Pengamanan laut terpadu oleh KRI dan dua Heli Bel 412 (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
TNI
Angkatan Laut menyambut baik rencana pemerintah yang akan memperkuat
pangkalan militer di perairan Natuna. Pemerintah melalui Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan,
mengusulkan perairan Natuna dijadikan pangkalan militer terpadu.
"Prinsipnya kalau itu kebijakan pemerintah, kami menyetujui wacana itu,
kami senang, karena itu kan penguatan alutsista. Kami TNI ini hanya
user, yang punya anggaran Kementerian Pertahanan," kata Kepala Sub Dinas Penerangan TNI AL, Kolonel Laut Suradi Agung Slamet kepada
VIVA.co.id, Kamis, 24 Maret 2016.
Selama ini kata Suradi, kapal patroli TNI AL terus melakukan pengamanan
rutin di sekitar perairan Natuna. Selain patroli sepanjang tahun, TNI AL
juga memiliki dua pangkalan TNI AL di Natuna, yang akan membantu
pergerakan patroli KRI di pulau terdepan wilayah Indonesia tersebut.
"Kalau patroli, kita sepanjang tahun patroli perbatasan, keamanan laut,
ada gugus tempur laut, itu setiap tahun, itu sudah ada anggarannya. Dan
itu kita lakukan terus sepanjang tahun," ujar dia.
Sementara itu mengenai insiden pelanggaran kapal nelayan China dan provokasi kapal
coast guard China
di perairan Natuna, Suradi menjelaskan bahwa peristiwa itu kebetulan
ditemui oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI.
"Peristiwanya pas kapal kita (TNI AL) lagi jalan. Kapal punya pemerintah
KKP yang mergoki. Jadi siapa saja yang terdekat patroli kapal kita
datang. Kalau pas kewalahan mereka (KKP) kontak radio, kapal TNI AL
langsung reaksi cepat datang. Pas kapal kita (TNI AL) datang, kapal
(nelayan) China sudah pergi," paparnya.
Suradi menganggap insiden pencurian ikan oleh nelayan negara lain memang
sering ditemui di lapangan. Sekalipun sudah berulang kali diperingati,
nelayan tersebut tetap nekat mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia.
"Mereka sudah tahu konsekuensinya. Nelayan kita juga banyak kok yang
ditangkap
nyari ikan di negara lain," ucap dia.
Terlepas dari insiden tersebut, penguatan alutsista TNI AL, melalui
pengadaan kapal induk menjadi penting untuk operasi terpadu di
wilayah-wilayah rawan terjadi pelanggaran kedaulatan negara. Namun
demikian Suradi mengatakan pengadaan alutsista itu perlu
mempertimbangkan banyak aspek.
"Idealnya untuk alutsista kita butuh (kapal induk), sesuai kebutuhan
kita sebagai negara kepulauan. Tapi pemeliharaannya (kapal induk) luar
biasa, operasionalnya. Harus disesuaikan dengan kemakmuran bangsa, aspek
keuangan negara. Kalau cuma beli bisa, kelanjutannya itu bagaimana?
Butuh anggaran besar," tuturnya.
Sebelumnya Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq
mengakui rencana pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan
Natuna sudah ada sejak tahun 2015.
DPR pun sudah menyatakan dukungannya atas rencana tersebut. Anggaran pun
sudah disiapkan meski terbatas di APBN 2015 dan APBN Perubahan
2016. "Dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,3 triliun dari
sebelumnya sekitar Rp400 miliar," ungkapnya.
Namun, anggaran tersebut baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum
termasuk persenjataan tiga matra TNI. Sementara untuk kebutuhan
senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan pemerintah,
masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan. "Target 2017 harus selesai,"
kata Mahfudz.
Viva.
