Operasi Tameng Cucut-13, KRI Kakap-811 Amankan Perbatasan RI–Philipina

Dalam rangka melaksanakan tugas Operasi Tameng Cucut-13, Kapal Perang RepubliK Indonesia (KRI) Kakap-811, mendapat tugas untuk mengamankan perairan perbatasan antara Republik Indonesia dengan Philipina. Saat ini kapal perang yang dikomandani oleh Mayor Laut (P) John David Nala Sakti, sedang melaksanakan bekal ulang di Dermaga TNI AL Samuel Langunyu, Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (24/12). Kapal perang jenis Fast Patrol Boat (FPB) buatan PT. PAL Indonesia ini melaksanakan tugas dengan sandi Operasi Tameng Cucut-13, di Bawah Kendali Operasi (BKO) Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmatim.

Tugas yang diemban KRI Kakap sebagai unsur tugas Operasi Tameng Cucut-13, yakni melaksanakan pengawasan di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kerja Komando Armada RI kawasan timur. Operasi ini merupakan operasi laut dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan RI – Philipina di sekitar perairan Laut Sulawesi. Adapun target operasi yakni pencegahan terhadap aksi tindak kejahatan dan pelanggaran di laut berupa pelanggaran batas wilayah perairan, illegal fishing, illegal entry, illegal logging, penyelundupan senjata, pembajakan dan terorisme di laut.

Disamping melaksanakan patroli laut, dilain kesempatan saat kapal sandar di dermaga, prajurit KRI Kakap melaksanakan olah raga bersama dan Open Ship bagi kalangan pelajar dan masyarakat umum serta penduduk setempat. Hal ini sebagai sebagai bentuk pemembinaan hubungan baik antara prajurit TNI AL dengan rakyat sekaligus sebagai wahana untuk membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air, serta menumbuh kembangkan semangat jiwa bahari sebagai bangsa maritim.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KRI Kakap-811 mendapatkan dukungan dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) ataupun Pangkalan Angkatan Laut (Lanal), untuk melaksanakan bekal ulang atauapun kegiatan dukungan operasi yang lain. Pangkalan yang pernah disinggahi selama menjalankan opersi antara lain, Lantamal VI ( Makassar, Kendari), Lantamal VIII (Bitung, Tahuna) dan Lantamal IX (Ambon, Tual).

KRI Kakap-811 melaksanakan tugas Operasi Tameng Cucut-13, sejak tanggal 10 November Desember 2013. Selain menjalankan tugas pokok tugas lain yang telah dilaksanakan KRI Kakap selama kurang lebih dua bulan antara lain mengangkut amunisi berbagai jenis untuk Lanal Tahuna di Proponsi Sulawesi Uatara, turut menyukseskan kegiatan kunjungan kerja pejabat tinggi TNI AL dan olah raga lari bersenjata mengelilingi Kota Tual, Propinsi Maluku.

Penghujung akhir tahun 2013, merupakan akhir waktu pelaksanaan Operasi Tameng Cucut-13. Meskipun demikian prajurit KRI Kakap-811 tetap menjalankan tugas menjaga perairan laut dengan penuh semangat, demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini semata-mata sebagai bentuk pengabdian terbaik untuk bangsa dan Ibu Pertiwi tercinta.(Dispenarmatim)

 

Info. 

Bangun Kapal Selam dan Korvet Nasional

Presiden membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2010. Hal itu dilakukan dalam rangka mengkoordiansikan dan pengendalian revitalisasi Industri Pertahanan. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, maka pengaturan tentang organisasi, tata kerja, dan sekretariat KKIP telah diatur kembali melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2013.

Sidang kesepuluh KKIP yang dipimpin Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, merupakan sidang terakhir berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2010.Sidang yang berlangsung pada pukul 10.00 -12.30 WIB, 6 Nopember tersebut, mengagendakan penyampaian program yang telah dilaksanakan sesuai Perpres No 42 Tahun 2010 dan program yang akan dilaksanakan sesuai Perpres No 59 Tahun 2013. Dalam sidang kesepuluh ini Kasal Laksamana TNI Marsetio memaparkan tentang rencana kebutuhan Kapal Selam, peluang bisnis dan investasi PT PAL dan BUMN lainnya serta terlaksananya program Kapal Selam dan Korvet Nasional (Perusak Kawal Rudal/PKR).

Sidang juga dihadiri Dirjen Pothan dan Dirjen Renhan Kemhan serta tim kelompok kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP dan beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya serta pimpinan BUMNIP/BUMS.Dalam sidang kali ini juga disampaikan program yang telah dilaksanakan sesuai Perpres No 42 Tahun 2010 dan program yang akan dilaksanakan sesuai Perpres No 59 Tahun 2013 ditandatangani Presiden RI pada tanggal 30 Juli 2013.Sidang KKIP selanjutnya akan menggunakan UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang akan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan adanya Perpres Nomor 59 Tahun 2013,  maka Perpres Nomor 42 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

”Jadi KKIP yang lama kita selesaikan disini, kemudian yang akan datang akan ada KKIP baru berdasarkan amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan,” ujar Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Dimana bedanya? Bedanya ada dalam struktur organisasi, tata kerja dan sekretariat KKIP. Kalau KKIP lama dipimpin oleh Ketua KKIP Menteri Pertahanan, dengan anggota Menteri Pertahanan (Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN (Ketua merangkap anggota) dengan anggota Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, Panglima TNI, Kapolri, dan Wamenhan sebagai Sekretaris KKIP merangkap anggota. Sekarang, dalam KKIP baru ada tambahan empat anggota yakni Mendikbud, Menteri Keuangan, Bapennas, dan Menkominfo, dengan Ketua KKIP Presiden RI dan Ketua Harian Menteri Pertahanan serta Wakil Ketua Harian dijabat Meneg BUMN.

Sidang KKIP baru nantinya tetap rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali, dan sidang kesepuluh ini merupakan sidang terakhir, sebelum nanti tahun 2014 akan diatur kembali yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir dalam sidang KKIP kesepuluh antara lain PT Pindad, PT PAL, PTDI, PT Dahana, PT Len, PT Inti, PT Krakatau Steel, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dan PT Dok Perkapalan Surabaya.

Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, membangun Kapal Selam adalah penting, karena dua pertiga wilayah kita adalah lautan dan dinegara kita ada yang dinamakan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dimana wilayah itu dilalui kapal-kapal atas air dan kapal bawah air maupun pesawat terbang. Alur laut ditetapkan sebagai hak alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Ini merupakan alur-alur untuk pelayanan dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing.

Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselanggara secara terus-menerus, cepat dan dengan tidak terhalang oleh ruang dan udara perairan teritorial Indonesia. AlKI ditetapkan untuk mengubungkan dua periran bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi ALKI I yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda.ALKI II melintasi Laut Sulawesi - Selat Makassar - Laut Flores - Selat Lombok. ALKI III melintas Sumadera Pasifik -Selat Maluku, Luat Seram - Laut Banda.

“Dalam hukum laut Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982, wilayah Indonesia kini menjadi salah satu jalur terpadat di dunia, dan wilayah ini perlu dijaga, untuk itu diperlukan Kapal Selam,” ujar Menhan Purnomo.

Komisaris Utama PT PAL Laksamana TNI Marsetio (Kasal),mengatakan,membangun kapal selam didalam negeri (PT PAL) adalah suatu kebanggan bagi bangsa Indonesia. Sebab indikator sebuah negara besar saat ini adalah bisa membangun kapal selam, kapal korvet, kapal fregat dan kapal-kapal perang lainnya. Dalam pembelian tiga kapal selam melalui Korea sudah disepakati bahwa dua kapal selam dibangun di Korea dan satu dibangun di Indonesia.

Personel dari PT PAL sudah dikirimkan ke Korea untuk belajar transfer of technology sebagai bentuk komitmen bersama kedua negara (Indonesia-Korea).Ratusan tenaga ahli yang dikirim ke Korea terdiri dari semua sektor, mulai dari tukang las sampai level engineer,sampai deasiner.

“Dalam membangun Kapal Selam sangatlah berbeda dengan kapal atas air.Kapal Selam harus dibangun dalam ruangan yang tertutup, harus rapih, harus bersih, karena memang pembuatannya dilakukan dengan sangat halus, dan hati-hati, sama dengan membuat kerajinan tangan, hand made,karena itu cukup lama,” ujar Marsetio.

Karena itulah pembangunan kapal selam memakan waktu yang lama, dimana bisa memakan waktu maksimum 54 bulan (kapal korvet 34 bulan) untuk membangun kapal selam yang mampu menyalam dikedalaman 400 meter dibawah permukaan laut. Pembangunan kapal selam ini memerlukan anggaran khusus dalam menyiapkan sarana dan prasarananya.Jumlah Kapal Selam yang ideal untuk menjamin wilayah NKRI ini aman dibutuhkan 12 Kapal Selam mengamankan chuck point dalam ALKI yang ada dinegara kita. Keduabelas Kapal Selam itu baru bisa terpenuhi pada 2020, karena itu sudah disiapkan dari sekarang, termasuk kapal-kapal korvet lainnya.

Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, KKIP melakukan enam kali observasi untuk mengetahui kesiapan PT PAL dalam pembangunan pesanan negara lain dan pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan persiapan overhaul kapal selam.Dilaporkan bahwa semua pekerjaan meski mulai dari SDM dan anggaran masing-masing dilakukan terpisah tetap dipimpin KKIP dengan project officer dari matra laut. PT PAL dikhususkan untuk membangun kapal perang kombatan dan untuk kapal perang non kombatan bisa dibangun diluar PT PAL.

“Untuk menjamin kontinuitas atau hidup matinya Industri Pertahanan, maka harus ada konsitensi dimana Menteri Pertahanan mengeluarkan kebijakan pengadaan alutsista dan Meneg BUMN memberikan satu sinkronisasi penganggaran dan fasilitas,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin.

Meneg BUMN Dahlan Iskan mengatakan, bahwa Kementerian Pertahanan porsinya jelas sekali untuk memaksimalkan pengadaan Industri Pertahanan dalam negeri dan BUMN akan mengimbangi dengan policy-policy yang mendukung. Meneg BUMN sudah mengijinkan BUMN untuk mengambil bridging loan sambil menunggu cairnya dana APBN.Bridging Loan adalah pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu dana lain yang akan diperoleh. dengan bunga mulai dua persen perbulan.

”Jadi misalnya untuk pengadaan kapal perang, tentu pencairan dananya menggunakan prosedur yang berlaku. Nah,sebelum proses sesuai prosedural itu selesai, supaya pembuatan kapalnya tidak telat, dan bisa segera dikerjakan, itu silahkan mengambil briging loan dari bank BUMN yang berlaku,” ujar Dahlan Iskan.

Kemudian, kata Dahlan, dulu waktu PT PAL tenaga engineer-nya banyak keluar karena tidak diberikan penghasilan. Sekarang diijinkan, misalnya, bila ada perwira angkatan laut yang ahli dibidangnya untuk menjadi tenaga ahli di PT PAL dan nanti Kasal yang akan menentukan teknisnya.”Apakah BKO (bawah kendali operasi) atau dipinjam itu nanti soal teknis,supaya Industri Pertahanan kita bisa maju berkembang dengan pesat,” kata Dahlan.

Program–program bidang produk yang dilaksanakan KKIP meliputi Industri Kapal Selam dan PKR, Industri Rudal C-705, Turpedo, Roket dan Bom-100, Industri Medium Tank, Industri Panser Amphibi, Industri CMS/IWS, Industri Pesawat Angkut, Industri Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA/UAV), Industri Radar GCI, Industri Alkom dan MKB.

Indonesia telah memesan tiga unit Kapal Selam kelas Changbogo dari Korea Selatan dengan proses alih teknologi kepada Indonesia. Rencananya dua kapal selam ini akan diproduksi di galangan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co.Ltd, dan kapal selam ke tiga akan dikerjakan oleh ahli Indonesia di galangan PT PAL.

Kini kedua negara sedang dalam tahap penyiapan desain, pengiriman personel ahli Indonesia ke Korea dan penyediaan fasilitas pembangunan kapal selam di galangan PT PAL Surabaya.Guna melaksanakan langkah awal proyek pembangunan Kapal Selam ketiga dari Korea Selatan, Pemerintah Indonesia mengirimkan sekitar 190 personel yang terdiri dari user (Pengguna), TNI AL, perwakilan SDM Riset dan Teknologi (Ristek), Tim Akademisi, serta pihak industri pertahanan dalam negeri yang terkait.

Selama personel Indonesia berada di Korsel akan mendapatkan Alih Teknologi (ToT) kapal selam yang tergolong kompleks dan rumit, serta harus dapat dipelajari baik melalui metode learning by seeing, maupun learning by doing sesuai dengan kesepakatan negara maupun peraturan-peraturan yang di berlakukan oleh Pemerintah Korsel.

Fasilitas galangan dijadwalkan akan selesai dibangun pada Desember 2014, dan Januari 2015, pembangunan Kapal Selam “steel cutting” tersebut dapat dilaksanakan. Pembangunan kapal selam ini membutuhkan waktu sekitar tiga tahun maka di perkirakan kapal selam ketiga dari hasil produksi Indonesia akan selesai pada tahun 2018.

 

MI. 

Wamenhan : UU Kamnas Merupakan "Rumah Besar" Untuk Prevensi Masalah Nasional Bangsa

Wakil Menteri Pertahanan RI mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional (Kamnas) sebagai Sistem Keamanan Nasional yang terintegrasi merupakan suatu bentuk “rumah besar” yang dapat memberikan manfaat upaya prevensi dalam mengahadapi permasalahan nasional bangsa.

“UU Kamnas adalah satu sistem yang terintegrasi yang berasal dari seluruh komponen bangsa yang dapat memberikan manfaat prevensi dan antisipasi secara terus menerus menjaga supaya negara bangsa ini tidak mengalami suatu fenomena yang menimbulkan permasalahan nasional,” Ungkap Wamenhan.

Demikian diungkapkan Wamenhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin saat menjadi pembicara pada acara Sosialisasi dan Dialog Interaktif RUU Keamanan Nasional dengan mahasiswa Universitas Negeri Medan, Rabu (18/12) Di Aula Digital Library Universitas Negeri Medan (Unimed), Sumatera Utara. Forum Sosialisasi dan Dialog Interaktif dengan tema “membangun negara yang kuat” diselenggarakan oleh Resimen Mahasiswa Unimed dan dihadiri lebih dari 200 mahasiswa dari beberapa Fakultas di Unimed.

Wamenhan yang didampingi Tim Sosialisasi RUU Kamnas, mengatakan jika terjadi permasalahan nasional di bangsa ini, maka tidak dapat diselesaikan secara singgle hand management secara sektoral. Melainkan harus dilihat terlebih dahulu implikasi dari permasalahan nasional secara luas dan harus diselesaikan dengan sistem yang terintegrasi.

Menurut Wamenhan di didalam sistem yang terintegrasi terdapat fungsi-fungsi yang diberikan kepada otoritas-otoritas untuk melaksanakan. Oleh karena itu, Menurut Wamenhan harus ada Sistem Keamanan Nasional untuk memikirkan secara terus-menerus sehingga permasalahan nasional dapat dihadapi bersama-sama.

Wamenhan menambahkan dengan adanya sistem keamanan nasional maka diperlukan satu badan keamanan nasional untuk memikirkan dan memformulasikan suatu solusi pencegahan terhadap masalah nasional.

“Yang duduk disitu adalah pemerintah bersama-sama masyarakat dalam satu wadah Dewan Keamanan Nasional untuk memikirkan dan memformulasikan suatu solusi yang nantinya diberikan kepada Presiden. Dan Presiden memberikan perintah kepada institusi yang memiliki otoritas fungsi sesuai dengan Undang-undang,” Jelas Sjafrie Sjamsoeddin.

Wamenhan menekankan Sistem Keamanan Nasional merupakan move politic yang bukan untuk kepentingan seseorang atau suatu institusi tertentu, melainkan untuk kepentingan negara dan bangsa. Terlebih lagi di di era demokrasi Sistem Keamanan Nasional sangat penting dan diperlukan bagi seorang Presiden di Republik ini. Karena menurut Wamenhan Sistem Kamnas ini untuk mempersiapkan arahan-arahan strategis bagi Presiden saat menyelesaikan suatu permasalahan nasional.

Wamenhan mengatakan pembangunan Sistem Kemanan Nasional juga merupakan wujud sistem integrasi dari pembangunan sistem-sistem lain untuk mewujudkan negara yang kuat. Adapun sistem lain yang harus dibangun dan diimplementasikan, antara lain Sistem Politik dan Hukum yang bermartabat secara aplikatif, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh meluas dan konsisten, pertahanan negara yang handal dan tangguh dan keragaman budaya yang diikat dengan persatuan Indonesia.

Sumber : DMC

Dephan. 

November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber Memanas

(ilustrasi)

Bulan November 2013 diramaikan berita mengenai dugaan penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menterinya pada tahun 2009. Kabar ini memicu beragam reaksi.

Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan pegawai NSA. Dalam bocoran dokumen itu disebutkan bahwa agen mata-mata Australia membidik Presiden SBY, istri, Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri lainnya sebagai target pemantauan.

Agen mata-mata Australia yang juga dikenal sebagai Defence Signal Directorate berusaha melacak aktivitas panggilan telepon SBY setidaknya satu kali. Mereka melacak pembicaraan telepon yang keluar masuk dari telepon genggam SBY pada bulan Agustus 2009.

Selain mengungkap daftar target orang-orang yang dilacak, model handset yang digunakan oleh masing-masing target juga dibeberkan, termasuk diagram "voice event" dari Presiden Indonesia.

Bahkan salah satu slide di dokumen itu menggunakan judul "Indonesian President voice intercept (August '09)", menguatkan adanya upaya untuk mendengarkan isi panggilan telepon Presiden SBY.

Diinjak-injaknya harkat dan martabat negara pun memancing reaksi dari kelompok hacker Anonymous Indonesia untuk bertempur di medan perang cyber menyerang Australia. Apalagi ada kabar yang menyebut bahwa kedutaan besar Australia di Jakarta terlibat dalam jaringan luas pengintaian yang dimotori oleh badan intelijen Amerika Serikat (AS).

Perang Cyber Tak Terhindar

Sekelompok aktivis hacker atau kerap disebut 'hacktivist' asal Indonesia yang mengatasnamakan dirinya sebagai Anonymous Indonesia mengumumkan daftar ratusan situs Australia yang diklaim telah berhasil mereka bajak via Twitter.

Serangan ini diduga dilakukan sebagai tindakan balasan dendam atas tuduhan spionase (mata-mata) yang dilakukan pihak Kedubes Australia di sejumlah negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Situs-situs yang berhasil dibajak itu di-hack dan mengalami deface atau perubahan tampilan laman. Halaman awal situs diubah dan menampilkan pesan khusus yang berbunyi: "Stop Spying on Indonesia" yang artinya "Berhentilah Memata-matai Indonesia".

Kebanyakan situs yang menjadi korban peretasan adalah situs iklan dan bisnis kelas bawah yang tak terlalu populer di Australia dan diperkirakan dipilih secara acak.

Situs Intelijen Australia Dihack
Setelah sukses meretas ratusan situs komersial asal Australia, giliran situs milik Badan Intelijen Australia yang jadi korban. Situs milik Australian Intelligence Service yang beralamatkan di www.asis.gov.au itu dibuat down (tak berfungsi) 100% oleh para hacker Indonesia.
Hal ini sedikit berbeda dengan serangan sebelumnya yang hanya men-deface (mengubah tampilan) laman awal sejumlah situs komersial asal Australia. Serangan terhadap salah satu situs terpenting di Australia itu dimulai sejak Sabtu malam (9/11/2013). Hingga Minggu (10/11/2013) situs tersebut masih down dan tak bisa diakses.
Sebelumnya situs www.asis.gov.au sempat melakukan perlawanan dan melakukan pengalihan alamat ke www.asio.gov.au. Namun sayang usaha tersebut sia-sia.

Australia Ancam Serang Indonesia
Perang cyber antar hacker Indonesia dan Australia semakin memanas. Hal ini diperparah dengan kemunculan sebuah video berisi ancaman yang diunggah di YouTube baru-baru ini.
Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik itu, hacker Anonymous Australia mengungkapkan pernyataan perang cyber dengan Indonesia untuk mengobrak-ngabrik beberapa website ternama Indonesia.
"Hi, Anonymous Indonesia, be prepared. Because your stupid actions, Anonymous Australia, has therefore decided that your country should be destroyed," tulis Anonymous Australia.
Dalam video itu, mereka mengancam akan meretas beberapa portal pemerintah dan perusahaan swasta di Indonesia. Beberapa yang menjadi sasaran adalah situs www.indonesia.go.id, www.kpk.go.id, www.garuda-indonesia.com, dan www.polri.go.id. Portal media online juga turut menjadi sasaran.

Situs Polisi Australia Tumbang
Perang cyber masih terus berlanjut. Giliran situs kepolisian Australia atau Australia Federal Police (AFP) yang tumbang. Diduga kuat situs tersebut menjadi korban serangan hacker.
Salah seorang anggota kelompok hacker Anonymous Indonesia mengklaim bertanggung jawab atas serangan cyber yang menimpa situs kepolisian Australia. Selain situs kepolisian, hacker Anonymous Indonesia juga mengerang situs Reserve Bank. Mereka memposting serangkaian pesan di Twitter setiap kali berhasil menyerang situs.
Pihak AFP dan Reserve Bank sendiri telah mengkonfirmasi bahwa situs mereka diserang. Namun mereka mengklaim bahwa hacker tidak berhasil mendapatkan akses ke data-data penting.
Komisaris Polisi Federal Australia Tony Negus mengatakan pihaknya masih menginvestigasi serangan itu. Menurutnya memang ada upaya serangan yang berusaha menyasar website mereka dan sedang ditangani, namun mereka belum tahu siapa pelakunya.
Pihak kepolisian Australia menyikapi ancaman hacking itu sangat serius dan memperingatkan bahwa hacking adalah sebuah kegiatan kriminal.

Liputan6. 

Bakorkamla berubah menjadi Bakamla

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksdya TNI Bambang Suwarto (kiri) didampingi Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI S.M. Darojatim (kanan) meninjau kesiapan kapal patroli Kapal Negara (KN) Singa Laut 4802 di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (26/9). (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Pemerintah mengubah nama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut guna meningkatkan penguatan peran komando pengendali keamanan laut agar operasional keamanan menjadi efektif dan efisien.

"Perubahan menjadi Bakamla merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 serta persetujuan Presiden RI tanggal 24 Desember 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 Tentang Revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Bambang Suwarto, di Bakorkamla, Jakarta, Senin.

Selanjutnya Bakamla akan bertugas sebagai Komando Pengendalian Keamanan Laut (Kodal Kamla) berbasis Early Warning System, yang ada ditargetkan terbentuk pada 2014.

Ketika berubah menjadi Bakamla maka fungsi Bakorkamla yang awalnya hanya melakukan koordinasi berbagai pemangku kepentingan keamanan di laut, menjadi garda terdepan saat operasi pengamanan laut. Secara operasional, sebanyak 12 pemangku kepentingan keamanan di laut akan ikut agenda Bakamla.

"Dari yang multiagency single task menjadi single agency multitask," jelas Bambang.

Bambang mengatakan perubahan status itu justru akan menghemat anggaran operasional. Jika anggaran operasional dulu ada di masing-masing pemangku kepentingan, maka ke depan akan dialihkan ke Bakamla. "Jika dulu mengeluarkan sepuluh, maka bisa dihemat menjadi lima," katanya mencontohkan.

Meski operasional ada di bawah Bakamla, sumber daya manusia tetap dari 12 stakeholder lain. Seperti, Bakamla masih membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari TNI Angkatan Laut. Untuk soal kriminal di laut, pihak kepolisian masih menjadi garda terdepan penegakan hukumnya.

Sinergitas dengan pemangku kepentingan dipandangnya sangat penting dengan mengedepankan Integrated Maritime Surveilance System (IMSS) sebagai pengawasan utama di perairan.

"IMMS ini nanti kita integrasi. Pasti menjadi lebih mudah karena dukungan operasi disatu tempat. Target 2014, para pemangku kepentingan di laut harus menjadi lebih aman. Kita memacu dan optimalkan program yang ada. Mensinergi dari sistem operasional," kata Bambang.

Sekretaris Utama Bakorkamla, Dicky R Munaf, menambahkan penguatan kewenangan Bakorkamla menjadi Bakamla dinilai efektif meningkatkan keamanan di laut.

"Pembentukan Bakamla sebagai perintah dari dua Perpres sebelumnya yang mensyaratkan agar 80 persen tingkat ketertiban di laut terealisasi," katanya.

Tahun depan, Bakorkamla juga akan meningkatkan sistem deteksi dini dengan memperkuat radar. Keberadaan satelit akan jadi sangat penting untuk deteksi potensi kejahatan di laut.

Terkait anggaran, Dicky menambahkan bahwa langkah Presiden sudah tepat karena dengan Bakamla akan ada efisiensi anggaran dan personel.

"Jika tidak sedang operasi, personel Bakorkamla saat ini antara 400-500 orang. Tapi, begitu operasi, dengan banyaknya kapal, bisa mencapai 3.000 orang. Itu sudah termasuk dengan personel dari pemangku kepentingan lain," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menegaskan perubahan Bakorkamla menjadi Bakamla, harus semakin meningkatkan kemampuan maritime security untuk menjaga kawasan NKRI.

"Namun demikian tentu harus dijaga dengan divisi pertahanan yang jelas dan optimal," kata politisi Hanura ini.

Ia menambahkan, untuk mengantisipasi konflik kepentingan atau ego struktural dengan 12 institusi terkait, pemerintah harus membuat aturan atau perundang-undangan sehingga tugasnya terintegrasi.

Antaranews. 

Terungkap, Tim Elit Intelijen AS Spesialis Penyadapan

Sejak dibocorkan Snowden, banyak negara jadi gusar.

Ilustrasi penyadapan (REUTERS/ Kacper Pempel)

Skandal penyadapan pihak intelijen AS terus menimbulkan kehebohan. Sejak dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden, banyak negara jadi gusar dan media massa internasional terus mengorek lebih dalam skandal itu.

Majalah Jerman, Der Spiegel, kembali mengungkap praktik penyadapan oleh NSA. Praktik itu ternyata dijalankan oleh suatu unit khusus NSA, Tailored Access Operation (TAO). Pengungkapan ini berasal dari bocoran dokumen internal NSA dan pengakuan seorang pejabatnya, yang tidak mau diungkap namanya.

Unit peretas khusus itu mampu menyadap berbagai perangkat komputer untuk mendapatkan data sekaligus melancarkan sabotase. Dilansir laman majalah Time, yang mengutip laporan Der Spiegel, unit khusus NSA ini mampu mendapatkan data yang selama ini mustahil didapat dengan cara konvesional. Dibentuk pada 1997, TAO dikabarkan telah meretas 258 target di hampir setiap negara di dunia.

Cara kerja unit ini canggih, bahkan disebut mirip dengan cara-cara yang dipakai jagoan di film, James Bond. Unit ini memanfaatkan berbagai macam kabel komputer-monitor yang khusus dibuat untuk merekam data dalam waktu nyata (real time).

TAO juga menggunakan perangkat batang data USB, yang memiliki transmitor khusus untuk mengirim data curian melalui gelombang radio. Unit ini juga mampu menyadap data di laptop dan menangkap sinyal ponsel dari jarak jauh.    

Tim ini juga mencuri data dengan mengeksploitasi celah-celah keamanan di Internet dan piranti lunak di sejumlah perusahaan seperti Cisco Systems dan Huawei Technologies asal China. Bahkan muncul kabar bahwa TAO bisa menyusup ke komputer-komputer berbasis Windows dengan memanfaatkan laporan-laporan gangguan operasional dari konsumen (crash reports).

Microsoft tidak langsung menanggapi kabar sabotase dari TAO itu. Namun raksasa piranti lunak itu termasuk dari perusahaan-perusahaan teknologi AS yang menuntut pemerintah Amerika agar lebih transparan soal metode penyadapan NSA.

Der Spiegel tidak mengungkap identitas siapa yang membocorkan dokumen NSA itu. Selama ini masalah tersebut mengandalkan liputan penyadapan NSA dari Edward Snowden, yang tengah bersembunyi di Rusia. Namun salah satu penulis artikelnya adalah Laura Poitras, seorang pembuat film dokumenter yang dekat dengan Snowden.

Majalah itu mengungkapkan bahwa TAO diperkuat oleh sekumpulan peretas unggul. Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai Direktur NSA, Keith Alexander tampil di sejumlah konferensi yang dihadiri para peretas, yang rata-rata kaum muda anti kemapanan.

Di kantor, jenderal berbintang empat itu sering mengenakan seragam militer. Namun, dalam upaya merekrut para hacker, dia biasa bercelana jins dan berkaos oblong agar bisa dekat dengan mereka.

Strategi itu tampak membuahkan hasil. Unit itu berhasil merekrut para peretas sehingga TAO perlu membuka cabang di beberapa kota. Selain markas besar NSA di Fort Meade, TAO bertebaran di Wahiawa (Hawaii), Fort Gordon (Georgia), Pangkalan Angkatan Udara Buckley dekat Kota Denver (Colorado) dan San Antonio.

Bahkan TAO juga memperluas cabang di luar negeri. Menurut sebuah dokumen NSA, terdapat daftar para penghubung utama TAO berikut alamat surel (email) dan nomor telepon khusus, serta kantor penghubung di dekat Kota Frankfurt, Jerman. Lokasi persisnya berada di barak militer AS di Kota Darmstadt.  

Sejumlah unit cabang TAO di AS juga mencakup target di negara-negara lain. Contohnya, kantor di San Antonio menangani penyadapan di Timur Tengah, Kuba, Venezuela, Meksiko, dan Kolombia. 

Salah satu operasi terkenal dari TAO adalah proyek Stuxnet. Ini merupakan "cacing komputer" (worm) yang keberadaannya ditemukan pada Juni 2010. Virus itu proyek patungan badan intelijen AS dan Israel untuk menyabot program nuklir Iran.

Operasi ini berhasil karena membuat program nuklir Iran mundur selama bertahun-tahun setelah Stuxnet memanipulasi teknologi komputer yang digunakan di fasilitas pengolahan uranium di Kota Natanz. Sebanyak 1.000 sentrifugal di reaktor itu menjadi tidak berguna.

Unit khusus NSA ini juga memiliki tim riset khusus untuk menguji teknologi-teknologi baru yang baru dikeluarkan ke pasaran maupun yang masih diuji. Para staf di tim ini memiliki kemampuan luar biasa dalam mengoprek komputer dan membangun jaringan, mirip dengan tokoh Q dalam seri James Bond. 

Aksi Global
Aksi penyadapan yang dilakukan oleh agen intelijen Amerika Serikat (NSA) ternyata dilakukan secara masif. Hal itu terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA, Edward J. Snowden.

Apabila dalam wawancara awal yang dilakukan Snowden dengan harian Inggris, The Guardian, pada Juni lalu, dia hanya mengungkap program NSA bertajuk PRISM yang memungkinkan NSA memantau semua aktivitas warga AS di telepon dan internet, perlahan dokumen yang dibocorkan oleh Snowden dan dimuat di media menunjukkan agen intel NSA tidak hanya menyadap komunikasi warga AS, tetapi turut mencuri dengar percakapan warga dunia.

Warga Spanyol pun yang notabene merupakan sekutu AS, ikut disadap. Harian El Mundo pada Oktober lalu menulis bahwa NSA telah memata-matai 60,5 juta nomor telepon di Spanyol periode 10 Desember 2012 hingga 8 Januari 2013.

El Mundo mendapatkan data ini dari jurnalis yang pernah bekerja di The Guardian, Gleen Greenwald. Dia mengatakan NSA hanya melacak durasi dan riwayat lokasi serta penelepon, tanpa menyadap isi percakapan.

Puluhan juta warga Prancis pun turut menjadi sasaran sadap agen intel NSA. Dokumen yang lagi-lagi bersumber dari Snowden dan dilansir harian Le Monde, menulis sebanyak 70,3 juta telepon warga Prancis telah disadap NSA dalam waktu 30 hari, terhitung tanggal 10 Desember 2012 hingga 8 Januari 2013.

Saking kesalnya terhadap isi pemberitaan itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Laurent Fabius, sampai memanggil Duta Besar AS untuk Prancis, sebagai bentuk protes.

Namun, dokumen lain yang dibocorkan oleh Snowden jauh lebih mencengangkan, karena yang dijadikan target penyadapan tidak hanya warga biasa, tetapi sampai masuk ke ranah pemimpin negara. 

Laporan itu kembali dimuat di harian The Guardian, akhir Oktober lalu. Dalam laporan itu, dikutip sebuah memo rahasia yang diserahkan pria berusia 31 tahun itu. Isinya perintah bagi para pejabat senior beberapa instansi "pelanggan" seperti Gedung Putih, Kementerian Luar Negeri dan Pentagon untuk memberikan nomor telepon para politisi dunia agar dimasukkan ke dalam sistem mata-mata mereka.

Dalam dokumen itu, ditulis bahwa seorang pejabat AS memberikan lebih dari 200 nomor, termasuknya di dalamnya ada 35 pemimpin dunia. Tidak disebutkan pemimpin mana saja yang disadap, namun NSA disebut langsung melakukan operasi intelijen.

Aksi semacam ini bahkan rutin dilakukan oleh NSA. Dua pemimpin yang secara terang-terangan disadap dan murka akan aksi tersebut yaitu Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Presiden Brasil, Dilma Rousseff.

Merkel mengetahui dirinya disadap setelah Majalah Der Spiegel memberitakan pada Oktober lalu, bahwa nomor ponselnya sudah masuk ke dalam daftar Layanan Kumpulan Data Khusus NSA (SCS). Bahkan, sejak satu dekade lalu. Dalam daftar itu, nomor ponsel Merkel ditandai dengan kode "Kanselir GE Merkel".

Namun, Der Spiegel tidak menyebut secara jelas apa yang disadap oleh agen NSA melalui komunikasi Merkel. Berang, Merkel pun langsung mengklarifikasi pemberitaan itu kepada Obama melalui telepon.

Hasilnya, Obama mengaku tidak tahu NSA telah menyadap komunikasi Merkel. Namun, pernyataan itu dimentahkan oleh harian Jerman, Bild am Sonntag. Di sana tertulis Obama sudah mengetahui soal operasi penyadapan sejak tiga tahun lalu, termasuk ketika dia berkunjung ke Berlin pada Juni lalu.

Sementara Rousseff kesal karena pola komunikasinya dengan dua penasihat utamanya disadap AS. Sebagai balasannya, Rousseff membatalkan kunjungan kenegaraan ke Negeri Paman Sam, yang semula dijadwalkan bulan Oktober lalu.

Menteri Luar Negeri Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, mengaku telah meminta penjelasan tertulis soal laporan spionase tersebut. Saat itu Obama yang tengah dalam perjalanan menuju ke Rusia, mengatakan badan intel AS tidak mengintip isi surat elektronik atau mendengarkan isi pembicaraan telepon seseorang.

Kurang puas, Rousseff lantas meluapkan kemarahannya dalam forum sidang Dewan Keamanan PBB yang dihelat pada 24 September lalu. Di sana,  Rousseff secara tegas menyatakan Pemerintah dan warga Brasil mengaku tidak terima dengan sikap AS yang menyadap surel pribadinya. Alasan AS yang menyebut aksi penyadapan itu untuk melindungi Brasil dari serangan teroris, sangat tak berdasar.

Indonesia Disadap

Di setiap dokumen Snowden, tertulis, bahwa agen intel NSA tidak bekerja seorang diri. Mereka turut dibantu oleh agen intelijen dari empat negara sekutunya yaitu Australia (DSD), Kanada (CSEC), Inggris (GCHQ), dan Selandia Baru (NZSIS). Dalam sandi intelijen, kelimanya dinamai "five eyes".

Aksi penyadapan yang dilakukan DSD inilah yang membuat Pemerintah Indonesia berang. Bagaimana tidak, benua yang dianggap sebagai sahabat terdekat, pada tahun 2009 silam menyadap komunikasi ponsel Nokia E90-1 Presiden SBY dan Ani Yudhoyono. Beberapa pejabat tinggi pun, tidak ikut ketinggalan disadap juga.

Semua itu dimuat koran Sydney Morning Herald (SMH) dan The Guardian dengan lagi-lagi bersumber kepada bocoran dokumen Snowden. Menanggapi pemberitaan ini, Perdana Menteri Tony Abbott, malah bersikap arogan dan tidak meminta maaf.

Walhasil, Presiden SBY semakin kesal dan langsung memberikan serangan balasan. Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, pada 18 November lalu ditarik kembali. Dua hari kemudian, Presiden SBY lantas membekukan sementara tiga bidang kerja sama dengan Negeri Kangguru. Salah satunya di bidang penanggulangan pencari suaka.

Merasa senasib dan sepenanggungan, Indonesia lantas bergabung dengan Jerman dan Brasil dalam menggolkan resolusi PBB soal anti spionase ke Majelis Umum. Di sini, Indonesia turut berperan sebagai co-sponsor. Delegasi Jerman dan Brasil telah bekerja untuk memasukkan draf ini di Majelis Umum PBB, menurut beberapa diplomat PBB kepada Reuters.

"Resolusi ini akan didukung penuh di Majelis Umum, karena tak ada yang suka NSA memata-matai mereka," kata seorang diplomat Barat di PBB yang tak mau diungkap namanya.

Walaupun resolusi itu tidak mengikat, namun memiliki bobot moral dan politik, karena bisa didukung oleh 193 negara anggota PBB. Impian itu pun segera menjadi kenyataan, karena Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Selasa, 26 November 2013 meloloskan resolusi hak privasi yang diajukan sebelumnya oleh kedua negara tersebut.

Duta Besar Jerman untuk PBB, Peter Wittig mengatakan ini merupakan kali pertama sebuah badan PBB telah menunjukkan sikap terkait HAM di dunia maya. Selain itu Wittig menilai resolusi yang diloloskan kemarin, memiliki pesan politik yang penting.

Dalam resolusi itu menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan secara semena-mena dan tak berdasarkan hukum merupakan pelanggaran berat terhadap hak privasi.

 

Vivanews. 

Militer Indonesia Incar Pesawat Tempur Sukhoi SU-35

Pesawat Tempur Sukhoi SU-35 BM

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan TNI sedang mempelajari kemungkinan memperkuat armada kapal selam Indonesia dengan kapal selam Kilo dari Rusia.

“Saat ini kami masih mempelajari dan menghitung rencana untuk memperkuat pertahanan kita di perairan”. “Akan lebih bagus lagi jika kita bisa mendapatkan kapal selam Kilo Class, yang memiliki peluru kendali dengan jangkauan tembak yang jauh”, ujar Panglima TNI di Jakarta, Minggu. 29/12/2013.

Kapal selam jenis Kilo bisa menembak dari dalam laut dengan sasaran permukaan sejauh 400 km. Tim teknis dari Angkatan Laut akan dikirim ke Rusia untuk mempelajari tawaran kapal selam tersebut.

Selain itu, TNI juga menunggu kedatangan helikopter Apache dari Amerika Serikat. Helikopter Apache hanya digunakan oleh sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Singapura.

TNI juga telah memesan sejumlah tank Leopard yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Dari Perancis dan Inggris, Indonesia berencana mengimpor peralatan untuk sistem pertahanan udara.

Sukhoi SU-35, Time to Rock and Roll (REUTERS/Pascal Rossigno)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, ia juga ingin TNI bisa memiliki Sukhoi SU-35, yang merupakan seri terbaru dari pesawat tempur Sukhoi Rusia.

Panglima TNI berharap sebagian besar alutsista yang sudah dipesan, bisa ditampilkan pada HUT TNI 5 Oktober 2014, di Surabaya – Jawa Timur. “Hal ini untuk mengirim pesan bahwa presiden telah mengambil langkah progresif menuju modernisasi sistem pertahanan Indonesia. Untuk standar ASEAN, alutsista kita akan menjanjikan”.

JKGR.