Komisi I DPR menyetujui tawaran penjualan kapal selam
kelas kilo dari pemerintah Rusia. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq
mengatakan keinginan Indonesia untuk melirik tawaran kapal selam dari
Rusia, bertujuan untuk meningkatkan keamanan Indonesia terutama di
wilayah laut. “Saya juga sudah bicara dengan kedutaan Rusia, bahwa
Komisi I tertarik dengan tawaran kapal selam mereka untuk kelas kilo.
Itu kapal selam kelas kilo. Dalam waktu dekat akan kita kirim beberapa
anggota untuk meninjau,” kata Mahfudz Siddiq kepada Gresnews.com di
gedung parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2014).
Mahfudz menambahkan kapal selam jenis kelas kilo itu rencananya akan diminta untuk ditambahkan rudal jenis sea to air. Atau rudal yang dapat ditembakkan dari laut langsung ke udara. Sehingga dengan demikian kapal selam itu dapat meningkatkan tugas pengawasannya dalam mengamankan perairan nasional.
Kapal ini aslinya didesain memiliki kemampuan bertempur melawan kapal
permukaan dan sesama kapal selam di perairan yang relatif dangkal.
Rencananya DPR RI akan meninjau tiga kapal selam yang ditawarkan oleh
pemerintah Rusia.
Kapal selam itu rencananya akan di tempatkan di beberapa titik sistem
keamanan laut di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Rencana
pembelian kapal selam Kilo sudah digagas sejak lama. Mengingat maraknya
kejahatan yang terjadi di wilayah laut belakangan ini membuat DPR RI,
mempercepat pembelian alutsista bagi TNI Angkatan Laut.
Selain kapal selam, pada bulan Juni mendatang armada laut TNI akan diperkuat dengan datangnya tiga kapal perang baru yang dibeli dari Inggris. Kapal itu rencananya juga akan digunakan untuk operasi-operasi laut TNI AL.
Sebagaimana diketahui, Indonesia baru-baru ini banyak menerima
imigran gelap yang masuk melalui jalur laut. Peristiwa terbaru adalah
masuknya imigran asal Timur Tengah pada 6 Februari 2014 lalu di Pantai
Pangandaran Jawa Barat. Mereka masuk dengan menggunakan kapal kapsul
warna oranye, yang difasilitasi oleh Australia. Terdamparnya para
imigran gelap itu lantaran, pemerintah Australia menolak untuk menerima
mereka.
Menyikapi hal ini, Mahfudz Siddiq mengatakan masuknya para imigran
itu ke Indonesia dilatar belakangi karena tidak tegasnya sikap
pemerintah Indonesia. “Berlanjutnya tindakan-tindakan Australia ini
khususnya kaitan dengan imigran ini, itu karena Australia melihat sikap
pemerintah Indonesia ini lembek dan tidak tegas. Sehingga mereka terus
merangsek ke Indonesia dengan berbagai cara,” imbuhnya.
Mahfudz mengatakan seharusnya pemerintah mampu bersikap tegas
terhadap pemerintah Australia. Dikatakan Mahfudz, Indonesia bukanlah
negara yang tergabung dalam state party di mana Indonesia dapat
memberi suaka pada imigran gelap. Pemerintah Australia seharusnya
membicarakan masalah imigran gelap ini bila ingin menyelesaikan masalah.
Pembicaraan bukan hanya dengan negara-negara asal imigran, namun juga
negara-negara yang menjadi transit termasuk Indonesia. “Kalau Australia
ingin menyelesaikan soal imigran dan tidak ingin bermasalah dengan
Indonesia ya declare saja bahwa Australia menjadi negara tertutup bagi para pencari suaka dan imigran. Jadi clear!” pungkas Ketua Komisi I DPR RI.
Mahfudz menambahkan pemerintah Indonesia juga harus tegas terkait
dengan masalah imigran gelap. Menurutnya, bila tidak dapat diselesaikan
secara bilateral, Pemerintah sebaiknya membawa kasus ini ke forum PBB.
Indonesia memang menjadi negara strategis yang mudah dimasuki oleh para
imigran gelap lantaran wilayahnya yang merupakan kepulauan dan sangat
luas, sehingga menjadi potensi baru untuk dimasuki para imigran gelap. (M Sahid/ M A Riyadi/Gresnews.com).