Australia Diminta Bersiap Hadapi Kebocoran Data Intelijen Lanjutan

Hubungan Australia-RI memburuk gara-gara dokumen yang Snowden bocorkan

Edward Snowden menikmati keindahan Sungai Moskow dari kapal yang berlayar di pusat kota. (REUTERS/Reuters TV/Pool)

Hubungan Indonesia dan Australia memburuk paska terkuaknya penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, dan delapan pejabat tinggi RI lainnya. Rabu 20 November 2013, SBY mengumumkan dihentikannya kerjasama militer dan intelijen dengan Australia sampai Negeri Kanguru memberikan penjelasan resmi soal isu penyadapan itu.

Pakar pertahanan Australia, Philip Dorling, melalui surat kabar di Sydney telah mengingatkan kerugian yang diderita Australia dari pemutusan kemitraan oleh RI. Australia memerlukan kerjasama Indonesia dalam isu sensitif seperti penyelundupan manusia. Tanpa Indonesia sebagai ‘pagar’ Australia, ribuan imigran gelap tak hentinya memasuki negeri itu. “Jakarta dapat dengan mudah mempersulit posisi Australia,” kata Dorling.

Kesulitan Australia tak hanya berhenti pada penurunan derajat hubungan bilateral oleh Indonesia. Tak kalah serius, ujar Dorling, pemerintah Australia harus mengantisipasi kebocoran rahasia intelijen lebih lanjut oleh Edward J. Snowden. Mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) itulah yang mengungkap penyadapan Australia terhadap para pejabat Indonesia.

“Amat jelas materi yang dimiliki Snowden mencakup berbagai dokumen yang berhubungan dengan kepentingan intelijen Australia,” kata Dorling dalam analisisnya di Sydney Morning Herald. Ia yakin Snowden memegang rahasia intelijen Australia lebih banyak daripada yang sudah ia ungkapkan.

Oleh sebab itu Dorling meminta pemerintah Australia bersiap untuk skenario terburuk, yakni pembeberan aksi spionase Australia di seluruh Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Bila itu sampai terjadi, maka konsekuensi politik dan diplomatik yang dihadapi Australia akan jauh lebih luas.

Beberapa waktu lalu Fairfax melaporkan, data-data intelijen dikumpulkan DSD melalui kedutaan-kedutaan Australia di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Beijing, Dili, dan Port Moresby. Dengan demikian negara-negara yang menjadi sasaran aksi spionase Australia terentang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, Timor Leste, sampai Papua Nugini.

Jangan Remehkan

Luasnya aksi spionase yang dilakukan Australia selama ini – dan fakta bahwa hal itu terungkap ke publik internasional, diharapkan menyadarkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahwa isu ini tak bisa diremehkan. Abbott diminta segera mengambil alih kendali dari situasi yang kian memburuk.

“Tony Abbott tak boleh menunda meminta maaf kepada Indonesia. Lebih penting lagi, ia harus menggelar penyelidikan berskala besar terhadap badan dan agen-agen intelijen Australia,” kata Dorling. Ia pun mengusulkan Abbott membentuk komisi independen untuk melakukan investigasi tersebut.

Selain itu Dorling meminta para agen DSD di Kedutaan Australia di Jakarta untuk segera berkemas dan meninggalkan Indonesia. “Pernyataan (Abbott) bahwa semua negara mengumpulkan informasi intelijen sama sekali tidak membantu memperbaiki situasi,” kata dia.

Indonesia benar-benar merealisasikan ancamannya untuk menurunkan derajat hubungan dengan Australia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di wilayah lautan. Tidak mungkin kita melakukan itu (latihan bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua,” kata Presiden SBY dalam konferensi persnya di Kantor Presiden, Jakarta.

Vivanews. 

Laman kepolisian dan Bank Sentral Australia diretas

Ilustrasi (ist)

Laman Kepolisian Federal Australia dan Bank Sentral Australia menjadi korban serangan dunia siber, dan beberapa laporan pada Kamis menuding pelakunya adalah peretas Indonesia.

Kepolisian Federal Australia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan "tak bertanggung jawab" dan mengatakan bahwa siapa pun pelakunya akan menghadapi tuntutan hukum.

"Serangan-serangan ini tidak bertanggung jawab, dan tidak akan memengaruhi kebijakan pemerintah," kata badan kepolisian tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Kegiatan seperti peretasan, menciptakan atau menyebarkan virus dengan niat jahat bukanlah aksi bersenang-senang yang tidak membawa kerugian. Aksi itu bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius bagi individu, seperti hukuman pidana atau dipenjara."

Pejabat kepolisian mengatakan laman yang berisi informasi yang tidak sensitif itu masih beroperasi saat para staf pulang kerja pada Rabu petang, namun pada Kamis pagi sudah tidak bisa dioperasikan lagi.

Insiden tersebut terjadi hanya dua pekan setelah kelompok peretas Anonymous Indonesia mengaku bertanggung jawab atas peretasan lebih dari 170 laman Australia, sebagai protes atas tindakan Canberra memata-matai tetangga dekatnya.

Hubungan antara kedua negara memburuk setelah munculnya berita minggu ini, berdasarkan dokumen bocoran dari buronan intelijen AS Edward Snowden, bahwa Australia mencoba menguping pembicaraan telepon Presiden Indonesia beserta istri dan beberapa menteri pada 2009.

Harian The Guardian Australia melaporkan bahwa seorang anggota Anonymous Indonesia dengan nama #IndonesiaCyberArmy, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terakhir tersebut.

"Saya siap untuk perang ini!" kata peretas itu dalam akun Twitter yang tidak bisa dilacak lokasinya oleh Kepolisian Federal Australia.

Pihak Kepolisian Federal tidak memberikan komentar mengenai siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu, namun mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pusat Operasi Keamanan Siber dan tim Tanggap Darurat Komputer Australia untuk mengidentifikasi peretas itu.

Laman bank sentral juga menjadi target, dan seorang juru bicaranya mengatakan pihaknya menjadi sasaran serangan yang membuat layanannya terhenti sejak Selasa tengah malam -- namun masih ada sistem cadangan yang membuat laman tersebut tetap beroperasi meski ada masalah penundaan.

"Bank memiliki sistem proteksi untuk laman kami, sehingga laman bank masih aman," kata juru bicara tersebut.

Anonymous diyakini merupakan kumpulan peretas yang tidak memiliki struktur organisasi yang melancarkan serangan dalam talian secara internasional, demikian laporan AFP.

Antara. 

Begini Cara Australia Sadap Ponsel Petinggi RI?

Sepekan terakhir, Indonesia digemparkan berita penyadapan saluran telepon seluler sejumlah petinggi RI oleh intelijen Australia pada tahun 2009. Kabar itu menyebar sejak media massa internasional menulis rahasia yang dibocorkan Edward Snowden.

Ilustrasi karikatur penyadapan terhadap Presiden SBY oleh editor Herald Sun, Mark Knight | heraldsun.com.au/Mark Knight

Ini tentu bukan aksi intelijen sembarangan. Dari data tersebut, diketahui intelijen Australia berhasil menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal, Andi Malaranggeng, Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polkam Widodo Adi Sucipto, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Tak pelak, hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang tadinya hangat kini menjadi panas. Tak hanya memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dari Canberra, Presiden SBY juga meminta penjelasan dan permohonan maaf dari pemerintah Australia.

Tapi, alih-alih meminta maaf, Perdana Menteri Australia Tony Abbott malah mendukung apa pun yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, dan saat ini terus mengumpulkan informasi demi kepentingan nasional Australia. Bukannya reda, hubungan antara kedua negara malah tambah renggang.

Bagaimana modus intelijen Australia memata-matai aktivitas para petinggi RI masih menjadi teka-teki sampai detik ini. Faktanya, berdasarkan dokumen yang dibocorkan Snowden, aksi intelijen Negeri Kanguru itu dilakukan pada tahun 2009 dengan menyadap telepon seluler. Namun, tidak dijelaskan dengan teknologi apa, bagaimana caranya, atau bekerja sama dengan pihak mana. Semuanya masih misterius.

Skema penyadapan

Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, penyadapan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan peranti lunak maupun peranti keras. Menurut Nonot Harsono, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), penyadapan ponsel bisa dilakukan hanya dengan me-remote.

Salah satu skema konvensional penyadapan ponsel adalah dengan menaruh BTS kamuflase di sekitar ponsel korban. "Misalnya, menggunakan BTS palsu dalam bentuk koper atau dalam bentuk yang tidak terduga. Biasanya digunakan aparat hukum untuk memburu target operandinya," kata Nonot pada VIVAnews, dua hari lalu.

Jika BTS kamuflase itu menyala, cara kerjanya sederhana. Dia menjelaskan, ponsel yang mengirimkan gelombang radio menuju BTS di sekitarnya. Dan, BTS palsu juga akan menangkap gelombang radio tersebut tanpa sepengetahuan pengguna, kemudian menerima informasi percakapan di ponsel.

Skema lain, melalui alat sadap yang dipasang oleh operator telekomunikasi. Tiap-tiap operator seluler, tutur Nonot, mempunyai alat penyadapan atau alat perekam yang dipasangkan di dalam jaringannya. "Ini demi penegakan hukum. Tapi, mereka hanya diperbolehkan membukanya apabila diminta oleh penegak hukum," terangnya.

Berbicara skema yang lebih canggih, penyadapan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan peranti lunak. Menurutnya, praktik penyadapan oleh intelijen asing tentu sangat rapi dan rahasia, banyak yang tidak menyadarinya. Pelaku aksi intelijen bisa menyusup dengan menyewa bandwidth ke operator tertentu dengan berpura-pura menjadi penyelenggara jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) kemudian membuka jaringan virtual ke pusat intelijen.

Namun, Nonot enggan menduga-duga skenario mana yang ditempuh oleh intelijen Australia untuk menyadap saluran telepon seluler milik para petinggi RI.

Alat sadap Densus 88?

Beda halnya dengan Nonot yang mengulik isu penyadapan dari perspektif teknologi informasi, Indonesia Police Watch (IPW) mencurigai alat penyadapan oleh Australia melalui alat-alat bantu sadap bantuan dari pemerintah Australia yang diberikan pada Datasemen Khusus (Densus) 88.

IPW mendesak Polri segera mengevaluasi berbagai peralatan, khususnya alat-alat sadap bantuan dari Negeri Kanguru itu. "Sebab, bukan mustahil lewat bantuan alat sadap buat Densus 88 antiteror ini, intelijen Australia menyadap komunikasi pejabat Indonesia," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu 20 November 2013.

"Jika terbukti penyadapan lewat alat sadap bantuan itu, berarti sudah waktunya semua alat tersebut diblokir, dinonaktifkan dan tidak perlu difungsikan lagi," jelasnya.

Kalaupun tidak terbukti, pemerintah diimbaunya agar tetap waspada. Kenapa intelijen Australia dan negara asing lainnya terlalu mudah menyadap para pejabat Indonesia.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya akan memperkuat sistem enkripsi negara guna mengantisipasi penyadapan negara asing, khususnya Australia dan Amerika Serikat.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI AD itu mengaku akan mengembangkan enkripsi bersama Lembaga Sandi Negara supaya para petinggi negara tidak gampang disadap oleh pihak asing. "Untuk kontrainformasi, kami tengah mengembangkan enkripsi yang akan kita buat sendiri," terang Moeldoko pada wartawan di Markas Komando Badan Intelijen Strategis, Jakarta.

Kemarin pagi, Moeldoko telah memberikan arahan kepada para intelijen TNI AD, AL, AU beserta atase-atase pertahanan Indonesia guna mengantisipasi penyadapan dari pihak asing. "Kita beranalogi dengan negara-negara lain. Penyadapan tidak hanya kepada Indonesia, tetapi juga terjadi kepada negara-negara lain. Penyadapan itu syarat teknologi. Kita harus siap," ucapnya.

Kemungkinan BTS palsu

Spekulasi pun muncul. Operator telekomunikasi dituding memfasilitasi intelijen Australia untuk menyadap ponsel Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri di era 2009. Sebagaimana dilaporkan laman The Guardian dan Sydney Morning Herald, ada empat operator telekomunikasi yang disebutkan di dalam dokumen penyadapan, yaitu Telkomsel, XL, Indosat, dan Hutchison (3).

Namun, spekulasi ini langsung buru-buru dibantah. "Nggak benar. Urusan penyadapan kami patuh pada hukum. Kami ikuti arahan penegak hukum, karena mereka yang berhak," bantah Ivan Cahya Permana, VP Technology and System Telkomsel, saat dikonfirmasi VIVAnews, Selasa 19 November 2013.

Dia menjelaskan, secara teknis, Telkomsel dan operator telekomunikasi pada umumnya mempunyai standar keamanan jaringan sesuai persyaratan internasional.

Namun demikian, Ivan mengakui, masih ada masalah dengan kepemilikan alat penyadapan, yaitu perangkat ini bisa dimiliki oleh kalangan di luar penegak hukum.

"Problemnya, tak ada aturan yang mengatakan perangkat itu hanya boleh dimiliki penegak hukum saja. Jadi, kalau Anda punya uang cukup, Anda bisa beli perangkat itu. Harganya 50 miliar rupiah. Memang mahal, makanya terbatas. Kepolisian pun nggak punya banyak," jelas Ivan Permana.

Namun, untuk kasus penyadapan Presiden RI dan sejumlah menteri, Ivan enggan menuding intelijen Australia telah membeli perangkat tersebut. Karena, kemungkinannya masih cukup luas. Menurut Ivan, intelijen Australia dapat memanfaatkan BTS palsu untuk menyadap informasi dari ponsel.

"Alat sadap itu dapat menyaru jadi BTS milik operator, karena itu dipercaya oleh ponselnya, nah ponsel meresponsnya ke alat itu," jelas Ivan.

Senada dengan Telkomsel, Indra Utoyo, Direktur Inovasi dan Strategi Portofolio Telkom yakin tidak ada operator telekomunikasi di Indonesia yang terlibat dalam upaya penyadapan yang membuat hubungan Indonesia-Australia makin panas.

"Untuk penyadapan, kami sudah ikut aturan yang ditetapkan pemerintah. Mungkin mereka (Australia) mempunyai hal yang melampaui aturan kita. Ini di luar domain kami," ujar Indra, saat dijumpai VIVAnews di Jakarta, Rabu 20 November 2013.

"Ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak ke depan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan di era digital bahwa keamanan dan privasi itu sangat penting," ujar dia.

Penyadapan = ilegal

Menanggapi isu penyadapan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun turut bicara. Sejauh ini, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan penyadapan itu belum terbukti dilakukan lewat kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

"Jika terbukti ada yang main mata di kemudian hari, maka penyeleggara telekomunikasi yang bersangkutan dapat dikenai pidana yang diatur dalam UU Tekomunikasi dan UU ITE,"  kata dia.

Gatot memaparkan, penyadapan bertentangan dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11/2008 tentang ITE. "Pada pasal 40 dalam UU Telekomunikasi, setiap orang secara tegas dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun," paparnya.

Menurutnya, Kominfo tidak pernah memberikan sertifikasi perangkat sadap terkecuali yang digunakan oleh lembaga penegak hukum yang disebutkan pada Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 UU ITE.

"Kami tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk perangkat anti sadap. Karena itu ilegal," ujar Gatot.

Vivanews.

TNI Langsung Hentikan Latihan Militer Gabungan Dengan Australia

Menyusul sikap tegas Pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara, sampai Pemerintah Australia menyampaikan penjelasan sikap resmi mengenai aksi penyadapan yang dilakukan intelijen negara tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumla menteri pada 2009 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung mengentikan seluruh latihan militer gabungan dengan Australia mulai Rabu (20/11) ini.

"Mulai hari ini langsung kami hentikan, bukan percepatan," kata Panglima TNI Jendral Moeldoko di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/11).

Panglima TNI mengatakan, salah satu latihan gabungan yang dihentikan adalah Elang Ausindo, dimana Indonesia mengirimkan enam pesawat F-16 dan rencananya selesai pada 24 November.

"Enam pesawat F16 di Australia harusnya sampai 24 November, dihentikan sekarang dan besok (pesawat) harus kembali," ujar Jendral Moeldoko.

Panglima TNI menjelaskan, pihaknya tetap tegas untuk menegakkan sikap politik, meskipun secara personal, dirinya tetap berhubungan dengan koleganya asal Australia.

"Saya selaku penglima tetap harus menjaga keseimbangan untuk menghadapi situasi ini. Secara pribadi panglima masih berkomunikasi dengan panglima Australia, tapi sikap politik harus jelas, tegas," ungkap Jendral Moeldoko.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi danpertukaran intelijen dengan Australia, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara. Penghentian kerjasama ini dilakukan hingga pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi atas terjadinya penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri.

Sikap resmi Pemerintah Indonesia itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konperensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11) siang, seusai melakukan rapat terbatas dengan Dubes RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang dihadiri oleh Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Kepala BIN Letjen Marciano Norman.

“Pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan, sebagai mana telah disampaikan Menlu Marty Natalegawa. Kami sudah meminta, dan melalui mimbar ini, saya betul-betul meminta penjelasan sikap resmi Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia, dan sikap apa yang diambil Pemerintah Australia terhadap penyadapan itu. Kalau Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya menunggu penjelasan itu,” tegas Presiden SBY.

Sambil menunggu apa yang akan disampaikan Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tonny Abbot, Presiden SBY masih berharap, Indonesia dan Australia masih bisa menjalin hubungan dan kerjsama yang baik setelah kedua negara mengatasi masalah ini.

“Australia satu tahun terakhir ini menghormati kedaulatan kemerdakaan Indonesia, dan mengakui keutuhan wilayah Indonesia,” ungkap Presiden SBY.
Terhadap warga Indonesia di Australia, apakah diplomat, pekerja, pelajar dan mahasiswa, Presiden meminta untuk tetap tenang. Pemerintah Ind dan Australia, lanjut Presiden SBY, memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah ini.

Strategi. 

Indonesia - Australia memanas, TNI fokus latihan tempur

Hubungan RI dengan Australia kembali memanas, pasukan TNI pun terus diperkuat untuk melakukan latihan tempur. Latihan itu, dimaksudkan untuk kesiapsiagaan bila suatu saat kejadian terburuk terjadi.

Rabu (20/11/2013) siang, sekira 540 personel dari Batalyon Yonif Lintas Udara 502 Malang digembleng untuk melakukan pertempuran langsung dengan terjun dari udara dan melakukan penyerangan jarak dekat di sebuah hutan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim).

Ratusan personel itu diterjunkan dari udara dengan menggunakan pesawat Hercules jenis C-130 di kawasan Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Setelah tiba di darat, mereka langsung berlari melewati pemukiman penduduk dan masuk ke dalam hutan di Desa Grujukan. Desa ini, diibaratkan sebagai markas pasukan negara tetangga yang melakukan invasi atau penyerbuan ke Indonesia.

Di dalam hutan inilah tembak-menembak antara pasukan Indonesia melawan musuh terjadi. Dengan taktik gerilya, pasukan musuh dapat dipukul mundur dan beberapa orang diantaranya berhasil ditembak mati.

"Latihan terjun dan tempur taktis kali ini memang difokuskan untuk pertempuran dengan negara asing. Ini sengaja dilakukan untuk mematangkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi setiap ancaman dari negara manapun yang merongrong NKRI," tegas Komandan Brigade Infantri Lintas Udara 18 Trisula, Kolonel Susilo. 

Strategi. 

KRI Teluk Peleng "Nyungsep" di Tanjung Priok

KRI Teluk Peleng-535 milik TNI AU dalam keadaan miring 90 derajat dan nyaris tenggelam di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hingga Kamis (20/11) sore, evakuasi belum dilakukan.

KRI Teluk Peleng-535 Nyaris Tenggelam

Setengah badan kapal berada dalam air. Peristiwa itu terjadi sejak Rabu (19/11) kemarin. Panglima TNI Jenderal Moeldoko membenarkan dan menyebut ada kelalaian komandan kapal saat kapal bersandar.

"Ada satu KRI eks Jerman yang akan, bukan tenggelam. Karena pada saat dia parkir dia nabrak pilar beton sehingga bocor, terus agak nyungsep 90 derajat," kata Moeldoko di kantor Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI, Jakarta, Rabu (20/11).

Soal kelalaian, Moeldoko membenarkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari KSAL, ada keteledoran komandan kapal. Jadi bukan karena usia kapal yang sudah tua. Kapal yang nyaris tenggelam itu mengalami kebocoran di bagian lambung kanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KRI Teluk Peleng (535) merupakan kapal kelima dari kapal perang jenis kapal pendarat. KRI Teluk Peleng dibangun oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur pada tahun 1978 untuk Angkatan Laut Jerman Timur dengan nomor lambung 632.

Kapal berjenis Frosch-I/Type 108 ini kemudian dibeli pemerintah untuk TNI Angkatan Laut dan masuk armada pada tahun 1993. KRI ini termasuk dalam paket pembelian sejumlah kapal perang eks Jerman Timur pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

KRI Teluk Peleng bertugas sebagai armada pendarat bagi pasukan Marinir TNI AL dan juga sebagai kapal pengangkut logistik.
Strategi. 

Hacker Indonesia Lumpuhkan Situs Polisi Federal Australia

Hanya beberapa jam menerima serangan hacker Indonesia, situs Federal Police Australia malam ini lumpuh 100 persen. Kepastian rontoknya situs ini dapat dibuktikan dengan tidak bisanya situs beralamat di www.afp.gov.au diakses.

Penyerangan terhadap situs Polisi Federal Australia ini dilakukan oleh Hacker Anonymous Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Security Down Team. Serangan sendiri dimulai sekitar Pukul 19:25 WIB malam ini.

Situs Polisi Federal Australia memiliki alamat internet protocol (IP) di IP : 125.7.101.101 port : 80. Dengan tool-tool yang ada, siapapun bisa saja menyerang situs tersebut dengan hanya memasukkan IP yang bersangkutan. Inilah yang membuat peserta penyerangan terhadap situs Australia cukup banyak, mencapai seribuan hacker.
Hacker Australia juga sebelumnya mencoba menyerang situs Presiden RI tapi lagi-lagi salah sasaran, karena yang diserang adalah www.presiden.go.id, padahal situs ini sama sekali tidak ada.

Hacker Australia juga diduga menjadi dalang rontoknya situs Bank Indonesia selama beberapa jam tadi siang sebagai balasan serangan hacker Indonesia terhadap Bank Sentral Australia.

Situs Bank Sentral Australia, meski tak sempat dibuat 404 Not Found, tapi sempat kembang kempis dan beberapa kali pingsan atau jatuh bangun. Situs tersebut sampai harus mengganti internet protocol (IP) nya agar bisa terhindar dari serangan hacker Indonesia.

Serangan hacker Indonesia diprediksi masih akan berlanjut malam ini sampai besok pagi dengan target dan sasaran yang berbeda atau sama dengan sasaran sebelumnya. 

Strategi.