TNI-AU Dalam Bingkai

Dunia kedirgantaraan memang sangat menarik untuk diselami. Terlebih bila memiliki hobi fotografi. Pasalnya, pesawat, baik itu pesawat angkut, tempur maupun helikopter bisa menjadi objek yang tak kalah menarik dan pastinya penuh tantangan. Perpaduan antara seni dan pesawat itulah yang menghasilkan karya luar biasa. Seperti yang ditampilkan dalam pameran dan peluncuran photo book Indonesian Air Forces-the present generation, di Plaza FX Sudirman Jakarta.


Tentu bukan hal mudah menghasilkan karya foto seperti ini. Sang Fotografer, Jeff Prananda mengaku butuh waktu 2,5 bulan untuk pengambilan gambar, serta kurang lebih 1 bulan untuk memilih dan memproses hasil foto. Selain lokasi yang saling berjauhan, cuaca, teknik fotografi, karakter pesawat menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi.
Namun, hasilnya memang sungguh luar biasa. Puluhan foto pesawat TNI-AU terekam apik dalam bingkai foto. Bahkan banyak foto diantaranya boleh dibilang langka. Bagi TNI-AU, hal ini juga mendatangkan keuntungan, yaitu makin memudahkan sosialisasi. Nah, bagi anda yang ingin melihat hasil karya Jeff Prananda, silahkan datang ke FX Plaza di Jalan Sudirman Jakarta.




ARC.

TNI dalam Arus Konflik

 

Prajurit TNI sedang latihan menembak. [Istimewa]

 

Belakangan ini, mulai tampak upaya untuk menyeret Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke dalam pusaran konflik di tengah masyarakat. Ada gejala untuk menjadikan TNI sebagai institusi utama dalam menyelesaikan setiap konflik, baik sosial maupun politik.

Upaya itu mulai terlihat dalam konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri). Ketua KPK Abraham Samad yang didukung sejumlah kalangan pernah meminta agar TNI ikut menjaga gedung KPK. Permintaan itu dikemukakan karena muncul kekhawatiran aparat kepolisian menggeledah gedung KPK.

Keinginan untuk kembali melibatkan TNI muncul ketika ada kabar tentang teror yang dilakukan terhadap staf dan pegawai KPK. Teror yang diungkap oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto itu memang tidak menyebutkan secara spesifik identitas pelaku teror. Namun, ketika pernyataan itu muncul, mata publik langsung mengarah ke polisi. Soalnya, beberapa petinggi KPK dan Polri saat ini tengah bersitegang.

Wacana tentang pelibatan TNI dalam konflik yang terjadi saat ini, terutama dalam kasus KPK dan Polri, menimbulkan kekhawatiran bahwa TNI bakal kembali menjadi aktor utama dalam penyelesaian konflik sosial. Kehadiran TNI ditakutkan akan berlanjut kepada masuknya institusi militer itu ke dalam arus politik Tanah Air.

Kekhawatiran itu kembali muncul setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. PP yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2015 itu mengatur tentang pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial.

Pasal 40 Ayat 1 PP itu menyebutkan, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah. Lalu, Pasal 41 Ayat 1 menyebutkan, pelaksanaan bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat 2 dikoordinasikan oleh Polri.

Pasal 51 Ayat 1 menegaskan tentang pelibatan TNI dalam konflik yang berskala nasional. Disebutkan, dalam status keadaan konflik skala nasional, Presiden berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

Pada Ayat 2 disebutkan, dalam pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Menteri Pertahanan memberikan dukungan administrasi dan saran pertimbangan kepada Presiden.

PP tentang Penanganan Konflik Sosial itu telah secara tegas mengatur tentang pelibatan TNI dalam menanangi konflik sosial. PP itu dengan jelas menegaskan bahwa TNI tidak bisa serta merta dikerahkan dalam penanganan konflik. Kehadiran TNI harus dengan perintah Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Poin penting lain yang harus dilihat dalam PP ini adalah Polri tetap menjadi institusi terdepan dalam penanganan konflik. Prajurit TNI baru dikerahkan jika Polri tidak mampu lagi mengatasi konflik. Dalam hal ini, Polri meminta bantuan TNI, namun komando pengendalian konflik tetap berada di tangan institusi sipil itu.

Meski PP tersebut telah memberi garis batas yang jelas tentang peran TNI dan Polri dalam penanganan konflik, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang menafsirkannya berbeda. Bisa jadi, penerbitan PP yang bersamaan dengan adanya konflik KPK-Polri dijadikan pintu masuk untuk kembali menyeret TNI dalam pusaran konflik sosial masyarakat, bahkan dalam konflik politi.

Bukan tidak mungkin pula kehadiran PP itu diartikan sebagai “surat perintah” bagi TNI untuk ikut menjaga ketertiban masyarakat tanpa ada koordinasi dengan Polri. Hal itu akan menimbulkan aksi-aksi razia (sweeping) sewenang-wenang oleh aparat TNI. Tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi.

Kita tidak ingin sejarah buruk terulang ketika peran TNI dalam persoalan sosial dan politik Tanah Air begitu besar, seperti yang terjadi pada era Orde Baru. Jika itu yang terjadi, kita tidak hanya kembali ke masa lalu, tapi juga ibarat menggali lobang sendiri.

Kita mengimbau para elite politik dan seluruh lapisan masyarakat lain untuk tidak kembali menyeret TNI ke dalam pusaran konflik sosial dan politik. Kita harus menarik garis yang tegas tentang fungsi serta peran TNI dan Polri.

Tugas utama Polri selain menegakkan hukum juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sedangkan, tugas pokok TNI adalah menjaga pertahanan negara demi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Pemahaman ini yang harus dipegang oleh para aktor politik Tanah Air. (beritasatu.com) JKGR.

Boeing Jajaki Kerjasama Pengembangan CH-47 Chinook di Indonesia

Selain telah mendapatkan kontrak pengadaan delapan unit helikopter tempur AH-64E Apache, Boeing disebut-sebut bakal segera memasok tiga unit helikopter angkut berat CH-47 Chinook untuk kebutuhan Puspenerbad TNI AD. Pengadaan Chinook sudah terendus sejak 2013 lalu, dan dalam beberapa kesempatan pihak TNI AD kerap menampilkan replika model helikopter dengan tandem rotor ini. Bersama dengan pengadaan 17 unit helikopter UH-60 Black Hawk, ketiga Chinook rencananya akan dibeli lewat skema kredit ekspor.

Melanjutkan kerjasama yang telah terjalin, pada hari Kamis lalu (12/2), Menhan Ryamizard Ryacudu mendapat kunjungan Senior Executive of Boeing Company Teong Tae Pak di Wisma Kemhan, Jakarta. Dikutip dari Janes.com (12/2), maksud kunjungan delegasi Boeing untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam pengembangan dan adopsi helikopter Chinook untuk kebutuhan di darat dan laut.

Belum diketahui persis, detail dari kerjasama yang dimaksud, melihat gelar kemampuannya yang heavy lift multi purpose dengan ruang cargo yang besar, Chinook tak hanya handal untuk operasi militer, tapi juga ideal untuk mendukung misi kemanusiaan, SAR hingga pemadaman kebakaran hutan.

Selain Indonesia, di Asia Tenggara Chinook sudah lama dimiliki Singapura. Negeri Jiran ini merangkum armada CH-47 Chinook di dalam Skadron 127. AU Singapura tercatat punya enam unit CH-47D dan dua belas unit CH-47SD Chinook. Selain itu, AD Thailand juga ikut mengguakan CH-47 Chinook. Saat berkecamuknya Perang Vietnam, Chinook juga menjadi etalease kelengakapan udara di pihak Vietnam Selatan.

Ikatan kerjasama antara Indonesia dan Boeing kian erat setelah MoU pengadaan delapan unit AH-64E Apache senilai US$600 juta, yang di dalamnya sudah termasuk program pelatihan, suku cadang, persenjataan, dan lain-lain. Dirunut dari sisi keuangan, ini merupakan kontrak pembelian senjata terbesar dari AS pasca diberlakukannya embargo alutsista untuk Indonesia pada periode 1990 – 2005 lalu.

Bagi Indonesia, Chinook bukanlah helikopter angkut berat pertama, sebelumnya di tahun 60-an TNI AU pernah mengoperasikan helikopter Mi-6, dan saat ini juga ada heli angkut berat Mil Mi-17 V5 yang dioperasikan Puspenerbad TNI AD.

CH-47 Chinook dalam sejarahnya mulai mengudara pada tahun 1962, telah hadir dalam beberapa varian dan dioperasikan oleh 22 negara dengan total produksi lebih dari 1.180 unit. Berikut adalah spesifikasi standarnya. (HANS)

• Kru: 3 (pilot, kopilot, dan teknisi)
• Kapasitas: 33-55 tentara atau kargo 12.700 kg
• Panjang: 30,1 meter
• Rotor diameter: 18,3 meter
• Tinggi: 5,7 meter
• Berat kosong : 10.185 kg
• Max. berat lepas landas : 22.680 kg
• Mesin : 2 × Lycoming T55-GA-714A turboshaft , 4.733 hp (3.631 kW) masing-masing
• Kecepatan max : 315 km/jam
• Kecepatan jelajah : 240 km/jam
• Jangkauan terbang : 741 km
• Jangkauan terbang ferry : 2.252 km
• Ketinggian terbang : 5.640 meter
• Kecepatan menanjak : 7,73 meter/detik

Indomil.

Pasukan Elit TNI AL Ditempa di Banyuwangi

 

Puluhan pasukan TNI Angkatan Laut (AL) mengikuti latihan tempur di Pusat Latihan Tempur Marinir Lampon, di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Sabtu (14/2/2015).

Mereka adalah siswa sekolah khusus Infantri TNI AL, yang akan masuk dalam pasukan elit Marinir TNI AL.

Menurut Komandan Sekolah Khusus Pusat Pendidikan Infantri (Kodikmar) Surabaya, Letkol Marinir, Edy Jayanto. Ada 15 siswa yang menjalani latihan tempur selama 4 hari, mulai tanggal 12 – 15 Februari 2015.

“Ini sebagai syarat masuk menjadi pasukan elit Marinir. Kita tempa disini. Mereka harus menaklukkan medan menantang di kawasan pantai selatan yang berbahaya,” ujarnya kepada detikcom.

Sebelumnya, kata Edy, ada 22 siswa yang ditempa di Karang Tekok Situbondo. Namun lantaran tidak memenuhi syarat, 7 orang harus kembali lantaran dianggap tidak lulus.

“Kita sengaja pilih mereka secara selektif. Jika tidak memenuhi kriteria ya kita coret,” tandasnya.

Dalam latihan tersebut, peserta dilatih stategi perang di Lampon dan Pantai Grajagan. Mereka dilatih bertempur di laut, darat dan udara.

Mereka menggelar latihan Hellitone, Pasdropping dan Staibo. Mereka harus turun dari helikopter dengan menggunakan tali, sebagai latihan ketepatan sasaran dalam operasi tanpa adanya helipad. (detikNews)

PANSER ANOA MEMPERKUAT KODAM VI/MLW

Balikpapan, Dua buah Panser Anoa 2 buatan Pindad Jumat pagi, 13 Februari 2015 tiba di Makodam VI/Mlw Balikpapan untuk menambah dan memperkuat satuan tempur jajaran Kodam VI/Mlw. Panser ini rencananya akan dialokasikan ke Batalyon 611/Awl Samarinda.  

Dua buah Panser Anoa 2  bermesin Renault  7200 CC. dengan bahan bakar solar ini dapat mengangkut satu Regu Personil  dengan kecepatan maksimal   rata-rata 90 kilometer perjam adalah bantuan dari Mabes TNI AD.

Panser Anoa 2 tersebut sempat dijalankan oleh Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono S.I.P. sendiri dan berputar di depan Makodam VI/Mlw Balikpapan usai Pangdam  melaksanakan Senam Aerobik bersama dengan para Prajurit dan PNS di depan Makodam VI/Mlw.

Dalam mengemudikan Panser Anoa tersebut, Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono terlihat sangat menguasai dan tidak ragu-ragu menjalankannya disaksikan oleh  para Perwira Staf Ahli, para Asisten dan Kabalak Kodam VI/Mlw serta sejumlah prajurit yang telah mengikuti Senam Aerobik. “ Saya berani menjalankan Panser Anoa ini karena dulu saya  pernah kursus“, kata Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono.

Usai mencoba mengemudikan Panser Anoa tersebut, Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Benny Indrta Pujihastono, Kasdam VI/Mlw Brigjen TNI Lodewyk Pusung bersama para Asisten dan Kabalak Kodam VI/Mlw melaksanakan latihan menembak Pistol di lapangan tembak pistol samping Makodam VI/Mlw.

Latihan menembak pistol ini berlangsung seru karena ternyata Pangdam, Kasdam, Asops Kasdam VI/Mlw serta sejumlah pejabat Makodam VI/Mlw bersaing ketat dalam mengumpulkan nilai terbanyak. 

(Penerangan Kodam VI/Mlw)

Menhan: Batalyon Raider harus profesional

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Batalyon Raider harus profesional dan terdepan karena merupakan salah satu bagian pasukan khusus TNI yang mempunyai tugas berat

Palembang (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta pasukan Batalyon Raider harus profesional dan terdepan dalam menjalan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Batalyon Raider harus profesional dan terdepan karena merupakan salah satu bagian pasukan khusus TNI yang mempunyai tugas berat," kata Menteri Pertahanan saat berkunjung ke markas Batalyon Raider Gandus Palembang, Jumat.
Dia mengatakan, untuk mencapai itu pasukan Raider harus terlatih dengan selalu berlatih secara rutin.
"Latihanlah secara bertahap dan berkelanjutan agar pasukan Raider semakin profesional," kata mantan Danrem Garuda Dempo itu. Selain itu Menhan juga berpesan agar prajurit Raider dalam melaksanakan tugas harus menjaga nama baik TNI. Pegang teguh motto Raider dan tunjukkan yang terbaik dan harus bangga sebagai Pasukan Raider, ujar Ryamizard, mantan Kasdam II/Sriwijaya itu.
Sehubungan itu prajurit Raider harus terus berlatih untuk dapat mencapai tugas yang nantinya semakin profesional, kata pendiri Raider itu. Menhan dalam kunjungan itu didampingi Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Iskandar M Sahil dan diterima Danyon 200/Raider Letkol Inf Yudha Sandi Purwana dan seluruh Prajurit Raider beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu juga Menhan mendapat kehormatan dengan pengalungan bunga dan dikukuhkan sebagai warga kehormatan Raider yang ditandai dengan penyematan baret dan pemakaian jaket Raider oleh Danyon. 

 

antara. 

TNI Miliki Kepentingan Tinggi Terhadap Swasembada Pangan

TNI memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap swasembada pangan, hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko pada saat menjadi salah satu panelis dalam Jakarta Food Security Summit-3 di ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2015). Jakarta Food Security Summit-3 mengambil tema  "Kepastian Tata Ruang  dan Ketersediaan lahan untuk Ketahanan Pangan", Panglima TNI mengatakan bahwa, TNI  memiliki doktrin sistem pertahanan rakyat semesta. Saat negara  ini diserang oleh negara lain maka seluruh sumber daya yang  dimiliki kita mobilisasi untuk kepentingan perang dan sistem pertahanan yang disusun dengan sistem kompartemenisasi. Artinya apabila ada salah satu pulau diserang oleh lawan maka Pangdam setempat harus mempertahankan dirinya secara mandiri dan seluruh logistik juga harus dapat didukung secara mandiri. Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, saat ini banyak orang di daerah perkotaan yang menuntut adanya swasembada pangan, tetapi apabila dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan penduduknya tenang-tenang saja tidak meributkan mengenai swasembada pangan. Hal tersebut dikarenakan di desa bibit, pupuk, air dan lahan sulit. "Itu persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Kita sekarang berbicara swasembada pangan tetapi disisi lain kita juga menikmati import secara tenang-tenang saja," kata Panglima TNI. Pada saat kunjungan kerja ke daerah-daerah, menurut Panglima TNI sering melihat kondisi petani di pedesaan saat ini seperti museum, dimana cangkul yang dimiliki sudah tua dan orang mengerjakannya juga sudah tua. Di sawah tidak terlihat adanya anak muda yang bekerja sebagai petani. Melihat kondisi di persawahan seperti itu yang membuat anak-anak muda tidak mau menjadi petani, apabila sepanjang stigma petani masih tetap seperti itu. "Untuk itu, saya mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai daerah, saya kumpulkan mahasiswa di beberapa kampus kemudian saya datangkan juga para praktisi yang sukses dan berhasil menanam padi 12 ton perhektar dan jagung  14 ton perhektar.  Saya jembatani petani yang sudah tidak memiliki lahan dan modal untuk bertani sehingga dapat berkomunikasi dengan para mahasiswa yang penuh idealisme", tutur Panglima TNI. Dalam setiap kesempatan kunjungan di berbagai daerah, Panglima TNI selalu memberikan pengarahan kepada anggota TNI untuk lebih mengoptimalkan lahan yang dimiliki TNI  baik di Batalyon-Batalyon maupun satuan lain agar ditanami sayuran atau dibuat kolam ikan. Sehingga para anggota dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan swasembada pangan sendiri. "Remunerasi  yang diterima prajurit TNI sedikit, maka perlu memaksimalkan lahan yang ada di satuan tersebut, sehingga tidak perlu membeli kebutuhan untuk masak sehari-hari, "kata Jenderal TNI Moeldoko. Seminar Jakarta Food Security Summit-3 tersebut dipandu oleh Rudyan Kopot dari  Kadin Bagian Kehutanan dan menghadirkan beberapa panelis lainnya, antara lain; Basoeki Karyaatmadja Staf Ahli Menteri Kehutanan, Adang SAF Ahmad Sekretaris Dewan Sumber Daya Air, Sofyan Wanandi Ketua TIM Ahli Wapres dan Agus Purnomo Staf Ahli Presiden Bidang Perubahan Iklim. TNI.