Panglima
TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melepas keberangkatan 208 prajurit TNI
yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen
Garuda (Konga) XX-L/Monusco ke Kongo dan Satgas Kizi TNI Konga
XXXVII-A/Minusca ke Afrika Tengah dengan upacara militer di Plaza Mabes
TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (7/1/2015).
Ke 208 prajurit TNI terdiri dari 175
orang Satgas Kizi TNI Konga XX-L/Monusco di Kongo dipimpin Komandan
Satgas Mayor Czi Santy Karsa Tarigan dan 33 orang prajurit TNI yang
akan bergabung ke Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-A/Minusca di Afrika
Tengah yang dipimpin Komandan Satgas Letkol Czi Alfius Navirinda
Krisdianto.
Dalam sambutan Panglima TNI antara lain mengatakan, mencermati perkembangan situasi di Republik Demokratik Kongo (Democratis Republic of Congo/DRC) dan Afrika Tengah (Central African Republic/CAR)
Panglima TNI memerintahkan Kepada Komandan Satgas serta seluruh
prajurit yang bertugas di Kongo dan Afrika Tengah, untuk mendalami rules of engagement dan Standing operation procedure, yang kemudian dipegang teguh secara firm dan strict dalam setiap pelaksanaan tugas.
Disamping itu Panglima TNI juga
memerintahkan agar para prajurit memahami sepenuhnya bahwa esensi tugas
para prajurit pada kedua misi tersebut adalah misi kemanusiaan, namun
sekali lagi tidak boleh melalaikan kesiapsiagaan dan kewaspadaan
terhadap kecenderungan perubahan situasi, baik situasi kekerasan
bersenjata maupun situasi perkembangan wabah penyakit ebola dan mers. "Tidak
kalah pentingnya agar prajurit tetap terus memegang teguh dan
mengimplementasikan pedoman keprajuritan TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah
Prajurit dan Delapan wajib TNI, karena ketiga pedoman tersebut memiliki
nilai-nilai universal dimanapun para prajurit bertugas", tegas Jenderal
TNI Moeldoko.
Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko
menyampaikan, agar para prajurit membangun dan menerapkan kepemimpinan
dan komunikasi sosial TNI dalam membina hubungan dan kerjasama yang baik
dengan prajurit negara lain serta masyarakat, dengan memahami budaya
dan kearifan lokal setempat, karena para prajurit akan bermitra dengan
personel militer dari berbagai negara. Untuk itu, Panglima TNI berharap
prajurit memelihara kekompakan dan tunjukkan soliditas TNI yang kokoh
antar sesama anggota kontingen. "Moril yang baik dan rasa kebersamaan
yang kuat merupakan salah satu kunci sukses tugas dan sukses prestasi",
ujar Panglima TNI.
Hadir dalam upacara
pemberangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Ade
Supandi, S.E serta pejabat tinggi jajaran Mabes TNI.
|
Rabu, 07 Januari 2015
208 Prajurit TNI Siap Bertugas di Kongo dan Afrika Tengah
QZ8501 Disebut Ilegal, Rekaman ATC Juanda Beredar di Internet
Otoritas Bandara Juanda,
Surabaya, sempat menyatakan bahwa penerbangan Indonesia AirAsia nomor
penerbangan QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) sudah mengantongi izin.
Namun, kurang dari 12 jam, pernyataan tersebut diralat dengan menyatakan
bahwa penerbangan tersebut ilegal.
“AirAsia tidak mengajukan perubahan izin terbang dari Sabtu ke Minggu
kepada Dirjen Perhubungan Udara sehingga penerbangan Minggu ilegal,”
ujar Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Bandara Juanda Surabaya
Praminto Hadi di Kompleks Mapolda Jawa Timur, Senin (5/1/2014) sore.
Praminto meralat pernyataannya setelah melakukan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara pada Senin siang.
Pernyataan terbaru tersebut justru mengundang pertanyaan besar,
bagaimana mungkin sebuah penerbangan disebut ilegal, padahal ia sudah
mendapat izin terbang atau clearance dari ATC (Air Traffic Controller).
Bahkan, menurut informasi yang didapat Kompas.com, penerbangan
Indonesia AirAsia QZ8501 pada hari Minggu sudah dilakukan sejak akhir
bulan Oktober 2014. Otoritas bandara dan Air Navigation mengetahui
aktivitas itu, tetapi tak ada penindakan atas hal tersebut.
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy L Hakim pun mengungkapkan rasa herannya.
“Apabila benar AirAsia terbang di hari yang mereka tidak ada izinnya,
pertanyaan besar adalah bagaimana flight plan-nya bisa di-approve,”
tulis purnawirawan yang kini jadi pemerhati dunia penerbangan nasional
tersebut.
Bocoran rekaman ATC
Izin terbang pun sudah didapat QZ8501 pada saat hari kejadian.
KompasTekno mendapat salinan rekaman ATC Bandara Juanda pada Minggu pagi
tersebut yang berisi izin dari ATC kepada QZ8501 untuk terbang rute
Surabaya-Singapura.
Rekaman dengan judul file “ATC PK AXC-QZ8501 201412272225Z” tersebut
diunggah di Soundcloud oleh pengguna dengan user-ID “digitizing” pada 3
Januari 2014, sesaat setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura.
Rekaman yang bisa diunduh oleh publik tersebut bisa didengar melalui situs Soundcloud.
Sumber dalam KompasTekno yang tidak mau disebut namanya memastikan
bahwa rekaman tersebut adalah rekaman asli ATC Juanda pada Minggu
(28/12/2014). Hal itu dikonfirmasinya berdasar traffic (lalu lintas
pesawat lain) yang dikontrol pada pagi itu.
File tersebut direkam dalam format UTC atau waktu Zulu (GMT +0)
sehingga tanggal yang tertera masih 27 Desember 2014 pukul 22.25 GMT,
yang artinya Minggu 28 Desember 2014 pukul 05.25 WIB.
Dalam rekaman audio berdurasi sekitar 20 menit tersebut, pada menit
ke-10 terdengar suara dari AirAsia QZ8501 (dengan callsign Wagon Air
8501) yang memberitahukan posisinya di-parking stand A9, dengan
registrasi PK-AXC (Alpha X-ray Charlie), jumlah penumpang, dan tujuan
Singapura.
Percakapan tersebut kurang lebih sebagai berikut:
AWQ8501: “Tower, Wagon Air eight five zero one good morning…”
Tower: “Wagon Air 8501 good mornig Juanda Tower, go ahead…”
Tower: “Wagon Air 8501 good mornig Juanda Tower, go ahead…”
AWQ8501: “Eight five zero one (registrasi) alpha x-ray charlie
parking stand Alpha Niner (A9) destination Singapore POB (passenger on
board) one six one, request push and start, wagon air eight five zero
one…”
Tower: “Wagon Air eight five zero one parking stand number Alpha
niner Pushback and start approved heading west runway one zero, exit
sierra two…”
Tak lama kemudian, pada menit ke-4, QZ8501 meminta izin ke ATC untuk
menuju ke landas pacu. ATC kemudian mengarahkan QZ8501 ke runway 10 yang
sedang digunakan saat itu.
Pada menit ke-07.07, ATC kemudian memberikan izin keberangkatan
kepada QZ8501 melalui airways M635 dengan ketinggian jelajah awal 24.000
kaki.
“Wagon Air eight five zero one clear to Singapore, mike six three
five level two four zero initial, RAMPY one alpha departure squawk
number seven zero zero five,” demikian kata petugas ATC yang bersuara
wanita tersebut.
Persetujuan dua negara
Logikanya, jika ATC telah memberikan clearance, flight plan tersebut
telah disetujui dan flight plan hanya bisa dibuat dan disetujui jika
sudah ada izin dan slot di kedua bandara asal dan tujuan.
Secara prosedural, jika ATC telah memberikan izin, tentunya AirAsia
sudah memiliki izin terbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh otoritas
Singapura sebagai negara tujuan.
Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) dalam situs resminya
mengatakan bahwa AirAsia QZ8501 memiliki jadwal penerbangan dari
Surabaya ke Singapura pada Minggu (28/12/2014).
Menurut otoritas penerbangan sipil pemerintah negara tersebut,
perizinan rute Bandara Juanda Surabaya di Indonesia ke Bandara Changi di
Singapura bagi maskapai AirAsia pada hari naas tersebut merupakan
kesepakatan kedua negara.
CAAS menegaskan, persetujuan Indonesia-Singapura terhadap jadwal
penerbangan tersebut diberlakukan sejak 26 Oktober 2014 sampai 6 Maret
2015.
“Dengan demikian, penerbangan AirAsia QZ8501 pada Minggu (28/12/2014)
telah disetujui karena ada hak lalu lintas udara yang tertera dalam
perjanjian layanan udara bilateral, dan slot di Bandara Changi yang
tersedia,” tandasnya.
Penyelidikan Polri dan KNKT
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin
terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura. Pembekuan ini berlaku sejak 2
Januari 2015. Pemberian sanksi ini terkait pelanggaran waktu operasional
AirAsia rute Surabaya-Singapura.
Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No
AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin
penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute
Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari
Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.
Namun, informasi mengenai pelanggaran waktu operasional dibantah
AirAsia. Direktur Safety and Security AirAsia Indonesia Kapten Ahmad
Sadikin menegaskan, AirAsia tak pernah mengoperasikan rute tanpa izin.
“Kalau kami tidak punya izin, kami tidak mungkin terbang,” kata
Sadikin di posko antemortem, Mapolda Jawa Timur, Jumat (2/1/2015).
Kini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menurunkan tim
penyidik untuk turut serta menyelidiki kecelakaan pesawat AirAsia itu.
Penyidik tersebut masuk ke dalam bagian dari penyidik KNKT (Komite
Nasional Keselamatan Transportasi).
“Akan kami urutkan, penyebabnya apa, siapa yang menyebabkan
kecelakaan, di situlah kita akan ketahui siapa yang bertanggung jawab
atas kecelakaan itu,” ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Kompleks
Mapolda Jatim Senin siang.
“Kalau memang pihak korporasi (AirAsia) yang bersalah, ya kami
terapkan dengan Undang-Undang Penerbangan. Adakah pasal-pasal yang
dilanggar dalam UU itu,” lanjut dia.
Pihak AirAsia melalui Ahmad Sadikin mengatakan akan memberikan kerja sama secara penuh dalam penyelidikan tersebut.
(kompas)
Kapolda Papua: Serahkan Diri atau Saya Kejar Sampai Neraka
Sebanyak 114 orang yang
diduga pengikut kelompok Ayub Waker diamankan setelah tim gabungan
Kepolisian berhasil menguasai markas kelompok tersebut di wilayah
perbukitan sekitar 2 Kilometer dari Kampung Utikini, Distrik
Tembagapura, Kabupaten Mimika, Selasa (6/1/2015).
Selain mengamankan 114 orang yang memiliki kartu West Papua,
Kepolisian juga menyita ratusan senjata tajam, busur dan anak panah
serta parang.
Sebelumnya, Tim Gabungan Kepolisian dari Brimob Detasemen B Timika
dan Polres Mimika yang dipimpin Kaden Brimob Detasemen B, Kompol IGA
Nugraha, sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok Ayub Waker. Walau
berhasil menguasai 3 tenda yang menjadi markas kelompok bersenjata ini,
namun Ayub Waker berhasil meloloskan diri.
Aparat Kepolisian memburu Ayub Waker yang menjadi dalang penyerangan
mobil patroli QRF PT Freeport Indonesia, yang menewaskan 2 anggota
Brimob anggota Satgas Amole dan seorang anggota Security Freeport, Kamis
(1/1/2015) lalu.
Selain itu, Ayub Waker dan pengikutnya juga membawa lari 2 pucuk senjata laras panjang Jenis Styer Aug bersama amunisinya.
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jendral Yotje Mende usai
meninjau ke Kampung Utikini, Tembagapura mengatakan pihaknya akan terus
melakukan pengejaran hingga pelaku tertangkap.
“Mereka boleh kucing-kucingan, silahkan, tapi kami akan kejar sampai
ketemu. Saya ultimatum untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, kemana pun
mereka pergi, bahkan ke neraka sekalipun akan kami kejar,” tegas Mende
kepada wartawan di Timika, Selasa (6/1/2015) malam.
Guna pengejaran Ayub Waker beserta pengikutnya, mantan Kapolda
Kepulauan Riau tersebut mengaku sudah meminta bantuan kepada pihak TNI
untuk memback up kepolisian. Dalam kasus ini, satu orang sudah
ditetapkan sebagai tersangka. Dijelaskan Mende, M ditangkap saat
penyisiran beberapa saat setelah kejadian.
“Dari penyelidikan lebih lanjut, diketahui KTP milik M sempat disita
salah satu korban penyerangan. Saat ini ada di dompet almarhum Bripda
Rian yang terbawa ke Palembang. M kemungkinan pelaku dan juga
mata-mata,” ungkap Mende.
(kompas)
Sarana TNI masih belum memadai untuk SAR
Sentul, Jawa Barat (ANTARA News) - Panglima TNI, Jenderal TNI
Moeldoko, mengaku peralatan perang TNI masih kurang memadai untuk
operasi militer selain perang, dalam hal ini SAR, sebagaimana terlihat
pada evakuasi korban dan pesawat AirAsia QZ8501.
"Evaluasi yang telah kami lakukan, ternyata alutsista yang kita miliki masih belum cukup untuk melakukan SAR. Perlu mendorong Komisi I DPR berpikir bersama agar alutsista TNI ke depan bisa digunakan untuk SAR," kata Moeldoko, di Sentul, Jawa Barat, usai perayaan Natal bersama warga, Rabu.
Sehingga, lanjut dia, ketika terjadi musibah atau kejadian serupa, seperti kecelakaan pesawat AirAsia, maka bisa diatasi secara baik.
Peralatan yang dimiliki negara sahabat yang telah membantu melakukan pencarian korban dan pesawat AirAsia di Laut Jawa, seperti Amerika, Rusia, Jepang, dan Singapura, sangat canggih.
"Siapa yang tidak berminat dengan helikopter Sea Hawk yang dimiliki Amerika? Saya sendiri tergiur melihatnya," katanya. Sea Hawk alias SH-60 juga dibuat untuk SAR maritim dengan designasi MH-60 Blue Jay, yang dioperasikan US Coast Guard.
"Evaluasi yang telah kami lakukan, ternyata alutsista yang kita miliki masih belum cukup untuk melakukan SAR. Perlu mendorong Komisi I DPR berpikir bersama agar alutsista TNI ke depan bisa digunakan untuk SAR," kata Moeldoko, di Sentul, Jawa Barat, usai perayaan Natal bersama warga, Rabu.
Sehingga, lanjut dia, ketika terjadi musibah atau kejadian serupa, seperti kecelakaan pesawat AirAsia, maka bisa diatasi secara baik.
Peralatan yang dimiliki negara sahabat yang telah membantu melakukan pencarian korban dan pesawat AirAsia di Laut Jawa, seperti Amerika, Rusia, Jepang, dan Singapura, sangat canggih.
"Siapa yang tidak berminat dengan helikopter Sea Hawk yang dimiliki Amerika? Saya sendiri tergiur melihatnya," katanya. Sea Hawk alias SH-60 juga dibuat untuk SAR maritim dengan designasi MH-60 Blue Jay, yang dioperasikan US Coast Guard.
SA-330 Super Puma TNI AU juga memiliki kemampuan SAR maritim, di antaranya dapat dipasangi perangkat hoist, durasi hovering cukup lama, dan kemampuan terbang rendah dalam cuaca tidak bersahabat.
Kemarin (6/1), dia ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, untuk memberikan motivasi kepada prajurit TNI dan angkatan bersenjata negara sahabat bahwa bangkai pesawat AirAsia dapat ditemukan.
"Saya berikan semangat agar tidak mudah menyerah, meski cuaca dalam proses evakuasi kurang bersahabat," katanya.
Kemarin (6/1), dia ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, untuk memberikan motivasi kepada prajurit TNI dan angkatan bersenjata negara sahabat bahwa bangkai pesawat AirAsia dapat ditemukan.
"Saya berikan semangat agar tidak mudah menyerah, meski cuaca dalam proses evakuasi kurang bersahabat," katanya.
Ngiler Lihat Heli AS, Panglima TNI Ingin Lengkapi Alutsista
Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko
(kiri), berbicang dengan Komandan USS Sampson, Steven M. Foley, saat
memantau operasi pencarian AirAsia QZ8501 di Pangkalan Bun, Selasa, 6
Januari 2015. (Pusat Penerangan TNI)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI masih terbatas, khususnya dalam menunjang operasi non perang seperti SAR dan bencana alam.
Kondisi itu menjadi pertimbangan bagi Moeldoko setelah ia meninjau langsung proses pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 dari udara menggunakan helikopter Seahawk milik Amerika Serikat, kemarin di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah.
"Dari evaluasi yang ada, kami memang punya kekurangan. Alat (alutsista) yang kita punya belum spesifikasi untuk operasi SAR," kata Moeldoko di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2015.
Menurut dia, selain memiliki tugas berperang, TNI juga memiliki tugas operasi non perang, yakni SAR dan membantu penanganan bencana alam. Maka dari itu, lanjut Moeldoko, ia akan mengomunikasikan penambahan alutsista TNI itu kepada Komisi I DPR RI.
"Maka alat-alat (alutsista) itu ke depan perlu dilengkapi. Nanti, kami komunikasikan dan mendorong Komisi I DPR membicarakan hal ini, agar bisa dilengkapi," ujarnya.
Moeldoko mengaku kepingin ketika melihat alutsista angkatan laut negeri Paman Sam kemarin yang ikut dalam operasi pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia jenis Airbus 320-200 milik maskapai Malaysia di perairan Selat Karimata. Dia memantau operasi itu dari udara dengan halikopter Seahawk dan singgah di kapal USS Sampson.
"Kemarin saya ke kapal perang Amerika dan ngiler melihat helikopternya," katanya.
Viva.
Selasa, 06 Januari 2015
Pemerintah akan koordinasikan pengamanan sistem siber
Menkominfo Rudiantara (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Pemerintah menyiapkan pembentukan badan siber nasional untuk mengelola
isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan
terhadap serangan siber di Indonesia.
"(Selama ini-red) dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Nah, mengingatkan kebutuhan negara akan isu bagaimana kita meng-address isu siber, kita mengajukan untuk membentuk badan siber nasional, karena sekarang ini boleh dikatakan dari sisi siber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. Kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara khusus isu terkait siber.
"Nanti kita bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu. Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kita bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain," katanya.
Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi.
"Jadi begini, Kominfo itu punya pengaman sendiri, bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan siber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi," tegasnya.
"(Selama ini-red) dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Nah, mengingatkan kebutuhan negara akan isu bagaimana kita meng-address isu siber, kita mengajukan untuk membentuk badan siber nasional, karena sekarang ini boleh dikatakan dari sisi siber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. Kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara khusus isu terkait siber.
"Nanti kita bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu. Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kita bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain," katanya.
Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi.
"Jadi begini, Kominfo itu punya pengaman sendiri, bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan siber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi," tegasnya.
Kedubes AS di Indonesia Gelisah, Mengeluarkan Security Warning, Ada Apa?
Stasiun NSA di Asia Tenggara (Grafik: themalaymailonline.com)
Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mendadak pada tanggal 3 Januari 2014 mengeluarkan sebuah security warning untuk warganya yang ada di Surabaya. Mengutip tayangan kantor berita CNN, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada CNN Indonesia, Minggu (4/1), membenarkan bahwa mereka mengeluarkan peringatan tersebut. Peringatan semacam itu, kata dia, dikeluarkan jika mereka menerima informasi yang kredibel terkait ancaman. "Ketika pemerintah AS menerima informasi kredibel, spesifik, dan tidak terbantahkan, yang terkait dengan ancaman, maka kami membagikan informasi tersebut kepada warga Negara AS sesuai dengan kebijakan no double standard," kata juru bicara Kedubes AS. Selanjutnya disebutkan bahwa warga negara AS adalah salah satu prioritas tertinggi dari Kementerian Luar Negeri AS, "Dan kami memberikan informasi terkait keamanan serta pertimbangan lainnya yang perlu diketahui oleh warga Negara AS ketika mereka sedang berpergian ke luar negeri atau tinggal di luar negeri."
Pada intinya Kedubes AS memperingatkan warganya terhadap kemungkinan potensi ancaman baik di hotel maupun bank khususnya di kota Surabaya. Juru bicara itu mengatakan bahwa security warning tersebut tidak terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada pesawat AirAsia yang hilang baru-baru ini. Kini timbul pertanyaan, mengapa mendadak Kedubes AS yang mewakili pemerintahnya di Indonesia mengeluarkan peringatan tersebut? Siapa yang mengancam mereka? Apa bentuk ancaman tersebut? Kapan diperkirakan akan terjadi? Masih banyak lagi pertanyaan dari sisi intelijen pengamanan yang harus dijawab. Dalam kasus ini, penulis melihat bahwa security warning tersebut adalah sebuah hal yang wajar, dan memang menjadi kewajiban Kedutaan Besar AS di Jakarta. Di negara lain perwakilan negara besar tersebut juga mengeluarkan warning-warning serupa, dan bahkan di negaranya sendiri Department of Homeland Security (DHS) serta FBI membuat peringatan terhadap kemungkinan balas dendam ISIS di Amerika karena serangan udara AS di Timur Tengah.
DHS dan FBI mengkhawatirkan serangan tidak terduga, setelah dua wartawan AS dan James Foley dipenggal. Buletin DHS memperingatkan kepada penegak umum federal terhadap bahaya tersebut, karena mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi rahasia seperti yang dipunyai badan kontra terorisme. Nampaknya pemerintah AS mencium akan adanya kemungkinan serangan terhadap warganya di Surabaya dari pengikut ISIS yang kini mengubah nama menjadi Islamic State (IS). Warning dari AS ini telah dibantah baik oleh Wakil Presiden JK maupun walikota Surabaya Ibu Risma. Juga hal yang wajar karena menyangkut stabilitas keamanan. Apa kemungkinan bahaya ISIS/IS sebenarnya yang mereka takuti? Kelompok yang disebut teroris ini merupakan sebuah mazhab radikal dengan membawa pesan pembentukan sebuah negara Islam. Mereka berlaku keras, halal melakukan pembunuhan, pemenggalan kepala, dan juga pemerkosaan apabila seseorang tidak mau mengikuti alirannya. Mereka akan bertindak keras kepada mereka yang dikatakannya kafir. Bukti jatuhnya korban di Irak dan Syria sudah demikian banyak dan menimbulkan ketakutan yang amat sangat.
Islamic State berhasil merekrut kader dan simpatisannya, termasuk di Indonesia yang ada warganya sebagai muslim mudah dipengaruhi untuk bergabung dengan mereka. Kini banyak negara menjadi khawatir dengan ulah IS dan simpatisannya. Australia misalnya mengalami aksi-aksi teror yang berbau ISIS, juga di Canada terjadi serangan bersenjata, di AS (Boston) pernah terjadi serangan lone wolf . Yang menimbulkan kegelisahan pemerintah AS, nampaknya kemungkinan terjadinya serangan yang keji, bukan hanya berupa pemboman saja, tetapi Australia pernah membongkar komunikasi tokoh ISIS asal Australia di Irak (Ali Baryalei) yang memerintahkan simpatisannya menangkap secara acak warga Australia di Sydney, memotong kepala dan menancapkan ke bendera hitam simbol Islamic State dan dipasang dipinggir jalan. Kini pertanyaannya, mengapa Surabaya? Kedubes AS mempunyai kantor konsulat di Surabaya. Mereka jelas mempunyai peralatan sadap lengkap (kelompok five eyes), nampaknya memonitor Jawa Timur sebagai daerah rawan-1, karena pembom bunuh diri asal Indonesia (Abu Wildan) berasal dari Lamongan, dan tokoh teror bom Bali, Amrozi (2002) juga dari daerah yang sama. Aapakah karena itu? Penulis melihat pemerintah AS mampu memonitor kemungkinan akan adanya serangan teror yang dirancang terutama terhadap AS dan sekutunya, yang mungkin akan dilakukan di Indonesia. Pada saat mengikuti safari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), penulis mendapat informasi peningkatan aktivitas IS di sekitar Surabaya.
Kini dalam dua ulasan terkait kecelakaan AirAsia QZ8501, penulis memperkirakan adanya kemungkinan aksi hijacking dibalik kasus yang sangat perlu di dalami. Melihat reaksi dunia setelah kejadian hilangnya Airbus AirAsia tadi, muncul pertanyaan penulis, mengapa peristiwa tersebut sangat menarik perhatian Presiden AS Barack Obama yang sedang berlibur di Honolulu, Hawai. Juru bicara pemerintah AS, Eric Schultz mengatakan, "Presiden Barack Obama telah menggelar rapat terkait dengan hilangnya pesawat AirAsia QZ8501," katanya (sebagaimana dikutip Gmanetwork dan Reuters, Ahad, 28 Desember 2014). Mengapa sang presiden demikian penting menggelar rapat disaat liburnya? Pesawat Airbus 320-200 itu milik kongsi Indonesia-Malaysia, pabrik juga buatan Eropa, bukan buatan Amerika. Jelas ada sesuatu yang terbaca oleh intelijen AS dari peristiwa tersebut dengan perhatian seriusnya itu. Alert intelijen yang disampaikan kepada Obama.
Nah sepekan kemudian pada tanggal 3 Januari 2014, Kedubes AS mengeluarkan security warning terhadap warganya. Sebuah pertanyaan timbul pastinya, apakah ada kemungkinan keterkaitan antara kecelakaan dengan warning tadi, walau sudah dibantah oleh pihak AS. Penulis tetap memperkirakan seperti yang penulis sampaikan pada beberapa artikel terdahulu, bahwa ada aksi pembajakan berbau teror di dalam QZ8501. Memang kecelakaan dari sisi operasi penerbangan nampak kambing hitamnya adalah cuaca buruk (bad weather) hingga saat ini, berbeda dengan pendapat penulis yang melihat dari sudut pandang intelijen. Itulah perkembangan kondisi terkait dengan kegelisahan Kedubes AS di Indonesia. Penulis percaya bahwa aparat intelijen Indonesia semestinya kini sudah mulai mencium dan meraba, kemungkinan terburuk yang terjadi. Saran penulis, mohon segera dalami latar belakang para passanger. Kecelakaan pesawat masa kini memerlukan penyelidikan yang komprehensif. Memang nampaknya agak tidak mengenakkan, tetapi demi sesuatu kepentingan keselamatan yang jauh lebih besar di masa mendatang, why not?
Penulis : Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net
Langganan:
Postingan (Atom)