Militer Indonesia

Jumat, 28 November 2014

AR 325 Commander: Radar Kohanudnas Pemantau Ruang Udara ALKI II

Wilayah Ambalat adalah salah satu hotspot di perbatasan yang kerap menimbulkan tensi tinggi antara Indonesia dan Malaysia. Selain potensi gesekan di perairan, adanya gesekan yang menyangkut ruang udara juga potensial terjadi, sebut saja TNI AU beberapa kali pernah menyiapkan flight jet pemburu F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi Su-27/Su-30 di Lanud Tarakan sebagai pangkalan aju bagi jet tempur TNI AU untuk menjangkau area Ambalat.

Di tiap wilayah di perbatasan, apalagi yang punya potensi konflik tinggi sudah lumrah bila didukung pantauan udara lewat perangkat radar (radio detecting and ranging). Dan, menyangkut palang pintu utara corong tengah Alur Laut Indonesia mendapat perhatian khusus dari Kohanudnas (Komando Pertahahan Udara Nasional). Meski tak ada penempatan skadron tempur di area Tarakan dan Ambalat, namun ruang udara di sekitarnya telah terpantau oleh Satuan Radar (Satrad) 225 yang berbasis di Tarakan, Kalimantan Timur. Peran Satrad 225 tak hanya memberi Early Warning (EW), tetapi juga membawa peran taktis sebagai Ground Controlled Interception (GCI), yakni deteksi dini dan pengendalian langkap intersepsi pesawat tempur sergap, alias menuntun jet pemburu ke posisi black flight.

AR 325 Commander

AR 325 Commander juga digunakan oleh AB Inggris.

Uniknya, radar yang dioperasikan Satrad 225 Tarakan, punya jenis serupa dengan radar di Satrad 224 di Kwandang, Gorontalo Utara dan Satrad 223 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Khusus Satrad 224 punya tugas yang hampir mirip dengan Satrad 225, yakni mengawasi corong tengah Alur Laut Indonesia yang berada di kawasan Utara. Bedanya, bila Satrad 225 Tarakan cakupan (coverage) jangkauan radarnya lebih banyak bersinggungan dengan Malaysia, maka Satrad 224 Kwandang lebih banyak bersinggungan dengan coverage wilayah batas laut Filipina bagian selatan. Wilayah operasi satrad 225 Tarakan berupa garis tengah imaginer dengan garis tengah lebih kurang 940 Km, 2/3 bagian adalah di wilayah udara Nasional Indonesia, sedangkan 1/3 bagian masuk ke wilayah udara Malaysia dan wilayah udara Filipina Selatan.

Sementara Satrad 223 Balikpapan lebih punya peran memantau ruang udara di lokasi obyek vital (obvit) berada, serta mengawasi kondisi udara di sekitar Selat Makassar yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Maklum sebagai alut laut, kawasan ini banyak dilintasi kapal-kapal asing. Sebagai info tambahan, wilayah corong tengah akrab juga disebut sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Pembagian ALKI

Melihat kondisi diatas, sudah barang tentu ketiga Satrad di poros Balipapan, Tarakan, dan Kwandang multlak di dukung perangkat radar yang memadai. Nah, untuk jenis radar yang digunakan ketiga Satrad adalah AR 325 Commander buatan Plessey, Inggris. Radar ini pada dasarnya merupakan Radar Early Warning (EW) dengan Primary dan Secondary Radar. Radar Primary menggunakan TWT dengan jarak jangkau 25 – 470 km, sedangkan Secondary Radar memiliki jarak jangkau 0 – 470 km. Sementara ketinggian sapuan radar mencapai 18.000 meter.

Primary Surveilance Radar (PSR) mampu mendeteksi sasaran di udara sejauh mungkin di wilayah udara nasional dengan memancarkan gelombang elektromagnetis dan memanfaatkan signal echo yang dipantulkan sasaran dan diproses sampai menjadi data tampilan dari sasaran yang ditangkap. Sementara Secondary Surveilance Radar (SSR) mampu mendeteksi sasaran di udara bagi pesawat udara yang menggunakan transponder.

Radar Plessy AR 325 Commander bukanlah jenis baru seperti halnya radar Master T buatan Thales. AR 325 Commander mulai di install pada periode tahun 1992 – 1993. Salah satu fitur yang dimiliki radar AR 325 Commander adalah target scanning melalui perputaran antena yang dikendalikan oleh drive system. Drive system terdiri dari motor dan reduction gear serta membutuhkan suplai bahan bakar yang relatif besar. Proses target scanning dilakukan untuk memperoleh informasi penerbangan seperti range, azimuth, elevation, dan informasi lain yang berdekatan. Parameter-paremeter tersebut merupakan syarat mutlak untuk mendeteksi keberadaan pesawat terbang, baik pesawat komersial maupun pesawat militer. Dengan adanya data-data penerbangan yang akurat, keberadaan suatu pesawat di udara akan mudah diamati secara cermat sehingga dapat memudahkan dalam penentukan tindakan militer yang tepat maupun pengaturan lalu lintas udara.

Untuk meningkatkan kemampuan operasi Satrad 223 Balikpapan maka pada bulan Juni 1993 telah diinstalasi peralatan Multi-Role Operation Cabin (MROC) yang digunakan sebagai sarana GCI yang diintegrasi dengan 3 (tiga) Radar EW di Kwandang, radar EW Balikpapan, Radar EW Tarakan dan Basic SOC (Sector Operation Center) di Makassar.

Spesifikasi radar Plessey AR 325 Commander
– Frekuensi operasional : 2 -3Ghz
– Jumlah frekuensi : 32
– Jumlah beam : 9
– Gain antena : 41,8 dB
– Azimuth beamwidth : 1,4 derajat
– Elevation beamwidth : 1,5 – 3,5 derajat
– Kisaran jarak jangkau : 25 – 470 km
– Kisaran sudut elevasi : 0 – 20 derajat
– Kecepatan rotasi antena : 6 rpm

Indomil.

PT Pindad dan Saab Perpanjang Usia Operasional Rudal RBS-70 Arhanud TNI AD

Bagi Arhanud TNI AD, rudal RBS-70 punya kesan tersendiri, pasalnya inilah rudal MANPADS (Man Portable Air Defence System) pertama yang dimiliki TNI AD. Rudal besutan Saab Bofors Swedia ini di datangkan pada era Soeharto atau dekade 80-an. Ada dua jenis RBS-70 yang dioperasikan Arhanud TNI AD, yakni RBS-70 MK-1 dan RBS-70 MK-2. Keduanya dibekadakan pada kemampuan jarak tembak, namun sama-sama berpengendali berkas sinar laser. Dalam gelar operasinya, RBS-70 terintegrasi dengan radar pemandu Giraffe.

Bila dirunut dari usianya, RBS-70 tentu sudah tak muda lagi, karena beberapa sudah end of life, rudal berkemapuan SHORAD (Short Range Air Defence) ini banyak yang tak lagi dapat ditembakkan. Setidaknya ada dua satuan yang mengoperasikan RBS-70, yakni Yon Arhanudse 15/Dahana Bhaladika Yudha, merupakan satuan bantuan tempur yang berada di lingkungan Kodam IV/Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Lalu ada lagi Yon Arhanudri 2 Divisi Infantri 2 Kostrad yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur.

Namun kiprah RBS-70 tak lantas mati, dikutip dari Janes.com (23/11), pada 20 November 2014 telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara Saab dan PT Pindad untuk memperpanjang usia operasional rudal RBS-70 TNI AD. Paket kerjasama tentu bukan sebatas memperpanjang usia RBS-70, PT Pindad dan Saab akan berkolaborasi dalam memasarkan sistem GBAD (Ground Based Air Defence). Kesepakatan itu mengikat dalam jangka waktu panjang, dengan tujuan memenangi bisnis pertahanan udara nasional di Indonesia. Disepakati pengembangannya dilakukan secara bertahap.

GBAD merupakan kelompok sistem senjata yang terdiri dari rudal RBS-70NG (Next Generation) dan radar Giraffe AMB. Sejak tahun 2013 diketahui Saab telah mengadakan pendekatan untuk memasarkan RBS-70NG dan Giraffe AMB ke Kementerian Pertahanan RI. (HANS)

Indomil.

Pendidikan Taruna TNI – Polri Digabungkan

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Panglima dan Pati TNI di Istana Bogor (photo: Antara).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan akan menyatukan pendidikan dasar anggota TNI dan Polri untuk membina harmoni dan mencegah konflik di antara mereka. Moeldoko menyampakan hal itu pada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan panglima komando utama operasional di Istana Bogor 28/11/2014.

“Kami telah sepakat dengan Kapolri, membuat proyeksi ke depan agar taruna TNI dan Polri untuk kepentingan strategis ke depan akan kita satukan kembali di Magelang,” kata Moeldoko di Istana Bogor, Jumat, 28 November 2014.

Menurut Moeldoko, rencananya penyatuan pendidikan dasar keprajuritan tersebut akan berlangsung kurang-lebih enam bulan. “Jadi tercipta sebuah harmoni, kondisi psikologis terbangun sejak awal.”

Dalam pertemuan dengan Jokowi dan Kalla itu, Moeldoko mengatakan bahwa pangkotama akan secara khusus melaporkan apa yang terjadi dalam konflik antara TNI dan Polri di Batam. “Kita akan melaporkan secara khusus yang terjadi.”

Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa pada dasarnya hubungan antara TNI dan Polri berjalan baik dan harmonis di tiap tingkatan. Di tiap kota, tiap daerah, kata Moeldoko, terbukti hubungan antaranggota TNI dan Polri terbina dengan baik.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan para panglima komando utama operasional di Istana Bogor. Pertemuan dimulai pada pukul 08.00 WIB. Dalam pertemuan ini, tiap panglima komando utama akan menyampaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya. Tiap pangkotama memiliki waktu tiga menit untuk curhat dengan Jokowi dan Kalla.(Tempo.co).

TNI Tambah Kodam dan Bangun Armada Tengah

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Panglima dan Pati TNI (photo: Detik.com).

Pertemuan Presiden Jokowi dengan Panglima dan Pati TNI di Istana Bogor (photo: Detik.com).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengesahkan pembentukan tiga komando gabungan wilayah yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketiga komando gabungan ini tinggal menunggu peraturan presiden untuk bisa diwujudkan.

“Kami telah melakukan penataan organisasi. Pertama, pembentukan komando gabungan wilayah pertahanan. Kami mengusulkan atas pembentukan 3 komando gabungan pertahanan. Untuk itu, hanya menunggu keputusan Bapak Presiden,” ujar Moeldoko di hadapan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Moeldoko menuturkan soliditas TNI saat ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Namun, jenderal bintang empat itu menyoroti khusus perlunya ditekan egoisme sektoral setiap kesatuan. “Semua ego sektoral harus ditekan habis,” tukas Moeldoko.

Selain meminta pembentukan tiga komando gabungan wilayah, Moeldoko juga melaporkan bahwa TNI akan segera membentuk Kodam Manado dan Papua, Divisi 3 Kostrad, dan armada tengah untuk TNI Angkatan Laut. Adapun untuk Angkatan Udara, TNI akan menambah satu korps, yakni Korps AU 3.

“Untuk memenuhi doktrin sistem pertahanan negara, maka setiap Kepala Staf Angkatan nanti akan ada Asisten Teritorial, selama ini hanya di Angkatan Darat. Ini pertimbangan signifikan untuk diadakan,” papar Moeldoko.

Hari ini Presiden Jokowi mengumpulkan para panglima komando daerah seluruh Indonesia. Jokowi meminta mereka untuk menuangkan kendala yang dihadapi di lapangan. Setelah bertemu para pangdam, Jokowi akan bertemu dengan kepala kejaksaan tinggi pada siang hari.

JKGR.

PENJAGA PERBATASAN NKRI

Di tengah riuhnya perbincangan alutsista yang dimiliki oleh negara dan potensi konflik kawasan yang sering kali naik turun temperaturnya, terkadang berita penempatan dan Pergeseran Pasukan (SERPAS) yang bertugas menjaga Perbatasan NKRI, tenggelam dan terlewatkan.

Prajurit TNI AD Batalyon Infanteri 405/Surya Kusuma Kodam IV/Diponegoro yang akan bertugas di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara menggunakan KRI Tanjung Nusanive 12-08-2014. (Antara/rekotomo/analisadaily doc).

Dengan rata-rata durasi penempatan selama sembilan bulan, para prajurit secara bergantian bertugas menjaga perbatasan. Dalam menjalankan tugas ini, para personil meninggalkan keluarganya dengan risiko di tempat dinas terkena: Demam Berdarah, Desentri, Penyakit Endemik lainnya hingga Malaria. Pasukan yang tidak dibekali obat-obatan dan pengetahuan tentang Malaria pada khususnya dapat menyebabkan meninggalnya personil tersebut. Seperti pada kejadian Insiden Penembakan Timika 1996 dimana pada tanggal 15 April 1996 seorang anggota Kopassus, Letnan Dua Sanurip menembak mati 16 orang (3 perwira Kopassus, 8 perwira ABRI, 5 warga sipil termasuk pilot Airfast Michael Findlay dari Selandia Baru) dan melukai 11 orang. Diduga Letnan Sanurip sedang menderita depresi atau malaria menjadi pemicu insiden dimaksud dan pada akhirnya Letda Sanurip dijatuhi hukuman mati pada 23 April 1997.

Pos Penjagaan di desa Muara Tami (Perbatasan RI_PNG), Ayoeng.doc

Sekalipun berdinas dalam situasi damai namun menjaga perbatasan terlebih berada di Jalan Tikus tentulah memiliki tantangan tersendiri. Kondisi terkucil, terisolasi, jauh dari pasar bahkan kampung penduduk, sumber makanan terbatas, Sanitary yang tidak memadai, lemah atau bahkan tidak adanya sinyal dari operator selular menciptakan tekanan psikologis tersendiri. Seringkali kunjungan dari warga Indonesia terlebih yang berasal dari satu daerah di pos penjagaan merupakan hiburan tersendiri karena adanya kedekatan dengan masyarakat dimaksud seolah menjadi obat penghilang rasa kangen akan kampung halaman para perajurit penjaga perbatasan.

Pos Penjagaan Perbatasan RI (Merauke-Sota) – PNG, Ayoeng.doc

Pos Penjagaan Militer di Wamena, Ayoeng.doc

Pasukan di Pegunungan Wamena, Ayoeng.doc

Patok Perbatasan NKRI (Merauke-Sota) – PNG, bersama Aiptu Ma’ruf, Ayoeng.Doc

Untuk menjaga rasa bosan dan juga merupakan bentuk kecintaannya akan NKRI, Aiptu Ma’ruf dengan dukungan materiil yang minim berusaha memajukan pos perbatasan dengan mendirikan semacam tempat singgah dan memelihara taman. Tempat singgah inilah yang menjadi cikal bakal pos perbatasan di Distrik Sota, Kabupaten Merauke yang menjadi ramai dikunjungi wisatawan hingga saat ini. Untuk mendukung Kekuatan Pertahanan di Perbatasan/Teras NKRI maka hendaknya perlu mendapat dukungan dan perhatian lebih baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan khususnya Mabes TNI dan POLRI untuk lebih meningkatkan kesejahteraan prajurit, Sanitasi termasuk fasilitas Kesehatan, dukungan Pendidikan/Sekolah di perbatasan, disamping tentunya perkuatan Markas Militer, Helipad dan Alutsista yang mumpuni.

Pos Perbatasan di distrik Sota Kabupaten Merauke, Ayoeng.doc

Diposkan oleh Ayoeng, Biro Jambi

TNI AL baru punya 151 kapal perang, idealnya 400 KRI siap tempur

KRI John Lie. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

TNI Angkatan Laut sedang galak menahan kapal asing yang mencuri kekayaan maritim di Indonesia. Namun mereka mengaku masih memiliki hambatan dalam pengamanan di laut. Salah satunya keterbatasan armada kapal perang yang ada saat ini.

Jumlahnya masih sangat kurang untuk mengamankan wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

“Keterbatasan kapal masih menjadi kendala. Saat ini hanya sekitar 60-70 kapal yang melakukan operasi di tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI),” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Manahan Simorangkir, kepada Antara, Rabu (26/11).

Kadispenal yang didampingi sejumlah stafnya di jajaran Dispenal, mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, kapal-kapal patroli tersebut sudah melaksanakan konsep operasi pengamanan ALKI, perbatasan, dan operasi-operasi yang dilaksanakan karena tugas-tugas TNI AL sendiri.

Dengan luas lautan yang dimiliki Indonesia, idealnya TNI dapat mengoperasikan 300-400 KRI. Jumlah ini jauh lebih besar dari jumlah yang saat ini dimiliki, yaitu baru 151 unit.

“Dengan menghitung luas laut yang harus diawasi, dibandingan dengan jumlah kapal, kecepatan kapal dan daya deteksi, idealnya dioperasikan segitu (300-400 kapal),” kata Manahan.

Tak hanya itu, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan kapal perang juga belum memadai.

“Pada 2012 kuota BBM hanya 13 persen, pada 2013 meningkat menjadi 21 persen. Pada 2014 ini bertambah menjadi 41 persen dari kebutuhan untuk operasi pengamanan laut,” ujarnya.

Namun demikian, TNI AL kini juga sudah mampu mengeliminir kekurangan ketersediaan kapal patroli. Caranya, dengan meningkatkan kapabilitas seluruh kapal patroli yang dioperasikan untuk membantu mengurangi upaya-upaya illegal fishing.

“Kita memiliki komitmen untuk melakukan pengamanan laut agar kasus-kasus pencurian ikan dapat diminimalisir,” katanya.

Manahan menambahkan, dengan adanya perubahan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (coast guard), maka operasi keamanan laut akan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. (merdeka.com)