Mengapa Indonesia Hendak Memotong Budget Militer 2016

 

Indonesia berencana memotong anggaran pertahanan pada tahun depan untuk pertama kalinya dalam lima tahun, terakhir. Hal ini meningkatkan keraguan lebih lanjut tentang kemampuan kekuatan Asia untuk mengubah militernya.

Meskipun menjadi negara kepulauan terbesar dan negara terpadat keempat, Indonesia secara signifikan memiliki investasi militer yang minim, bahkan dibandingkan tetangganya yang lebih kecil di Asia Tenggara. Bahkan dengan kenaikan tajam dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pertahanan Indonesia dalam persentase PDB adalah yang terendah di ASEAN dengan angka 0,8 persen pada 2014, jauh di bawah rata-rata regional sebesar 2,2. persen. Presiden Joko “Jokowi” Widodo mencoba membuat gebrakan untuk meningkatkan angka 1,5 persen dari PDB, menjadi dua kali lipat anggaran pada tahun 2016, agar Indonesia bisa mengembangkan Kekuatan Minimum Essential pada tahun 2024.

Namun pukulan besar bagi ambisi mereka muncul, setalah laporan media lokal mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia berencana memangkas alokasi pertahanan tahun depan sebesar 6,3 persen, atau memangkas Rp 7 triliun ($ 490 juta) menjadi tersisa Rp 95,8 triliun.

Hal ini akan membalikkan tren jika melihat selama beberapa tahun terakhir di mana anggaran meningkat Rp 17 triliun pada 2010, menjadi Rp 102,3 triliun pada 2015. Hal ini juga akan memperlambat laju modernisasi militer Indonesia yang diperlukan mengingat sistem alutsista yang sudah tua dan kemampuannya yang terbatas, di tengah aspirasi yang berkembang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara dengan kekuatan berpengaruh.

Panglima TNI yang baru Jenderal Gatot Nurmantyo menunjukkan bahwa pemotongan anggaran itu karena posisi keuangan yang lemah dari pemerintah, yang timbul dari ketidakstabilan mata uang global.

“Ketika kita menyusun rancangan APBN 2015, kita mengasumsikan bahwa satu dolar AS bernilai Rp 12.500. Faktanya sekarang adalah satu dolar sama dengan Rp 14.000, “kata Gatot kepada wartawan.

Pernyataan itu, jauh dari mengejutkan. Rencana ambisius Presiden Jokowi untuk melipatgandakan anggaran pertahanan Indonesia sulit untuk terwujud mengingat kondisi keuangan global yang berdampak pada Indonesia. Presiden Jokowi telah bersumpah untuk melipatgandakan anggaran pertahanan pada 2016 jika ekonomi tumbuh sebesar 7 persen. Tetapi dengan pertumbuhan tergelincir hanya 4,7 persen pada kuartal kedua – kecepatan yang paling lambat dalam hampir enam tahun – dan rupiah turun 13 persen tahun ini di tengah pertumbuhan di China, Jepang dan zona euro yang lamban, tampaknya rencana itu sangat tidak mungkin terjadi.

Pemotongan anggaran ini, memiliki implikasi yang signifikan karena akan memerlukan pengurangan di pos pos tertentu, apakah itu peralatan atau biaya personel. Jenderal Gatot memang sudah mengindikasikan bahwa ia akan mengurangi pemesanan pengadaan senjata baru dalam menanggapi pemotongan anggaran yang direncanakan. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa prioritas akan tetap ditempatkan pada peralatan baru untuk angkatan laut dan udara, sejalan dengan apa yang disebut poros maritim global oleh Presiden Jokowi.

Misalnya, ia mengatkaan Angkatan Udara bisa memprioritaskan pembelian radar dan jet tempur Sukhoi SU-35, sementara Angkatan Laut bisa membeli pengadaan kapal selam, frigat dan radar.

“Seperti rencana kami untuk mengubah Indonesia menjadi poros maritim, kita harus memperkuat kehadiran kami di wilayah udara dan laut,” katanya.

Komentar Jenderal Gatot tampak mendorong bahwa prioritas Presiden Jokowi akan tetap dijalankan dan program akuisisi besar akan terlindung meskipun ada pemotongan anggaran. Dan untuk memastikan itu, uang yang tersedia hanya difokuskan untuk satu hal, yakni modernisasi militer yang sedang berlangsung di Indonesia.

Tetapi di saat yang sama, muncul persoalan bagaimana caranya membagi bagikan kue yang sudah menyusut itu, tidak mengaburkan pandangan Indonesia dalam melihat bahwa kue itu memang telah menyusut, bahkan terlalu kecil untuk tumbuh lebih cepat dari yang pernah terjadi sebelumnya.

Prashanth Parameswaran
10 September 2015
TheDiplomat.com