TNI minta tambahan anggaran Rp35 triliun

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9). Rapat perdana Jenderal Gatot dengan Komisi I itu membahas anggaran TNI serta isu-isu teraktual pertahanan di Indonesia. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara."

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan institusinya meminta tambahan anggaran senilai Rp35 triliun untuk tahun anggaran 2016, yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (7/9).

"Tahun 2016 TNI meminta tambahan anggaran sekitar Rp35 triliun," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan ada dua faktor alasan institusinya mengajukan penambahan anggaran itu, pertama kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut dia, saat penyusunan APBN 2015, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp12.500.

"Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp14.000 lebih, sehingga bisa dihitung kenaikannya berapa persen (dibandingkan saat penyusunan APBN 2015)," ujarnya.

Kedua menurut dia, ada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan TNI. Menurut dia, tunjangan kinerja di lingkungan TNI di tahun 2015 masih menggunakan aturan yang lama.

"Tunjangan kinerja TNI pada 2015 masih yang lama, ini salah satu faktor (alasan penambahan anggaran TNI)," katanya.

Dia menjelaskan sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF), setiap lima tahun atau pergantian pemerintah, program itu harus dievaluasi.

Menurut dia, evaluasi itu harus berdasarkan ancaman misalnya kebijakan pemerintah mengenai poros maritim.

"Lalu soal ancaman Laut Tiongkok Selatan dan penumpukan pasukan (AS) di Darwin. Maka hal itu perlu perlu ada evaluasi, mana yang perlu mendapatkan prioritas," ujarnya.

Dia mencontohkan TNI AU membutuhkan radar untuk deteksi udara dan perlu pesawat tempur seperti Sukhoi 35 dan pesawat angkut.

Selain itu dia mencontohkan TNI AL memerlukan kapal selam kelas kilo dan radar sehingga kebutuhan itu perlu menjadi prioritas.

"Karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara," katanya.

Dia menilai keunggulan laut dan udara juga diperlukan untuk memperkuat penginderaan karena celah-celah wilayah Indonesia banyak berlubang dan belum terpayungi radar.

Selain itu Gatot mengatakan dalam RDP itu dirinya menjelaskan penyerapan anggaran TNI tahun 2015 hingga saat ini sebesar 56,64 persen dan itu dinilainya cukup baik.

Dia juga menjelaskan kepada Komisi I DPR RI terkait rencana institusinya agar penyerapan anggaran 2015 bisa mencapai 100 persen.

"Lalu saya jelaskan apa saja yang akan kami masukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2016," ujarnya.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp95,91 triliun atau turun sekitar Rp7 triliun dari tahun 2015.

 

Antara.