Berita Foto : Gladi Bersih Latgab 2014

Panser Anoa Latgab TNI 2014

Sejumlah prajurit infanteri TNI AD bersiaga dalam Panser Anoa untuk melakukan skenario penyerbuan pertahanan musuh menggunakan panser di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir, Asembagus, Situbondo, Jatim, Minggu (1/6). Sebanyak 13 unit panser produksi dalam negeri yang tergabung dalam Kompi Mekanis itu digunakan dalam Latgab TNI 2014 untuk mendukung pasukan infanteri dalam penyerbuan ke perkubuan musuh. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo)



Sejumlah helikopter bell 412 milik Puspenerbad TNI AD, melakukan mobilisasi udara(mobud) penurunan pasukan di Pusat Latihan Pertempuran (PLP) Marinir-5-Baluran, Asembagus, Situbondo, Jatim, Minggu (01/06). Mobilisasi udara tersebut dilakukan dalam gladi bersih untuk persiapan Latgab 2014 yang dilakukan oleh tiga matra TNI AD, AL dan AU. (ANTARA FOTO/Adhitya Hendra)

Artileri Medan

Sejumlah prajurit TNI mengawaki meriam KH 178 dalam rangkaian Latgab TNI 2014 di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Marinir di Asembagus, Situbondo, Jatim, Minggu (1/6). Bantuan tembakan meriam digunakan untuk memukul perkubuan dan menjatuhkan moral musuh sebelum dilancarkan serangan oleh pasukan infanteri gabungan.(ANTARA FOTO/Joko Sulistyo)

UJI TAKTIS LATGAB TNI 2014

Sejumlah prajurit TNI melaksanakan uji taktis pra latihan gabungan TNI di Pusat Latihan Pertempuran Marinir V Baluran, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (31/5)

Dalam uji taktis tersebut TNI sudah menggunakan peluru tajam dan amunisi sebenarnya meski masih dilakukan secara parsial antara satu kesatuan dengan kesatuan lainnya. Skenario peperangan fiktif akan benar-benar dilaksanakan pada 4-5 Juni 2011

In Picture: Uji Taktis Latgab TNI

REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO — Sejumlah prajurit TNI melaksanakan uji taktis pra latihan gabungan TNI di Pusat Latihan Pertempuran Marinir V Baluran, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (31/5).
Dalam uji taktis tersebut TNI sudah menggunakan peluru tajam dan amunisi sebenarnya meski masih dilakukan secara parsial antara satu kesatuan dengan kesatuan lainnya. Skenario peperangan fiktif akan benar-benar dilaksanakan pada 4-5 Juni 2014.

Peleton Intai (Tontai) Kikavtai 1/1/Kostrad mengendarai kendaraan tempur jenis Anoa dalam uji taktis pra latihan gabungan TNI di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (31/5). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Prajurit Kostrad mengendarai kendaraan tempur jenis Anoa buatan PT Pindad dalam uji taktis pra latihan gabungan TNI di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (31/5). (Republika/Aditya Pradan

Prajurit TNI dari batalyon Artileri Medan (Armed) X Kostrad menembakkan meriam 105 mm KH 178 dalam uji taktis pra latihan gabungan TNI di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (31/5). (Republika/Aditya Pradana Putra)

Prajurit Brigif 17/1/Kostrad mempraktekkan strategi menyerang musuh dalam uji taktis pra latihan gabungan TNI di Situbondo, Jawa Timur, Sabtu(31/5). (Republika/Aditya Pradana Putra)

JKGR.

2020 Perang Beralih ke Asia Pasifik !

(“Zona Perang” AS dari Timur Tengah Kini Berfokus ke Kawasan”)

Kunjungan Presiden AS, barack Obama disambut Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (photo: AP)

“Worst Case Scenario:
Are You
Ready To War
Indonesia”

---

“Belum ada negara ASEAN yang punya kemampuan seperti Indonesia.!” Ya, inilah yang dikatakan Prof. Ann Marie Murphy, seorang peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Univ. Columbia.
Langkah pemerintah Amerika Serikat mengubah fokus mereka ke Asia akan semakin membebani Indonesia sebagai negara berpengaruh di ASEAN. Indonesia dituntut memainkan peranan pendorong dan penyeimbang berbagai konflik di Asia.
Menurut Murphy, Indonesia akan memiliki peran penting dalam menyokong ASEAN dari belakang.
“AS menurunkan 60 persen kekuatan Angkatan Lautnya ke Asia. Sebanyak 500 tentara AL AS akan tugas bergilir di Darwin, totalnya akan berjumlah 2.500 tentara dalam beberapa tahun ke depan,”.

Prof. Ann Marie Murphy, Peneliti senior di Weatherhead East Asia Institute, Univ. Columbia.

Adu kepentingan kemudian terjadi di tubuh ASEAN. Salah satu contohnya adalah dengan tidak tercapai komunike dalam KTT ASEAN tahun 2012 lalu. Saat itu, Kamboja yang menjadi ketua ASEAN menolak komunike yang mendesak China menyelesaikan konflik perairan tersebut.
Seperti telah diketahui bahwa Kamboja adalah salah satu sekutu China di Asia Tenggara. Dalam buntunya situasi ini, kata Murphy, Indonesia menunjukkan peran pentingnya. Peran Indonesia terpenting adalah menjembatani antara kepentingan China dan ASEAN dalam konflik Laut China Selatan (LCS).
“Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan shuttle diplomacy,” jelas Murphy. Kala itu, Natalegawa secara maraton mengunjungi negara-negara ASEAN untuk menyatukan suara. “Berkat kerja keras Indonesia, ASEAN akhirnya satu suara dengan menelurkan beberapa poin kesepakatan soal Laut China Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia masih punya pengaruh kendati tidak menjabat ketua ASEAN,” Murphy menegaskan.
Peran inilah yang diharapkan dapat dimainkan Indonesia saat AS masuk ke Asia. Murphy mengatakan, ketua-ketua ASEAN berikutnya belum bisa menyamai kepemimpinan Indonesia, terlebih di tengah adu kepentingan negara-negara besar di Asia.

“Kepemimpinan ASEAN berikutnya, yaitu Brunei, Laos dan Myanmar, masih perlu bantuan Indonesia. Mereka belum bisa menyatukan negara-negara yang adu kepentingan di Asia, seperti India, China dan Jepang. Ini bukan tugas yang mudah bagi Indonesia,” (seperti Presiden Filipina yang berkata, “SBY “Indonesia” adalah kakak bagi Asean” ? mantaabb! ) hmm..kakak keduanya Asean siapa ya kira kira?

AS Tempatkan Pasukan di Sonotan!

Sebanyak 200 pasukan Amerika Serikat telah tiba di Australia sejak April 2012 lalu sebagai gelombang pertama dari 2.500 pasukan yang direncanakan sampai tahun 2017 mendatang.
“Penempatan pasukan AS di Darwin ini merupakan evolusi dari berbagai kegiatan dan pelatihan Militer kedua negara dalam kerja sama militer yang sudah dibuat sebelumnya”.
Rencananya AS akan menempatkan sebanyak 2.500 prajuritnya di Australia pada 2017 nanti. Penempatan ribuan pasukan AS di Darwin ini menunjukkan pergeseran strategi global yang sangat signifikan. Terkait dengan penempatan ribuan pasukan AS ini, Smith menyatakan bahwa kemungkinan besar AS akan menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.
Salah satu media Amerika Serikat Washington Post melaporkan bahwa rencananya militer AS akan menempatkan pesawat tempur berawak dan tidak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.
Menanggapi pernyataan dan situasi tersebut, pemerintah Indonesia bereaksi dengan mengirim nota protes kepada Pemerintah Australia dan AS dan meminta penjelasan terkait rencana pembangunan pangkalan militer AS tersebut. Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Brigadir Jenderal Hartind Asrin berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah Australia dan AS menjelaskan apa tujuan pembangunan pangkalan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman.
Dan ternyata bukan hanya Indonesia saja yang bereaksi, China juga merasa terganggu dengan rencana AS ini dan menilai hal ini sebagai upaya mengimbangi kekuatan dan pengaruh China di Asia-Pasifik. China juga menuduh Australia dan AS memperkuat sekutunya dalam sengketa Laut China Selatan. Pasalnya, akhir-akhir ini China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan saling berebut wilayah di Laut China Selatan yang diyakini mengandung persediaan minyak dan gas yang melimpah.

Pangkalan AS di Darwin, China Kecam Australia

China menunjukkan kejengkelan atas meningkatnya hubungan kerja sama pertahanan antara Australia dan Amerika Serikat, terutama setelah Negeri Paman Sam itu mengirimkan kontingen pertama dari total 2.500 tentara yang akan berbasis di Darwin sejak April 2012.

Kecaman itu dialamatkan kepada Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr. “Saya kira saya bisa meminjam kata-kata dari salah satu pejabat yang saya temui, dan saya yakin ia adalah sang menteri luar negeri: masa-masa persekutuan ‘Perang Dingin’ telah lama berakhir,” ujar Carr, yang menggantikan Kevin Rudd.
Australia memilih merekatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat, hal yang dikritik pengamat militer China, Song Xiaojun. Menurutnya, Australia tidak mungkin bisa sekaligus menjaga hubungan dengan China dan Amerika Serikat. “Cepat atau lambat, Australia harus memilih siapa yang akan menjadi ‘godfather’ baginya. Semuanya bergantung dari seberapa kuat calonnya, dan seberapa strategis lingkungannya,”

Tak hanya memperkuat tali kerjasama dengan Australia, Amerika Serikat pun mempererat hubungan luar negerinya dengan beberapa negara Asia Tenggara. China menganggap strategi itu sebagai upaya ‘pengepungan.’

Cina Latihan Perang di dekat Pulau Christmas Australia -

TNI AL: Kapal perang China telah “mengantongi” izin untuk latihan di selatan Pulau Jawa pada Februari 2014 lalu. Ternyata latihan perang China itu menjadi perhatian Australia.
Kapal-kapal perang China menggelar latihan di dekat perairan Indonesia, sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa. Lokasi ini juga berada dekat Pulau Christmas yang merupakan milik Australia. Latihan yang digelar China itu diintai seksama oleh Australia.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Untung Suropati, mengatakan latihan tiga kapal perang China itu telah diketahui oleh pemerintah Republik Indonesia. China meminta izin kepada atase pertahanan Kedutaan Besar RI di Beijing.

“Tak ada yang salah dengan latihan simulasi perang yang digelar AL China,” kata Untung, Jumat 14 Februari 2014. Salah satu latihan meliputi cara mengatasi perompakan.
Untung mengatakan, berdasarkan pemantauan instansinya, AL China taat prosedur saat melintasi perairan Indonesia. “Mereka melewati perairan ALKI yaitu, ALKI-1 dengan rute dari Laut China Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, lalu terakhir menuju Samudera Hindia,”. Untuk rute pulang, ketiga kapal perang China itu akan melalui ALKI-2, yakni Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Sawu, Laut China Selatan, dan kembali ke pangkalan mereka di Kota Hainan, China.
Menurut Untung, AL dari negara manapun berhak untuk memproyeksikan kekuatannya di laut internasional. “Sepanjang mereka memiliki kekuatan AL tingkat dunia atau disebut Blue Water Navy,”.
AL yang masuk kategori ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara itu, China sedang menuju tahapan Blue Water Navy.

China Latihan Perang di Selatan Jawa, Australia Kirim Pengintai –

Kapal-kapal perang China diketahui gelar latihan pertama di dekat perairan Indonesia di sebelah selatan lepas pantai Pulau Jawa dan dekat Pulau Christmas, yang merupakan milik Australia. Langkah ini menunjukkan makin percaya dirinya militer China di tengah sengketa teritorial dengan sejumlah negara di Laut China Selatan dan Laut China Timur.
Pesawat AP-3C Orion diterbangkan dari Pangkalan Angkatan Udara Edinburgh, dekat Adelaide, begitu militer Australia menerima laporan bahwa tiga kapal perang China bergerak mendekati perbatasan utara laut mereka awal Februari lalu.
Dari pantauan itu, rombongan kapal China itu terdiri dari dua destroyer dan satu kapal pendarat yang mampu mengangkut ratusan personel. Ini adalah kali pertama latihan militer China itu berlangsung dekat perairan Australia.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Australia, David Johnston, mengaku pihaknya tidak diberitahu terlebih dahulu soal latihan itu. Namun China pun tidak berkewajiban memberitahu Australia.
Kalangan pengamat pun menyatakan bahwa latihan China itu legal karena masih berlangsung di laut internasional dan tidak menunjukkan tindakan yang bermusuhan. Namun manuver dari Beijing itu dipandang sebagai sinyal bahwa mereka makin percaya diri menjadi kekuatan baru maritim, yang secara fundamental bisa mengubah posisi strategis Australia.
Sinyalemen itu tidak semata-mata ditunjukkan ke Australia, namun juga kawasan Asia Pasifik dan juga sebagai pesan kepada AS dan India bahwa mereka tidak bisa dengan mudah memblokade jalur laut lewat Selat Malaka bila suatu ketika berkonflik dengan China.
“Ini bukan berarti latihan itu mengancam Australia, namun memang menunjukkan bahwa betapa besar perubahan yang sedang terjadi di kawasan dan betapa berbahaya untuk berasumsi bahwa China bisa bangkit secara ekonomi tanpa harus membuat perubahan strategis yang fundamental di kawasan”.
“China mengklaim 90 persen dari Laut China Selatan, yang seluas 3,5 juta kilo meter per segi. Beberapa negara atau entitas juga berkepentingan atas laut itu, seperti Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam”.

Militer Indonesia (Buka Mata.. Buka Telinga.. Rapatkan Barisan.. Kepakan Sayap.. Arungi Lautan… )

“Pergeseran kekuatan militer AS ke Asia Pasifik bukanlah hal sederhana. Bisa jadi, pada 8 tahun ke depan, “perang” perebutan sumber daya alam dan jalur perdagangan akan beralih ke kawasan ini. Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapinya.” (Connie Rahakundini Bakrie, Pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia)
Rencana AS menggeser 60 persen kekuatan militernya ke kawasan Asia Pasifik hingga tahun 2020 mendatang, membawa implikasi besar bagi kawasan ini, termasuk Indonesia.
Tahun 2020 itu tidak lama. Dalam 8 tahun ke depan, Indonesia sudah terkurung oleh pangkalan-pangkalan militer AS. Menurut pengamat Pertahanan dan Militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie, dengan kondisi seperti ini, jelas sekali, tidak tersedia waktu banyak bagi elite kita untuk segera mereposisi arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia yang lebih tegas, strategis dalam menyikapi perubahan konstalasi politik di kawasan.

1. Bagaimana anda melihat dinamika perkembangan militer AS saat ini?
Kebanyakan dari kita, atau bangsa AS sendiri, tidak ingin mengakui, bahwa, AS telah mendominasi dunia melalui kekuasaan militernya. Dengan alasan kerahasiaan negara, warga AS sendiri sering tidak menyadari bahwa pendudukan pasukan-pasukan AS sesungguhnya telah mengepung planet bumi ini. Kecuali kawasan Antartika.
Pada perspektif dinamika politik global, kita bisa menyimak bagaimana kekaisaran militer AS semakin tumbuh menuju wujudnya tahun 2020 nanti. Saat ini tengah berproses, sejak Presiden Goerge Walker Bush menetapkannya pada 14 Januari 2004 lalu.
2. Bisa digambarkan seperti apa ‘Kekaisaran Militer AS’ itu?
Salah satu cara memahaminya, dengan memahami jumlah dan ukuran dari aspirasi “kekaisaran militer” AS tersebut. Lebih dari setengah juta tentara formal plus mata-mata yang terselimuti melalui jejaring lembaga donor, teknisi, guru, serta badan usaha sudah tersebar membentuk koloni di negara-negara lain.
Bukan hanya di darat, juga mendominasi lautan hingga samudera. Mereka membangun kekuatan Angkatan Laut yang hebat dengan mencantumkan nama-nama pahlawan mereka pada kapal induknya, seperti: Kitty Hawk, Constellation, Enterprise, John F. Kennedy, Nimitz, Dwight D. Eisenhower, Carl Vinson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, George Washington, John C. Stennis, Harry S. Truman, dan Ronald Reagan.
Selain itu, begitu banyak pangkalan rahasia dibangun dan difungsikan hanya sekedar untuk memonitor apa yang dikerjakan masyarakat dunia. Mereka mampu memonitor apa yang isi percakapan, surat menyurat baik lewat fax atau pun email antara satu sama lainnya, termasuk atas warga negara AS sendiri.
Di Okinawa, pulau paling selatan Jepang yang telah menjadi koloni militer AS selama 58 tahun, terdapat 10 pangkalan korps marinir, termasuk korps marinir Futenma dan stasiun udara yang menduduki 1,186 Ha di pusat kota.
Selain itu, di Inggris terdapat senilai US$5 miliar instalasi miliiter dan mata-mata AS yang disamarkan sebagai pangkalan Royal Air Force (RAF).

Air Craft Carrier USS Nimitz

3. Sebenarnya berapa jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya?
Diyakini jumlah pangkalan militer AS di luar negaranya jumlahnya telah mencapai lebih dari 1,000 pangkalan di negara berbeda. Bahkan, Pentagon sekalipun mungkin tidak tahu secara pasti jumlah setiap penghuninya. Data resmi dari Departement of Defence (DoD) pada laporan struktur tahun fiskal 2003 menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di luar negeri di 130 negara. Jumlah itu, belum termasuk 6.000 pangkalan di wilayah AS sendiri. (weww! :D)
Pada pangkalannya di luar negeri, jumlah tentara AS yang tak berseragam mencapai 253,288 personel. Mereka juga mempekerjakan 44,446 orang lainnya sebagai staff tambahan lokal yang disewa.
Pentagon mengklaim, pangkalannya mencakup 44,870 barracks, hangars, rumah sakit, dan bangunan lain yang dibeli atau disewa sebanyak lebih dari 4,844 bangunan.
4. Bagaimana anda melihat kaitan kondisi ini dengan reformasi TNI?

Persoalan bertambah kompleks, ketika munculnya wacana bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan. Disadari atau tidak, jika virus berpikir bahwa demokrasi dan militer adalah 2 hal yang tak dapat disatukan, dan sengaja disebarkan secara sistematis. Akhirnya akan membuat sipil semakin tidak memahami fungsi militer untuk kepentingan eksistensi negara.
Seolah-olah, militer tidak dibutuhkan lagi dalam negara berdemokrasi. Padahal, pembangunan demokrasi sebuah negara sangat butuh “pengawal”. Peran militer dalam menjaga demokratisasi di sebuah negara yang berdaulat, sangat penting. ( Well noted mam! )
5. Asia Pasifik jadi target ekspansi AS selanjutnya, bagaimana anda melihatnya?
Perkembangan terkini kekaisaran militer AS, bisa disimak dari pernyataan Menteri Pertahanan, Panetta yang menyatakan bahwa 60 persen kekuatan militer AS akan pindah ke kawasan Asia Pasifik mulai 2012 hingga 2020.
Reposisi pangkalan tersebut ada dibawah kendali dan tanggung jawab Andy Hoehn, Wakil Menhan AS untuk bidang strategi. Hoen cs. mengatur tahapan implementasi akan apa yang disebut Goerge Bush dulu sebagai strategi perang pencegahan terhadap “persatuan negara-negara merah dan orang-orang jahat”. ( jiahh seperti peribahasa..buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” #Bush )
Negara-negara “persatuan orang-orang jahat” ini oleh AS telah diidentifikasikan sebagai “busur ketidakstabilan” yang tersebar dari mulai daerah Andes di Colombia terus ke arah Afrika Utara dan kemudian menyapu negeri negeri seberang Timur Tengah, hingga termasuk Filipina dan Indonesia.
Jadi, perang terhadap terorisme adalah sebagian kecil dari alasan untuk semua strategisasi militer AS di belahan dunia untuk membangun cincin baru dari Pangkalan militer sepanjang khatulistiwa untuk memperluas kekaisaran militer AS dalam mendominasi dunia. ( ngarepp banget ente ASU )
harus dicermati bahwa posisi kita Persis sama seperti saat Irak akan digempur melalui persiapan Operation of Enduring Freedom, dimana saat ini kita sama juga “sudah terkurung” oleh pangkalan-pangkalan ASU sejak titik di Diego Garcia, pulau Christmas, pulau Cocos, Darwin, Guam, Philippina, dan terus berputar hingga ke Malaysia, Singapore, Vietnam hingga kepulauan Andaman dan Nicobar beserta sejumlah tempat lainnya..
Kini.. doktrin pertahanan kita telah berubah dari yang semula Defensif sekarang menjadi Pre-Emptive (menyerang lebih dulu pihak yang akan menyerang) dengan kata lain “daripade ane kecolongan, mendingan ane gebuk duluan! )” ? didukung dengan alutista yang canggih dan modern, serta profesionalisme prajurit yang semakin meningkat serta kemandirian bangsa dalam segala aspek..
Maka, mulai saat ini dan kedepannya TNI dan dengan segenap dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, akan menjadi ksatria pelindung dan penjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dan menyongsong masa depan Negara ini dengan kaki yang kuat.. badan tegap.. kepala tegak.. mata yang memandang luas ke pelosok Nusantara.. kita akan melewati tahun 2020, seraya berkata.. “Kamilah Putra dan Putri Bangsa Indonesia dengan merah darahku dan putih tulangku, Jayalah TNIku!!! Jayalah bangsaku!!! Jayalah Nusantaraku!!!”… [by PapaAugusta (PA)]

JKGR.

Panglima TNI: Siapa Pun Presidennya, MEF Tidak Boleh Berhenti

 

Untuk menjadi negara maju yang kuat dan mandiri, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan kekuatan pertahanan. Oleh karenanya, peningkatan anggaran militer, termasuk alutsista, menjadi penting untuk mengawal proses pembangunan ekonomi.

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, mengatakan, saat ini Indonesia dalam keadaan sangat baik secara ekonomi. TNI dengan sekuat tenaga akan mempertahankan kondisi tersebut.

“Indonesia sekarang dalam posisi yang sangat baik dalam ekonomi. Saya dan prajurit akan mempertahankan kondisi itu sebaik-baiknya,” ujar Panglima di sela-sela Peresmian Gedung Media Center Puspen TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/5).

Berbicara peningkatan kapasitas alutsista TNI tidak terlepas dari program Minimum Essential Force (MEF) yang dicanangkan Kementerian Pertahanan RI. Program MEF dicanangkan melalui tiga tahapan renstra, yaitu renstra I (2011-2014), renstra II (2015-2019), renstra III (2020-2024).

Sesuai targetnya, pada 2024, MEF terpenuhi, dan setelahnya, postur militer Indonesia berbicara tataran ideal, bukan minimum lagi.

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, program MEF menjadi penting untuk dikawal. Pemerintahan baru diharapkan mampu berkomitmen terus mengawal program MEF.

“Secara spesifik saya belum pernah mendengar, tapi saya yakin para Capres itu pasti memiliki komitmen yang kuat untuk membesarkan TNI,” tutur Moeldoko.

Panglima menceritakan, telah ada sebuah kesepakatan di DPR. Komitmen melanjutkan program MEF akan terus dikawal pemerintahan selanjutnya.

“Kemarin pada saat kita rapat di Komisi I telah membuat sebuah formula yang harapannya MEF itu siapa pun yang akan memimpin nanti akan mengawal terus,” ungkap Moeldoko.

Sebagai panglima TNI, Moeldoko berharap bahwa program MEF tidak boleh berhenti di pemerintahan selanjutnya.

“Saya mewakili prajurit TNI berharap, siapa pun pemimpinnya ke depan, MEF tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

Seperti dikatakan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsudin, dalam sebuah Forum Temu Pemimpin Redaksi Media beberapa waktu lalu, saat ini rasio anggaran pertahanan Indonesia baru mencapai sekitar 0,8 persen dari GDP nasional Sementara idealnya, untuk negara maju adalah 1-2 persen dari GDP. Untuk MEF, pencapaiannya dalam renstra I 2014 sudah mencapai angka 38 persen. Dalam pencapaian 38 persen tersebut, menurut Sjafrie, telah menghabiskan anggaran sebesar US$ 15 miliar.

Dasar Perhitungan MEF Tidak Jelas

Minimum Essential Force (MEF) menjadi program pemerintah dalam meningkatkan kapasitas alutsista TNI untuk menjaga pertahanan dan keamanan NKRI. Meski demikian, penerapan MEF dipandang sudah tidak relevan lagi dengan situasi keamanan kawasan yang selalu berubah.

“Pengertian minimum atau maksimum itu fluktuatif. Ancaman 2011 tidak sama dengan ancaman 2014, ancaman 2014 tidak sama dengan 2020, dan seterusnya. Jadi tidak bisa MEF dihitungnya kapan, ditetapkannya kapan,” ujar Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer Indonesia kepada JMOL beberapa waktu lalu.

Connie mengkritik kebijakan MEF pemerintah yang menurutnya hanya ikut-ikutan pemerintah AS yang juga menerapkan MEF dalam kebijakan pertahanannya.

“Penyakit kita suka copy paste. Hari ini AS membuat MEF yang sebenarnya pengurangan jumlah tentara. Di mana-mana tentara bisa dikurangi jumlahnya jika teknologinya sudah meningkat. Di kita teknologi masih minim, tentara juga dikurangi, habislah kita,” tegas Connie.

Connie menuturkan, program MEF tertuang dalam Buku Putih Kementerian Pertahanan (Menhan). Hanya saja, dalam perhitungannya MEF masih banyak ketidakjelasan. Menurutnya, sampai hari ini cara perhitungan MEF masih tidak ada yang bisa menjawab.

“Semua bisa menghitung, tapi dasar perhitungannya apa, tidak jelas. Buku Putih Pertahanan kita seperti turun dari langit,” sebut Connie.

National Security Council
Seperti normalnya negara-negara lain, Connie memaparkan, terdapat lembaga yang disebut sebagai National Security Council (NSC). Lembaga ini mengeluarkan apa yang disebut sebagai National Security Strategic (NSS), dan akan diterapkan ke seluruh departemen dan instansi terkait.

Sebelum NSS ditetapkan, ketiga lembaga, antara lain Presiden, Menlu, dan Menhan terlebih dahulu merumuskan national interest (kepentingan nasional). Persoalannya, lanjut Connie, adalah yang disebut sebagai NSC di Indonesia sekarang tidak jelas.

“Hari ini kita tidak jelas. Ada yang bilang Wantanas (Dewan pertahanan nasional—red), ada yang bilang Lemhannas, dan masing-masing saling gontok-gontokan,” ungkapnya.

Menurut Connie, hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Harus ada kejelasan secara kelembagaan. Karena dari sini akan turun apa yang disebut sebagai National Defense Strategic, dan setelahnya akan turun National Military Strategic.

“Sekarang yang ada tiba-tiba Buku Putih keluar, entah dari mana perhitungannya. Dasarnya apa tidak jelas,” cetus Connie.

Connie berharap, problem-problem kelembagaan seperti ini harus dituntaskan terlebih dahulu sehingga pembangunan postur pertahanan dan alutsista militer Indonesia terarah dan jelas.

“Karena untuk menggiring doktrin outward looking military kita yang dicanangkan sejak 1998, tapi hanya sebatas teori di atas kertas, tidak mewujudkan kekuatan pertahanan kita yang seharusnya. Kalau kita ingin konsekuen mereformasi TNI maka harus mampu mewujudkan hal tersebut.Outward looking military kekuatannya ada di laut dan udara,” pungkas Connie, yang juga salah satu anggota Wantanas.

Penulis: Anwar Iqbal

Editor: Arif Giyanto

(sumber : jurnalmaritim.com )

Nasib Riset Tanah Air

INVESTASI UNTUK RISET

Setiap tahun di perguruan tinggi berlangsung masa pendaftaran mahasiswa baru. Meskipun sudah rutin terjadi, tak urung ada cerita menarik yang terbetik di sana-sini. Pernah di sebuah institut, di Bandung, seorang (calon) mahasiswa datang membawa segulung uang kertas yang diikat karet gelang. Sebagian lembar uangnya tampak lusuh. Pada masa itu pembayaran online memang belum menjadi kebiasaan.

Begitu diserahkan di meja pembayaran ternyata gulungan itu merupakan satu-satunya milik dan bekal terakhir si pendaftar. Sama sekali tidak ada yang tersisa. Terungkap pula anak muda itu tidak tahu bagaimana akan makan dan menginap, padahal ia datang dari tempat yang jauh.  Kisah yang hampir menjadi drama ini untungnya lekas memperoleh solusi ketika seorang dosen bersedia menerimanya menumpang di rumah, setidaknya untuk beberapa hari.  

Banyak pihak memang ikhlas mempertaruhkan harta dan milik demi bekal belajar. Upaya habis-habisan yang dicurahkan dianggap layak sebagai investasi menuju kehidupan di masa depan yang lebih baik.

 

Berskala kolektif 

Di pihak lain, sesungguhnya ada jenis kesibukan yang sifatnya juga bersakit-sakit dahulu, tetapi jarang mengundang niat investasi. Tujuan pun tidak kalah mulia dibandingkan dengan studi karena menjadi dasar untuk berjalan ke depan, bukan orang per orang, melainkan bagi keberlanjutan bangsa.  Kesibukan itu namanya penelitian atau riset. Manfaatnya tak akan kurang disebutkan: pengetahuan baru, nilai tambah, dan peningkatan daya saing. 
 
Karena penyelenggaraan riset bukan menyangkut segulung uang, melainkan berskala kolektif, berapa alokasi dana yang dipandang layak? Negara-negara maju membelanjakan 2 persen produk domestik bruto (PDB) atau lebih untuk riset dan pengembangan.   
 
Pada 2009 angka yang dibukukan Singapura adalah 2,43 persen, Malaysia 1,01 persen, dan Thailand 0,25 persen (Research and Development Expenditure, data.worldbank.org).  Biasanya kita malu menyebut apa yang berlaku untuk Indonesia karena besarnya hanya 0,08 persen. 
 
Dengan tipisnya pendanaan di Tanah Air, terbatas pula kuantitas kegiatan dan hasil penelitian. Dibandingkan dengan sebuah negara tetangga yang pernah berguru dari Indonesia dan sekarang mengalokasikan dana yang besar, kita jauh tertinggal dalam jumlah makalah pada jurnal internasional. Padahal, publikasi taraf dunia merupakan ukuran penting bagi prestasi penelitian. 
 
Walaupun demikian, keadaan tertinggal tampaknya tidak terasa mengenaskan bagi kaum awam. Bila diamati sehari-hari, tanpa banyak riset pun kehidupan seakan sudah berjalan ”normal” dan bahkan menunjukkan pencapaian yang memadai. Pertumbuhan PDB kita belakangan justru lebih tinggi daripada negara tetangga yang dimaksudkan tadi. 

Kedalaman pandang 

Akan tetapi, coba tengok kegiatan mana yang berhasil mengungkit jenjang perekonomian. Dari tahun ke tahun hasil industri manufaktur Indonesia cenderung memakai teknologi rendah sampai menengah (Indikator Iptek Indonesia 2009, LIPI 2010). Produk yang mengandalkan teknologi tinggi, seperti peralatan komunikasi, belum meningkat secara signifikan. Padahal, pemanfaatan teknologi tinggi paling berpeluang memberikan nilai tambah dan memerlukan riset untuk mengembangkannya.  
 
Jadi, ada yang dilewatkan di sini dan beruntung kelebihan lain bisa diberdayakan. Pertanyaannya, akankah tetap demikian sampai era nanti? 
 
Baiklah kita ingat bahwa penelitian diarahkan untuk melahirkan setakar demi setakar pemahaman, teori, rumus, metode, teknik, sekaligus memberikan kepada pelakunya dua keuntungan. Pertama, kelekatan yang erat bagai mendarah daging dengan bidang yang ditekuni. Kedua, kedalaman pandang (insight) yang intens pada bidang tersebut membuat kita sanggup memecahkan persoalan yang belum pernah ada atau sangat berbeda daripada sebelumnya.   
 
Sementara itu, sosok masa depan belum jelas benar, kecuali ditandai dengan susutnya sumber daya alam dan potensi konflik antarpenduduk dunia yang semakin penuh, saling berdesakan dengan segala kebutuhannya. Pada saatnya nanti, yang sintas, apalagi berjaya, ialah bangsa yang siap dan berkemampuan tinggi.  Dan, kemampuan tangguh tidak diperoleh seketika dari mengunduh, tetapi melalui jalan panjang yang ditempuh dengan tekun. Maka, perlu kiranya diindahkan oleh penentu kebijakan keuangan maupun pengusaha, industriman dan masyarakat, betapa mendesaknya investasi untuk riset kita. (Kompas, 10 April 2014/ humasristek).

Ditulis oleh : Andrianto Handojo -Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITB yang juga menjabat “Ketua Dewan Riset Nasional” 

---

NYANYIAN PILU KEMITRAAN RISET

Ketergantungan Indonesia pada teknologi impor tampaknya belum bisa disudahi meski tak mungkin lepas sepenuhnya. Namun, jika mampu mengembangkan kemandirian niscaya akan memberi harapan lebih besar untuk mencapai lompatan menuju bangsa dan negara bermartabat. Dan, untuk mencapai ke arah itu, tentu saja Indonesia akan selalu memerlukan kemitraan strategis dengan negara-negara maju.

Kemitraan strategis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak saja dalam wujud penerapan teknologi impor di sektor industri, melainkan juga perlu diupayakan melalui penguatan kolaborasi riset yang setara dengan melibatkan lembaga litbang dan perguruan tinggi dalam pengawasan ketat oleh pemerintah. 

Pemerintah tak mungkin harus berdiam diri terhadap eksploitasi lembaga litbang dan perguruan tinggi oleh pihak asing dalam kemitraan riset. Kenyataan ini dapat dilihat dari kecenderungan klaim kepemilikan atas hak kekayaam intelektual (HKI) oleh lembaga litbang dan perguruan tinggi tidak mencerminkan sebagai hasil kemitraan riset dengan pihak asing. Sementara jumlah permohonan izin penelitian oleh peneliti asing rata-rata mencapai 400 buah proposal dalam setahun. Faktanya, banyak hasil penelitian yang dilakukan orang asing di Indonesia, meski melalui kemitraan riset dengan lembaga litbang atau perguruan tinggi, kepemilikannya diklaim secara sepihak oleh pihak asing. Situasi demikian sudah berlangsung cukup lama, jauh sebelum peraturan tentang izin penelitian bagi orang asing dibuat. 

Kemitraan Seimbang 
 
Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memerlukan kemitraan yang lebih erat dengan negara-negara industri maju di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, kemitraan itu sendiri hendaknya tidak menggiring Indonesia pada posisi sekedar pendampingan saja. Melainkan, harus mampu menangkap posisi sebagai mitra utama yang terlibat langsung dalam kegiatan penelitian itu. 
 
Suatu izin penelitian yang diberikan Kementerian Riset dan Teknologi kepada perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, serta orang asing, kadangkala tidak membuahkan hasil penelitian yang dapat diklaim sebagai milik bersama. Kondisi itu disebabkan oleh kekurangsiapan mitra penelitian dalam negeri, terutama tidak ditopang kesepakatan awal yang kuat dalam perjanjian risetnya.  
 
Padahal, setiap kegiatan penelitian yang dilakukan orang asing di Indonesia seyogianya dapat memberikan manfaat luas bagi pengembangan iptek itu sendiri. Bukan hanya sebatas pada manfaat finansial yang diperoleh dari biaya perizinan dan pengembangan. Karena itu, kegiatan penelitian harus selalu dalam kerangka kemitraan yang seimbang.  
 
Tak jarang, pendampingan kegiatan peneliti asing oleh tenaga ahli Indonesia lebih tampak berperan sebagai pemandu dan penerjemah bahasa. Sementara hal-hal yang bersifat substansial justru luput dari perhatian peneliti mitra pendamping.  
 
Tujuan utama dari pengaturan izin penelitian bagi orang asing itu sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 adalah untuk melindungi kepentingan Indonesia. Pertama, tidak boleh terjadi eksploitasi dan pencurian atas sampel yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia, meliputi keanekaragaman hayati maupun non-hayati, artefak dan lain sebagainya. Kedua, tercapainya transfer of knowledge dari peneliti asing kepada peneliti Indonesia, bukan sebaliknya. Dan, ketiga, mencegah terjadinya penguasaan secara sepihak atas hasil penelitian yang dilakukan secara bersama-sama di Indonesia. 

 Perlu Diwaspadai 
 
Dalam pergaulan internasional, keunggulan ekonomi negara-negara maju, yang meliputi pula bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh Majelis Umum PBB sebagaimana dituangkan dalam Resolusi 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974, mengenai Piagam Hak-hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara, diamanatkan untuk membantu mewujudkan hak negara-negara dunia ketiga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  
 
Walaupun tujuan yang sebenarnya belakangan disadari sebagai bentuk lain dari upaya eksploitasi ekonomis atas negara-negara dunia ketiga. Hal tersebut ti-dak dapat dielakkan namun perlu diwaspadai. Adalah merupakan konsekuensi logis dalam hubungan internasional, dimana dimensi ekonomi merupakan alasan utama terwujudnya kemitraan. 
 
Secara prinsip seyogianya tidak satu pun kegiatan penelitian yang dilakukan orang asing di Indonesia dapat dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan lembaga penelitian terkait di dalam negeri. Bahkan, penting dikawal dengan suatu perjanjian riset yang kuat dalam melindungi kepentingan Indonesia.  
 
Sayangnya, di kalangan dunia penelitian masih terdapat pemahaman konservatif bahwa kontribusi dana pihak asing menjadi main determinants bagi kepemilikan hasil penelitian oleh pihak asing. Sudah barang tentu pemahaman tersebut harus diubah. Sebab, kemitraan riset yang seimbang adalah yang mampu memberikan peluang pemilikan hasil penelitian berdasarkan kontribusi para pihak secara proporsional, baik in-cash maupun in-kind.  
 
Cara-cara yang digunakan oleh peneliti asing merupakan bagian dari kegiatan mata-mata di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang kemudian dikenal sebagai bagian dari techno-nationalism, sikap makin tertutup negara-negara maju dalam mempublikasikan hasil-hasil teknologinya demi mempertahankan supremasi ilmiah. Sementara melalui berbagai cara persuasif justru melakukan pencurian ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara berkembang. Sungguh sangat memilukan! (Suara Karya, 21 November 2013/ humasristek)

Oleh : Medy P Sargo - Penulis adalah Kabid Perti dan Lemlitbang – Asdep Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Iptek, Kemenristek

JKGR. 

RIMPAC 2014 arena latihan internasional angkatan laut

 

Satgas RIMPAC KSAL Laksamana TNI Marsetio (ketiga kiri) memeriksa personel Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam satgas latihan bersama Multilateral Rim Of Pasific (Latma RIMPAC) 2014 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Jumat (30/5). Latma RIMPAC 2014, itu TNI AL melibatkan kapal perang jenis Landing Platform Deck (LPD) KRI Banda Aceh-593, satu kompi Korps Marinir, satu unit helikopter Bolcow BO-105, dua unit tank LVT-7 Korps Marinir, serta satu unit Rhip-Impac Kopaska yang nantinya akan bergabung dengan 23 negara di Pearl Harbour Training Area dan perairan Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat pada 25 Juni-1 Agustus 2014. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

"Kami senang TNI AL bisa mengirimkan kapal perangnya menuju RIMPAC 2014. Mereka profesional dan sangat bersemangat. Kehadiran kapal perang dan personel TNI AL ini sangat kami nantikan," kata Atase Angkatan Laut Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Captain (kolonel) Richard Stackpole.

Dia menyatakan itu seusai upacara pemberangkatan satuan tugas TNI AL ke RIMPAC 2014, di dermaga Komando Lintas Laut Militer TNI AL, Tanjung Priok, Jumat. Adalah Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, yang memimpin upacara militer melepas pelayaran KRI Banda Aceh-593 dengan 226 personel TNI AL plus seorang jurnalis foto Kantor Berita ANTARA di dalamnya.

KRI Banda Aceh-593 menjadi representasi, "duta besar" dan refleksi kekuatan maritim Indonesia di panggung internasional bertajuk Latihan Bersama Multilateral Rim of the Pacific 2014, bertempat di Pangkalan Utama Armada Ketujuh Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbour, Hawaii, pada pekan ketiga Juni hingga awal Agustus mendatang.

Menurut jadual dan silabus yang diperoleh, ada banyak jenis latihan yang akan diikuti personel TNI AL selama mengikuti misi RIMPAC 2014 bersama 23 negara mitranya. Bukan cuma dari lingkar Pasifik saja, melainkan juga dari Eropa Barat (Prancis, Inggris, dan Belanda), hingga negara Nordik, yaitu Norwegia.

Tercatat 23 negara itu adalah Jepang, Chile, Korea Selatan, Singapura, Kanada, Norwegia, Peru, Brunei Darussalam, Kolombia, Selandia Baru, Meksiko, Belanda, Filipina, Thailand, China, Tonga, India, Perancis, Australia, dan Amerika Serikat sebagai tuan rumah.

RIMPAC 2014 merupakan seri latihan multilateral tetap yang digagas US Pacific Command (gabungan semua matra Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Pasifik, berkedudukan juga di Hawaii) sejak belasan tahun lalu.

TNI AL telah tiga kali ikut, namun selama ini hanya mengirimkan kontingen Korps Marinir TNI AL memakai jalur penerbangan umum; kali ini menghadirkan proyeksi kekuatan melalui KRI Banda Aceh-593 (kelas Makassar, Landing Platform Dock), dengan komandan kapal/komandan satuan tugas, Letnan Kolonel Pelaut Arief Budiman.

Apa saja latihan yang akan dijalani di sana?

Latihan itu meliputi Communication Exercise, Tactical Maneuvres, RASD Approaches, Damage Control Exercise, Emergency Drills, Screen Exercise, Helicopter Deck Landing Exercise, Medical Casualty Drills, Photo Exercise, Command Post Exercise, Serialized Training, SAR Exercise, NavCommex, Humanitarian Disaster Relief Exercise, Man Overboard Drills, Engineering Drills, dan Small Arms Shoot.

Juga Main Battery Shoot, Publication Exercise, Air Defence Command Exercise, Interoperability with Collition Forces, Amphibious Raid Operations, Non-Combatant Evaluation Operation, Fire Support Coordination Exercise, Night Helicopter Deck Landing, dan Combine Marksmen Program-Live Fire.

Masih ada Transition MAGTF C2 Ashore, Support Experementation, Command Post Exercise, Shallow Water Equipment Training, AAV Integration Exercise, Helicopter Crossdeck Exercise, dan Surface Serialized.

Salah satu komponen kontingen TNI AL dalam RIMPAC 2014 adalah personel Korps Marinir TNI AL, di antaranya regu Detasemen Jalamangkara, yang salah satu keahliannya adalah tembak runduk dan senyap serta infiltrasi/eksfiltrasi, sabotase, dan intelijen maritim.

Korps Marinir TNI AL, sebagaimana pernah dinyatakan Komandan Korps Marinir TNI AL, Mayor Jenderal TNI (Marinir) Achmad F Washington, cenderung mengambil postur dan organisasi sama seperti mitra Amerika Serikatnya, Korps Marinir Amerika Serikat, yang menjadi matra tersendiri dalam Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.

Pesan Marsetio kepada semua anggota satuan tugas itu, salah satunya, adalah agar mereka semua itu mampu menyerap ilmu pengetahuan baru, mempelajari doktrin baru, dan implementasi interoperabilitas yang akan dilatihan di sana.

Antaranews. 

Indonesia Siagakan Kekuatan Udara Sepanjang Laut Tiongkok Selatan

Letnan Kolonel Andri Gandy, Komandan Pangkalan Udara Ranai di Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, mengatakan, Indonesia sedang meng-upgrade pangkalan udara sehingga bisa menampung pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30.

Secara terpisah, menurut Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Budiman, empat helikopter serang AH-64E Boeing Apache akan dikerahkan ke pangkalan udara Ranai.

Pengumuman ini dikeluarkan saat kekhawatiran Indonesia mulai meningkat merespons posisi teritorial Tiongkok di Laut Natuna, lepas pantai Kepulauan Riau.

Komodor Fahru Zaini, seorang pejabat senior pertahanan Indonesia, mengatakan bahwa Tiongkok telah mengklaim Perairan Natuna.

“Tiongkok telah mengklaim Perairan Natuna sebagai wilayah perairan mereka. Klaim sewenang-wenang ini terkait dengan sengketa Pulau Spratly dan Paracel antara Tiongkok dan Filipina. Sengketa ini akan memiliki dampak besar pada keamanan Perairan Natuna,” ujarnya seperti diberitakan China Daily Mail, Jumat (23/5).

Namun, Laksamana Evan A. menuturkan, pemerintah Indonesia dengan cepat mengingkari pernyataan Zaini. Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa tidak ada sengketa.

“Pertama, tidak ada sengketa teritorial antara Indonesia dan Tiongkok, terutama tentang Natuna. Bahkan kami bekerja sama dengan Tiongkok dalam kemungkinan mewujudkan rencana investasi langsung asing di Natuna. Kedua, kita bukan negara penuntut di Laut Tiongkok Selatan,” kata Marty.

Laksmana Evan juga menunjukkan bahwa Indonesia telah lama berencana untuk memperkuat kekuatan militernya di kawasan Natuna.

Wilayah Natuna memiliki peran strategis dan ekonomi. Terletak di ujung selatan Selat Malaka yang penting, di mana banyak impor minyak dan gas alam Asia Timur Laut melakukan perjalanan di sana.

Secara ekonomi, Laut Natuna diyakini mengandung sejumlah besar gas alam. Menurut International Energy Administration, Blok Natuna Timur memegang sekitar 1,3 TCM cadangan gas, hampir setengah dari cadangan gas alam seluruh Indonesia. IEA juga mengatakan, blok ini adalah prospek gas yang belum dikembangkan terbesar di Indonesia. (jurnalmaritim.com)

JKGR. 

Anda Percaya, Kami Pasti Bisa ! (jilid III)

Disain Light Frigate Sigma 10514

---

“Ketika user atau pemerintah percaya, kami pasti bisa semangat pun akan membara untuk membuktikan bahwa kami bisa memberikan terbaik untuk bangsa dan masyarakat kita,”.

---

Saat ini ada 5 isu strategis nasional, yaitu Ancaman Konvensional dan Non-Konvensional, Kondisi Geografis Indonesia, Gangguan Kemanan masih cukup besar, Permasalahan Perbatasan dan Kemandirian Masih Terbatas. Berhubungan dengan judul artikel maka kita akan membahas tentang

“KEMANDIRIAN MASIH TERBATAS”.
Untuk mengejar kemandirian dan penguasaan teknologi, pemerintah membuat 7 program kemandirian industri pertahanan, yaitu Pembangunan Industri Propelan Nasional, Pengembangan Kapal Selam, Pengembangan Pesawat Tempur (IFX), Pengembangan Roket dan Rudal Nasional, Pengembangan Kapal PKR atau Frigate Nasional, Pengembangan Radar Nasional, dan Pengembangan Tank Nasional (medium). Kemarin sudah dibahas masalah Pembangunan Industri Propelam Nasional, rencana jangka menengah pembangunan kapal PKR atau Frigate Nasional.

Pengembangan Kapal PKR atau Frigate Nasional

PT. PAL Indonesia (Persero), bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama MARINA dan didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, Perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 2124. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi Perusahaan ini dan mengubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). Pada tanggal 15 April 1980, Pemerintah mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akta No. 12, yang dibuat oleh Notaris Hadi Moentoro, SH.

Lokasi Perusahaan di Ujung, Surabaya, dengan kegiatan utama memproduksi kapal perang dan kapal niaga, memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal, serta rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan pesanan. Kemampuan rancang bangun yang menonjol dari PAL Indonesia telah memasuki pasaran internasional dan kualitasnya telah diakui dunia. Kapal-kapal produksi PAL Indonesia telah melayari perairan di seluruh dunia. Untuk bidang pertahanan dan keamanan, sesuai amanat UU No. 16 tahun 2012 tentang Inhan dan merujuk SK No.KEP/12/KKIP/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atau Surat Keputusan KKIP, PT PAL diamanahkan sebagai pemandu utama atau Lead Integrator pembangunan alutsista matra laut.

arc.web.id

Pada bulan Januari tahun ini, PT. PAL dan Damen Schelde Naval Shipbuilding  (DSNS) telah melakukan pemotongan baja pertama atau First Steel Cutting Kapal PKR 105 meter pertama. Total ada 6 modul yg dikerjakan, untul modul 1, 2, 4 dan 6 dikerjakan PT. Pal dan modul 3 dan 5 dikerjakan oleh pihak DSNS.

MILESTONE PENCAPAIAN

• Pada Tahun 1983 dimulainya penguasaan Industri Pertahanan dan Keamanan dengan pembuatan kapal patroli cepat (FPB) 28 pesanan Ditjen Bea Cukai dan Polisi sebanyak 38 kapal.
• Pada Tahun 1995 penyerahan modifikasi kapal  perang eks Jerman kelas Parchim, kelas Frosch, dan kelas Kondor.
• Pada Tahun 1997 Penyerahan overhaul 5 tahunan pertama Kapal selam (KRI Cakra).
• Pada tahun 1999 Penyerahan overhaul 5 tahunan kapal selam kedua (KRI Nanggala)
• Tahun 2003 PT Pal melakukan modifikasi kapal patroli cepat (FPB) sebagai kapal combatan seperti FPB 57.

FPB-57 atau Fast Patrol Boat 57 m atau PB-57 (karena tidak semuanya berkecepatan tinggi) adalah sebuah rancangan kapal patroli yang dibuat oleh Lürssen, Jerman. Pada perjanjiannya PT. PAL yang awalnya hanya merakit kapal ini di Surabaya, juga memperoleh hak untuk memproduksi rancangan kapal ini. Selanjutnya, kapal ini sudah buatan Surabaya. Sejumlah penelitian dilakukan agar FPB menjadi kapal combatan salah satunya penggunaan pendekatan CFD (Computational Fluid Dynamics). Hasilnya menerapkan Bow Lifting Body (BLB) yg dapat meningkatkan efisiensi gaya dorong kapal.

Model kapal bot patroli FPB-57 yang dilengkapi helipad buatan PT PAL saat akan diuji terowongan angin

Selain itu pada tahun 1989 FPB 57 dilakukan uji terowongan angina untuk menguji penggunaan pendaratan helikopter. Pada tahun 2003 dilakukan penyerahan terakhir kapal FPB 57 pesanan TNI AL dari total 12 unit. Pada tahun 2002 PT PAL juga pernah mengajukan proposal teknis Kapal Patroli Cepat Nasional 60 m (KPCN 60) ke TNI-AL tapi begitulah TNI, hingga akhirnya terbit UU Nomer 16 tahun 2012 baru mulai mengaku ngikut mendukung produk dalam negeri. Kasus ini sama dengan Panser Anoa, kalau gak dibantu mantan Presiden Jusuf Kalla pasti proyek ini bakalan mangkrak lagi.

“Kita tidak bisa begini, karena awalnya ini (industri pertahanan lokal) adalah perjuangan. Jangan kualat,” Mantan Presiden BJ Habibie 

• Tahun 2010-2013

1. Penyerahan kapal Landing Platform Dock (LPD) sebanyak 2 unit
2. Pembangunan Kapal Cepat Rudal(KCR) 60 m.
3. Persiapaan Pembangunan PKR 105 meter

ROAD MAP PENGUASAAN TEKNOLOGI
Hingga tahun 2014 ini PT. PAL sudah berpengalaman menguasai sejumlah teknologi pertahanan dan keamanan seperti memproduksi kapal perang jenis Fast Patrol Boat (FPB) berbagai ukuran, KCR 60 m hingga LPD 125 m. Saat ini untuk pengetahuan dasar pembangunan kapal PKR tim sudah berhasil menguasai sebanyak 51 persen. Untuk program Transfer of Technology yg didapat sekitar 17 persen dan pengetahuan yg harus dikembangkan sendiri sebanyak 32 persen. Kompetensi SDM sangat menentukan dalam akusisi teknologi, oleh karena itu untuk dapat menguasai dan menciptakan desain kapal PKR sendiri diperlukan pengembangan teknologi dengan porsi yg besar yaitu 32 persen.
Jika kedepan kita sudah bisa menyerap ilmu dari hasil kerjasama dengan DSNS, maka pada tahun 2017-2022 kita punya proyeksi mengembangkan sendiri agar tidak harus membayar royalty kepada Belanda. Agar program ini berjalan dan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan maka PT PAL mengalokasikan modal pada tahun 2013 sebanyak Rp. 163 milliar. Saat ini sedang dilakukan perbaikan dan membangun bangunan baru divisi kapal perang, ship lift dari semula 700 ton menjadi 1.500 ton, floating dock Surabaya dari 2.500 TLC menjadi 3.500 TLC, serta floating dock Pare-Pare dari 3.000 TLC menjadi 5.000 TLC. Dan yang terbaru adalah rencana membangun side launching kapal 150 m pada tahun 2016. Selain ToT PT PAL juga meningkatkan kualitas SDM-nya melalui OJT (On Job training) dan Internal Training.


LEAD INTEGRATOR
Sebagai Lead Integrator, PT PAL membuat konsep kerjasama dengan sejumlah perusahaan pendukung dan subkontraktor sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Denga kerjasama ini minimum 35 persen “local content” yang diamanahkan UU Nomer 16 Tahun 2012 tentang Inhan bisa tercapai. PT. PAL mengklaim bahwa konsep yg diterapkannya ini akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional, karena pekerjaan didistribusikan secara proposional.
Untuk konsep kerjasama dengan industri lokal adalah kontraktor utama, desain kapal, konstruksi kapal, suplai material dan sub-system (local content), kegiatan instalasi dan support untuk integrasi sistem persenjataan, test dan trial. Sedangkan dengan penyedia teknologi yaitu partner, asistensi desain atau konstruksi kapal, suplai material dan sub-system, desain dan supali sistem persenjataan dan integrasi, test dan trial sistem persenjataan.
Saat ini kerjasama yg sudah terlaksana dengan perusahaan-perusahaan lokal yaitu :

1. PT Barata, steel casting shaft bracket & sterm tube
2. PT Inka
3. PT BBI, Machining Component, Air Vessel, Steel Casting and Valve
4. PT Pindad,
5. PT Len
6. PT DI
7. dan PT KS, Heavy Steel dan Steel Plate material  Supply

Untuk kerjsama dengan perusahaan combat system dan electronic dalam koridor lead integrator meliputi Combat system integrator, tacticos, comms Assistance and assistance during building STW – HAT -SAT. Sedangkan E-Manufacture adalah E-installation bridge and platform automation, E-System Integrator, and assistance during building STW – HAT -SAT.

Berikut Spesifikasi Kapal Perang Perusak Kawal Rudal (Guided Missile Escort) “Frigate” No-1 :

GENERAL
Customer : Indonesian Navy (TNI-AL).
Primary functions : Anti Air Warfare, Anti Surface Warfare, Anti Submarine Warfare
Secondary : Maritime Security & Safety, Disaster Relief/Humanitarian Aid.
Hull material : Steel grade A/AH36.
Standards : Naval /Commercial, naval intact / damaged stability, noise reduced, moderate shock.
Classification : Lloyd’s Register of Shipping (supervision) 100 A1 SSC Mono Patrol, G6, LMC UMS.

DIMENSIONS
Length o.a. : 105.11 m
Beam mld : 14.02 m
Depth no.1 deck : 8.75 m
Draught (dwl) : 3.70 m
Displacement (dwl) : 2365 tons

PERFORMANCE
Speed (Maximum power) : 28 knots
Speed on E-propulsion : 15 knots
Range at 14 knots : > 5000 NM
Endurance : > 20 days at sea

PROPULSION SYSTEM
Propulsion type : combined diesel or electric (CODOE)
Diesel engine : 2 x 10000 kW MCR diesel propulsion
Electric motors : 2 x 1300 kW MCR electric propulsion
Gearbox : 2 x double input input/single output
Propellers : 2 x CPP diameter 3.65 m
lntegrated platform management system

AUXILIARY SYSTEMS
Generator sets : 6 x 735 kWE (CAT C-32A)
Emergency gen. set : 1 x180kWE
Chilled water : 2 x units, redundant distrubution
Fire fighting : 4 x main pumps +Ix service pump
Freshwater making capacity : 2 x 14 m3/day (RO) + 2 x 7.5 m3/day (evaporators)

DECK EQUIPMENT
Helicopter deck : max. 10 tons helicopter
Heli operations : day/night with refuelling system
Helicopter hangar : suitable for approx 6 tons helicopter
RAS : on helicopter deck PS & SB, astern fuelling
Boats : 2 x RHlB

ACCOMMODATION
Fully air-conditioned accommodation for 122 persons
Commanding Officer  1
VIP cabin (Flag officer standard)  1
Officers  26
Chief Petty Officers  10
Petty Officers  28
Petty officer (female)  8
Junior Ratings  29
Trainee Officers  18
Canal Pilot cabin.  1
Provisions for NBC citadel/decontamination

WEAPON & SENSOR SUITE
3D-Surveillance & target indication radar & IFF
Radar / electro optical fire control
Hull Mounted Sonar
Combat management system
Medium calibre gun 76 mm
1 x Close In Weapon System
2 x 4 SSM launchers
12 cell SAM launcher
2 x triple Torpedo launching system
ESM & ECM
2 x Decoy launchers
lntegrated internal & external communication system

NAUTICAL EQUIPMENT
lnteqrated bridqe console, 2 x naviqation radar, ECDIS, GMDSS-A3 rencence gyro

Untuk masalah kemandirian jujur saya sudah lama pengen keluarin unek-unek dari pribadi saya. Ok, saya sering bertemu dan ngobrol dengan sejumlah prajurit (minus para perwira tinggi) dan mereka sangat mengapresiasi produk dalam negeri. Saking peduli, kadang mereka mencari masalah-masalah alutsista contohnya SS-1 dan menyampaikan masalah itu kepada para engineer atau membuat karya-karya lainnya agar negara kita bisa maju dalam hal industri teknologi alutsista. Sayangnya respon itu sering tumpul karena jujur ini pengalaman pribadi, kebanyakan para pejabat militer lebih mencintai produk luar berbeda jauh dengan prajurit mereka. Kenapa?? maaf saya rasa teman-teman sudah tahu jawabannya, saya meski bukan orang militer tapi saya tidak “BUTA” melihat perkembangan militer kita. Sampai sekarang saya masih tidak percaya dengan beberapa pejabat kita,  meski sudah ada UU Nomer 16 Tahun 2012 tentang Inhan yg memaksa user agar menggunakan produk dalam negeri, sudah banyak kasus yg saya dengar maupun alami. Maaf kalau ada yg merasa, semua ini adalah kritik dan saran pribadi yg terlalu cinta dengan negeri kita yg bernama INDONESIA ini.

(Jalo dan berbagai sumber)

JKGR.