Kapal Selam Chang Bogo Gunakan Sistem Navigasi Sagem

 

Kapal Selam Chang Bogo pesanan Indonesia dipasang sistem navigasi dari Sagem

Safran Group perusahaan merger dari Sagem dan Snecma group, berhasil memenangkan kontrak dari Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd (DSME) Korea Selatan, sebagai kontraktor utama untuk sistem navigasi yang akan dipasang pada tiga kapal selam 1.400 ton yang dipesan oleh angkatan Laut Indonesia .

Kapal selam yang dipesan Indonesia pada tahun 2012 ini, merupakan kapal selam baru kelas ocean-going, hasil rancangan Korea Selatan yang dijual pertama kali ke pasar internasional.

Korea Selatan memilih sistem navigasi Sagem (Safran Group) karena dinilai menawarkan keandalan yang tinggi dan presisi, bagi sistem navigasi kapal selam dalam melaksanakan misi, baik untuk operasi di lautan, maupun di sepanjang garis pantai. Modul navigasi yang sediakan Sagem berupa sistem navigasi inersial laser gyro Sigma 40XP serta sistem navigasi lainnya, yang berkontribusi terhadap fungsi siluman kapal selam (stealth), sekaligus untuk keselamatan selama penyelaman.

Modul Sigma 40XP disebut-sebut sebagai sistem navigasi inersial yang paling compact di kelasnya. Integrated inertial navigation system ini dirancang sebagai modular sistem terbuka, sehingga dianggap sebagai solusi yang ideal bagi berbagai kapal selam modern bertenaga nuklir maupun konvensional, juga untuk modernisasi kapal yang eksisting.

The Sigma 40XP ring-laser-gyro inertial navigation system calculates and transmits position and attitude information (heading, pitch and roll). With its 1 Nm/24 hr-accuracy in free inertial navigation (without GPS recalculating), Sigma 40XP provides very high performance, long-term navigation and contributes to the submarine’s excellent submerged endurance.

DSME memilih Sagem karena perusahaan itu telah terbukti memiliki kemampuan sebagai sistem integrator, ditambah keahlian dalam fusi data dan transmisi untuk sistem tempur kapal. Sagem (safran Group) juga memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola berbagai program pertahanan .

Kontrak ini sekaligus menandai meningkatnya hubungan industri antara Korea Selatan dan Sagem dalam sistem navigasi serta pencapaian keunggulan teknologi laser pada sistem navigasi kapal selam.

Lembaga Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan (DAPA) telah memilih Sagem untuk memodernisasi sistem navigasi pada Kapal Selam KSS – 1 Chang Bogo, dan beberapa kapal selam modern Korea Selatan yang sudah beroperasi penuh.

Melalui kontrak ini, Sagem berhasil mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin dalam urusan sistem navigasi untuk Armada kapal selam modern. Lebih dari 60 kapal selam di seluruh dunia, di 14 kelas yang berbeda, kini dilengkapi dengan sistem navigasi Sagem, termasuk kapal selam nuklir (SNLE – NG, Barracuda, SNA Améthyste), (AIP) jenis propulsi udara independen maupun kapal selam jenis diesel – listrik (keluarga Scorpene). Lebih dari 400 kapal permukaan juga dilengkapi dengan sistem navigasi inersial dari Sagem.

Korvet Sigma Indonesia juga menggunakan sistem navigasi dari Sagem. Dengan demikian Kapal selam Chang Bogo diperkirakan tidak akan menemui masalah untuk urusan data link/ koneksi ke Korvet dan Frigate Sigma Indonesia.

Safran Sagem yang berkantor pusat di Paris Perancis diakui memiliki sistem navigasi kapal perang yang berkualitas. Sagem memiliki nama papan atas untuk urusan: Navigasi, optronic, avionic serta elektronic dan software penting lainnya. Selain kapal selam Chang Bogo, sistem navigasi Sagem juga digunakan kapal selam Scorpene buatan Perancis.

JKGR. 

Bangkai kapal selam Nazi Jerman U-Boat ditemukan di Karimun Jawa

U-Boat. ©2013 Merdeka.com

Bangkai kapal selam Nazi Jerman tipe Unterseeboot atau U-Boat ditemukan di Laut Jawa. Penemuan ini besar artinya karena memperkuat bukti sejarah Perang Dunia II dan kehadiran sejumlah tentara Jerman di Indonesia.

"Baru pertama ini kita menemukan reruntuhan kapal selam Jerman. Kalau kapal perang sisa perang dunia II sudah sering, tapi kapal selam apalagi jenis U-Boat baru kali ini," kata Ketua Tim Peneliti Pusat Arkeologi Nasional Bambang Budi Utomo saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (19/11).

Bambang menjelaskan awalnya penyelam-penyelam lokal di Karimun Jawa menemukan reruntuhan kapal selam U-Boat. Laporan ini di-follow-up tim dari Pusat Arkeologi Nasional. Penelitian dimulai 4 November lalu dan melibatkan 15 peneliti serta penyelam dari Yogyakarta.

"Dari data yang kita peroleh, kapal selam U-Boat itu berjenis U-168. Panjangnya 76 m dengan garis tengah 4,9 meter," kata Bambang.

Sejumlah bukti yang menguatkan kapal selam merupakan milik Nazi diperoleh dari reruntuhan itu. Kini barang-barang dibawa untuk diteliti di Kantor Pusat Arkeologi Nasional. Sementara bangkai kapal tetap dibiarkan di tempat semula.

"Ada 2 buah piring bagian belakang identitas rajawali dan swastika, seperti dipakai tentara Jerman. Baterai. Penutup panel listrik dan sakelar. Kancing baju, diameter 2 cm, dengan gambar jangkar. Lalu binocular, kacamata selam, dan selang pernapasan," jelasnya.

Bambang dan timnya mengaku cukup puas bisa menemukan reruntuhan kapal selam Nazi dan mengangkut barang bukti. Temuan ini membuktikan arkeologi Indonesia bisa melakukan penelitian seperti ini tanpa sponsor asing.

U-Boat adalah kapal selam andalan angkatan laut Hitler. Kapal selam ini menebar teror di Samudera Atlantik. Dia mengkaramkan puluhan kapal dagang dan kapal perang milik Sekutu.

Merdeka.

TNI AD kembangkan teknologi antisadap

Kasad Jenderal TNI Budiman (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

 

TNI Angkatan Darat bersama Universitas Surya tengah melakukan riset, salah satunya mengembangkan teknologi antisadap, sehingga dapat mencegah penyadapan yang dilakukan oleh berbagai pihak.

"Dengan teknologi antisadap ini, minimal TNI AD tak bisa lagi disadap oleh berbagai pihak," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman usai membuka acara Seminar Litbanghan dengan tema Optimalisasi Insan Litbang melalui Penguasaan Iptek guna Pemberdayaan Litbanghan dalam Mewujudkan Alutsista Modern di Jakarta, Selasa.

Ia mengklaim alat tersebut nantinya dapat mencegah komunikasi para pejabat Indonesia disadap oleh negara lain.

Budiman mengatakan, pengembangan teknologi antisadap tersebut bukan dilatarbelakangi kasus penyadapan oleh Amerika dan Australia yang belakangan ini berkembang. Pengembangan teknologi antisadap itu, menurutnya, sudah dicanangkan jauh sebelum isu penyadapan muncul.

"Kita sudah melakukan riset ini dua bulan sebelumnya," ungkap Budiman.

Ketika ditanya apakah penyebab terjadinya penyadapan di Indonesia disebabkan masih lemahnya teknologi antisadap yang dimiliki Indonesia, Budiman enggan berkomentar lantaran hal itu bukanlah kewenangannya.

Selain alat antisadap, kerja sama TNI AD dengan Universitas Surya juga akan mengembangkan alat-alat lainnya yang terkait dalam hal pertahanan seperti satelit, bahan peledak, teknologi nano, dan vaksinasi. Total anggaran untuk pengembangan teknologi tersebut mencapai Rp35 miliar.

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat bidang pertahanan kita juga harus ikut berkembang mengikuti teknologi. Karena itu, kita bekerja sama dengan berbagai universitas dan lembaga riset untuk mewujudkan itu. Ada 12 macam riset yang dilakukan bersama Universitas Surya," papar KSAD.

Alasan dipilihnya Universitas Surya sebagai rekan riset, menurut KSAD, universitas itu telah memiliki 200 orang doktor yang mumpuni di bidang riset, mulai riset yang sederhana hingga riset yang berteknologi tinggi.

Selain bekerja sama dengan Universitas Surya, TNI AD sebelumnya juga telah melakukan riset bersama dengan Biofarma untuk mengatasi penyakit saat di medan pertempuran, PT Cyberworld Network Indonesia (CNI) untuk membuat radio komunikasi, dan lembaga riset lainnya.

"Dengan PT CNI ini kita akan produksi sebanyak 200 unit radio komunikasi yang dilengkapi inkripsi dan hopping serta GPS, bahkan radio ini antijaming, sehingga setelah mencapai 200 unit, akan kita launching. Radio ini sudah diuji coba dalam Ekspedisi Khatulistiwa dan Ekspedisi Sulawesi," tutur mantan Sekjen Kemhan ini.

Seperti diberitakan, menurut laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri.

Antara. 

SBY dan Pejabatnya Disadap Australia, Begini Cara RI Membalas

Dubes RI ditarik pulang. Menkopolhukam dan Menlu pun berkomentar keras

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertelepon disaksikan Wapres Boediono beberapa waktu lalu (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Hubungan Indonesia dan Australia kembali menghadapi ujian berat. Pemerintah Indonesia belakangan ini kesal dengan Australia, yang tidak membenarkan dan tidak membantah soal skandal penyadapan yang diungkap media massa dari hasil bocoran Edward Snowden - mantan kontraktor badan intelijen AS (NSA) yang tengah menjadi buronan Washington dan kini menetap di Rusia.

Kekesalan Jakarta atas Canberra bertambah setelah muncul laporan terbaru dari dua koran yang selama ini getol memberitakan bocoran Snowden, The Guardian dan Sydney Morning Herald. Kali ini muncul kabar bahwa telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menterinya, bahkan sampai Ibu Negara Ani Yudhoyono pun, pernah disadap intelijen Australia. 

Jakarta meradang lagi, kali ini disertai langkah yang lebih tegas. Sebagai reaksi atas kabar penyadapan telepon itu, pemerintah RI memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat Kesoema untuk "konsultasi" dengan pemerintah pusat selama waktu yang tidak ditentukan.

Penarikan dubesnya dari Australia ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah Indonesia. Sebelum masalah penyadapan ini, pada Maret 2006 pun Pemerintah Indonesia menarik dubesnya dari Australia. Pemulangan dubes RI saat itu untuk memprotes keputusan Australia memberikan visa kepada 42 pencari suaka asal Papua.

Untuk masalah saat ini, pantas saja Indonesia kembali kesal karena Australia tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan atas skandal penyadapan telepon para pejabat tinggi RI.

"[Masalah penyadapan] ini merupakan perbuatan yang tidak bersahabat dan berdampak serius bagi hubungan kedua negara," kata Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, saat mengumumkan pemulangan Dubes Nadjib dari Australia, Senin 18 November 2013.

The Guardian dan The Sydney Morning Herald menjelaskan cukup gamblang atas skandal penyadapan telepon SBY dan para pejabatnya oleh Australia.

Suatu hari pada bulan Agustus 2009, ada panggilan telepon dari Thailand yang masuk ke ponsel E90-1 milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Panggilan itu dari nomor tak dikenal. Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) bersiap menjalankan misinya: mencegat dan menyadap panggilan telepon itu. Sayang perbincangan telepon itu tak berlangsung lama. DSD tak berhasil memenuhi tugasnya.

“Informasi lebih lanjut saat ini nihil (tak memenuhi batas waktu – perbincangan hanya berlangsung satu menit,” demikian catatan yang tertulis di bagian bawah slide presentasi berjudul ‘Indonesian President Voice Intercept (August ’09) milik Departemen Pertahanan Australia dan DSD. Kata-kata ‘Top Secret’ tercantum di bagian atas slide berformat PowerPoint itu.

Itulah salah satu dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) Edward J. Snowden, dan dipublikasikan luas oleh Guardian Australia bersama Australian Broadcasting Corporation serta The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013. Penyadapan semacam ini dilakukan Australia sejak teknologi 3G masuk ke Asia.

Bukan hanya Presiden SBY yang disadap, tapi juga Ibu Negara Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan 8 pejabat RI lainnya, yakni Wakil Presiden Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Patti Djalal yang kini menjadi Duta Besar RI untuk AS, mantan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, mantan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa yang kini menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati yang kini menjabat Direktur Bank Dunia, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS, dan mantan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.

Kesepuluh nama orang penting di RI itu terpampang berurutan dalam slide berjudul ‘IA Leadership Targets + Handsets.’ Di samping nama-nama mereka, tercantum pula jenis ponsel yang mereka gunakan. Presiden SBY, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan Sofyan Djalil pada tahun 2009 sama-sama memakai ponsel Nokia E90-1, Boediono dan Dino Patti Djalal menggunakan BlackBerry Bold 9000, Jusuf Kalla menggunakan Samsung SGH-Z370, Andi Mallarangeng memakai Nokia E71-1, dan Widodo AS menggunakan Nokia E66-1. Satu hal jelas, seluruh ponsel itu memiliki teknologi 3G.

Pada slide lain yang diberi judul ‘Indonesia President Voice Events,’ terpampang grafik panggilan yang masuk ke dan keluar dari ponsel Nokia E90-1 SBY selama 15 hari pada bulan Agustus 2009. Rekaman data ini mencatat spesifik jumlah panggilan masuk dan panggilan keluar, lama panggilan, nomor penelepon, nomor tujuan yang ditelepon, dan jenis panggilannya – apakah komunikasi suara atau pesan singkat (SMS). DSD yang prosedur standarnya melakukan pengawasan, disebut The Guardian memperluas operasinya dengan menyadap panggilan dari orang-orang yang berkomunikasi dengan SBY.

Isu penyadapan Australia terhadap Indonesia bukan kali ini saja diungkap Guardian dan Sydney Morning Herald. Beberapa waktu lalu mereka menyebut DSD membangun pos penyadapan dengan kode ‘Stateroom’ di dalam gedung Kedutaan Besar Australia di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Harian Jerman Der Spiegel bahkan menyebut Jakarta menjadi pusat spionase Australia di Asia. Jakarta dipilih karena pertumbuhan pesat jaringan telepon seluler di Indonesia. Namun dalam publikasi itu belum disebut siapa-siapa saja pejabat RI yang menjadi target penyadapan. Baru awal pekan ini nama SBY dan para petinggi RI terang-terangan disebut disadap.

Langkah drastis Indonesia

Presiden SBY yang menjadi target utama Australia langsung memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI dan Badan Intelijen Negara (BIN) menyelidiki dan mendeteksi aksi penyadapan terhadap para pejabat Indonesia. Pemerintah Indonesia lantas mengeluarkan sikapnya yang paling keras terhadap Australia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto mengatakan, Indonesia akan meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Australia, terutama terkait pertukaran informasi antara kedua negara. RI juga meminta Australia menjelaskan secara gamblang soal penyadapan itu di hadapan publik dunia.

“Isu ini membawa dampak tidak baik bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Australia harus menyatakan komitmennya untuk tidak mengulangi hal tersebut,” ujar Djoko.

Lebih keras lagi, Djoko mengatakan Indonesia kini tengah memanggil pulang duta besarnya di Australia untuk mengonsultasikan hal ini. “Kami sedang mengkaji kerjasama informasi antara pemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta,” kata dia.

Pernyataan Djoko dikuatkan oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. “Pemerintah RI memutuskan untuk memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia untuk konsultasi, karena mustahil Duta Besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini,” kata dia.

Marty belum menentukan berapa lama Indonesia akan menarik duta besarnya dari Australia. Namun menurutnya, hasil konsultasi antara pemerintah RI dengan Dubes RI untuk Australia tak akan selesai dalam dua-tiga hari saja.

Sementara itu, mantan Wapres Jusuf Kalla mengecam tindakan Australia yang menyadap para pejabat RI. “Itu melanggar etika internasional,” ujar JK. Banyak sekali pembicaraan penting via telepon yang ia lakukan kala menjabat wapres. “Perintah ini-itu lewat telepon. Apa saja lewat telepon. Ribuan kali pembicaraan di telepon,” kata Ketua Umum PMI itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung sikap tegas pemerintah RI. “Diplomasi Indonesia sopan-santun dan bagus, tapi jangan terlalu lembek. Ada saatnya kita berdiplomasi ala koboi,” ujar Priyo. Ia juga meminta intelijen RI memperkuat diri sehingga pihak asing tak bisa seenaknya menyadap pejabat-pejabat di Indonesia.

Di Australia, Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan pemerintahan manapun di dunia pasti mengumpulkan informasi. “Pemerintahan negara itu pasti juga mengetahui bahwa semua administrasi di suatu negara melakukan hal serupa, yaitu mengumpulkan informasi,” kata dia.

Lagipula, kata Abbott, informasi yang diperoleh Australia bukan hanya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri Australia, tapi juga bagi negara sahabat, sekutu, dan mitra Australia. “Tugas utama saya melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan beranjak dari tujuan itu dan akan terus konsisten dengan tugas itu,” ujar Abbott.

Di sisi lain, Abbott mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia. “Hubungan dengan Indonesia merupakan jalinan terpenting yanng terus saya pelihara. Sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata dia. 

Vivanews. 

SBY: Australia Rusak Kemitraan Strategis dengan Indonesia

"Penarikan Dubes RI dari Australia adalah langkah diplomatik keras."

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. (Biro Pers Istana/Abror Rizky)

Kemarahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Australia belum reda. Pagi ini, Selasa 19 November 2013, SBY kembali melontarkan kekecewaannya lewat kicauannya di Twitter. Meski pernyataan yang ia keluarkan sama persis dengan semalam, namun kali ini SBY menuliskannya dalam Bahasa Inggris agar publik internasional mengetahui sikap Indonesia.

SBY terang-terangan menyatakan, Australia menjadi penyebab rusaknya hubungan antara negara itu dengan Indonesia. “Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi,” kata SBY.

Presiden RI itu juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang terkesan meremehkan isu penyadapan terhadap Indonesia tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Padahal sejak kabar penyadapan oleh AS dan Australia itu muncul, Indonesia telah menyatakan protes keras.

Oleh sebab itu, kata SBY, pemerintah dan Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah diplomatik dengan menarik duta besarnya dari Australia. “Pada 18 November, saya menginstruksikan Menteri Marty Natalegawa untuk menarik Duta Besar RI untuk Australia. Itu adalah langkah diplomatik yang keras,” ujar SBY.

Dubes RI dipanggil pulang ke Indonesia sembari pemerintah RI menuntut klarifikasi dari Australia dan Amerika Serikat. “Indonesia menuntut Australia memberikan jawaban resmi yang dapat dipahami publik terkait isu penyadapan terhadap Indonesia,” kata SBY.

Indonesia juga akan meninjau ulang sejumlah agenda kerjasama bilateral dengan Australia sebagai konsekuensi atas tindakan menyakitkan yang dilakukan oleh Australia.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan tak bermaksud sedikit pun merusak hubungan erat antara negaranya dengan Indonesia. “Hubungan dengan Indonesia merupakan jalinan terpenting yang terus kami pelihara – sebuah hubungan yang akan saya pastikan terus berkembang dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan,” kata dia.

Abbott menyatakan pemerintahan manapun di dunia pasti mengumpulkan informasi. “Pemerintahan negara itu pasti juga mengetahui bahwa semua administrasi di suatu negara melakukan hal serupa, yaitu mengumpulkan informasi,” kata dia.

Menurut Abbott, informasi yang diperoleh Australia bukan hanya ditujukan untuk kepentingan dalam negeri Australia, tapi juga bagi negara sahabat, sekutu, dan mitra Australia. “Tugas utama saya melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional Australia. Saya tidak akan beranjak dari tujuan itu dan akan terus konsisten dengan tugas itu,” ujar Abbott.

Vivanews. 

KRI dan Pesawat Udara TNI AU Jalin Kerja Sama Taktis

KAPAL Perang Republik Indonesia (KRI) dengan Pesawat Udara (Pesud) menjalin kerja sama taktis melalui latihan bersama TNI Angkatan Laut (AL) tahun 2013. Latihan ini dibuka oleh Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, bertempat di Base Ops Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Senin (18/11).

Asops KSAL Laksamana Muda Didit Herdiawan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangarmatim mengatakan, kerja sama antara pesawat udara dan KRI harus selalu terjalin secara optimal guna pencapaian tugas pokok TNI AL selaku komponen utama pertahanan negara di laut. Menurutnya, pesawat udara sebagai kepanjangan tangan KRI, menuntut pengawak yang berkualitas dan profesional serta siap melaksanakan tugas operasi laut dimanapun dan kapanpun, baik dalam situasi damai maupun perang. Dalam rangka mewujudkan personel pengawak yang profesional serta berkualitas, maka perlu diselenggarakan latihan kerja sama taktis antara pesawat udara dan KRI TNI Angkatan laut tahun 2013.

Menurut Didit, rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan awak pesawat udara serta terintegrasinya kerja sama taktis antara pesawat udara dan KRI dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Adapun, materi latihan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pelajaran di kelas (klasikal) dan praktik lapangan. Materi klasikal meliputi pengenalan pesawat udara TNI AL, pengenalan KRI, pengenalan Pangkalan Udara TNI AL, Taktik penerbangan TNI AL, Air Joining Procedure, komunikasi taktis Heli Deck Party, pengenalan Naval Aviaton Combat Simulator, dan tactical game NACS. Sedangkan, latihan praktik yakni kerja sama taktis antara KRI dan pesawat udara TNI AL.

Latihan ini berlangsung selama lima hari, 18-22 November 2013 bertempat di Ruang Briefing Naval Aviation Combat Simulator dan Alur Perairan Barat Surabaya (APBS). Pelaku latihan yaitu satu kapal perang jenis Eskorta, Wing Udara 1 dan Lanudal Juanda.

Unsur latihan diantaranya satu KRI jenis Sigma, lima Pesud terdiri dari satu Pesud Patroli Maritim CN-235, satu Pesud NC-212 Casa, dua Pesud N-22/24 Nomad dan satu BO-105 Bolkow.

Didit menambahkan, aspek yang mendorong dilaksanakannya latihan ini adalah belajar dari pengalaman sejarah dimana peran pesawat udara dalam operasi laut mulai terbukti keampuhannya dalam peristiwa penting pada perang Pasifik, tepatnya di pertempuran Midway pada tahun 1942. Saat itu, kekuatan armada angkatan laut Amerika Serikat dan Jepang tidak pernah bertemu atau saling berhadapan.

“Kerugian yang sangat besar dialami oleh angkatan laut Jepang dengan tenggelamnya armada kapal induk mereka. Akibat serangan udara yang dilakukaan oleh pesawat-pesawat tempur yang berpangkalan di kapal induk Amerika Serikat,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers Dinas Penerangan Koarmatim.

Strategi. 

Sadap Indonesia, Australia Harus Bayar Mahal

Mantan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, menyayangkan penyadapan yang dilakukan negaranya terhadap presiden dan pejabat tinggi Indonesia. Menurut dia, hal ini sangat merugikan Australia. "Ini situasi yang mengejutkan di mana Australia akan membayar harga yang sangat mahal," katanya kepada Sky News. Hal ini, katanya, sangat merusak hubungan baik dua negara bertetangga itu.

Menurut ABC News, nilai perdagangan Indonesia-Australia mencapai US$ 13,7 miliar pada tahun 2012. Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb bersama mitranya dari Indonesia tengah merampungkan draf persetujuan perdagangan bebas kedua negara itu.

Berita penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia menjadi pembicaraan hangat di Negeri Kanguru itu. Hampir seluruh media besar menuliskannya di halaman depan. Terungkapnya penyadapan Australia atas Indonesia berasal dari dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden. Dalam dokumen yang juga diperoleh oleh harian Australia, Sydney Morning Herald, ia mengungkapkan, ada beberapa file penyadapan para pejabat Indonesia, termasuk percakapan pribadi ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, ada satu file yang berisi seluruh percakapan SBY selama 15 hari pada bulan November 2009.

Anggota parlemen Australia asal Tasmania, Andrew Wilkie, mengatakan dirinya mendukung tindakan Snowden membeberkan dokumen materi sensitif tentang Presiden Indonesia itu. "Saya tidak ragu untuk menyebut dia bertindak dalam kepentingan publik ketika dia mengungkapkan informasi itu," katanya kepada wartawan di Canberra. "Ini langkah bagus."

Bagi Australia, kata Wilkie, juga menjadi masukan penting. "Kita jadi tahu bagaimana intelijen kita bekerja," katanya. Ia menyatakan kinerja lembaga intelijen yang menghabiskan anggaran tak sedikit itu harus dievaluasi dengan terbongkarnya kasus ini.

Di Australia, Wilkie adalah anggota Parlemen yang cukup diperhitungkan. Ia adalah mantan analis intelijen yang mengundurkan diri dari pekerjaannya di Kantor Kajian Nasional pada tahun 2003 karena kekhawatiran atas keterlibatan Australia dalam invasi ke Irak.

Senator dari Partai Greens, Scott Ludlam, mengatakan pengumpulan informasi oleh intelijen Australia bersama program pengawasan Amerika Serikat berada di luar kendali. "Apakah kita secara serius percaya bahwa Presiden Indonesia, istrinya, dan tim kepemimpinannya merupakan ancaman keamanan nasional bagi Australia?" katanya.

Mewakili Partai Greens, ia menyatakan harus ada penyelidikan langsung atas hal ini. "Diplomasi, kepercayaan bisnis, dan perlindungan privasi pribadi harus menjadi perhatian utama," katanya.

Strategi.