Jokowi Akan Lepas Satelit LAPAN-A2

Model Satelit LAPAN-A2. (VIVAnews/Amal Nur Ngazis)

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melepas satelit ekuatorial pertama Indonesia, LAPAN-A2, pada Kamis 3 September 2015. Jokowi akan menjadi salah satu saksi pengiriman satelit buatan anak negeri tersebut.

Kabar tersebut disampaikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kepada VIVA.co.id, Rabu 2 September 2015. Pelepasan akan dilakukan di Pusat Teknologi Satelit Lapan Jalan Cagak Satelit Km 04, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat.

"Ya, Insya Allah. Sampai sore ini dari protokoler Istana tidak ada perubahan. Pak Jokowi akan memencet tombol pembukaan satelit di Rancabungur," ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Jasyanto kepada VIVA.co.id, Rabu 2 September 2015.

Jasyanto mengatakan, setelah dilepas oleh Jokowi, satelit akan langsung dikirim ke Cengkareng dengan menggunakan kontainer khusus. Satelit untuk pemantauan kemaritiman Indonesia tersebut, nantinya segera diberangkatkan ke India dengan pesawat kargo dan diluncurkan ke orbitnya dengan roket India.

"LAPAN-A2 adalah langkah kecil, namun berharap dukungan Presiden Joko Widodo akan menjadi langkah awal untuk melompat menuju kemandirian bangsa, khususnya dalam bidang teknologi antariksa. Apalagi, saat ini teknologi antariksa sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan bangsa yang modern," ujar Jasyanto.
LAPAN-A2 merupakan satelit ekuatorial pertama Indonesia yang sepenuhnya hasil pengembangan para peneliti dan perekayasa Lapan. Seluruh kegiatan perancangan, pembuatan, dan pengujiannya selesai pada Agustus 2012 di dalam negeri. Keberhasilan pembangunan satelit tersebut membangkitkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa.
Pencapaian kemandirian penguasaan teknologi satelit mikro ini juga merupakan langkah maju setelah sebelumnya berhasil melaksanakan program pembangunan satelit LAPAN-A1/ LAPAN-TUBSAT, hasil kerja sama dengan TU Berlin, Jerman. LAPAN-A1 telah diluncurkan pada 2007 yang saat ini masih berada di orbit pada ketinggian 630 kilometer, namun masa operasionalnya telah berakhir pada 2013.

LAPAN-A2 akan diorbitkan dekat ekuator dengan inklinasi enam derajat pada ketinggian 650 kilometer dari permukaan Bumi. Satelit berbobot 78 kilogram tersebut membawa misi pemantauan permukaan Bumi, identifikasi kapal laut, dan komunikasi radio amatir.
Untuk pemantauan wilayah RI, satelit LAPAN-A2 membawa kamera analog dengan resolusi lima meter dan kamera digital dengan resolusi empat meter. Dengan orbit ekuatorial, LAPAN-A2 akan melintasi wilayah Indonesia 14 kali setiap hari.

Guna melakukan pemantauan lalu lintas kapal, operasi keamanan laut, perikanan, dan eksplorasi sumber daya kelautan Indonesia, akan menggunakan Spaceborne Receiver Automatic Identification System.
Dengan demikian, cakupan area pengamatan dapat mencapai ribuan kilometer. Sementara itu, misi komunikasi mengamati, LAPAN-A2 bertujuan untuk komunikasi pada kondisi darurat bencana dan kegiatan radio amatir dalam mendukung kepentingan nasional.

Dengan sistem satelit pemantauan maritim Indonesia berbasis pengambilan citra dan indentifikasi otomatis yang disiapkan Lapan, maka satelit LAPAN-A2 akan mendukung program dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, serta berbasiskan kepentingan nasional.
Satelit ini juga akan mendukung keamanan nasional demi menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dan meningkatkan kemandirian nasional sesuai dengan Nawa Cita pertama yaitu untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

viva.

Negara sahabat kirim kapal perang ke Sail Tomini 2015

Dokumentasi upacara pelepasan secara simbolis empat kapal gugus tugas Sail Tomini 2015 dengan latar belakang KRI Banda Aceh-593 di dermaga JICT, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (28/8). Keempat kapal gugus tugas itu antara lain Satgas Surya Bhaskara Jaya ke-LXIV menggunakan KRI dr Soeharso-990, Kapal Pemuda Nusantara/Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari ke-VI menggunakan KRI Bintuni-520, Pelayaran Lingkar Nusantara ke-V menggunakan KRI Makassar-590 dan Satgas Ekspedisi Bhakti Kesra V dengan menggunakan KRI Banda Aceh-593. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

... diharapkan masih akan bertambah dalam beberapa hari ke depan...

Enam negara sahabat Indonesia telah mengkonfirmasikan akan mengirim kapal perang dalam parade kapal perang dan kapal-kapal layar (sailing pass) di depan Presiden Joko Widodo dan sekitar 10.000 orang yang hadir pada puncak Sail Tomini 2015 pada 19 September 2015.

Keenam negara itu Malaysia mengirim dua kapal. China, Australia, Singapura, Korea Selatan, masing-masing mengirim satu kapal.

Wakil Kepala Staf TNI AL, Laksamana Madya TNI Widodo, pada rapat koordinasi membahas persiapan Sail Tomini 2015, di Jakarta, Rabu siang, menyatakan, TNI AL mengundang 21 negara untuk mengirim kapal perangnya pada perhelatan bahari akbar ini.

Namun sampai sekaramg yang memberi konfirmasi kehadirannya baru enam negara, namun diharapkan masih akan bertambah dalam beberapa hari ke depan.

Selain kapal-kapal perang, katanya, sudah ada 20 negara yang melaporkan akan mengutus para kepala staf angkatan lautnya pada Sail Tomini 2015, yang puncak acaranya akan digelar di Pantai Kayu Bura, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupatenarigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Sebagai tuan rumah, TNI AL akan mengerahkan 24 kapal perang, baik sebagai peserta ataupun sebagai unsur pengamanan. 1.045 personel TNI AL juga ditugaskan, ditambah personal TNI AD dan TNI AU, dan Korps Marinir TNI AL. 

Yang menjadi catatan pada rapat koordinasi itu, peningkatan kewaspadaan sehubungan  aktivitas kelompok sipil bersenjata/teroris pimpinan Santoso di wilayah Poso Pesisir, yang jaraknya tidak berjauhan dengan lokasi acara puncak Sail Tomini 2015. 

Antara.

Pangarmabar Konferensi Pers Tentang Kasus Perompakan Kapal

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI A. Taufiq R., melaksanakan konferensi pers tentang terungkapnya kasus perompakan kapal MT Orkim Harmony dan MT Mascott II, bertempat di Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam, Kepulauan Riau, Selasa (1/9).  Dalam keterangan persnya, Pangarmabar menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Gabungan Western Fleet Quick Response (WFQR) telah berhasil menangkap AJ yang merupakan DPO kasus perompakan MT Orkim Harmony, di sebuah apartemen di Jakarta. "Penangkapan ini hasil kerja keras Koarmabar dengan ujung tombaknya WFQR" jelas Pangarmabar.           Lebih lanjut Pangarmabar menjelaskan bahwa hasil sementara dari keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan adalah adanya peran sentral dari seorang WN Asing yang berdomisili di Thailand yaitu ST alias AV pada kasus MT Orkim Harmony. Yang bersangkutan mengaku sebagai owner kapal TB AA Sembilan/Malabo dan pemberi dana operasional kepada  pelaku di lapangan, serta memberi perintah untuk mengambil minyak MGO dari kapal tanker yang tidak memiliki manifest muatan. Yang bersangkutan mengaku sudah 4 kali melaksanakan skenario perompakan di antaranya MT Everton tahun 2012 dan Danai-2 di tahun yang sama, serta dua kapal tanker Vietnam.  Modus perompakan minyak (siphoning) ada dua, skenario pertama yaitu perompakan dengan pengambilan muatan sudah diskenariokan dari awal oleh buyer, broker, crew kapal dan para pelaku. Biasanya skenario  disusun di negara tetangga. Sedangkan skenario kedua yaitu  atas permintaan berkaitan dengan persaingan bisnis dan asuransi. Untuk persaingan bisnis, para pemain level atas bersaing satu sama lain, meminta para pelaku atau tersangka dari Indonesia untuk merompak saingan mereka yang menyebabkan kerugian finansial dan berdampak pada kebangkrutan sehingga mereka mendapatkan keuntungan lebih dari hilangnya pesaing. Sementara itu, untuk asuransi yaitu perusahaan asing yang mempunyai muatan meminta untuk dirompak agar mendapat hasil dua kali lipat, dari claim asuransi dan dari hasil penjualan minyak ke blackmarket yang terdapat di Western Outer Port Limit (WOPL) dan East Outer Port Limit (EOPL).  "Dengan demikian 95% kasus perompakan dengan pengambilan muatan merupakan  skenario dari para pemain minyak tingkat atas yang nota bene berasal dari luar Indonesia" kata Pangarmabar.  Sementara itu, berkaitan dengan tertangkapnya JJ dan LS yang diduga terkait kasus MT Mascott II yang ditangkap KRI Silas Papare-386 pada tanggal 12 Agustus 2015 di Perairan Natuna, Pangarmabar menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 WIB Tim Gabungan WFQR telah berhasil menangkap  JJ dan LS di wilayah Nagoya Hill, Batam. "Penangkapan ini juga hasil kerja keras Koarmabar dengan ujung tombaknya WFQR" ujar Pangarmabar.   Hasil pemeriksaan sementara di Lanal Batam ditemukan bukti-bukti awal terhadap adanya tindak pidana pelayaran dan pengangkutan BBM tanpa dilengkapi dokumen yang sah, yang dilakukan oleh JJ dan LS. Selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Lanal Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut.  "Saya sebagai Panglima Armada Barat akan tetap memberikan perhatian penuh terhadap keamanan maritim khususnya di Selat Malaka, Selat Philips dan perairan Natuna, sambil kita mencari solusi yang akan kita bicarakan di antara  keempat negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand dan Singapura" tegas Pangarmabar saat mengakhiri konferensi persnya. TNI.

Pindad, PT PAL, PT DI Punya Program Apa ?

PT Pindad Kembangkan Panser Anoa berkemampuan Amphibi

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan wajar jika pemerintah tidak memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada empat Badan Usaha Milik Negara.

Hasanuddin menyontohkan, PMN tidak diberikan kepada PT Pindad karena wajar mengingat PT Pindad tidak punya program khusus tentang pembuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Sekarang apa programnya di PT Pindad? Masih sekitar (buat) senjata ringan. Kalau senjata ringan, untuk pembelian senjata ringan di Indonesia, paling 5 tahun sekali, kecuali PT Pindad punya program khusus, misalnya membuat tank,” kata TB Hasanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Kementerian BUMN tidak memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dok dan Perkapalan Surabaya dan PT Dirgantara Indonesia dalam RAPBN 2016.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Elnino Husein Mohi menyayangkan tidak diberikannya PMN kepada empat BUMN itu.

Keempat perusahaan itu, lanjut Elnino, merupakan BUMN Industri Strategis (BUMNIS) untuk keperluan alutsista.

“Saya pertanyakan kenapa industri strategis yang tadinya oleh BUMN mau dikasih PMN, ternyata dihapus. 4 BUMNIS itu penting diberikan PMN mengingat belanja alutsista kita masih kurang. Lagi pula PMN bisa digunakan untuk reseach dan pengembangan. Kalau tidak diberikan, pertahanan kita banyak bocor,” kata Elnino.

Dengan dihapusnya PMN untuk empat BUMNIS itu, katanya, menggambarkan Menteri BUMN membaca pertahanan Indonesia melulu soal proyek-proyek yang berkaitan dengan ekonomi dan infrastruktur saja, tetapi tidak perhatikan industri strategis.

“Kalau perlu ditambah PMN untuk 4 perusahaan tersebut,” kata Elnino.

AntaraNews.com

Rudal Hanud S-300: Setelah Dilirik Kini Mulai Dijajaki Untuk Indonesia

Meski realisasinya masih terasa jauh, namun ada secercah harapan bagi Indonesia untuk kelak memiliki alutsista hanud (pertahanan udara) rudal anti serangan udara jarak jauh S-300 buatan Rusia. Hal ini tersirat dari pernyataan Atase Pertahanan RI di Rusia Kolonel (Pnb) Andi Kustoro yang menyebut sista S-300 jadi salah satu persenjataan yang tengah dijajaki pembeliannya oleh Indonesia.

Pernyataan Atase Pertahanan RI yang dkutip dari Gatra.com (20/8/2015) menjadi aroma yang menyenangkan publik di Tanah Air, pasalnya selain S-300 Indonesia juga tengah mempertimbangkan untuk menambah armada tank amfibi IFV BMP-3F, membeli simulator helikopter untuk Puspenerband TNI AD dan tentunya harapan TNI untuk bisa membawa pulang multirole fighter idaman Sukhoi Su-35 Super Flanker.

Kembali ke kabar penjajakan pengadaan rudal S-300, bila kelak itu terwujud bakal menjadi lompatan jauh secara teknologi perudalan di TNI, dan secara khusus meningkatkan daya deteren secara maksimal elemen Arhanud (Artileri Pertahanan Udara) TNI. Maklum sejak rudal SA-2 TNI AU pensiun dini, praktis elemen rudal pertahanan udara yang dikelola Kohanudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional) hanya ‘bermain’ di zona SHORAD (Short Range Air Defence), dengan backbone rudal kelas MANPADS (Man Portable Air Defence System) dan juga kanon reaksi cepat, yang keduanya hanya mampu melibas target di udara pada ketinggian rendah.

Desakan dan harapan agar Indonesia mempunyai rudal sekelas SA-2 di tahun 60-an bergulir di masyarakat. Selain di dorong rasa inferior sistem hanud yang dimiliki Indonesia, kabar maraknya black flight juga menjadi dasar harapan dari masyarakat agar TNI punya rudal hanud berjarak sedang – jauh. Pengambil keputusan boleh saja memberi statement bahwa komponen radar dan jet buru sergap kini sudah lebih baik, tapi toh konteks yang berbeda jika berbicara rudal yang masuk ke segmen hanud titik.

Dalam simulasi, jika interceptor kita gagal mengendus keberadaan pesawat intai lawan, kemudian musuh masuk jauh ke area obyek vital dengan terbang di ketinggian diatas 10.000 meter, apa yang bisa dilakukan Arhanud? Kombinasi tembakan SAM (Surface to Air Missile) TNI plus meriam penangkis serangan udara dipastikan tidak bisa berbuat banyak, karena jarak tembak yang terbatas.

Unloading S-300-missile from vehicle

Mengenai sosok S-300 (SA-10 Grumble), bila suatu saat benar jadi dibeli TNI, maka akan membuat perubahan perimbangan kekuatan di Asia Tenggara dan Australia, apalagi jika TNI AU jadi mendatangkan Sukhoi Su-35, maka peta kekuatan militer akan bergeser di kawasan. Debut S-300 terbilang sukses menjadi lambang eksistensi teknologi Rusia melawan hegemoni Barat. Rudal ini punya bobot 1,5 ton dengan hulu ledak 100 kg. S-300 dengan panjang 7 meter ini sanggup melesat dengan kecepatan 2 km per detik atau setara Mach 6, sehingga sangat sulit bagi pesawat lawan untuk lepas dari kejaran rudal ini. Jarak jelajah rudal ini pun terbilang spektakuler, antar varian ada perbedaan, tapi yang paling jauh bisa melesat sampai 200 km. Nah, soal ketinggian pun tak ada tandingannya, target di ketinggian 30.000 meter pun mampu disikat.

Ilustrasi jangkauan rudal S-300 yang ditempatkan oleh militer Suriah di Damaskus.

Beginilah konfigurasi satu paket sistem rudal S-300.

Karena punya daya deteren maksimal, S-300 sontak jadi momok dalam episode Psy War antara Iran vs AS/Israel, begitu juga dalam babak Suriah vs NATO. Meski efektivitas rudal ini masih harus dibuktikan, tapi deployment nya sendiri sudah membawa berita tersendiri, karena kekuatan agresor harus berpikir keras bila ingin nekad menyerbu wilayah yang dilindungi sista S-300. Selain digunakan Rusia, Iran, dan Suriah. S-300 juga digunakan India dan Cina. Khusus untuk Cina seperti biasa, Negeri Tirai Bambu tersebut membuat lisensi kopiannya yang diberi label HQ-10/15.

Namun, untuk mendatangkan paket S-300 tentu tidak murah. Mengutip sumber dari freebeacon.com (18/8/2015), Iran mengakuisisi empat paket sistem S-300 senilai US$900 juta. Paket siste, rudal ini mencakup long range surveillance radar, command vehicle, engagement radar dan tentunya launch vehicle. 

Yang dibeli Iran memang varian terbaru, yakni S-300V4. Sistem rudal tersebut lebih efektif 2,3x ketimbang varian S-300 standar. Kecanggihan rudal ini mampu menembak jatuh rudal balistik medium-range ballistic missiles (MRBM) dari jarak 2.500 km. Spesifikasi tinggi Iran tentu wajar, pasalnya Negeri Para Mullah ini memang rawan mengalami serangan tiba-tiba dari AS dan Israel. (Haryo Adjie)

Indomil. 

Bung Karno Paksa Dua Presiden AS Sambut Kedatangannya

Bung Karno dan Eisenhower. (VIVA.co.id/ Dody Handoko)

Bung Karno pernah membuat gempar publik Amerika Serikat pada era Presiden Eisenhower. Ceritanya berawal saat kunjungan Soekarno ke Amerika pada tahun 1960.

Ketika itu, Soekarno merasa tersinggung. Sebab, tak seperti layaknya pemimpin negara lain, kedatangan Soekarno tak dijemput dan disambut oleh Presiden Eisenhower.

Di buku "Total Soekarno", karya Roso Daras dikisahkan, kemarahan Bung Karno memuncak ketika dia merasa dibiarkan menunggu berjam-jam oleh Eisenhower di Gedung Putih.

"Aku bicara pada protokol apakah aku harus menunggu lebih lama lagi? Bila demikian, aku akan pergi sekarang juga. Lalu orang itu pucat dan memohon untuk menunggu sebentar. Dia pun lari ke dalam, keluarlah Eisenhower," tutur Soekarno yang tertuang di dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, ditulis Cindy Adams.

Para pejabat AS pun kebingungan. Mereka sibuk meminta maaf dan meminta Soekarno tinggal. Eisenhower pun segera keluar menemui Soekarno. Pada pertemuan berikutnya, Eisenhower menjadi lebih ramah.

Kisah lain ketika Bung Karno ke Amerika Serikat era Presiden J.F. Kennedy. Kebiasaan Presiden AS, John F. Kennedy, menerima tamu-tamu negara di lantai atas Gedung Putih. Tapi protokol itu tidak berlaku bagi Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Itu dinyatakan langsung kepada protokol Gedung Putih.

"Kennedy mesti turun. Sambut saya di bawah. Kalau tidak, saya tidak akan datang," kata Bung Karno.

Ketika Bung Karno datang ke Gedung Putih, Kennedy turun ke lantai bawah, dan menyambutnya dengan ramah. Setelah pertemuan dua kepala negara sekadarnya, barulah keduanya bersama-sama menaiki tangga ke atas, diiringi para staf kedua petinggi negara tadi.

Bukan hanya itu. Bung Karno bahkan diberi kesempatan berpidato di Gabungan Kongres dan Senat Amerika Serikat. Ini sangat jarang terjadi, Kepala Negara disambut di Amerika Serikat dengan Sidang Gabungan Kongres dan Senat.

Saat Bung Karno tiba di Gedung Putih, disambut Kennedy di bawah. Ketika itu, Kennedy sempat memperkenalkan para staf yang mendampinginya. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Charles Wilson, nama lengkapnya Charless Nesbitt Wilson. Politisi kelahiran Texas tahun 1 Juni 1933, alias satu zodiak dengan Bung Karno.

Ketika diperkenalkan, Wilson yang berperawakan gagah dan berwajah macho, maju hendak menyalami Presiden Soekarno. Saat itulah muncul spontanitas humor diplomasi yang sungguh luar biasa dari seorang Soekarno, presiden negara berkembang yang belum lama lepas dari penjajahan Belanda.

Kepada Wilson, Bung Karno tidak sekadar mengulurkan tangan untuk bersalaman. Lebih dari itu, Bung Karno dalam bahasa Inggris yang fasih berkata.

"Kombinasi baju dan dasi Tuan tidak bagus."

Berkata begitu sambil Bung Karno membetulkan ikatan dasi yang kelihatan miring. Selesai merapikan dasi Menhan Amerika Serikat, Bung Karno melanjutkan ucapannya.

"Tuan boleh punya bom atom, tapi kami punya seni yang tinggi."

Soekarno selalu menjaga harga diri bangsa dan negaranya, termasuk dari Amerika yang pernah mencoba mendikte Indonesia dengan imbalan berupa bantuan.
Tawaran itu ditolak. Soekarno beranggapan itu adalah penghinaan, Amerika mengira Indonesia adalah orang melarat yang sangat mengharapkan bantuan darinya.

Padahal, itu bukanlah bantuan melainkan utang yang harus dibayar beserta bunga-bunganya. Hal tersebut membuat Bung Karno kesal. Puncak kekesalan Bung Karno kepada Amerika Serikat, diteriakkan dalam kalimat yang sangat terkenal hingga hari ini.

"Amerika… Go to hell with your aid."


Viva. 

Kasus bentrok TNI - Polri sudah pada tingkat demoralisasi

TB Hasanuddin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

 

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyebutkan, perkelahian anggota TNI dan Polri akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan, termasuk bentrokan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dia bahkan menyebutnya sudah pada tingkat demoralisasi.

"Ini sudah lewat dari kewajaran, sudah bukan disebut pelanggaran disiplin lagi, tapi sudah menjurus kepada demoralisasi," kata TB Hasanuddin dalam rilisnya di Jakarta, Selasa.

Alasannya, kata politisi PDIP ini, kejadian itu terus menerus terjadi dengan frekuensi yang sangat tinggi hampir tak bisa dikendalikan.

"Pelakunya sudah bukan perorangan lagi, tapi selalu dalam hubungan kelompok dan sudah tak punya rasa takut pada hukuman bahkan ancaman. Mulai dari perwira rendah, panglima, kepala staf bahkan presiden sudah turun, tapi tak ada hasilnya, konflik terus saja berlanjut," kata purnawirawan TNI AD itu.

Dia melihat demoralisasi ini merata terjadi di wilayah NKRI hanya karena masalah sepele.

"Presiden harus serius turun tangan meminta pertanggungjawaban perwira level atas setingkat Pangdam dan Kapolda. Berikan sanksi bila kasus terjadi di wilayahnya," kata dia.

Kalau masih terus terjadi tanpa bisa dihentikan, akan sangat fatal dan bukan semata mengganggu integritas aparatur negara tapi bisa menjurus ke konflik yang lebih besar.

"Dan kepercayaan rakyat lama-kelamaan akan pudar. Siapa yang akan mengawal NKRI kalau mereka sibuk berkelahi?" demikian TB Hasanuddin.

 

Antaranews.