Bandara Halim jadi Prioritas Penerbangan Sipil, Mantan KSAU: Bubarin Saja TNI AU

Foto Udara Bandara Halim Perdana Kusuma (ist)

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Pur) Chappy Hakim, menentang keras penggunaan bandara Halim Perdana Kusuma diprioritaskan untuk penerbangan sipil.

“HLM lebih diprioritaskan utk penerbangan komersial. PANGLIMA TNI nggak usah kasih kesempatan dari AU….mending bubarin aja sekalian!” tegas Chappy Hakim melalui akun Twitter ‏@chappyhakim.

Dalam sebuah diskusi bertajuk, ” Tinjauan Industri Penerbangan di Indonesia Tahun 2012 dan Outlook Tahun Politik Indonesia 2014,” di Jakarta, Kamis (19/12), Chappy menyatakan bahwa memindahkan tumpahan rute dan penumpang dari Bandara Soetta ke Bandara Halim adalah keputusan sepihak.

Chappy mengingatkan, di Halim ada otoritas keamanan yang bertanggung jawab, karena Halim juga menjadi salah satu pangkalan udara. Mestinya mereka diajak bicara.

Menurut catatan Chappy, soal Bandara Halim, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Halim, bukan bandara yang didesain untuk comercial airplane atau penerbangan komersil. Di Halim pula, ada beberapa beberapa special air mission. Halim juga menjadi bandara dari pergerakan kepala negara dan tamu negara. Keberadaannya sebagai sebuah pangkalan, menjadikan Halim sebagai base dari pesawat-pesawat tempur berteknologi tinggi.

“Masih ingat tentang operasi Woyla, pasukan berangkat dari Halim. Jadi Halim menjadi bandara top operation. Tak hanya itu, Halim juga berfungsi sebagai discaster base. Dan, apabila terjadi chaos nasional, Halim adalah pusat pergerakan,” tegas Chappy.

Intelijen. 

Danrem Lilawangsa minta Din Minimi serahkan diri

Anggota Polda Aceh memperlihatkan barang bukti kejahatan berupa senjata api laras panjang, amunisi dan sejumlah barang bukti lainnya milik kelompok kriminal bersenjata Din Minimi saat gelar perkara di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Rabu (27/5/15). Barang bukti itu antara lain berupa senjata AK56, senjata SS1 V3, senjata GLM, granat manggis, amunisi GLM, 1.577 butir amunisi M16 dan AK56 serta beberapa buah rompi militer dan baju loreng yang berhasil diamankan pasca penggerebeken kelompok kriminal bersenjata Din Mini pada Selasa (26/5/15) di kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

 

Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel A Daniel Chardin meminta Nurdin Ismail alias Din Minimi, pimpinan kelompok bersenjata yang dicari selama ini untuk tidak hanya memikirkan nasib korban konflik semata, tapi juga keluarganya yang kondisi ekonominya memprihatinkan.

"Din Minimi jangan hanya memikirkan kepentingan orang lain, keluarga juga harus dipikirkan," kata Danrem saat berkunjung ke rumah orang tua Din Minimi di Desa Ladang Baroe, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Senin.

Daniel Chardin sangat menyayangkan bila di bulan suci Ramadhan nanti, Din Minimi tidak bisa berkumpul bersama keluarganya.

Untuk itu, Danrem menyarankan agar Din Minimi dan kelompoknya menyerahkan diri ke Korem 011 Lilawangsa atau aparat penegak hukum lainnya.

Dalam kunjungan itu, Danrem didampinggi Kapala Penerangan Korem 011 Lilawangsa Mayor Inf Nasrun Nasution, Danramil 10 Julok Kapten Inf M Kaoy, Kapolsek Julok AKP Normansyah dan Ketua LSM Aceh Foundation Abdul Hadi Abidin.

Danrem juga menyerahkan bantuan sembako kepada kekuarga Din Minimi berupa 5 karung beras, indomie 5 kardus, 10 kg gula pasir dan sejumlah uang tunai.

Bantuan dimaksud merupakan bentuk kepedulian Danrem kepada orang tua, istri dan anak Din Minimi menjelang bulan puasa.

Sementara, kediaman Din Minimi di Desa Ladang Baroe tampak dijaga ketat aparat keamanaan dari Koramil setempat.

 

ANTARA. 

Rudal Exocet KRI Bung Tomo, Gagal Tembak Target

 

KRI Bung Tomo tembakkan Exocet Block 2 (Antara)

KSAL TNI AL Laksamana Ade Supandi menyatakan hasil uji coba rudal exocet dari kapal perang KRI Bung Tomo  gagal. Hal ini diberikan pada hasil penilaian uji tembak tersebut, maka keputusan sementara seluruh rudal exocet TNI AL akan diteliti lebih lanjut.

Pada uji coba tersebut sesungguhnya rudal telah meleset dari jalur tembak. rudal berhasil terbang untuk beberapa detik, namun meluncur tajam dan menungkik ke arah dalam laut.sementara sasaran utamanya adalah KRI Kupang yang berjarak 30km.

Rudal hanya stabil dalam beberapa detik saat lepas landas, rudal sempat stabil dan berjalan sesuai prosedur program, namun pada saat terbang rendah 15 meter di atas permukaan laut, rudal menungkik tajam dan tengelam.

Hal ini mengingatkan kita pada uji coba tembak rudal yakhont pertama yang juga gagal dan hilang dalam lautan,

Ecoxet merupakan rudal buatan prancis yanhg terkenal dalam perang Malvinas.

by: Telik Sandi JKGR.

Pelatihan Mengemudi Tank Leopard Yonkav 1

 

Tank latih Fahrschulpanzer Kavalaeri TNI AD (photo : Pusdikkav)

Danpusdikkav TNI AD, Kolonel Kav Hilman Hadi membuka pelatihan mengemudi taktis tank MBT Leopard pada tanggal 29 Mei 2015 di Pusdikkav, Padalarang. Pelatihan diikuti oleh 12 personel Yonkav 1/Kostrad dengan pimpinan Letda Kav Derry Harnanda yang bertujuan untuk mempermahir dan mempersiapkan awak tank Leopard Yonkav 1/Kostrad dalam rangka Demonstrasi Angkatan Darat yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni mendatang di Baturaja, Sumatera Selatan.

Pelatihan ini berisi beberapa materi yang diantaranya mengemudi Klep tertutup (Close Down Hatch Driving) taktis dan manuver. Pada kesempatan latihan manuver Jumping pertama kali dilakukan dengan sempurna oleh Kolonel Kav Rihananto sebagai pengemudi dan Letkol Kav Setyawan sebagai Danran.

YonKav-1.com

Tidak Ada Lagi Penyadapan terhadap Jajaran Elit Indonesia

 

Jakarta – Indonesia sudah mengantisipasi serangan melalui dunia maya oleh para hacker baik dari dalam dan luar negeri. Bahkan pemerintah mengklaim telah memiliki berbagai peralatan canggih untuk menangkal serangan dunia maya itu.

Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya juga sudah merekrut sejumlah ahli. Mereka diminta memberikan pelatihan bagi prajurit. Tujuannya agar mereka mengerti cara menangkal serangan siber supaya tidak membahayakan pemerintah.

“Kita sudah antisipasi, beli-beli peralatan yang canggih dan kita panggil orang-orang ahli untuk menatar personil kita menghadapi itu,” ujar Ryamizard di Jakarta, Selasa (26/5).

Sebelumnya, pemerintah dinilai hanya bisa diam saja saat dihajar sistemnyaa oleh hacker. Saat ini Ryamizard berniat untuk membentengi dunia maya Indonesia dengan pertahananan cyber. Pasalnya, jika pemerintah abai maka pelan-pelan teknologi Indonesia akan dikendalikan asing.

Ambil saja contoh seperti penyadapaan terhadap jajaran elit dalam negeri dan kasus serupa pada 2014. Hal inilah yang ingin dihindari Ryamizard dalam memperkuat ranah cyber. Terlebih, melalui informasi yang dihimpunnya, diketahui jejaring teroris telah menggunakan sistem retas untuk melancarkan aksinya.

“Sekarang kita balas dong. Kalau diam, negara bisa ancur. Kereta api saja bisa tabrakan gara-gara itu. Makanya perlu cepat kita menata ini,” pungkas Ryamizard.

Beritasatu.com

Tantang Perang Terbuka, Ini Kekuatan OPM di Papua

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, Papua. (VIVA.co.id/Banjir Ambarita)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menyatakan akan melakukan perang terbuka dengan pemerintah Indonesia. Kelompok yang telah ada sejak tahun 1965 ini berkomitmen "membebaskan" Papua sebagai negara yang berdaulat di Indonesia Timur.

Pekan lalu, secara beruntun aksi permulaan pembuktian pernyataan perang itu sudah ditunjukkan oleh OPM. Pada Selasa 26 Mei 2015, OPM pun memulai berani unjuk gigi dengan menembaki enam warga sipil di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya dan menyandera anggota TNI di Kabupaten Painai.

Satu korban penembakan dilaporkan tewas, karena peluru menembus kepalanya. Sementara dua anggota TNI yang dilaporkan disandera, berhasil melarikan diri.

Kedua insiden ini jelas bukan sekadar gertak sambal dari OPM. Pernyataan mereka untuk mengusir pendatang dan menebar ancaman bagi polisi dan tentara, sudah dibuktikan oleh organisasi yang memiliki Bendera Bintang Kejora ini.

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," ujar Pimpinan OPM di Kabupaten Lanny Jaya, Puron Wenda, Jumat 22 Mei 2015. (Baca: 'Sinyal Perang' dari Tanah Papua Muncul Lagi)

Sejauh ini, Puron tetap memastikan bahwa OPM memang sudah siap untuk menggelar perang terbuka dengan militer Indonesia. Konsolidasi antar pimpinan OPM pun diklaimnya sudah dilakukan.

"Saya sudah persatukan OPM, baik itu pimpinan Leka Telenggen di Yambi, Militer Murib di Ilaga dan Goliat Tabuni di Tingginambut, untuk bersama-sama lawan Indonesia," ujar Puron saat dihubungi kembali pada Senin 1 Juni 2015.

Meski enggan membeberkan secara rinci berapa kekuatan personel mereka di empat pimpinan OPM tersebut. Namun Puron menyebut bahwa setidaknya untuk di kelompok Yambi, dibawah pimpinan Tenga Mati Telenggen dan Leka Telenggen, memiliki anggota sekurangnya 50 orang.

Kelompok itu juga memiliki senjata sedikitnya 16 pucuk laras panjang jenis SSI, AK Moting, Moser, AK 47 dan M16 serta dua laras pendek jenis FN.

"Kami rampas itu (senjata) dari TNI/Polri, senjata yang baru dari Pos Polisi Kulirik, Puncak Jaya beberapa waktu lalu," ujar Puron.

Negosiasi Lemah?

Dalam pernyataannya, Puron memang mengaku sangat menyesalkan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia. Aksi represif dan pendekatan ala keamanan yang diberlakukan di Papua sejak beberapa dekade oleh negara, mengakumulasi di masyarakat Papua.

Representasi negara yang diwakili TNI dan polisi, ternyata bukan menengahi keadaan. Namun justru menjadikan OPM sebagai buruan. Sebab itu, ketika ada pernyataan Presiden Joko Widodo perihal kondisi Papua yang aman, OPM pun langsung bereaksi.

Menurutnya, sikap presiden tersebut jelas tak merepresentasikan sesungguhnya kondisi di tanah kelahirannya. Sebab, beberapa kejadian justru menunjukkan bahwa warga Papua kerap ditindas, ditangkap dan diamankan atas aspirasinya.

"Karena Presiden klaim Papua aman, jadi kita hajar sipil, pengusaha kios kah, tukang ojek kah, buruh bangunan kah, PNS kah yang penting pendatang," ujar Puron.

Seperti diketahui, awal Mei 2015, Presiden Joko Widodo memang telah menyempatkan diri ke Papua. Dalam  kunjungan kerjanya juga Jokowi menyisipkan upaya 'negosiasi' dengan OPM perihal menjaga keamanan di Papua.

Salah satu bentuk negosiasi ini diwujudkan Jokowi dalam bentuk 'barter' dengan membebaskan lima narapidana politik di Papua.

"Ini upaya pemerintah dalam menghapus stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin ciptakan Papua sebagai tanah yang damai," ujar Jokowi di Lapas Abepura sembari menjanjikan bahwa  grasi juga akan diberikan kepada sembilan tahanan lainnya secara bertahap.

Bentuk 'negosiasi' lainnya yang dilakukan negara adalah dengan kebijakan Jokowi untuk memberikan akses masuk jurnalis asing ke Papua.
Namun demikian, sayangnya upaya ini tak sepenuhnya menunjukkan hasil. OPM pun tetap bersikukuh untuk berdaulat di tanah kelahiran mereka. "Kami akan terus berperang untuk kemerdekaan Papua," ujar Puron.

 

vivanews. 

Ini profil jenderal calon panglima TNI pengganti Moeldoko

 

Moeldoko. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 8 Juli 2015 mendatang. Dengan demikian tongkat kepemimpinan tertinggi pada lingkungan TNI akan segera berganti dalam waktu dekat ini. Awal Juni ini, Presiden Joko Widodo sudah harus mengajukan calon pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Sejumlah perwira tinggi mulai dari jenderal bintang tiga hingga bintang empat, disebut-sebut sebagai kandidat pucuk pimpinan TNI itu. Jika merunut kelaziman pengangkatan panglima TNI secara bergilir antarangkatan, maka kini kandidat terkuat berasal dari TNI Angkatan Udara. Jenderal Moeldoko berasal dari TNI AD dan periode sebelumnya, KSAL Laksamana Agus Suhartono, menjadi orang nomor satu di militer. Dengan demikian yang paling berpeluang adalah KASAU Marsekal Agus Supriatna.

Namun, bisa saja Presiden Jokowi mengubah cara memilih Panglima TNI. Berdasarkan Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas nama calon pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurut dia, masa pensiun Moeldoko masih lama.

“Belum, kan masih beberapa bulan lagi,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/5).

Berikut profil para jenderal kandidat panglima TNI pengganti Moeldoko.

1. Marsekal TNI Agus Supriatna

Agus Supriatna.

Agus Supriatna merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1983. Selepas mengikuti Sekolah Penerbang TNI AU jurusan tempur ia mulai meniti karier sebagai penerbang pesawat tempur A-4 Skyhawk Skadron 11 yang berpangkalan di Lanud Iswahjudi, Madiun.

Sebagai penerbang tempur, dia berpengalaman mengikuti berbagai macam operasi tempur dan latihan di seluruh Indonesia dan negara-negara tetangga. Agus pernah menduduki jabatan strategis, yakni sebagai Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara I dan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II.

Sebelum menjadi KSAU, ia adalah perwira tinggi bintang dua TNI AU atau Marsekal Muda yang menjabat Wakil Inspektorat Jenderal TNI. Ia naik pangkat menjadi Marsekal Madya pada 31 Desember 2014 dengan jabatan Kepala Staf Umum TNI untuk memenuhi syarat calon KSAU, yaitu perwira tinggi bintang tiga.

Setelah menjabat Kepala Staf Umum TNI selama 2 hari, pada tanggal 2 Januari 2014 ia dilantik menjadi KASAU ke-20 oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara. Pengangkatan KSAU baru ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 01/TNI/2015, yang ditetapkan tanggal 2 Januari 2015, dan dibacakan oleh Sekretaris Militer Kepresidenan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah penaikan pangkat Agus Supriatna tergesa-gesa. Menurut dia, kenaikan pangkat Agus sudah melalui proses dan pertimbangan yang lama.

“Hal ini disebabkan karena kesibukan Presiden RI, sehingga untuk pelaksanaan serah terima jabatan Kasum TNI baru dilaksanakan,” kata Moeldoko.

2. Jenderal Gatot Nurmantyo

Kasad Gatot Nurmantyo

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku siap jika Presiden Joko Widodo mempercayakan posisi tertinggi itu kepadanya. Namun demikian, ia tak mau berandai-andai karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. “Saya ini hanya prajurit hanya jalan perintah. Secara UU kan diambil dari mantan Kepala Staf Angkatan, tapi hak prerogatif Presiden,” kata Gatot di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).
Panglima TNI sebelumnya berasal dari satuan yang berbeda. Jenderal Moeldoko berasal dari TNI AD. Periode sebelumnya, KSAL Laksamana Agus Suhartono menjadi orang nomor satu di militer. Artinya jika digilir, panglima TNI setelah Moeldoko dari Angkata Udara.
Gatot mengatakan, semua keputusan merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa menunjuk panglima TNI hak prerogatif Presiden.
“Tidak harus giliran, bisa saja (dari Angkatan Darat). Tapi jangan berandai-andai. Jangan pengaruhi presiden,” pungkasnya.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo lahir di Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960, adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden SBY untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya mengemban amanat sebagai Pangkostrad menggantikan Letjen TNI Muhammad Munir.
Gatot Nurmantyo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1982 yang berpengalaman di kesatuan infanteri baret hijau Kostrad. Gatot pernah menjadi Komandan Kodiklat TNI-AD, Pangdam V/Brawijaya dan Gubernur Akmil.

3. Laksamana TNI Ade Supandi

Ade Supandi.

Tampuk pimpinan tertinggi di jajaran TNI Angkatan Laut, yaitu Jabatan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) resmi dijabat oleh Laksamana Madya TNI Ade Supandi yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Ade Supandi menggantikan Laksamana TNI Marsetio yang sudah memasuki masa pensiun, pada tanggal 31 Desember 2014 lalu.
Ade Supandi, adalah Perwira kelahiran Batujajar, Bandung, 26 Mei 1960 yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-28 tahun 1983. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, yakni Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Komando Armada RI Wilayah Barat tahun 2009, dan Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 2010. Kemudian sebelum menjabat sebagai Asrena Kasal (2012), Ade Supandi menjabat sebagai Panglima Armada RI Wilayah Timur (Pangarmatim) pada tahun 2011 dan terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 2014.
Sebagai jenderal bintang empat, Ade Supandi termasuk yang sudah menyatakan siap untuk menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Moeldoko.
“Itu nanti tergantung Presiden. Kami ini kan prajurit, jadi harus siap untuk diperintahkan (jadi Panglima TNI),” tutur Ade, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/5) lalu.
Menurut Ade, Panglima TNI tidak selalu digilir berdasarkan angkatan, meski kebijakan penggiliran itu muncul di masa Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ade menjelaskan, jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa penunjukan itu merupakan hak prerogatif Presiden.
“Tidak harus giliran. Itu kan diatur dalam UU Nomor 34,” imbuhnya.

Sumber   :  Merdeka.com