DPR kembali wacanakan UU Wajib Militer

Lukman Edy (ANTARANews/Zul Sikumbang)

 

Ketua Fraksi PKB DPR RI Lukman Edy yang juga di MPR menyatakan akan kembali mewacanakan Undang-Undang Wajib Militer.

"UU Wajib Militer ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita sekarang di tengah kerawanan akan konflik horizontal akibat berbagai macam perbedaan. Kalau tidak dikelola dari sekarang generasi muda akan putus dengan kesejarahannya dan memiliki paham sendiri," katanya di Pekanbaru, Rabu.

Menurut dia, paham yang lepas dari kesejarahan para pendiri bangsa akan merusak tatanan negara. Oleh karena itu, wajib militer bisa menjadi suatu jembatan.

UU ini, lanjut dia, sebenarnya sudah pernah diwacanakan pada DPR periode lalu. Namun tidak direspon karena masih adanya ketakutan akan militerisasi.

"Wajib Militer sudah sempat disinggung dalam pasal di UU Ketahanan Negara. Saat ini pilihannya bisa dititipkan ke UU Ketahanan Negara atau buat UU sendiri," ujarnya.

Dia mengatakan wajib militer tidak akan seperti negara lain.

"Wajib militer bisa melalui mahasiswa dulu. Daripada ospek berbulan-bulan yang tidak jelas manfaatnya. Lebih baik dua sampai tiga bulan diberi pendidikan kewarganegaan yang ketat tentang kedisiplinan dan kebangsaan," ungkap legislator asal Riau ini.

Terkait anggaran, dia mengatakan bisa memakai dana pendidikan. Anggaran bidang ini diyakini cukup karena jumlahnya yang besar.

 

Antaranews. 

Disandera, Dua Anggota TNI di Papua Berhasil Lolos

2 Anggota TNI lolos dari sandera OPM (Antara/ Zabur Karuru)

Dua anggota TNI yang sempat disandera kelompok bersenjata di Kabupaten Paniai, Papua, akhirnya berhasil meloloskan diri. Dua anggota yang disandera adalah Serda Lery, Anggota Koramil Komopa dan Prada Sholeh, Anggota Kostrad 303/Raider.

Sebelumnya dikabarkan, Serda Lery dan Prada Sholeh disandera oleh kelompok bersenjata di Distrik Komopa yang berjarak sekitar 70 km dari Paniai pada Rabu dini hari tadi. Dua anggota TNI itu disandera bersama seorang guru, yakni Elda Sanadi.

"Betul ada 2 anggota TNI nyaris disandera oleh kelompok bersenjata, diduga OPM wilayah Paniai," kata Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Inf Teguh Puji Raharjo saat dikonfirmasi VIVA.co.id, Rabu, 27 Mei 2015.

Menurut Teguh Puji, upaya penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata itu gagal setelah dua anggota TNI loncat dari speedboat dan meloloskan diri.

"Dengan cara meloncat ke sungai dan bersembunyi di rawa-rawa," ujarnya.

Setelah lama bersembunyi di rawa-rawa untuk menghindari kejaran kelompok bersenjata, dua anggota TNI itu akhirnya ditemukan tim dari TNI sekitar 09.30 WIT di Kampung Darauto, Paniai Timur.

Viva. 

Galil Galatz Sniper: Senapan Penembak Runduk Taipur Kostrad TNI AD

Senapan penembak runduk (sniper) yang satu ini memang unik, karena debutnya lebih populer karena negara asal pembuatnya ketimbang ke soal kinerja. Inilah Galil Galatz, senapan andalan sniper Kitaipur (Kompi Intai Tempur) Kostrad TNI AD, yang buatan Israeli Weapon Industries (d/h IMI – Israeli Military Industries). Di dasari kenyataan Indonesia tak punya hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel, maka eksistensi beberapa alutsista yang terkait Israel kerap ‘ramai’ jadi gunjingan.

Lepas dari soal politik, nyatanya beberapa senjata asal Israel lumayan eksis digunakan satuan elit TNI. Selain SMG (Sub Machine Gun) UZI dan UAV Heron, Galil atau yang yang lebih populer dengan sebutan Galatz adalah yang cukup menjadi sorotan. Selan Kostrad, situs Wikipedia menyenut Galatz juga telah digunakan Kopaska (Komando Pasukan Katak) TNI AL dan Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI AD. Diluncurkan pada tahun 1983, senapan ini dikembangkan dari senapan serbu Galil dengan memgadopsi peluru berkaliber 7,62 x 51 mm NATO.

Ada dua varian Galatz yang dipakai militer Israel untuk operasional Galatz, yakni varian yang menggunakan kaliber 7,62 x 51 mm dan peluru kaliber 5,56 x 45 mm. Sistem kerja senjata ini mengandalkan gas operated yang mirip digunakan pada senapan serbu AK-47. Sementara pola tembakan hanya bisa melayani single fire. Untuk dukungan amunisi, magasin Galatz berisi 20 peluru. Desain magasin mencomot dari US Stoner-63 Light Machine Gun. Umumnya, Galatz menggunakan teropong bidik Nimrod 6×40 yang punya pembesaran 6x.

Sebagai senapan penembak jitu, Galatz diengkapi hardpoint standar untuk dudukan pembidik optik atau night vision sights. Teropong bidik dilengkapi dengan 3x pembesaran. Dengan penglihatan dioptrical, teropong bidik dari senapan serbu M62 dari Finlandia, maka rentang bidik dapat di set untuk menyasar target sejauh 100 meter, 300 meter, sampai 500 meter.

Hal lain yang cukup khas adalah desain popor kayu yang dapat dilipat, mirip SS-1 Pindad. Ini menandakan Galatz di dapuk untuk pasukan payung. Untuk pegangan pistol terbuat dari bahan plastik yang dilapisi karet untuk memastikan operator mantab ketika menggenggam. Elemen kayu tak hanya ada di popor, foregrip juga terbuat dari kayu berikut “Harris bipod” yang bisa diperankan untuk memotong kawat berduri. Guna mendukung misi senyap, ujung laras dilengkapi flash hider, bahkan laras Galatz juga bisa ditambahkan peredam suara tembakan.

99R, generasi penerus Galil.

Prajurit TNI menjajal Galil 99R.

Situs enemyforces.net menyebut, Galatz punya keunggulan komparatif pada daya tahan, alias lebih bandel dari keluarga senapan serbu AK buatan Rusia. Mendukung beragam adopsi alat bidik, punya kompabilitas dengan magasin senapan serbu AS dan NATO. Nah, bicara tentang kekurangan, Galatz dipandang punya low power untuk kelas senapan runduk. Banyak yang menyebut, Galatz lebih cocok sebagai tactical support weapon ketimbang senjata untuk sniper. Beberapa literatur malah meyakini bahwa Galatz kalah ampuh dibandingkan Dragunov SVD dari Rusia dan H&K G3/SG-1 dan PSG-1 dari Jerman. Karena bukan lagi senjata baru, dan diketahui punya beberapa kelemahan, IWI pun merilis varian lanjutanya, yakni Galil 99R, yang juga pernah di coba prajurit TNI. (Bayu Pamungkas)

Indomil. 

OPM Tantang Perang Terbuka, Ini Tanggapan Mabes TNI

Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) Devisi II Makodam Pemkab IV Paniai. TEMPO/Jerry Omona

Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Enden Wanimbo, menyatakan perang terbuka dengan seluruh masyarakat Indonesia yang bukan orang Papua. Hal itu merupakan bentuk penolakan dari OPM secara resmi, terhadap semua usaha dialog perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah guna penyelesaian konflik yang berkepanjangan di tanah cendrawasih tersebut.

Namun, Mabes TNI tak mau menanggapi pernyataan perang terbuka organisasi papua merdeka (OPM) itu. Kapuspen TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan, jika pernyataan perang terbuka ditanggapi akan menjadi besar.

“Nggak usah ditanggapi, kalau ditanggapi kita nanti jadi besar. Dulu ISIS Abu Jandal, sekarang sudah mati. Kalau ditanggapi mereka akan semakin besar, dia tidak akan berbuat apa-apa,” kata Fuad seperti dilansir merdeka.com, Senin (25/5).

Sementara itu, kata dia, pasukan TNI telah siap menghadapi ancaman apa pun. Termasuk ancaman dari OPM yang menginginkan perang terbuka.

“Kalau ancam ya coba saja, jangan ancam-ancam saja,” tegasnya.

Menurut dia, kondisi Papua telah kondusif dari permasalahan apa pun. Namun, jika OPM menyerang indonesia akan diberikan perlawanan oleh masyarakat Papua sendiri.

“Ya pastilah rakyat akan marah, sama juga di Aceh. Tidak ada separatis di Aceh,” tutupnya.

Bawa RI Juara Umum Lomba Tembak, Mayor Warto Diminta Latih Jepang

Mayor Warto (Dispenad)

Mayor TNI Warto pelatih tembak TNI AD dalam perlombaan Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) yang berhasil membawa 30 medali emas, 16 perak dan 10 perunggu. Setelah berhasil mengharumkan nama Indonesia, Warto mendapatkan tawaran untuk melatih tentara Jepang dan Malaysia.

“Ada tawaran dari Malaysia dan Jepang. Mereka ketemu langsung minta dilatih sama saya. Tapi saya cuma prajurit biasa kalau pimpinan tak mengizinkan, tak mau, karena saya pegang sumpah sapta marga,” ujar Warto di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (25/5).

Dalam menyeleksi prajurit TNI untuk mengikuti perlombaan itu, Warto meminta anak didiknya harus mempunyai kedisplinan dan mental yang kuat. Bahkan ia harus juga mengetahui psikis masing-masing prajurit TNI.

“Saya harus masuk ke dalam jiwa mereka secara psikologis, tidak bsa saya suruh mereka masuk psikologis saya, itu salah besar karena karakter orang berbeda-beda antara si A dan si B punya tabiat berbeda,” ujarnya.

Dia mengatakan, saat latihan tak mempunyai waktu untuk istirahat. Sebab, dia tak mempunyai waktu lama untuk mengikuti pelaksanaan perlombaan itu.

“Persiapan relatif pendek, hari Sabtu dan hari besar tak pernah libur karena misi kami membawa nama angkatan darat dan nama bangsa kita pertaruhkan negara maju,” katanya.

Meski Indonesia dikenal negara tak maju, Warto meminta anak didiknya untuk tak pantang menyerah. Karena sejak tahun 2008 sudah memenangi tiga kali berturut-turut.

“Ya itu lah kita orangnya kecil kemampuan lebih besar dari mereka itu yang membanggakan kita, merah putih yang harus kita angkat, mungkin mereka menganggap kita tidak punya apa-apa Indonesia kecil di mata mereka,” tambahnya.

Lanjut dia, kejuaraan yang berlangsung sejak 20-23 Mei di Puckapunyal, Victoria, Australia ini diikuti 17 tim dari 15 negara memperebutkan 50 medali emas. Hasilnya, kontingen Indonesia berhasil menyabet 30 medali emas, 16 perak dan 10 perunggu.

Dia juga mengharapkan prajurit TNI bisa meraih juara umum pada tahun depan. Serta ia mempunyai keinginan untuk memajukan industri senjata buatan PT Pindad lantaran masih adanya kekurangan dalam perlombaan itu.

“Saya ingin majukan senjata buatan Pindad yang harus diperbaiki, karena kemarin sniper hitungan jarak hitungan angin 200 knot susah diperhitungkan. Uji coba di Sukabumi tidak tepat atau masih kurang latihan. Sementara tingkat kesulitan masih relatif, dinamika bisa kita temukan karena tidak boleh menyerah,” tukasnya.(Merdeka)

Cerita Sniper Indonesia Kalahkan AS dan Inggris di Australia

Praka MUlyana (Foto Merdeka)

Praka TNI Mulyana memperoleh Medali Emas katagori Sniper (Penembak Jitu) dalam kejuaraan tahunan Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM). Mulyana pun merasa bangga telah mengalahkan Amerika Serikat yang dikenal mempunyai banyak sniper hebat.

“Saya merasa bangga bisa menyumbangkan emas untuk angkatan darat. Pokoknya susah untuk diungkapkan,” kata Mulyana di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (25/5).

Kendati demikian, dia menceritakan, saat memperoleh medali emas mendapatkan pujian dari Amerika Serikat. Dia pun tak lupa untuk saling menukarkan kenangan-kenangan kepada tentara Paman Sam itu.

“Ini tahun kedua saya mengikuti perlombaan ini. Alhamdulillah dapat 1 emas dan 1 perak dari kategori perorangan. Tantangan sniper kita bermain dalam suhu 6 hingga 12 derajat sangat jauh perbedaan di Indonesia. Lalu variasi jarak 100-1.200 meter dan bahkan saya sendiri tidak tahu jaraknya. Kelembaban udara bahkan kecepatan angin 30-40 km/perjam itu hitungan harus akurat dan itu sangat sulit,” ceritanya.

Selain itu, kata dia, tantangan lain yang dihadapi yakni senjata yang masih kalah jauh dari negara-negara maju. Sebab, ia hanya mengunakan senjata buatan Inggris seri lama dengan teropong 12×50.

“Bidikan sasaran bermacam-macam mulai dari kepala, dada, kemudian tubuh lempengan baja 400-500 meter jaraknya. Apabila tak kena akan makin kencang larinya, kalau kena langsung tumbang,” kata dia.

Tim TNI AD berhasil menyabet 30 medali emas, 16 perak dan 10 perunggu, mengalahkan kontingen lainnya dari negara-negara maju yang selama ini dikenal memiliki persenjataan canggih seperti, Amerika Serikat yang hanya mendapatkan, 4 medali emas, Inggris dengan 3 medali emas, kemudian Australia hanya memperoleh 5 medali emas.

Sedangkan, Jepang, Brunei Darussalam, Filipina dan New Zealand, serta Singapura masing-masing mendapatkan satu medali emas. Sementara, Kanada Malaysia, Timor Leste, Tonga dan Papua New Gunea (PNG) tidak berhasil membawa pulang medali emas.

Kejuaraan yang berlangsung sejak 20-23 Mei di Puckapunyal, Victoria, Australia ini diikuti 17 tim dari 15 negara memperebutkan 50 medali emas. Tim petembak TNI mengirimkan 9 anggota Kostrad, 4 Kopassus dan 1 anggota Kodam Mulawarman.(Merdeka)

OPM Tantang Indonesia Perang Terbuka

Organisasi Papua Merdeka. (http://cakrawalakuansing.blogspot.com)

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan eksistensinya. Meskipun berbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah pusat, antara lain pemberian otonomi khusus, tetap saja keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia tidak pernah padam.

Bahkan baru-baru ini, pimpinan OPM yang bermarkas di Lany Jaya, Papua, Puron Wenda dan Enden Wanimbo, melontarkan pernyataan serius. Mereka menantang Indonesia berperang secara terbuka.

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," kata Enden Wanimbo, Jumat, 22 Mei 2015.

Tantangan perang terbuka itu untuk menegaskan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog serta membantah klaim dari Presiden Joko Widodo, bahwa Papua sudah aman.

"Itu tidak benar," tegas Enden.

Untuk mendukung perang terbuka, organisasi yang berdiri sejak 1965 itu sudah mengumpulkan logistik seperti senjata dan amunisi. Mereka siap berperang demi meraih tujuan.

Kolega Enden, Puron Wenda mengungkapkan alasan mengapa kelompoknya itu memilih perang terbuka. Menurut dia, Indonesia dianggap tidak bisa dipercaya.

"Komando OPM siap perang. Kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia, yang suka tipu-tipu," ujarnya.

Puron juga mengatakan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. Meski tak menyebutkan secara detil waktu perang terbuka itu, namun dia mengatakan, "Sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai."

Puron meminta pemerintah Indonesia keluar dari seluruh tanah Papua. Karena, mereka akan terus berperang untuk Papua Merdeka.

Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sorong sampai Merauke itu, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo berupaya mengusir Indonesia dari Papua. Mereka tak hanya mengincar TNI-Polri, tapi juga seluruh masyarakat sipil non Papua.

"Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan diusir, bukan hanya tentara atau polisi," kata Puron Wenda.

Puron menegaskan semua gerakan mereka adalah gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Dia menolak tegas disebut sebagai kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, atau istilah lain yang serupa.

"Kami pejuang kemerdekaan Papua," katanya.

Sedangkan, Enden mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan internasional dan nasional akan diberi kebebasan untuk melakukan peliputan di Papua.

Reaksi Polri

Kepolisian Daerah Papua langsung bereaksi begitu muncul tantangan perang terbuka dari OPM tersebut. Juru bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Patrige Renwarin, memerintahkan seluruh Kepolisian Resor di wilayahnya, terutama yang selama ini dianggap rawan, untuk siaga dan waspada.

Bagaimanapun, mereka harus tetap memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dari ancaman kelompok-kelompok yang selama ini kerap mengacau.

Patrige mengakui ancaman serupa memang sudah sering terjadi. Namun kali ini dia meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Sudah sering mereka mengancam tapi kami tidak meresponsnya dengan langkah represif, hanya antisipatif dan preventif," kata Patrige di Markas Polda Papua di Jayapura, Jumat, 22 Mei 2015.

Patrige melihat motif ancaman kelompok bersenjata itu jelas ingin menciptakan keresahaan di masyarakat sehingga perlu diwaspadai sedini mungkin.

"Kami menganalisis sejauh mana ancaman yang dilancarkan, yang jelas tujuannya membuat masyarakat resah," katanya.

Selain meningkatkan kewaspadaan, polisi juga akan menggalang dukungan kelompok masyarakat untuk bersama menciptakan rasa aman. Caranya ialah dengan memberikan pemahaman kepada kelompok bersenjata itu bahwa ancaman hanya akan meresahkan dan merugikan masyarakat Papua.

"Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lagi," ujarnya.

Mengenai kemungkinan penambahan pasukan di daerah yang dianggap rawan, Patrige menyatakan sejauh ini belum perlu.

"Yang penting antisipasi, waspada. Tapi kalau memang ada polres atau polsek yang perlu penambahan personel, tentu akan kami kirim," katanya.

TNI Kuat

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia juga turut merespon ancaman aksi separatis tersebut. Mereka sama sekali tidak takut dalam menjalankan tugas pertahanan.

"Tentara kita kuat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan (dari ancaman itu)," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI M. Fuad Basya, saat dihubungi VIVA.co.id.

Fuad justru meragukan ancaman yang dilontarkan oleh Puron Wenda dan Enden Wanimbo. Menurutnya, tidak ada yang istimewa dari teror tersebut.

"Sangat biasa, tidak ada ancaman. Mereka berapa? Itu kelompok-kelompok kecil bersenjata yang masyarakat tidak suka sama mereka," ujarnya.

Fuad bahkan tidak yakin mereka mampu merealisasikannya.

"Emang mereka berani melakukan? Ancaman itu sekadar ngomong saja. Kalau perang terbuka, mereka melakukan di mana, dengan kekuatan berapa, siapa yang mereka serang," imbuh dia.

Fuad mengungkapkan kondisi di Papua saat ini sudah aman dan tenang. TNI konsisten membantu pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, jika ada kelompok-kelompok yang membuat kerusuhan atau suasana tidak kondusif, justru merusak ketenangan masyarakat.

"Kalau ada yang berniat seperti itu, berarti mereka tidak suka masyarakat hidup makmur. Mereka akan diserang oleh masyarakat, malah jadi bumerang buat mereka," imbuhnya.

Meskipun demikian, Fuad tetap mengimbau kepolisian dan juga masyarakat untuk waspada. Sementara, dia memastikan TNI juga siap menghadapi segala kemungkinan yang ada.

Untuk para anggota OPM itu, Fuad menilai seharusnya mereka berterima kasih. Sebab, Presiden Jokowi sejauh ini sudah mengambil langkah-langkah yang baik seperti memberikan grasi bagi tahanan politik.

Langkah Jokowi

Menghadapi situasi di Papua, Presiden Jokowi menempuh sejumlah langkah. Demi menciptakan situasi kondusif di Papua, dia tercatat memberikan grasi kepada lima narapidana politik Papua pada Sabtu 9 Mei 2015.

Lima narapidana itu dipenjara karena telah mencuri senjata di gudang senjata Kodim Wamena pada 3 April 2003. Mereka yang diberi grasi oleh Jokowi adalah Numbungga Telenggen (seumur hidup), Linus Hiluka (20 tahun), Apotnaholik Lokobal (20 tahun), Kimanus Wenda (20 tahun), dan Japrai Murib (20 tahun).

"Ini upaya pemerintah dalam menghapus stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin ciptakan Papua sebagai tanah yang damai, sebab itulah saya memberikan grasi sore ini," kata Jokowi usai memberikan grasi kepada lima narapidana politik Papua, di Lapas Abepura.

Selain lima narapidana politik ini, Jokowi juga berjanji akan memberikan grasi pula kepada sembilan narapidana Papua lainnya. Namun, ada satu narapidana yang tidak diberi grasi oleh Jokowi.

Dia adalah Filep Karma, karena meminta amnesti. Jokowi menyatakan, dia tak bisa serta merta dapat memberikan amnesti. Sebab, pemberian amnesti harus melalui persetujuan DPR.

"Saya ingin berikan grasi, tapi dia minta amnesti. Sedangkan amnesty harus persetujuan Dewan, kita tunggu apakah Dewan setuju," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pemberian grasi kepada lima tahanan itu melalui proses yang panjang. Bukan serta merta hanya dipilih oleh Jokowi.

"Bukan dipilih tapi melalui komunikasi dan proses," ungkap Jokowi.

Dengan membebaskan semua tahanan politik dan narapidana politik ini, Jokowi berharap mereka akan bersama-sama membangun Papua menuju wilayah yang lebih sejahtera.

"Mari semua bergandeng tangan membangun Papua, meski dengan cara yang berbeda-beda," kata Jokowi.

Ia juga meminta melupakan masa lalu dan mengajak untuk menata masa depan.

"Mari lupakan yang lalu, jangan lagi saling menyalahkan, tapi mari tatap masa depan yang lebih baik," ujar Jokowi.

Salah satu napol yang mendapat grasi yakni Japrai Murib menyatakan rasa syukurnya atas grasi yang diberikan Presiden Jokowi.

"Saya bersyukur dengan grasi ini, ini jawaban yang saya tunggu-tunggu selama 12 tahun 8 bulan saya di penjara, era SBY grasi saya ditolak," katanya.

Sementara itu, Kimanus Wenda menyatakan, grasi yang diberikan Presiden adalah pemindahan dari penjara kecil ke penjara besar.

"Dengan di luar kami bekerja luas dengan masyarakat, sebab kami adalah alat masyarakat," ujar Wenda yang menjalani tahanan selama 12 tahun 8 bulan.

Selain tahanan politik, Jokowi juga mengajak semua anggota dan pimpinan OPM Goliat Tabuni untuk bersatu membangun Papua.

"Ke depan kita akan ajak sama-sama membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk itu, Jokowi meminta semua pihak jangan lagi ada yang memanas-manasi situasi Papua.

"Kita akan bangun Papua, jadi jangan lagi ada yang panas-panasi," tutur Jokowi.

Jokowi mengaku belum menerima surat dari Goliat Tabuni yang berisi pernyataannya untuk terus berjuang demi kemerdekaan Papua.

"Saya belum terima suratnya," ujar dia.

Goliat mengklaim bahwa dia telah mengirim surat ke Jokowi melalui kapolres Puncak Jaya, kapolda, dan gubernur Papua.

Hanya Gertakan

Sementara itu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pater DR Neles Tebay, mengungkapkan pendapatnya. Dia mencatat, ancaman yang dilontarkan OPM kali ini tidak biasa.

Sebab, dalam beraksi OPM biasanya mereka tidak pernah mengumumkan terlebih dahulu. Apalagi memberitahukan akan melakukan perang.

"Kalau mereka lihat musuh, hajar saja tanpa pemberitahuan atau pengumuman. TNI, Polri, aparat keamanan, mereka tembak saja. Kali ini ada pengumuman bahwa ada perang terbuka. Bagi saya, itu sesuatu hal baru yang tidak pernah dibuat OPM-OPM," kata Neles saat berbincang dengan VIVA.co.id.

Neles menilai, aksi Puron Wenda dan Enden Wanimbo tersebut hanya untuk menggertak pemerintah. Menurutnya, mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi.

"Mereka ingin mengatakan bahwa mereka ada. Itu saja. Tapi saya tidak terlalu percaya mereka akan melakukan suatu perang terbuka, melawan semua orang, tidak hanya TNI Polri tapi orang-orang Indonesia," ujarnya.

Meskipun demikian, Neles meminta pemerintah tidak boleh memandang remeh ancaman perang terbuka tersebut. Selain itu juga tidak perlu terpancing.

"Mereka juga punya potensi untuk menciptakan perdamaian, memicu aksi-aksi kekerasan,"

Untuk menghadapi situasi itu, Neles menawarkan sebuah jalan keluar. Selain tidak berlebihan dan memandang remeh, menurutnya, pemerintah perlu memperlihatkan bahwa mereka serius menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh.

"Apa masalah Papua? Sebaiknya, cari bentuk yang pas dilakukan dialog," usulnya.

Ketua Sekolah Tinggi filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur di Abepura, Papua, itu menjelaskan bahwa masyarakat Papua dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang hidup di kota dan kampung. Kedua di hutan yaitu para anggota OPM dan pasukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Lalu ketiga, di luar negeri seperti Belanda, Australia dan negara-negara lain.

Untuk menyelesaikan persoalan Papua, dia menyarankan pemerintah khususnya Presiden Jokowi agar tidak hanya menemui mereka yang masuk kategori pertama. Tapi, kategori kedua dan ketiga juga harus diprioritaskan.

"Ini bagaimana pemerintah membangun komunikasi politik dengan mereka terutama yang di hutan dan luar negeri," lanjutnya.

Neles mempersoalkan, apabila Jokowi bisa mengunjungi orang Papua di kota dan kampung tiga kali setahun, bagaimana dengan yang di luar negeri dan hutan? Padahal mereka memperjuangkan aspirasi politik dengan kekerasa, dan yang di luar negeri dengan lobi-lobi yang semakin hari semakin gencar.

"Presiden jangan hanya mendekati yang ada di kampung atau kota tapi dengan yang di hutan dan luar negeri. Pemerintah bisa dengar sendiri dari mereka sehingga tahu apa yang mereka mau. Mungkin masalah mereka sudah ditutaskan tapi belum tentu mereka tahu," tuturnya.

Saat disinggung, apakah Jokowi perlu blusukan ke hutan-hutan Papua demi menemui masyarakat Papua yang hidup di sana, Neles menyerahkannya pada Jokowi untuk mengaturnya.

"Di mana terserah, itu bisa diatur. Yang penting, kehendak politik pemerintah untuk membangun komunikasi politik dengan masyarakat Papua di hutan dan luar negeri supaya dengar sendiri apa yang jadi masalah".

Neles lalu memberikan saran pada TNI dan Polri. Menurutnya, institusi pertahanan dan keamanan itu juga tidak perlu berlebihan dalam menanggapi pernyataan tentang ancaman perang terbuka dari OPM misalnya dengan menggelar operasi militer, atau memperbanyak pasukan di Papua.

"Tapi jangan terlena, tetap bersiaga saja, wasapada. Tidak melakukan tindakan secara berlebihan, kalau berlebihan bisa antipati, bukan hanya dari OPM tapi masyarakat Papua," dia mengingatkan.

Viva.