Sabtu, 14 Februari 2015

Akhirnya, Proyek Pesawat Jet KFX Korea Selatan-Indonesia Berjalan (Lagi)

image109-e1415207611752
Impian Indonesia memiliki pesawat jet anyar akhirnya berada di jalur yang tepat. Setelah penundaan berkali-kali bahkan sampai kegagalan tender pengadaan oleh Korea Selatan, mitra utama pemerintah yang juga menjadi produsen. Karena hanya satu perusahaan yang mengajukan tawaran untuk mengembangkan pesawat KFX, di mana Indonesia memiliki 20 persen saham di dalamnya. Akhirnya Tender pengembangan pesawat dibuka kembali, membuka jalan agar pesawat idaman baik Korsel maupun Indonesia ini menjadi kenyataan.
Dikutip dari Janes.com (10/2), sebuah dokumen tender di DAPA (Defense Acquisition Program Administration), Program Pengadaan Alutista Korsel, mengatakan pihak yang berkepentingan harus menyerahkan tender mereka melalui portal penawaran elektronik sebelum 24 Februari. DAPA menghargai kontrak KFX di angka KRW 8.669 miliar atau sekitar Rp 7,9 triliun.
Kabar terakhir menyebutkan, Lockheed Martin (AS) dan Airbus Defence and Space (Eropa) akhirnya masuk ke dalam perhitungan tender. Paling tidak masuknya dua nama besar itu memberikan Indonesia sedikit nafas lega di tengah skeptisisme akan proyek pesawat jet stealth ini.
Korea Selatan diperkirakan akan memesan 120 contohKFX, dan Indonesia 80 unit. Bila proyek ini lolos, Indonesia akan memiliki state-of-the-art fighter jetuntuk memperkuat pertahanan dalam negeri. Korsel, sebagai mitra utama sudah tidak perlu diragukan lagi. Mereka punya road-map yang jelas dalam proyek pengembangan jet tempur. Mereka sudah memulainya dengan KT-1, lalu T-50, TA-50 dan setelah itu: FA-50. Lebih dari itu mereka juga punya belasan veteran NASA dan USAF sebagai penasihat proyek KFX.
Purwarupa KFX
Purwarupa KFX
ifx_1_by_n00bmodders-d5to4e6
Jika proyek ini berjalan mulus seperti rencana, TNI AU akan mendapat pesawat jet tempur dual engine dengan kemampuan stealth lebih baik ketimbang Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon, namun masih belum bisa menyamai Lockheed Martin F-35 Lightning II. Secara desain, KFX mirip dengan F-22 Raptor dengan sayap tegak ganda dan rancangan kokpit serta bagian depan fuselage serupa. Untuk mesinnya belum ada kepastian apakah KFX akan menggunakan GE F414 (mesin Super Hornet dan Gripen E/F) atau Eurojet EJ200 (mesin EF Typhoon).
Versi Indonesia dari KFX akan dinamakan IFX, singkatan dari Indonesian Fighter Experimental. Kabarnya versi IFX memiliki beberapa perbedaan, disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada, walau rancang bangun fisiknya telah final. Namun belum ada kejelasan perbedaan KFX dan IFX. Bila semua berjalan mulus, pesawat mulai akan dioperasikan pada pertengahan tahun 2020. Spesifikasi pesawat IFX/KFX antara lain memiliki panjang 51,3 feet, panjang sayap 35,2 feet, tinggi 14.9 feet, berat maksimum untuk take off (MTOW) 53.200 lb, dengan kecepatan maksimum hingga 1.9 Mach. (Deni Adi)


Jumat, 13 Februari 2015

Beraninya TNI AU ancam tembak jatuh pesawat pembom Australia

ilustrasi (ist)
Tanggal 4 September 1999, menjadi peristiwa bersejarah bagi rakyat Timor Leste. Tepat pada hari itu pula, negeri yang terletak di Pulau Timor ini melepaskan diri dari Indonesia. Di mana dalam hasil jajak pendapat memperlihatkan 78,5 persen warganya ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun, tidak semua orang mau menerima hasil itu, kelompok pro-integrasi malah menyerang kelompok anti-integrasi hingga membuat Dili, ibu kota Timor Leste, mencekam. Kekacauan yang terjadi di kota tersebut membuat Indonesia mendapat kecaman, bahkan Australia mengambil tindakan dengan mengusulkan pembentukan The International Force of East Timor (Interfet).
Pasukan ini terpaksa diterima Indonesia setelah serangkaian tekanan dan kritik keras dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, Jepang hingga PBB terhadap upaya pengamanan. Padahal, dalam perjanjian New York, Indonesia berjanji memberikan pengamanan selama berlangsungnya jajak pendapat.
Kehadiran Interfet justru membuat publik Tanah Air merasa gerah, rakyat merasa Indonesia sedang ditelanjangi habis-habisan oleh pasukan asing. Meski dikritik sana sini, pemerintah hanya diam. Namun, TNI saat itu masih bertindak tegas terhadap pasukan asing, terutama Australia yang ingin membawa pesawat pembomnya ke Timor Leste.
Ketika media sedang gencar memberitakan kedatangan pasukan Interfet, AU Australia meminta izin untuk membawa masuk pesawat pembom strategis jenis F-111C ke Timor Leste. Mendengar itu, Panglima Komando Operasi TNI-AU 2, Marsekal Madya Ian Santoso Perdanakusuma naik pitam, dia tidak memberikan izin pesawat tersebut untuk masuk.
“If you cross our border, I’ll shoot you down,” ancam Ian dengan tegas dan singkat, seperti disandur dalam buku ‘Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi: Pengabdian Alumni Akabri Pertama 1970′, Cetakan Pertama, September 2012.
Ian yakin Australia tak akan berani menyeberangkan pesawat tersebut hingga ke Timor Leste. Tak mau disebut gertak sambal, dia pun memerintahkan 12 jet tempur, yakni A-4 Skyhawk, Hawk 200 serta F-16 Fighting Falcon lengkap dengan rudal, radar deteksi disiagakan. Bahkan, dia juga mempersiapkan Lanud di Makassar, Kupang, Surabaya, Malang dan Madiun sebagai tempat pendaratan alternatif.
Ian juga mempersiapkan pesawat Hercules C-130 di Lanud Abdurrahman Saleh di Malang agar bisa mendukung penerbangan A-4 Skyhawk. Selama mempersiapkan mesin perang tersebut, Ian juga telah memperhitungkan untung ruginya jika memang terjadi pertempuran di udara.
“Dua kali gempur. Saya yakin tidak akan ada yang ketiga, karena pasti sudah sama-sama habis,” ucap putra pahlawan nasional Halim Perdanakusuma ini.
Mendapat ancaman itu, nyali Australia ciut juga. Mereka membatalkan pengiriman pesawat-pesawat tersebut ke Timor Leste. Meski begitu, TNI beberapa kali mendapati penerbangan gelap (black flight) di dekat wilayah udara Indonesia, diduga dilakukan militer Australia. (Merdeka)

Batalyon infantri latihan pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste

Batalyon infantri latihan pengamanan perbatasan Indonesia-Timor Leste
ilustrasi - pelepasan pasukan pengamanan perbatasan (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)
 
Prajurit Batalyon 725 Woroagi Korem 143 Haluoleo Provinsi Sulawesi Tenggara menjalani latihan sebagai persiapan menyambut penugasan pengamanan di wilayah perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste.

Komandan Batalyon 725 Woroagi Mayor (Inf) Nurman Syahreda di Kendari, Jumat, mengatakan prajurit yang dipersiapkan untuk pengamanan perbatasan sebanyak 350 orang.

"Pergeseran prajurit untuk mengamankan wilayah perbatasan dua negara (Indonesia dan Timor Leste) yang dulunya bersaudara berdasarkan perintah Mabes TNI Angkatan Darat," kata Nurman.

Setengah prajurit Batalyon Woroagi yang menjalani latihan maksimal tersebut akan dikirim ke perbatasan Indonesia-Timor Leste pada Agustus 2015.

"Prajurit Batalyon Woroagi sebanyak 650 orang. Artinya separuh dari prajurit yang ada akan bertugas di luar daerah namun tidak masalah dengan keamanan dalam wilayah Sultra," katanya.

Prajurit Batalyon 725 Woroagi sebanyak 650 orang dibagi dalam tiga kompi, yakni kompi A di Boro Boro, Kabupaten Konawe Selatan, kompi B Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan kompi C Kaisabu, Kabupaten Buton.

Latihan fisik dan senjata bagi prajurit TNI Angkatan Darat rutin digelar namun menghadapi penugasan pengamanan wilayah antarnegara makin ditingkatkan.

"Ya, prajurit militer harus siap fisik dan mental untuk berlatih dan ditugaskan menjaga kedaulatan negara atau mengemban tugas perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa," kata Nurman.
 

Panglima TNI Bicara Soal Cabai Sampai Petani Ibarat Museum

Panglima TNI Moeldoko. (ist)
Diskusi ketahanan pangan dalam acara Jakarta Food Security Summit (JFCC) ke-3 mengangkat pembahasan berbagai persoalan seperti pengadaan lahan bagi produktivitas pertanian di Indonesia.
Panglima TNI Moeldoko tak ingin melewatkan kesempatan untuk berbagi cerita dihadapan para pengusaha mulai dari harga pangan hingga nasib petani di Tanah Air.
Kisah pertama, dipaparkan Moeldoko mengenai harga komoditas cabai yang sempat melonjak beberapa bulan lalu sampai Rp 125 ribu per kilogram (kg). Padahal, negara ini mampu memproduksi cabai berkualitas karena didukung lahan yang subur.
“Orang-orang di sini kesulitan beli lombok atau cabai yang harganya mencapai Rp 125 ribu per kg, tapi di daerah perbatasan warga setempat bisa menanam cabai berukuran besar. Itu artinya lahan kita subur sekali, tapi masalahnya mau dibawa kemana setelah ditanam,” paparnya di JFSS ke-3 JCC, Jumat (13/2/2015).
Lebih jauh  kata dia, seluruh orang teriak swasembada pangan seperti gula, beras, jagung, kedelai, daging dan lainnya. Sayangnya, target ini kurang mendapat dukungan bagi para petani, diantaranya ketersediaan lahan, pupuk dan air. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pemerintah sulit mencapai swasembada dan hanya bertumpu pada impor pangan.
Dari sisi ketersediaan lahan, Moeldoko berkisah, betapa luasnya area lahan di Indonesia yang dapat diamati dari udara. Sebagai contoh di Sumatera, Kalimantan dan Papua.
“Tapi begitu sampai di darat, mau cari lahan 100 hektare saja susahnya minta ampun. Karena lahan-lahan itu sudah ada pemiliknya, ini lahan orang Depok, orang Jakarta, sampai nggak ada yang kosong,” tutur dia.
Moeldoko menyebut, petani bak museum karena kekurangan fasilitas yang memadai. “Petani sekarang seperti musem, cangkulnya sudah tua dan yang bekerja sudah tua. Kalau begini, masih adakah anak muda mau jadi petani?,” katanya.
Tak ingin regenerasi petani mati suri, dia mengaku, telah melakukan upaya semacam diskusi antara mahasiswa dengan praktisi yang berhasil meningkatkan produktivitas pertanian.
“Jadi ini semacam jembatan antara para petani dengan mahasiswa yang punya idealisme. Sehingga terjadi interaksi dan pemahaman sama mengenai pertanian, pangan dan swasembada,” pungkas Moeldoko. (Liputan6)

Ekspedisi NKRI Ajang Silaturahmi Nasional


Bupati Ende Ir.Marcelinus Y.W.Petu selaku Inspektur Upacara pada pembukaan Ekspedisi NKRI Koridor Kepulauan Nusa Tenggara  2015 subkorwil Ende,Senin ( 9/2/2015) bertempat di lapangan upacara Brimob Sub Den 3 Detasemen Pelopor  Ende.
“ Ekspedisi NKRI 2015 ini merupakan penjabaran misi pemerintah dan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK atau yang disebut dengan NAWACITA yakni tiga misi pemerintahan dalam Ekspedisi NKRI adalah memujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah , memujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta misi mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional,”Kata Bupati Ende 
Ir.Marcelinus menambahkan 4 agenda prioritas NAWACITA dalam Ekspedisi NKRI ini adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melakukan revolusi karakter bangsa serta memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 
 Melalui ekspedisi NKRI  semakin mengenal luas kekayaan negeri  serta memahami berbagai macam potensi, ancaman yang akan merongrong bangsa ini ke depan.
 “Yang paling berharga dari ekspedisi NKRI ini  adalah terjalinnya komunikasi secara langsung dan terjalinnya ikatan batin antara komponen bangsa sehingga tanpa sadar  kita tebarkan benih-benih persaudaraan, memupuk nasionalisme untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa,” tutup Marcelinus dalam sambutannya. 
Komandan Kodim 1602/Ende  Letkol Kav Tri Handoko selaku Komandan Subkorwil Ende mengatakan Peserta Ekspedisi NKRI 2015 di subkorwil Ende mengerahkan tim  dari pusat, dengan melibatkan  kementerian, lembaga Negara,TNI ,Polri , elemen masyarakat, Akademisi dan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah.
Para peserta ekspedisi NKRI akan melaksanakan penjelajahan, penelitian dan pengabdian msyarakat di wilayah Ende selama empat bulan, sedangkan hasil dari ekspedisi ini akan diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah

Mantan Panglima TNI Mengaku Tahu "Dalang" di Balik Teror ke KPK

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto/kompas
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menduga ada sejumlah oknum yang berada di balik teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati memprediksi sejumlah “dalang” dalam persoalan tersebut, Endriartono enggan mengungkapnya.
“Ya, ada, tapi tentu tidak bisa saya buka di sini,” ujar Endriartono di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Endriartono tidak ingin menyebut dari mana saja orang yang diduganya terlibat dalam aksi teror itu. Saat ini, ia masih memantau perkembangan teror kepada KPK. Menurut Endriartono, teror tersebut dijadikan alat untuk melemahkan KPK.
“Teror itu memang salah satu alat. Kita lihat apakah ini hanya teror menakut-nakuti atau bisa saja kemudian dilakukan,” kata Endriartono.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah berkoordinasi dengan KPK dan Polri terkait ancaman yang diterima pegawai KPK. Jokowi menginstruksikan agar kepolisian bisa menangkap pelaku teror itu.
“Polri sudah saya undang. Ya, kalau memang betul ada yang meneror, ya tangkap,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku sudah bertemu pimpinan KPK dua hari lalu. Selain itu, Jokowi juga sudah berkoordinasi dengan pucuk pimpinan Polri. Dalam pertemuan dengan kepolisian, kata Jokowi, pihak kepolisian ternyata juga menerima ancaman serupa.
“Saya tanyakan yang meneror siapa. Ini yang sulit dilacak. Kalau meneror jelas, ya tangkap saja,” ucap dia.
Kekisruhan yang terjadi setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi makin berkembang ke arah yang mengkhawatirkan.
Jika sebelumnya pegawai KPK dan keluarganya mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini mereka mendapat ancaman pembunuhan. (kompas)

Lima oknum TNI AD penjual amunisi dipecat

Ilustrasi Amunisi (ist)
 
... tidak butuh prajurit-prajurit saya sebagai duri dalam tubuh kami...
Panglima Kodam XII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Fransen G Siahaan, mengatakan lima oknum anggotanya terancam dipecat setelah terbukti menjual amunisi kepada Kelompok Sipil Bersenjata.

"Saya masih terus selidiki. Tindakan yang saya lakukan, tadi saya sudah tanya, lima itu sudah benar-benar sudah terbukti, dan sudah di polisi militer dan lanjut ke pengadilan militer," katanya, di Kota Jayapura, Kamis.

"Tapi saya juga secara administrasi jalan yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat itu. Nanti di jalan terus apa hukumannya, saya menyarankan hukuman paling berat. Atau mungkin karena pertimbangan anak dan istri mungkin hukuman seumur hidup, tapi dipecat," lanjutnya.

Menurut dia, kelima oknum anggotanya itu duri dalam tubuh TNI AD sehingga apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. "Saya tidak butuh prajurit-prajurit saya sebagai duri dalam tubuh kami," katanya.

Ketika disinggung apakah dalam penjualan amunisi itu ada keterlibatan perwira, dia katakan hal itu sedang diselidiki.

"Saya lagi membongkar semua. Jadi tidak ada istilahnya toleransi, siapapun akan saya hantam karena bagaimanapun ini, dia khan menyuruh orang lain menembak saya nich, menembak kita semua?." katanya.

"Coba prajurit saya menjual amunisi, menembak panglima, bukan main? Berarti dia itu khan musuh saya, saya hantam juga dia lho," tambahnya.

Siahaan mengaku tidak segan-segan menindak para bawahannya yang terbukti melawan hukum, apa lagi menjual amunisi. "Saya hantam dia juga, saya senang ini terbongkar. Saya tidak malu, khan saya sudah katakan itu," katanya.

Mengenai motif dari menjual amunisi, Siahaan mengemukakan, alasan para oknum prajurit itu sebenarnya karena faktor ekonomi. "Ini sebenarnya hanya kepentingan bisnis murni, faktor ekonomi," katanya.

Ketika ditanya, apakah gaji yang diterima para oknum prajurit itu tidak mencukupi, Siahaan menjawab,"Cukup sebenarnya. Tetapi karena apa itu? Gaya hidupnya, istrinya ada di Jawa sana, khan begitu. Berarti ada dua dapur, dia hidup di sini mahal tapi ada anaknya sekolah di Jawa, ada isrinya di sana," katanya.

Siahaan menegaskan, proses PTDH sedang berjalan termasuk tiga oknum TNI AD yang beberapa waktu lalu terlibat menjual amunisi di Wamena, Kabupaten Jayapura.

"PTDH sudah berjalan, semua di-PTDH termasuk yang tiga terdahulu, di Wamena, ada yang sudah MPP, pensiun dan masih aktif. Yang aktif di-PTDH juga, jadi itu yah, saya tindak tegas," katanya.

Sebelumnya, pada akhir Januari 2015 lima prajurit yang bertugas di Ajudan Jenderal Kodam XVII/Cenderawasih ditangkap petugas gabungan TNI dan Kepolisian Indonesia karena menjual amunisi kepada kelompok KSB pimpinan Porum Wenda.

Kelima oknum prajurit itu berinisial, Sertu MM (46), Sertu NHS (24) Pratu S (27), Pratu RA (29), dan Serma S (39).


Antara.