Jatuhnya AirAsia Mulai Dikaitkan Dengan Skandal Suap Alstom

Ekor pesawat AirAsia QZ8501 ditemukan, Rabu (7/1). (tvOne)

 

Saat Perdana Menteri Malaysia Najib Razak bermain golf bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di Hawaii, Minggu, 28 Desember 2014, penerbangan AirAsia QZ8501 mengalami tragedi yang menewaskan 162 orang dalam pesawat.

Penyebab jatuhnya pesawat Airbus 320-200 milik maskapai yang berbasis di Malaysia itu belum diketahui, hingga para penyelidik mengungkap apa yang terjadi selama penerbangan, melalui data rekaman pada kotak hitam pesawat.

Namun berbagai spekulasi terus bermunculan tentang penyebab jatuhnya pesawat, terutama masalah teknis seperti cuaca buruk yang menyebabkan kerusakan mesin. Seperti pada banyak peristiwa lain di dunia, dugaan konspirasi muncul diantara banyak spekulasi.

Beberapa orang di internet, mengaitkan jatuhnya pesawat AirAsia dengan Chi-Man Choi, direktur layanan thermal Alstom, perusahaan peralatan energi dari Prancis yang terlibat dalam skandal penyuapan bernilai miliaran dolar.

Chi-man Choi dilaporkan termasuk dalam 155 penumpang bersama putrinya yang berusia dua tahun, dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura, untuk merayakan Tahun Baru bersama dengan istrinya yang tinggal di Singapura.

Reuters dalam laporannya, 22 Desember 2014, menyebut bahwa Kantor Penipuan Serius (SFO) Inggris telah menuntut anak usaha Alstom, terkait dengan kasus penyuapan pejabat-pejabat pemerintah demi mengamankan kontrak energi.

Tuntutan itu merupakan kasus terbaru, dalam serangkaian penyelidikan kasus suap internasional yang melibatkan Alstom, yang telah menderita akibat turunnya pesanan peralatan pembangkit listrik sejak krisis keuangan.

Menurut dokumen dari pengadilan Inggris, Alstom Power Ltd dituduh menyerahkan uang suap pada pejabat perusahaan energi milik pemerintah Lithuania, selama delapan tahun terakhir, untuk mengamankan kontrak pasokan suku cadang untuk pembangkit listrik Elektrenai.

Alstom juga terjerat dengan berbagai kasus penyuapan di banyak negara, seperti India, Polandia, dan Tunisia. Selama beberapa tahun terakhir, perusahaan Prancis itu menjadi sasaran investigasi di Swiss, Brasil dan Amerika Serikat (AS).

Perusahaan itu disebut akan mencapai kesepakatan dengan otoritas AS, untuk menyelesaikan kasus terkait penyuapan pejabat di India, China dan Indonesia, untuk mengamankan kontrak pembangkit listrik.

Seorang narasumber yang dikutip Reuters, menyebut Alstom akan melakukan pembayaran $700 juta atau hampir Rp 9 triliun pada Departemen Hukum AS, yang membuat itu menjadi denda pidana terbesar yang pernah dikenakan AS untuk kasus suap di negara lain.

 

Viva. 

208 Prajurit TNI Siap Bertugas di Kongo dan Afrika Tengah

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko melepas keberangkatan 208 prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XX-L/Monusco ke Kongo dan Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-A/Minusca ke Afrika Tengah dengan upacara militer di Plaza Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (7/1/2015).  Ke 208 prajurit TNI terdiri dari 175 orang Satgas Kizi TNI Konga XX-L/Monusco di Kongo dipimpin Komandan Satgas  Mayor Czi Santy Karsa Tarigan  dan 33 orang prajurit TNI yang akan bergabung ke Satgas Kizi TNI Konga XXXVII-A/Minusca di Afrika Tengah yang dipimpin Komandan Satgas Letkol Czi Alfius Navirinda Krisdianto.  Dalam sambutan Panglima TNI antara lain mengatakan, mencermati perkembangan situasi di Republik Demokratik Kongo (Democratis Republic of Congo/DRC) dan Afrika Tengah (Central African Republic/CAR) Panglima TNI memerintahkan Kepada Komandan Satgas serta seluruh prajurit yang bertugas di Kongo dan Afrika Tengah, untuk mendalami rules of engagement dan Standing operation procedure, yang kemudian dipegang teguh secara firm dan strict dalam setiap pelaksanaan tugas.  Disamping itu Panglima TNI juga memerintahkan agar para prajurit memahami sepenuhnya bahwa esensi tugas para prajurit pada kedua misi tersebut adalah misi kemanusiaan, namun sekali lagi tidak boleh melalaikan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap kecenderungan perubahan situasi, baik situasi kekerasan bersenjata maupun situasi perkembangan wabah penyakit ebola dan mers. "Tidak kalah pentingnya agar prajurit tetap terus memegang teguh dan mengimplementasikan pedoman keprajuritan TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI, karena ketiga pedoman tersebut memiliki nilai-nilai universal dimanapun para prajurit bertugas", tegas Jenderal TNI Moeldoko.  Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan, agar para prajurit membangun dan menerapkan kepemimpinan dan komunikasi sosial TNI dalam membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan prajurit negara lain serta masyarakat, dengan memahami budaya dan kearifan lokal setempat, karena para prajurit akan bermitra dengan personel militer dari berbagai negara. Untuk itu, Panglima TNI berharap prajurit memelihara kekompakan dan tunjukkan soliditas TNI yang kokoh antar sesama anggota kontingen. "Moril yang baik dan rasa kebersamaan yang kuat merupakan salah satu kunci sukses tugas dan sukses prestasi", ujar Panglima TNI.  Hadir dalam upacara pemberangkatan  Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Ade Supandi, S.E serta pejabat tinggi jajaran Mabes TNI.  TNI.

QZ8501 Disebut Ilegal, Rekaman ATC Juanda Beredar di Internet

Otoritas Bandara Juanda, Surabaya, sempat menyatakan bahwa penerbangan Indonesia AirAsia nomor penerbangan QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) sudah mengantongi izin. Namun, kurang dari 12 jam, pernyataan tersebut diralat dengan menyatakan bahwa penerbangan tersebut ilegal.

“AirAsia tidak mengajukan perubahan izin terbang dari Sabtu ke Minggu kepada Dirjen Perhubungan Udara sehingga penerbangan Minggu ilegal,” ujar Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Bandara Juanda Surabaya Praminto Hadi di Kompleks Mapolda Jawa Timur, Senin (5/1/2014) sore.

Praminto meralat pernyataannya setelah melakukan koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Udara pada Senin siang.

Pernyataan terbaru tersebut justru mengundang pertanyaan besar, bagaimana mungkin sebuah penerbangan disebut ilegal, padahal ia sudah mendapat izin terbang atau clearance dari ATC (Air Traffic Controller).

Bahkan, menurut informasi yang didapat Kompas.com, penerbangan Indonesia AirAsia QZ8501 pada hari Minggu sudah dilakukan sejak akhir bulan Oktober 2014. Otoritas bandara dan Air Navigation mengetahui aktivitas itu, tetapi tak ada penindakan atas hal tersebut.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy L Hakim pun mengungkapkan rasa herannya.

“Apabila benar AirAsia terbang di hari yang mereka tidak ada izinnya, pertanyaan besar adalah bagaimana flight plan-nya bisa di-approve,” tulis purnawirawan yang kini jadi pemerhati dunia penerbangan nasional tersebut.

Bocoran rekaman ATC

Izin terbang pun sudah didapat QZ8501 pada saat hari kejadian. KompasTekno mendapat salinan rekaman ATC Bandara Juanda pada Minggu pagi tersebut yang berisi izin dari ATC kepada QZ8501 untuk terbang rute Surabaya-Singapura.

Rekaman dengan judul file “ATC PK AXC-QZ8501 201412272225Z” tersebut diunggah di Soundcloud oleh pengguna dengan user-ID “digitizing” pada 3 Januari 2014, sesaat setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura.

Rekaman yang bisa diunduh oleh publik tersebut bisa didengar melalui situs Soundcloud.

Sumber dalam KompasTekno yang tidak mau disebut namanya memastikan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman asli ATC Juanda pada Minggu (28/12/2014). Hal itu dikonfirmasinya berdasar traffic (lalu lintas pesawat lain) yang dikontrol pada pagi itu.

File tersebut direkam dalam format UTC atau waktu Zulu (GMT +0) sehingga tanggal yang tertera masih 27 Desember 2014 pukul 22.25 GMT, yang artinya Minggu 28 Desember 2014 pukul 05.25 WIB.

Dalam rekaman audio berdurasi sekitar 20 menit tersebut, pada menit ke-10 terdengar suara dari AirAsia QZ8501 (dengan callsign Wagon Air 8501) yang memberitahukan posisinya di-parking stand A9, dengan registrasi PK-AXC (Alpha X-ray Charlie), jumlah penumpang, dan tujuan Singapura.

Percakapan tersebut kurang lebih sebagai berikut:

AWQ8501: “Tower, Wagon Air eight five zero one good morning…”
Tower: “Wagon Air 8501 good mornig Juanda Tower, go ahead…”

AWQ8501: “Eight five zero one (registrasi) alpha x-ray charlie parking stand Alpha Niner (A9) destination Singapore POB (passenger on board) one six one, request push and start, wagon air eight five zero one…”

Tower: “Wagon Air eight five zero one parking stand number Alpha niner Pushback and start approved heading west runway one zero, exit sierra two…”

Tak lama kemudian, pada menit ke-4, QZ8501 meminta izin ke ATC untuk menuju ke landas pacu. ATC kemudian mengarahkan QZ8501 ke runway 10 yang sedang digunakan saat itu.

Pada menit ke-07.07, ATC kemudian memberikan izin keberangkatan kepada QZ8501 melalui airways M635 dengan ketinggian jelajah awal 24.000 kaki.

“Wagon Air eight five zero one clear to Singapore, mike six three five level two four zero initial, RAMPY one alpha departure squawk number seven zero zero five,” demikian kata petugas ATC yang bersuara wanita tersebut.

Persetujuan dua negara

Logikanya, jika ATC telah memberikan clearance, flight plan tersebut telah disetujui dan flight plan hanya bisa dibuat dan disetujui jika sudah ada izin dan slot di kedua bandara asal dan tujuan.

Secara prosedural, jika ATC telah memberikan izin, tentunya AirAsia sudah memiliki izin terbang, sebagaimana yang diungkapkan oleh otoritas Singapura sebagai negara tujuan.

Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) dalam situs resminya mengatakan bahwa AirAsia QZ8501 memiliki jadwal penerbangan dari Surabaya ke Singapura pada Minggu (28/12/2014).

Menurut otoritas penerbangan sipil pemerintah negara tersebut, perizinan rute Bandara Juanda Surabaya di Indonesia ke Bandara Changi di Singapura bagi maskapai AirAsia pada hari naas tersebut merupakan kesepakatan kedua negara.

CAAS menegaskan, persetujuan Indonesia-Singapura terhadap jadwal penerbangan tersebut diberlakukan sejak 26 Oktober 2014 sampai 6 Maret 2015.

“Dengan demikian, penerbangan AirAsia QZ8501 pada Minggu (28/12/2014) telah disetujui karena ada hak lalu lintas udara yang tertera dalam perjanjian layanan udara bilateral, dan slot di Bandara Changi yang tersedia,” tandasnya.

Penyelidikan Polri dan KNKT

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membekukan izin terbang AirAsia rute Surabaya-Singapura. Pembekuan ini berlaku sejak 2 Januari 2015. Pemberian sanksi ini terkait pelanggaran waktu operasional AirAsia rute Surabaya-Singapura.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura yang diberikan kepada Indonesia AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Namun, informasi mengenai pelanggaran waktu operasional dibantah AirAsia. Direktur Safety and Security AirAsia Indonesia Kapten Ahmad Sadikin menegaskan, AirAsia tak pernah mengoperasikan rute tanpa izin.

“Kalau kami tidak punya izin, kami tidak mungkin terbang,” kata Sadikin di posko antemortem, Mapolda Jawa Timur, Jumat (2/1/2015).

Kini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menurunkan tim penyidik untuk turut serta menyelidiki kecelakaan pesawat AirAsia itu. Penyidik tersebut masuk ke dalam bagian dari penyidik KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi).

“Akan kami urutkan, penyebabnya apa, siapa yang menyebabkan kecelakaan, di situlah kita akan ketahui siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan itu,” ujar Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Kompleks Mapolda Jatim Senin siang.

“Kalau memang pihak korporasi (AirAsia) yang bersalah, ya kami terapkan dengan Undang-Undang Penerbangan. Adakah pasal-pasal yang dilanggar dalam UU itu,” lanjut dia.

Pihak AirAsia melalui Ahmad Sadikin mengatakan akan memberikan kerja sama secara penuh dalam penyelidikan tersebut.

(kompas)

 

Kapolda Papua: Serahkan Diri atau Saya Kejar Sampai Neraka

Sebanyak 114 orang yang diduga pengikut kelompok Ayub Waker diamankan setelah tim gabungan Kepolisian berhasil menguasai markas kelompok tersebut di wilayah perbukitan sekitar 2 Kilometer dari Kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Selasa (6/1/2015).

Selain mengamankan 114 orang yang memiliki kartu West Papua, Kepolisian juga menyita ratusan senjata tajam, busur dan anak panah serta parang.

Sebelumnya, Tim Gabungan Kepolisian dari Brimob Detasemen B Timika dan Polres Mimika yang dipimpin Kaden Brimob Detasemen B, Kompol IGA Nugraha, sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok Ayub Waker. Walau berhasil menguasai 3 tenda yang menjadi markas kelompok bersenjata ini, namun Ayub Waker berhasil meloloskan diri.

Aparat Kepolisian memburu Ayub Waker yang menjadi dalang penyerangan mobil patroli QRF PT Freeport Indonesia, yang menewaskan 2 anggota Brimob anggota Satgas Amole dan seorang anggota Security Freeport, Kamis (1/1/2015) lalu.

Selain itu, Ayub Waker dan pengikutnya juga membawa lari 2 pucuk senjata laras panjang Jenis Styer Aug bersama amunisinya.

Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jendral Yotje Mende usai meninjau ke Kampung Utikini, Tembagapura mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengejaran hingga pelaku tertangkap.

“Mereka boleh kucing-kucingan, silahkan, tapi kami akan kejar sampai ketemu. Saya ultimatum untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, kemana pun mereka pergi, bahkan ke neraka sekalipun akan kami kejar,” tegas Mende kepada wartawan di Timika, Selasa (6/1/2015) malam.

Guna pengejaran Ayub Waker beserta pengikutnya, mantan Kapolda Kepulauan Riau tersebut mengaku sudah meminta bantuan kepada pihak TNI untuk memback up kepolisian. Dalam kasus ini, satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dijelaskan Mende, M ditangkap saat penyisiran beberapa saat setelah kejadian.

“Dari penyelidikan lebih lanjut, diketahui KTP milik M sempat disita salah satu korban penyerangan. Saat ini ada di dompet almarhum Bripda Rian yang terbawa ke Palembang. M kemungkinan pelaku dan juga mata-mata,” ungkap Mende.

(kompas)

Sarana TNI masih belum memadai untuk SAR

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko (ANTARA FOTO/Eric Ireng)

 

Sentul, Jawa Barat (ANTARA News) - Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, mengaku peralatan perang TNI masih kurang memadai untuk operasi militer selain perang, dalam hal ini SAR, sebagaimana terlihat pada evakuasi korban dan pesawat AirAsia QZ8501.

"Evaluasi yang telah kami lakukan, ternyata alutsista yang kita miliki masih belum cukup untuk melakukan SAR. Perlu mendorong Komisi I DPR berpikir bersama agar alutsista TNI ke depan bisa digunakan untuk SAR," kata Moeldoko, di Sentul, Jawa Barat, usai perayaan Natal bersama warga, Rabu.

Sehingga, lanjut dia, ketika terjadi musibah atau kejadian serupa, seperti kecelakaan pesawat AirAsia, maka bisa diatasi secara baik.

Peralatan yang dimiliki negara sahabat yang telah membantu melakukan pencarian korban dan pesawat AirAsia di Laut Jawa, seperti Amerika, Rusia, Jepang, dan Singapura, sangat canggih.

"Siapa yang tidak berminat dengan helikopter Sea Hawk yang dimiliki Amerika? Saya sendiri tergiur melihatnya," katanya. Sea Hawk alias SH-60 juga dibuat untuk SAR maritim dengan designasi MH-60 Blue Jay, yang dioperasikan US Coast Guard. 

SA-330 Super Puma TNI AU juga memiliki kemampuan SAR maritim, di antaranya dapat dipasangi perangkat hoist, durasi hovering cukup lama, dan kemampuan terbang rendah dalam cuaca tidak bersahabat.

Kemarin (6/1), dia ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, untuk memberikan motivasi kepada prajurit TNI dan angkatan bersenjata negara sahabat bahwa bangkai pesawat AirAsia dapat ditemukan.

"Saya berikan semangat agar tidak mudah menyerah, meski cuaca dalam proses evakuasi kurang bersahabat," katanya.

Antaranews.

Ngiler Lihat Heli AS, Panglima TNI Ingin Lengkapi Alutsista

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko (kiri), berbicang dengan Komandan USS Sampson, Steven M. Foley, saat memantau operasi pencarian AirAsia QZ8501 di Pangkalan Bun, Selasa, 6 Januari 2015. (Pusat Penerangan TNI)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI masih terbatas, khususnya dalam menunjang operasi non perang seperti SAR dan bencana alam.
Kondisi itu menjadi pertimbangan bagi Moeldoko setelah ia meninjau langsung proses pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia QZ8501 dari udara menggunakan helikopter Seahawk milik Amerika Serikat, kemarin di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah.

"Dari evaluasi yang ada, kami memang punya kekurangan. Alat (alutsista) yang kita punya belum spesifikasi untuk operasi SAR," kata Moeldoko di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2015.

Menurut dia, selain memiliki tugas berperang, TNI juga memiliki tugas operasi non perang, yakni SAR dan membantu penanganan bencana alam. Maka dari itu, lanjut Moeldoko, ia akan mengomunikasikan penambahan alutsista TNI itu kepada Komisi I DPR RI.
"Maka alat-alat (alutsista) itu ke depan perlu dilengkapi. Nanti, kami komunikasikan dan mendorong Komisi I DPR membicarakan hal ini, agar bisa dilengkapi," ujarnya.
Moeldoko mengaku kepingin ketika melihat alutsista angkatan laut negeri Paman Sam kemarin yang ikut dalam operasi pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia jenis Airbus 320-200 milik maskapai Malaysia di perairan Selat Karimata. Dia memantau operasi itu dari udara dengan halikopter Seahawk dan singgah di kapal USS Sampson.
"Kemarin saya ke kapal perang Amerika dan ngiler melihat helikopternya," katanya.

Viva.

Pemerintah akan koordinasikan pengamanan sistem siber

Menkominfo Rudiantara (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Pemerintah menyiapkan pembentukan badan siber nasional untuk mengelola isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan terhadap serangan siber di Indonesia.

"(Selama ini-red) dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Nah, mengingatkan kebutuhan negara akan isu bagaimana kita meng-address isu siber, kita mengajukan untuk membentuk badan siber nasional, karena sekarang ini boleh dikatakan dari sisi siber, kita ini rentan, hanya untuk bertahan. Kalau di negara lain bukan hanya untuk bertahan, bahkan untuk menyerang," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dengan kompleksitas dan kemajuan penggunaan informasi teknologi saat ini maka Indonesia dirasa perlu mengelola secara khusus isu terkait siber.

"Nanti kita bicarakan mengenai badan, yang lebih penting bukan badan itu berada di mana, tapi fungsi ini berjalan dulu. Proses bisnis yang ada sekarang yang masih sifatnya sektoral, berjalan dulu, sambil nanti kita bicarakan mengenai badan karena kan di pemerintahan banyak badan lain," katanya.

Sementara itu Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan selama ini belum ada koordinasi secara nasional untuk isu-isu terkait teknologi informasi.

"Jadi begini, Kominfo itu punya pengaman sendiri, bank punya sendiri, PLN punya sendiri, tapi secara nasional itu belum ada. Badan siber nasional ini akan memagari seluruhnya, walaupun di dalamnya ada masing-masing bekerja, tapi terintegrasi," tegasnya.

Antaranews.