intinya pada masalah rekonsiliasi. Simposium Aryaduta yang dibicarakan perumusan rekonsiliasi, sementara simposium Balai Kartini dengan tegas menolak rekonsiliasi. Purnawirawan pembicara kunci (Jenderal Pur Try Sutrisno, Menhan Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu) menegaskan adanya indikasi kebangkitan PKI serta implikasinya jika pemerintah meminta maaf kepada PKI.

Menhan menyatakan bahwa yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi perselisihan antara Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi. Saat menyampaikan sambutan, Menhan menyarankan, "Bapak Presiden itu harus bijak dalam persoalan ini, lihat pihaknya siapa, baru dipertimbangkan benar tidaknya," katanya. Juga ditegaskannya tidak perlu bongkar-bongkar kuburan.

Pak Try Sutrisno beserta beberapa pembicara setelah membuka simposium “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” di Balai Kartini, Jakarta, 1 Juni 2016. (Foto:historia)

Pada Simposium Balai Kartini terlihat demikian banyak purnawirawan dari tiga Angkatan, tokoh-tokoh politik seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Efendi Simbolon (PDIP), LSM dan Ormas yang berpartisipasi tercatat 37, tidak hanya sekedar silaturahmi, tetapi lebih kepada ajang pertemuan dengan dasar kebersamaan anti PKI yang masih sangat kuat. Selain Pak Try dan Menhan, juga memberikan presentasi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, serta sesepuh TNI Bapak Sayidiman, tokoh NU Marsudi Zuhud, MUI, serta Ketua FPI Habib Rizieq, Mayjen Purn Kivlan Zein, serta beberapa tokoh lainnya.

Purnawirawan senior dan mantan pejabat TNI yang hadir diantaranya Jenderal Purn Widjojo Soejono, Ketua Pepabri Jenderal Pur Agum Gumelar, Ketua PPAD Letjen Suryadi, Mantan Kasau Marsekal Purn Imam Syufaat, Mantan Menkopolhukam Laksamana Pur Tedjo Edhy P, Mantan Kasal, Laksamana Pur Slamet Soebijanto serta sekitar 150 lebih purnawirawan Perwira Tinggi dan menengah TNI. Juga nampak hadir, beberapa perwira tinggi aktif dari Mabes TNI dan Kemhan RI.

Menhan Ryamizard Ryacudu saat memberikan sambutannya dalam Simposium Nasional Anti PKI di Balai Kartini, Jakarta (Foto : salam-online)

Dalam penutupan simposium di Balai Kartini, dibacakan rekomendasi oleh Indra Bambang Utoyo (FKPPI), yang intinya adalah pemerintah tidak mengungkit kasus masa lalu dan menolak usulan permintaan maaf kepada PKI. Juga panitia mendesak memasukan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Menanggapi rekomendasi tersebut, Menko Polhukam menyatakan, akan membentuk tim untuk menyusun hasil rekomendasi dari dua simposium dalam menyikapi penyelesaian kasus HAM masa lalu. Menurutnya tidak masalah ada perbedaan dua simposium tersebut. Tim akan merumuskan dan melaporkan kepada presiden untuk mengambil sikap.

Analisis Kasus Dalam Perspektif Intelijen Komponen Polkam

Perspektif intelijen selalu memberikan saran kepada end user, berupa analisis intelijen yang merupakan hasil akhir dari beberapa informasi yang telah di olah, dikonfirmasikan dan dinilai baik sumber maupun isinya. Nah, dalam kaitan merebaknya isu komunis Indonesia dan PKI, mengapa kini menjadi sebuah isu nasional yang diperdebatkan dan bahkan menjurus kepada pertentangan dikalangan purnawirawan TNI? Ini sebuah pertanyaan yang sebaiknya kita renungkan. Purnawirawan memang bukan TNI lagi, tetapi LBP (Akabri 1970) selalu menyebut dirinya berjiwa tentara, setia , tidak pernah khianat, mantan Kopassus, itulah kebanggaan pribadinya sebagai mantan tentara. Sebuah branding yang memang demikian adanya. LBP menurut penulis lebih kental karakter militernya dibandingkan sebagai pemain politik. Ini titik rawannya dimana dia bisa tergulung oleh keculasan politik.

Gubernur Lemhannas, Agus Widjojo demikian semangat saat simposium di Arya Duta (foto:tempo)

Penulis melihat bahwa 'geger' soal PKI ini bermula karena diadakannya simposium di Aryaduta dengan penjuru Agus Widjoyo (Akabri 1970). Simposium tersebut mengakomodasi mantan-mantan anggota PKI dan keturunan serta simpatisannya, penggiat HAM, maka terbitlah keinginan rekonsiliasi, penyelidikan HAM korban 1965. Saat pertemuan perwakilan Akabri 1970 di Polhukam, LBP menyebut akan mencari apakah benar ada 450.000 korban anggota PKI yang dibunuh dan dikubur? Menurut penulis lantas kalau misalnya yang ketemu 22.000 (seperti yang dikatakannya lebih baik dibandingkan 450.000), terus mau diapakan dan bagaimana? Apakah HAM tetap mau menerima begitu saja? Jumlahnya banyak itu (sebanyak 22 batalyon).

Banyak yang sadar dan faham bahwa isu PKI dan komunisme itu sebuah isu sangat sensitif di Indonesia. Begitu jaringan tertutup simpatisan PKI merasa mendapat angin, makin marak kemunculan simbol-simbol palu arit dimana-mana. Jelas reaksi yang muncul akan berpuluh kali lebih besar berupa penolakan. Penulis mengkhawatirkan, dalam sambutannya kelompok muslim keras seperti FPI sudah menyatakan tidak hanya sekedar melarang tetapi akan menumpas. Artinya ini apa? Seperti yang dikatakan Menhan Ryamizard Ryacudu, ini kalau diteruskan akan berdarah-darah. Bahkan Kivlan Zein dalam pidatonya di muka seribuan lasykar FPI menyebutkan akan menyikat siapapun yang mendukung PKI, dan FPI mengamininya.

Kita tidak menyalahkan, LBP sebagai pejabat resmi pemerintah yang memiliki pemikiran untuk menyelesaikan masalah HAM khususnya dalam hal ini tragedi 1965. Barangkali ada saran masukan yang kuat (indikasi dari Watimpres?) atau tekanan soal HAM ke kementerian yang dipimpinnya, jelas ini sesuatu yang wajar. Seperti juga masalah HAM saat operasi Timor Timur, yang terus ditiupkan para penggiat HAM internasional, tetapi tidak pernah dibuat semacam simposium atau semacamnya untuk penyelesaian. Hingga kini juga adem ayem saja. Apakah masalah HAM ini kemudian menjadi panggung khusus? Menurut penulis, justru ada yang sengaja memasukkan LBP kedalam killing ground, dilibatkan dalam kegaduhan dengan tujuan tertentu. Dilain sisi, Agus Widjojo dikenal sebagai perwira pintar, putra Jenderal korban pembunuhan PKI yang banyak pengalaman. Agus jelas mendapat tugas dalam simposium dengan sudut pandangnya sendiri, dengan jabatan yang melekat sebagai Gubernur Lemhannas, banyak pihak yang menjadi heran. Akhirnya publik menilai bahwa Agus ini mendukung PKI, jelas repot bukan? Jenderal walaupun sudah pensiun tetap harus menjaga martabat dan ucapannya, sekali dia bicara maka dia akan berusaha mempertahankan dan mempertanggung jawabkan ucapannya.

Oleh karenanya Agus kini beresiko berhadapan dengan para senior dan juniornya di PPAD dalam perspektif yang berbeda. Menurut seniornya saat acara ILC, Hendropriyono (mantan Kepala BIN) mengatakan bahwa seseorang tidak hanya cukup pintar, tetapi harus melihat dan menyesuaikan situasi dan kondisi. Hendro menyarankan masalah ini dihentikan saja, sudah cukup dan berbahaya karena implikasinya akan luas. Masukan tokoh intelijen yang sebaiknya di perhatikan. Purnawirawan TNI itu jelas berpegang kepada Pancasila, UUD 1945, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karenanya, apabila dia tidak berada di struktural, maka Pancasila adalah bagian dari keyakinannya dan akan dipertahankan. Nah, begitu dirasa dan diketahui bahwa PKI sebagai bahaya laten yang pernah memberontak mendapat angin dari pemerintah (apapun alasannya), maka gelombang penolakan dari para purnawirawan akan terus membesar dan pasti akan melibatkan kelompok-kelompok agama yang anti kepada PKI karena dinilai ber-ideologi komunis yang atheis. Dalam masalah keyakinan ideologi, banyak pihak yang akan bertindak keras apabila dinilai membahayakan Pancasila sebagai dasar negara.

Analisis Komprehensif Intelstrat

Dari perspektif intelijen yang lebih luas dari komponen lainnya, dalam melihat kasus kebangkitan PKI sebagai bahaya laten, penulis mencoba menganalisis lebih komprehensif dengan pisau bedah intelstrat. Dalam melihat kasus-kasus yang merebak di Indonesia, kita harus melihat dengan cakrawala pandang yang lebih luas. Dari sisi komponen ideologi, apakah komunis merupakan ancaman tunggal? Menurut Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dalam presentasinya di Balai Kartini 2 Juni 2016, mengatakan ada ancaman lain yang harus juga diwaspadai yaitu Neo Kapitalisme dan Neo Liberalisme. Penulis teringat saat mengikuti pendidikan intelijen pada tahun 1978, Kepala Sekolah yang seorang Kolonel (Alm) mengatakan bahwa ancaman terhadap bangsa Indonesia dimasa depan adalah Komunisme dan Liberalisme. Dalam menguasai negara, menurut sang guru, perbedaannya kalau Liberalisme tidak perlu mempunyai partai, tetapi Komunisme pakemnya harus memiliki partai. Harus kita akui kini faham liberal sudah merasuk ke dalam sistem apapun di Indonesia, berupa penerapan demokrasi liberal dan penerapan HAM. Karena saat ini tidak ada partai komunis yang resmi, maka para elit parpol dan aparat keamanan dan intelijen sebaiknya waspada menelisik, apakah ada parpol baik lama maupun bentukan baru yang di infiltrasi kader-kader komunis. Cepat atau lambat parpol tersebut akan berubah dan dikuasai menjadi semacam PKI Gaya Baru. Inilah bahaya laten yang harus disadari.

 Presiden Jokowi dan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Foto; boel.asia)

Terkait penilaian komponen intelstrat politik, Presiden Jokowi kini mampu menarik Partai Golkar menjadi pendukungnya. Dengan demikian pada pemilu 2019, PDIP tidak akan bisa semaunya mendiktenya. Golkar yang berkoalisi dengan pemerintah secara perlahan akan semakin kuat, kita lihat saja nanti. Siapa tokoh Golkar, pemainnya hanya dua Setya Novanto (SN) dan LBP. Saat Musyawarah Nasional, LBP berada di tengah-tengah pengurus dan mengendalikan para Ketua-Ketua Daerah. SN yang dikenal mempunyai cacat yang disebut persekongkolan jahat soal Freeport, akhirnya sukses menjadi Ketua Umum Golkar dengan dukungan LBP. Dalam sebuah dinamika politik, yang penulis lihat adalah kepentingan Jokowi menarik Golkar kepihaknya. SN menjadi Ketua yang digadang LBP ke Jokowi, akan mudah di tekan apabila berbuat macam-macam. Catatannya di Kejagung masih belum kering tintanya. Lantas bagaimana LBP? Mungkin ada yang dilupakannya? Yang perlu diingat, senjata mematikan presiden adalah hak "prerogatif," setiap saat bisa mengganti pembantunya di kabinet. Menurut penulis, justru dengan kegaduhan soal PKI dan benturan dengan seniornya di Angkatan Darat (PPAD), ini akan menurunkan posisi tawarnya. Jokowi butuh Golkar, bukan orang perorang, dan etape konsolidasi Golkar sudah selesai dalam genggaman.

Presiden Jokowi dan Menko Polhukam, akan terus bersama? (foto: politik.news.viva)

Presiden jelas memiliki catatan lengkap soal Free Port, Panama Papers, dan kini jelas ada masukan soal kegaduhan simposium. Di sisi lain ada Menhan dengan dukungan para sesepuh TNI AD dan PPAD yang berada di garis yang berbeda pandangan dengan LBP. Kasus Andi Wijayanto dan Tedjo Edhie adalah contoh kasus, betapa mudahnya seseorang diturunkan dari jabatannya (cukup setahun saja). Demikian juga dengan LBP demikian ringan dan mudah digeser dari jabatan Kastaf Kepresidenan yang powerfull ke posisi kementerian kordinator (adhock). Jadi yang perlu diingat, jabatan itu seperti baju, mudah dipakaikan dan juga mudah dilepaskan. Presiden Jokowi rasanya juga akan berhitung apabila harus berseberangan dengan mayoritas para purnawirawan TNI. Oleh karena itu posisi LBP ataupun Agus Widjoyo nampaknya bisa terancam setiap saat. Apabila dilihat dari Intelstrat Komponen Ekonomi, maka presiden Jokowi menurut penulis menjadi target yang diperhitungkan lawan dan akan mereka turunkan. Mengapa? Pertama dalam kasus Laut China Selatan (LCS), sikap Indonesia dinilai mengambang dan justru lebih berpihak ke China. Amerika Serikat sejak tahun 2009 menegaskan selain Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan dan Singapura, dikatakan oleh Presiden Obama, bahwa Malaysia dan Indonesia diharapkan menjadi mitra.

 Posisi Pulau Natuna Indonesia serta garis klaim China dan beberapa negara (Foto : UNCLOS)

Dalam perkembangan politik dan ekonomi, Malaysia lebih memilih China sebagai partner utama perdagangan dan kini Indonesia nampaknya juga demikian. Kini kedua negara mulai disisihkan dan mungkin akan dilupakan oleh AS (potensi menjadi musuh). AS kini mulai menggandeng Vietnam yang selama ini di blokade soal senjata. Presiden Obama beberapa waktu lalu berkunjung dan akan mempersenjatai Vietnam dengan membuka akses pembelian senjata ke AS. Negosiasi AS dengan Vietnam sebagai mitra dalam menghadapi China nampaknya sudah mencapai titik temu. Vietnam dinilai AS lebih tegas posisi politiknya dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia. Posisi geopolitik ini sebaiknya harus dilihat inner circle sebagai sebuah ancaman kelangsungan Jokowi sebagai presiden. Malaysia menurut penulis telah beberapa kali diserang dengan proxy war (kasus MH370 dan MH17), serta upaya menurunkan PM Najib, diantaranya dengan membuka dosa korupsi dan aibnya. Pertanyaannya pola apa yang akan dipakai menyerang Jokowi? Sisi lain yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia adalah masalah tax amnesty. Kini mulai muncul penolakan RUU Tax Amnesty baik di DPR maupun parpol. Upaya serta konsep dahsyat presiden ini diperkirakan akan menarik uang Indonesia yang tercecer dan disimpan di luar negeri. Tidak terbayangkan berapa uang orang Indonesia yang mengendap di negara tetangga misalnya. Apabila uang tersebut pulang kandang, maka negara-negara tersebut akan bergetar dan beberapa bank diperkirakan bisa saja colaps. Ini jelas tidak diinginkan. Penulis memonitor adanya informasi upaya gratifikasi sangat tertutup dari luar negeri untuk menghalangi pengesahan RUU Tax Amnesty. Bila plan A tersebut gagal akan dilanjutkan kepada serangan nilai kurs rupiah, dan plan C adalah penurunan Jokowi (info yang perlu pendalaman).

Oleh karenanya, penulis memperkirakan bahwa isu diangkatnya masalah kebangkitan PKI juga merupakan bagian dari proxy, dimana mereka yang terlibat umumnya tidak sadar adanya operasi conditioning. Tujuan dari isu ini adalah untuk memecah belah dan mengadu domba, menimbulkan perang saudara. Konflik sudah mulai memercik baik dikalangan grass root maupun midle class, yang berbahaya terjadi dikalangan purnawirawan yang pengaruhnya masih besar. Ingat perang saudara di Ambon dan Poso, baru dapat diselesaikan berapa tahun kemudian. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kembali merenungkan dan memikirkannya. Kesimpulan penulis, munculnya kasus-kasus tersebut merupakan bagian dengan target akhir yang besar, yaitu menurunkan presiden. Presiden Jokowi yang demikian terkenal justru dinilai sebagai ancaman serius oleh beberapa negara. Secara konstitusi jelas sulit menurunkan Jokowi yang karena belum ada dosa politiknya. Oleh karenanya menurunkan presiden yang populis ini oleh penulis terbaca konsepnya mengarah penciptakan chaos, perang saudara, melemahkan perekonomian dan menghancurkan citra dan kredibilitas. Itulah target utamanya, yang lainnya adalah sasaran antara dalam rangka mematangkan kondisi. Kira-kira begitulah akhir analisis.

Penulis : Marsda (Pur) Prayitno Ramelan, Analis Intelijen, www.ramalanintelijen.net

MK82 High Drag Bomb Parachute: Bom Spesialis Penghancur Sasaran Tertutup dan Sulit

Akhir Mei lalu Koopsau I TNI AU menggelar latihan ‘Jalak Sakti 2006’ di Tanjung Pandan, Belitung. Sebagai puncak latihan adalah demonstrasi pelepasan bom MK82 LDGP (Low Drag General Purpose Bomb) dari jet tempur F-16 Fighting Falcon. Setidaknya ada empat unit F-16 yang masing-masing membawa empat bom MK82 yang digunakan untuk menghancurkan tiga pos komando musuh di Buding Air Weapon Range (AWR).

Dibalik latihan tersebut, yang menarik disimak tentu sosok bom MK82. Dari berbagai tipe bom yang dimiliki TNI AU, jenis yang paling popular adalah Mark (MK) 82. Mengapa bom MK82 disebut terpopuler? Tak lain karena MK82 hampir selalu digunakan dalam tiap ajang latihan tempur sebagai kekuatan pemukul pada target utama. Dari segi bobot, MK82 masih menjadi bom terberat yang operasional digunakan TNI AU dengan bobot 227 kg. MK82 pun dapat dilepaskan di hampir semua pesawat tempur TNI AU yang berstandar NATO, mulai dari era A-4 Skyhawk, OV-10F Bronco, F-5 E/F Tiger II, Hawk 100/200, Super Tucano, dan F-16 Fighting Falcon.



Dari spesifikasnya, bom ini dirancang untuk dilepaskan pada ketinggian rendah (low drag). TNI AU sendiri menggunakan jenis MK81 (113 kg) dan MK82. Campuran bahan peledak bom MK82 terdiri dari TNT 80% dan bubuk alumunium 20%. Dengan kombinasi bahan peledak (tritonal), efek daya hancur yang diperoleh bisa mencapai 18% lebih dahsyat ketimbang peledak dengan bahan TNT saja. Sebagai bom udara, MK82 diberi lapisan pelindung streamlined steel casing dengan bobot 89 kg. Dalam desainnya, MK82 sudah dilengkapi dengan sumbu dan empat buah sirip.



Meski desain MK82 dirancang untuk dilepaskan pada ketinggian rendah, namun lewat modifikasi MK82 juga dapat dilepaskan dari posisi terbang tinggi. Modifikasi yang dimaksud mengadopsi model High Drag Bomb Parachute (HDBP), artinya bom dilengkapi fin dan parasut. Penggunaan parasut yang mengembang saat bom dilepaskan, dimaksudkan untuk mendapatkan lintasan bom yang pendek (low trajectory). Dalam gelar operasi tempur seperti di medan Afghanistan, model bom HDBP marak digunakan untuk menghantam sasaran tertutup dan sulit, seperti lembah, pasalnya penghancuran sasaran akan sulit dilakukan dengan mekanisme bom low drag.



Sayangnya sampai saat ini, belum ada laporan penggunaan atau uji coba langsung jenis bom HDBP pada jet tempur TNI AU. Meski begitu, Balitbang Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI pada tahun 2012 sudah berhasil melakukan peneltian untuk pembuatan bom berparasut dengan basis bom MK82. Kegiatan Balitbang difokuskan pada pembuatan fin dan parasut, dan saat ini kegiatan sudah mencapai pembuatan prototipe dan uji terowongan angin. Dalam pengembangan prototipe bom MK82 HDBP, ikut melibatkan pihak Depohar 70, Depohar 60, PT Pindad, dan PT Maju Mapan. (Bayu Pamungkas)

 

Indomil. 

Ini Dia Spesifikasi SS-3, Senapan Serbu Terbaru dari PT Pindad

Di awal bulan Ramadhan ini PT Pindad berhasil membetot perhatian jagad alutsista nasional, tepatnya sore tadi (9/6/2016), bertempat di Gedung Kementerian Pertahanan RI, PT Pindad resmi meluncurkan varian senapan serbu terbaru,SS-3, yang didapuk untuk memenuhi kebutuhan personel infanteri akan senapan handal dengan akurasi tinggi. Meski tetap mengandalkan popor lipat, berbeda dengan SS-1 dan SS-2, maka SS-3 mengusung kaliber NATO 7,62 x 51 mm.

Mengikuti desain senapan serbu modern, pada bagian atas receiver dan laras dilengkapi picatinny rail (MIL-STD-1913 rail), menjadikan sosok senapan ini amat ideal untuk dipasangi beragam perlengkapan tambahan untuk bidik. Model picatinny rail yang lumayan panjang juga memberi sisi fleksibilitas bagi gunner untuk men-setting jarak teleskop yang ideal. Jika dilihat sekilas, rancangan alur picatinny rail di SS-3 mengingatkan pada senapan serbu CZ805 Bren yang dipakai Kopaska (Komando Pasukan Katak) TNI AL.

Senapan serbu SS-3 lahir dari proses pengembangan produk sebelumnya, SS-1 dan SS-2. Dengan mengadopsi kaliber 7,62 x 51 mm, maka SS-3 punya jarak tembak efektif sampai 400 meter (mekanikal), sementara dengan optical jarak tembak bisa mencapai 800 meter.


Foto by IMF

Senapan serbu ini didesain sebagai Designated Marksman Rifle di setiap pasukan, yaitu senjata untuk penembak jitu dengan range tembakan yang lebih dari senapan serbu biasa (kaliber 5,56 mm), namun tidak sejauh range senapan penembak runduk (sniper). PT Pindad menyebut SS-3 sebagai senjata yang efekfif dan memiliki keunggulan pada akurasi. Dan untuk lebih jelasnya, berikut adalah spesifikasi teknis SS-3:

Kaliber: 7,62 x 51 mm
Panjang: Popor rentang – 1080 – 1150 mm, Popor terlipat – 836 mm
Panjang laras: 500 mm
Sistem kerja: gas operated
Sistem penguncian: putar
Jumlah & arah galangan: 6 buah dan ke kanan
Mode penembakan: aman, tunggal, dan otomatis penuh
Mode pengamanan: tuas pengatus tembak
Alat bidik mekanik: fip up
Kecepatan tembak: 720 – 760 peluru per menit
Kapasitas magasin: 20 butir
Kemampuan tembak efektif: 400 meter (mekanik) dan 800 meter (optikal)



Dirunut dari spesifikasi dan perannya, maka kompetitor berat SS-3 adalah H&K G3/SG-1, yakni jenis senapan runduk yang juga digunakan salah satu satuan elit TNI. H&K G3/SG-1 yang berangkat dari platform senapan G-3 juga menggunakan kaliber 7,62 x 51 mm. Bukan tak mungkin, SS-3 nantinya akan menggeser kedudukan H&K G3/SG-1 untuk kelengkapan pasukan TNI. Tentang H&K G3/SG-1 dapat dilihat info detailnya pada tautan dibawah ini.

Selain SS-3, dalam kesempatan yang sama PT Pindad juga meluncurkan Senapan Serbu SSZ Subsoonic 5,56 mm, Sub Machine Gun PMS, dan Pistol C52 Premium. (HANS)

 

Indomil. 

BTR-4M: Ranpur Amfibi Terbaru, Siap Memperkuat Resimen Kavaleri Marinir TNI AL

Dengan latar situasi yang tak menentu, Kementerian Pertahanan RI pada Mei 2014 telah membatalkan pengadaan panser amfibi BTR-4 dari Ukraina. Maklum saat itu tengah berkecamuk konflik antara Ukraina vs Rusia. Karena menyangkut kepentingan Rusia, tentu Indonesia tak ingin terlibat pusaran terkait pengadaan tersebut. Namun kini ada kabar terbaru, BTR-4 untuk Resimen Kavaleri Korps Marinir TNI AL tengah dijadwalkan untuk dikirim ke Tanah Air dalam waktu dekat.

Versi yang disebut-sebut bakal diterima Marinir TNI AL adalah BTR-4M, yang merupakan kasta tertinggi dari keluarga BTR (Bronetransporter)-4, termasuk di dalamnya mengambil seluruh opsi Marinization dan Tropicalization. Maklum saja, untuk kebutuhan Korps Marinir yang gemar main air laut, apalagi di negara beriklim tropis, BTR-4 harus dijamin lulus uji arung laut yang tentunya tidak bisa sembarangan. Oleh karena itu, pipa snorkel di sisi atas dan buoyancy kit yang terpasang menjadi pembeda paling kentara.



Sementara untuk sistem senjata, BTR-4M pesanan Indonesia, kubah yang dibeli adalah jenis Parus, yang menggabungkan 4 tipe senjata sekaligus. Utamanya adalah kanon otomatis 30mm ZTM-1/2A72 seperti yang terpasang pada ranpur BMP-2/3, yang sudah terbukti andal untuk menggasak berbagai macam sasaran. Mengingat kanon serupa sudah digunakan pula oleh Korps Marinir, soal penggunaan dan perawatan tentu tidak jadi masalah. Untuk anti infantri, disediakan senapan mesin 7,62mm PKT dan pelontar granat 30mm AGS-17. Sementara untuk melawan tank, BTR-4M dibekali rudal antitank Baryer di sisi kanan kubah. Dengan jarak efektif sampai 4.000 meter, BTR-4M memiliki kans untuk menghadapi dan melumpuhkan Main Battle Tank.



Untuk elemen perlindungan, seluruh lapisan body BTR-4M mampu menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm dan sisa serpihan proyektil artileri, termasuk pada kaca jendela pengemudi. Pada bagian depan, proteksi diperkuat dengan mampu menahan proyektil kaliber 12,7 mm. BTR-4 juga dirancang mampu menahan efek ledadakan dari ranjau anti tank seberat 6 kg. Dalam misi tertentu, BTR-4 dapat pula dipasangkan perlengkapan anti NBK (nuklir, biologi dan kimia) untuk perlindungan bagi para awaknya.

Bicara tentang dapur pacu, Dari sisi tenaga, BTR-4 mengusung mesin standar diesel KMDB 3TD dengan dua langkah. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum 500HP. Selain itu, BTR-4 dapat pula dipasang dengan mesin diesel Deutz EBPO III dengan empat langkah, performa mesin ini dapat menghasilkan tenaga hingga 598HP.

Oleh pabrikannya, BTR-4 dirancang dengan sistem modular, dan sudah dipersiapkan untuk ‘ramah’ pada adopsi pilihan senjata yang diinginkan konsumen. Bila diamati dari rancang bangunnya, BTR-4 terdiri dari 3 kompartemen utama. Kompartemen bagian depan menjadi area pengendara dan komanda. Sementara kompartemen bagian tengah diperuntukkan bagi mesin dan perangkat transmisi. Dan, kompartemen bagian belakang dirancang sebagai area untuk penempatan pasukan.



Pada dasarnya, awak inti BTR-4 ada 3, yaitu komandan, pengemudi, dan penembak. Dalam versi APC, maksimum bisa membawa hingga 9 personel infanteri. Nah, soal jumlah personel infanteri yang bisa dibawa sangat bergantung pada modul senjata yang dipasang. Format modul dan pilihan senjata yang dipasang, sejatinya bisa diracik berdasarkan permintaan negara pemesan.

Sosok BTR-4 pertama kali ditampilkan ke public pada Juni 2006 pada pameran Aviasvit di dekat kota Kiev, ibukota Ukraina. Sementara uji kemampuan amfibinya dirampungkan pada Januari 2007. Produksi BTR-4 secara komersial baru dimulai pada tahun 2008 setelah pihak KMDB mendapat persetujuan dari Kementrerian Pertahanan Ukraina. Semenjak itu BTR-4 mulai mendapat pesanan secara terbatas dari AD Ukraina.

BTR-4 yang diproduksi Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau (SOE KMDB). BTR-4 mengambil basis platform APC (armoured personnel carrier) alias kendaraan lapis baja angkut personel. BTR-4 dapat digolongkan sebagai panser dengan penggerak roda 8×8. Merujuk dari tampilannya, desain panser ini rupanya buah perpaduan rancang bangun BTR-80A dan APC asal Jerman, TPz Fuchs. Dimana kedua ranpur tersebut juga mengandalkan penggerak roda 8×8 dan punya kemampuan amfibi.



Gelombang kedatangan BTR-4 diprediksi masuk pada bulan Agustus 2016 mendatang, namun disisi lain, BUMN Strategis PT Pindad belum lama ini baru saja meluncurkan prototipe Anoa 2 6×6 Amphibious. Anoa ini mengusung platform APC yang dilengkapi dengan water propeller, Anoa Amphibious memiliki kecepatan 10 knot atau 18,52 km per jam. Sebagai pelindung komponen water propeller, dibuat semacam roll bar pada bagian atasnya, roll bar ini juga dapat difungsikan untuk tempat mengikat perbekalan. Sayangnya, Anoa 2 6×6 Amphibious besutan PT Pindad malah belum mendapat order dari Kemhan. (Gilang Perdana)

Spesifikasi BTR-4
Negara asal : Ukraina
Manufaktur : Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau
Berat : 17,5 – 25 ton (tergantung pada varian)
Mesin : 3TD diesel engine
Suspensi : 8×8
Jarak tempuh max : 690 km
Kecepatan max : 110 km/jam di jalan raya dan 10 km/jam di air

 

Indomil. 

Tinjauan Insiden Korvet KRI Pati Unus 384, Dimana Peran Sonar MG323 Bullhorn?

Secara kodrat, korvet Parchim TNI AL punya kemampuan melaksanakan misi AKS (Anti Kapal Selam). Bila dijabarkan lebih detail, tugas korvet buatan Jerman Timur ini tak sekedar memburu, melainkan juga menghancurkan target bawah air. Maka tak heran korvet ini dibekali torpedo, bom laut (depth charge), roket anti kapal selam RBU-6000, dan tentunya perangkat sonar. Namun, musibah yang menimpa KRI Pati Unus 384 di Perairan Belawan sontak mengagetkan kita tentang sosok pemburu kapal selam era Perang Dingin ini.

Setelah diawali maraknya berita/kabar hoax tentang KRI Pati Unus 384, dimana kapal Satkor (Satuan Kapal Eskorta) ini dikabarkan karam disebabkan ditembak torpedo AL Cina, kemudian ada lagi kabar yang menyebut KRI Pati Unus 384 terkena ranjau laut. Peristiwanya terjadi pada 13 Mei 2016 lalu, saat kapal perang dalam perjalanan dari Selat Malaka menuju Lantamal Belawan, Sumatera Utara. Lamanya rentang waktu kejadian dan publikasi yang terendus media/media sosial, memicu beberapa orang untuk membuat spekulasi dan opini terkait KRI Pati Unus 384.



Guna meluruskan kejadian yang sesungguhnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma Edi Sucipto mengungkapkan KRI Pati Unus 384 bocor di bagian lambung, saat berada di alur perairan Belawan, Sumatera Utara. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar yang menyebutkan KRI Pati Unus-384 diserang negara lain di perairan Belawan, Sumatera Utara. “Kebocoran terjadi ketika lambung kiri haluan kapal terkena sesuatu benda di bawah permukaan air,” ujar Sucipto di Jakarta, Selasa (31/5/2016). Dan dipastikan kapal sampai saat ini tidak karam, namun masih dalam proses perbaikan.

Saat ini TNI AL terus berupaya memperbaiki KRI Pati Unus. Perbaikan itu dilakukan oleh Komandan beserta ABK KRI Pati Unus 384 dengan dibantu Dinas Penyelaman Bawah Air dan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I, Belawan.

Dalam keterangannya, Laksma TNI Edi Sucipto tidak merinci jenis benda penyebab kebocoran lambung kapal perang KRI Pati Unus 384. Mengutip dari Janes.com (6/6/2016), Markas Besar TNI AL telah menerjunkan tim invesitasi formal atas insiden di KRI Pati Unus 384. Namun berdasarkan laporan kronologi kecelakaan yang disampaikan Komandan kapal dengan pihak Pangkalan Belawan via kontak radio, diinformasi awal Komandan kapal menyebut KRI PTS 384 mengalami kebocoran karena menabrak bangkai kapal, dengan perkiraan lokasi buoy 2 alur Belawan.



Dari aspek teknis, isu adanya serangan pada KRI Pati Unus 384 mudah untuk dipatahkan. Bila diasumsikan diserang torpedo, maka kondisi Perairan Belawan yang dangkal (kedalaman <100 meter) jelas tidak cocok bagi kapal selam untuk melakukan sebuah serangan torpedo. Belum lagi bila terkena hantaman torpedo, maka impact-nya pada kondisi korvet tentu tak bisa seperti dilihat pada foto-foto yang dipaparkan. Begitu juga dengan spekulasi terkena tebaran ranjau laut, efek ledakan yang dihasilkan pada lambung tentu bisa membuat kapal bocor berskala besar.



Dimana Peran Sonar?
Sebagai korvet pemburu dan penghancur kapal selam, maka korvet Parchim Class KRI Pati Unus 384 dilengkapi sistem pengendus sasaran bawah air. Menurut spesifikasi, Parchim Class mengadopsi perangkat sonar gelombang menengah jenis MG323 Bullhorn, perangkat sonar ini ditempatkan integrated pada lambung bawah kapal. Tak itu saja, agar penciuman lebih presisi, Parchim Class juga membawa sonar “rendam” (dipping sonar) gelombang tinggi jenis MG16 Lamb Tail. Jenis sonar ini juga dapat dioperasikan oleh helikopter AKS. Selurun komponen ini juga diadopsi oleh korvet Grisha buatan Uni Soviet.


Tampilan perangkat sonar di salah satu korvet Rusia.


Ilustrasi penempatan sonar di korvet Grisha, antara korvet Parchim dan Grisha punya banyak kemiripan.

Nah, ketika KRI Pati Unus 384 disebutkan terkena atau menabrak sesuatu di bawah permukaan air, disini menjadi pertanyaan menarik, apakah sonar yang ada di korvet Pati Unus 384 telah bekerja dengan optimal? Harus diakui bahwa teknologi sonar yang digunakan terbilang canggih pada jamannya (era Perang Dingin), tapi mengingat usia pakainya saat ini, apakah kondisi sonar masih dapat bekerja dengan baik? Tentu jawabannya menjadi porsi dan kewenangan tim investigasi.

Secara fakta, meski fungsi asasinya melibas kapal selam, tapi yang mampu diendus Parchim TNI AL terbatas pada jenis kapal selam diesel yang mesinnya cukup berisik. Sehingga mudah didengar oleh sonar konvensional. Sementara Parchim TNI AL jelas akan kewalahan bila ditugasi memburu dan mengendus kapal selam nuklir yang terkenal mampu melaju dengan kesenyapan tinggi.



Parchim Class disebut juga sebagai Kapitan Pattimura Class, sebab kapal perdana dari keluarga korvet ini adalah KRI Kapitan Pattimura 371. Saat dioperasikan AL Jerman Timur, KRI Pati Unus 384 bernama Ludwiglust 232. Korver dengan kapasitas 61 orang ini dibangun di galangan VEB Peenewerft, Wolfgast, Jerman. Masuk kedinasan AL Jerman Timur pada Juli 1983, dan pada Juli 1995, korvet KRI Pati Unus 384 resmi memperkuat Satkor Armabar. (Gilang Perdana)

 

Indomil. 

BAe-146 200: Dari Era Soeharto Hingga Keterlibatan di Perang Afghanistan

Bagi Anda yang pernah menyimak kunjungan mantan Presiden Soeharto di era 90-an, mungkin bakal teringat dengan sosok pesawat jet transport bermesin empat BAe-146 200. Meski tak resmi disebut sebagai pesawat kepresidenan, BAe-146 200 Pelita Air Service ini lumayan sering digunakan Soeharto untuk bersafari ke pelosok Tanah Air. BAe-146 kini tak lagi diproduksi, namun AU Inggris masih tetap menggunakannya sebagai pesawat angkut andalan jarak pendek – menengah. Bahkan Inggris menggunakannya dalam operasi militer di Afghanistan.



Boleh dibilang tak sedikit juga maskapai di Indonesia yang pernah atau sampai saat ini masih mengoperasikan keluarga BAe-146. Selain Pelita Air Service (PAS), sebut saja ada Merpati Nusantara Airlines (MNA), Metro Group, Aviastar, Linus Airways, Riau Airlines dan Manunggal Air Service. Untuk kebutuhan kepresidenan, Pelita Air Service mendatangkan BAe-146 200 ke Indonesia pada tahun 1992. Umumnya, pesawat buatan British Aerospace ini kerap ditumpangi Pak Harto guna menyambagi wilayah pelosok yang hanya memiliki basis landasan udara sederhana.

Nah, pasca Soeharto lengser di tahun 1998, kemudian BAe-146 200 kepresidenan ini menjadi redup, pesawat ini tak lagi digunakan oleh presiden sesudahnya. Dan kabarnya pada tahun 1999, BAe-146 200 Seoharto dijual ke Eropa.



Dari beberapa catatan yang dihimpun, untuk kebutuhan VVIP (Very Very Important Person), BAe-146 200 PAS dilakukan konfigurasi pada sisi interior, dari yang tadinya dapat membawa 109 penumpang, versi BAe-146 200 Soeharto disulap untuk maksimal membawa 30 penumpang saja. Sejak pesawat Kepresidenan ditangani sepenuhnya oleh PAS, maka para awaknya juga adalah orang-orang sipil. Hanya saja setiap kali Presiden pergi selalu ada awak cadangan yang ikut dan seorang perwira penerbang senior TNI AU yang bertindak sebagai liason officer duduk di kokpit. Sementara untuk Untuk perjalanan ke luar negeri, Soeharto selalu memilih pesawat DC-10/MD-11 milik Garuda Indonesia. Pesawat itu sebelum digunakan selalu diperiksa dengan teliti seluruh frame dan mesin diperiksa ulang.

Tentu menjadi pertanyaan menarik, mengapa level kepresidenan tertarik dengan BAe-146? Dari sisi performa, pesawat ini sanggup mendarat dan lepas landas dari lapangan terbang yang sederhana, dan tak perlu landasan yang terlalu panjang, pasalnya dengan sokongan empat mesin, dorongan tenaga yang dihasilkan lumayan besar. Sementara dari aspek keamanan, bekal empat unit mesin tentu memberi level safety lebih baik, tatkala ada satu atau dua mesin yang gagal berfungsi.



Secara umum, BAe-146 dirilis dalam tiga versi, yakni versi penumpang, versi kargo, dan versi quick change. Yang disebut terakhir adalah versi yang dapat diubah dengan cepat dari versi penumpang ke kargo, begitu juga sebaliknya. Sementara dari serinya, BAe-146 diluncurkan dari seri 100, 200 dan 300. BAe-146 100 (70 – 80 kursi), BAe-146 200 (85 – 100 kursi), dan BAe-146 300 (100 – 112 kursi). Ketiga seri menggunakan jenis mesin yang sama, yaitu 4x Honeywell ALF 502R-5, yang membedakan diantara ketiga seri sudah barang tentu adalah panjang pesawat.

Keunggulan BAe-146 diantaranya pesawat telah dilengkapi EFIS (Electronic Flight Instument System) yang modern. Adopsi empat mesin ini kabarnya dibuat untuk mengurangi kebisingan, pasalnya jenis mesin yang digunakan berukuran kecil dan di saat yang bersamaan mempunyai tenaga cukup besar untuk lepas landas di landasan pendek, kemampuan ini disebut STOL (Short Take Off and Landing). Pihak pabrikan menggunakan lapisan peredam suara tambahan yang dipasang ke dalam mesin.


BAe-146 200 sebagai fire bomber.

Untuk kepentingan navigasi ada bekal EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System). EGPWS adalah alat hasil pengembangan yang lebih canggih dari GPWS, yakni alat untuk memberikan peringatan pada penerbang jika pesawat mendekati/akan menabrak daratan/terrain.

Menurut Kepala Desainer BAe 146, Bob Grigg, sejak awal proses desain, pesawat ini dirancang untuk mudah dioperasikan dan menawarkan biaya operasional bagi operator serendah mungkin. BAE Systems menegaskan, keuntungan mengadopsi empat mesin di antaranya termasuk kinerja yang unggul saat lepas landas dari landasan pacu pendek. Daya listrik terutama disediakan oleh generator yang terletak pada masing-masing mesin.

Terjun di Afghanistan
Produksi BAe-146 telah dihentikan pada tahun 2001, meski begitu AU Inggris masih menaruh kepercayaan pesawat ini sebagai pesawat transport taktis. Seperti di bulan April 2013, dua unit BAe-146 C MK3 dikerahkan untuk mendukung misi angkot kargo dan personel di Camp Bastion, propinsi Helmand, Afghanistan. BAe-146 dapat beroperasi dengan kombinasi yang apik bersama C-130 Hercules.


BAe-146 C MK3

BAe-146 C MK3 memang dirancang khusus oleh BAE Systems untuk kebutuhan AU. Basis yang digunakan adalah BAe-146 200QC (Quick Change), dan uniknya AU Inggris mendapatkan pesawat ini bukan dengan beli baru, kedua BAe-146 200QC justru dibeli dari maskapai Belgia TNT Airways, kedua pesawat telah beroperasi sejak tahun 2006. Lewat modifikasi dari BAE System, usia pakai pesawat dapat optimal digunakan sampai tahun 2020.

Karene telah disulap sebagai pesawat militer, BAe-146 C MK3 memang siap diajak ke medan perang, modifikasi yang dilakukan BAE Systems mencakup pemasangan lapisan tahan peluru pada komponen-komponen penting, diantaranya pada kokpit. Kemudian tanki bahan bakar.yang dibekali fasilitas fire protection D-C system. Sementara dari sisi mesin, versi militer BAe-146 Inggris tidak berbeda dengan versi sipil. BAe-146 C MK3 juga dilengkapi perangkat pengecoh rudal.



BAe-146 STK di Paris Airshow 1989.

BAe-146 STK
Diluar versi militer yang dibuat untuk AU Inggris, British Aerospace pernah menghadirkan versi militer khusus, dan diberi label BAe-146 STK. Pada versi STK dilengkapi pintu loading kargo disisi samping belakang, kemudian ada versi tanker udara dan versi onboard delivery. Pada versi STK, dilengkapi dengan refuelling probe untuk pengisian bahan bakar di udara. Versi demonstrator BAe-146 STK pernah dipamerkan dalam ajang Pair Airshow 1989. (Bayu Pamungkas)



Spesifikasi BAe-146 200
– Length: 28,55 meter
– Wingspan: 26,34 meter
– Height: 8,61 meter
– Wing area: 77,3 m2
– Maximum take-off weight: 42. 184 kg
– Maximum landing weight: 36.741 kg
– Operating empty weight: 23.800
– Maximum payload: 8.075 kg
– Standard fuel capacity: 11.728 liter
– Range with max payload: 2 365 km
– Cruise speed: 750 km/jam
– Maximum speed: 890 km/jam
– Maximum operating altitude: 9.500 meter
– Engines: Honeywell ALF 502R-5, 4 x 6970 lb

Indomil. 

Apa perlunya pembentukan Badan Intelijen Pertahanan?

 

Hal mendesak dan strategis apa yang membuat Menteri merasa harus membangun badan intelijen sendiri?

Rencana Kementerian Pertahanan untuk membentuk badan intelijen sendiri menuai kritik dari berbagai kalangan.

Di satu sisi, dianggap menyalahi perundangan, di lain sisi arahnya dianggap keliru, dan dituding akan tumpang tindih dengan kewenangan badan intelijen yang sudah ada.

Sebagian anggota DPR menganggap, gagasan Kementerian Pertahanan untuk membentuk badan intelijen akan melanggar Undang-undang tentang TNI dan UU Intelijen Negara yang menyebut fungsi pertahanan hanya diselenggarakan oleh TNI.

Namun ada hal yang lebih pokok, yang membuat gagasan itu tidak disambut baik, kata pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie.

"Apakah ini ungkapan kekecewaaan Kementerian Pertahanan, bahwa pertukaran informasi intelijen ternyata tak seperti yang diharapkan, ini bisa dibahas," kata Rahakundini.

"Namun saya ingin melihat gambar lebih besar. Bahwa strategi pertahanan negara ini, larinya agak tersendat-sendat, dan tidak terarah. Antara doktrin, strategi, postur, rencana kebutuhan postur, dan direktifnya. Membingungkan. Hal mendesak dan strategis apa yang membuat menteri merasa harus membangun badan intelijen sendiri?" tanya Connie.

"Apakah ini sifatnya responsif untuk mengatasi hal mendesak dan strategis, misalnya terkait situasi Laut Cina Selatan, atau penyelundupan manusia? Pertanyaannya, bagaimana misalnya rencana kebutuhannya?"

 

"Bahwa strategi pertahanan negara ini, larinya agak tersendat-sendat, dan tidak terarah."

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan niat membentuk badan intelijen sendiri di bawah kementerian pertahanan, Senin pekan lalu, dalam bentuk seperti agen dinas rahasia.

Namun sebetulnya gagasan itu sudah diungkapkan sejak beberapa bulan lalu, oleh Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Paryanto.

Menurutnya, rencana itu adalah mengubah organisasi pada Satuan Kerja (Satker) Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas) menjadi Badan Intelijen Pertahanan.

Juru bicara kementerian pertahanan, Brigadir Jenderal Junjan Eko Bintoro menjelaskan, bahwa gagasan ini sebetulnya terkait dengan perubahan sesudah reformasi: dipisahkannya Kementerian Pertahanan dengan TNI, yang dulu menyatu, dipimpin Menhankam/Pangab, saat itu masih mencakup keamanan pula.

"Salah satu alatnya, intelijen, dulu berada kementerian ini. Sekarang melekat pada TNI. Jadi sekarang, di Kementerian Pertahanan tak ada lagi intelijen yang mengurusi hal-hal yang berkaitan pertahanan," kata Eko Bintoro.

"Nah, kami memikirkan bahwa Kementerian Pertahanan memerlukan (badan intelijen) terkait berbagai hal untuk menentukan hal-hal terkait pertahanan negara."

Ia memastikan bahwa gagasan ini relevan dengan tantangan dan situasi aktual Indonesia.

"Ketika Kementerian Pertahanan harus menentukan seperti apa bentuknya ancaman pertahanan, kalau kita tak mempunyai intelijen, dari mana kita menentukan itu semua?" lontarnya.

Junjan Eko Bintoro menyebutkan, pembentukan Badan Intelijen Pertahanan ini bukan untuk mengambil alih fungsi dan tugas badan intelijen yang sudah ada, seperti Bais TNI, BIN, Baintelkan Polri, Intelijen Kejaksaan, dan lain-lain.

Namun badan intelijen pertahanan itu akan merupakan bagian dari komunitas intelijen nasional yang menangani hal yang spesifik terkait dengan pertahanan negara.

Pengamat militer Al Araf dari Imparsial menyebut, ada masalah dengan rencana ini.

Memang sepantasnya intelijen berada di bawah kementerian, kata Al Araf.

"Tetapi seharusnya yang dilakukan adalah memindahkan BAIS yang sekarang di bawah TNI, ke Kementerian Pertahanan," kata Al Araf.

"Sehingga Panglima TNI mengurus aparat inteljen di ketentaraan saja. Adapun BAIS, menangani inteljen terkait ancaman dari luar, ditempatkan di bawah Kementrian Pertahanan."

 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sebuah acara: Harus dilakukan penataan dan reformasi yang menyeluruh, yang membuat fungsi dan tugas masing-masing lembaga intelijen.

Dengan demikian, katanya, gagasan Kemenhan untuk membentuk badan inteljen sendiri keliru. Dan malah bisa memperumit masalah.

Lembaga-lembaga intelijen itu makin saling bertumpang tindih, kata Al Araf.

"Sekarang ini ada kecenderungan overlapping," papar Al Araf.

"BAIS sebagai inteljen militer, kadang mempersepsikan ancaman eksternal dan internal, dan berperan di wilayah itu. Padahal seharusnya hanya mengambil peran terkait ancaman eksternal. Dan BIN sebagai badan inteljen negara sering mengurusi juga ancaman internal dan eskternal pula, harusnya hanya intenal."

Di sisi lain, militer juga memiliki intelejen lain di luar BAIS, berupa intelejen tempur dan inteljen teritorial. Jadi ada kompleksitas dalam sistem intelejen Indonesia sisa warisan Orde baru yang belum tertata.

Menurut Al Araf, harus dilakukan penataan dan reformasi yang menyeluruh, yang membuat fungsi dan tugas masing-masing lembaga intelijen.

BBC.