Jumat, 07 Februari 2014

PT Pindad dan FNSS Turki Tandatangani Kesepakatan Pembangunan Bersama Medium Tank

Dirjen Potensi Pertahanan Dr Drs Timbul Siahaan MM, Kamis (6/2), menyaksikan penandatanganan Joint Partnership antara PT Pindad dengan FNSS Turki dalam pembangunan Medium Tank di Gedung Soeprapto, Kemhan, Jakarta. Partnership Agreement antara PT Pindad dengan FNSS Turki ini merupakan langkah penting dalam kerjasama industri pertahanan kedua negara. Dengan kesepakatan yang ditandatangani ini diharapkan selanjutnya project agreement antara kedua Kemhan dapat segera ditandatangani juga sehingga secara resmi program pembangunan bersama medium tank ini dapat segera dilaksanakan.

Kerjasama joint development medium tank kerjasama Indonesia-Turki dimulai pada 29 Juni 2010 setelah Kementerian Pertahanan kedua negara menandatangani persetujuan kerjasama industri pertahanan (Defence Industry Cooperation) di Ankara Turki. Dimana salah satu kesepakatannya adalah Turki dan Indonesia akan melaksanakan pengembangan Medium Tank bersama yang dilaksanakan oleh FNSS Turki dan PT Pindad.

Sebagai tindak lanjut, telah ditandatangani MoU antara PT Pindad dan FNSS yang kemudian lebih rinci dituangkan dalam Protocol on Defence Industry Cooperation antara Kemhan RI dan Kemhan Turki pada 7 April 2011 di Jakarta.

Selanjutnya PT Pindad melakukan riset dengan pengguna dalam hal ini Pussenkav TNI AD untuk mendapatkan masukan kebutuhan kavaleri akan medium tank. Pada 7 Mei 2013 dilaksanakan Bilateral Meeting ke-2 Defence Industry Cooperation di Turki yang menghasilkan kesepakatan pendanaan bersama program joint development medium tank.

Pada 4 April 2013 dilakukan rapat koordinasi implementasi kerjasama RI-Turki dalam pengembangan medium tank di PT Pindad Bandung. Pada Juli 2013 di Pothan Kemhan dilaksanakan presentasi bersama PT Pindad dan FNSS tentang proposal rencana dan budget joint medium tank development. Tanggal 4 Desember 2013 pada Pameran Bridex di Brunei Darusalam dialkukan pertemuan antara perwakilan kedua negara yang diantaranya membicarakan pembangunan joint medium tank dan komitmen kedua pemerintahan atas program ini.

Kerjasama pembangunan medium tank antara industri pertahanan kedua negara ini diharapkan dapat semakin mempererat kerjasama pertahanan Indonesia dan Turki. MoU ini juga diharapkan menjadi awal yang baik bagi kerjasama kedua industri pertahanan ini di masa mendatang.

DMC.

DPR minta pemerintah dan TNI AL tak respon Singapura

 
Anggota Komisi I DPR RI, Susaningtyas Kertopati menegaskan, pemerintah dan TNI AL tak perlu merespon Singapura yang memprotes penggunaan nama Usman Harun yang dipasangkkan pada Kapal Republik Indonesia milik TNI AL.

"Kita harus teguh pada pendirian termasuk dalam memberi nama KRI Usman Harun sebagai negara yang berdaulat. Saya yakin TNI AL sudah melakukan penelitian dan uji sejarah untuk memilih nama," kata Susaningtyas di Jakarta, jumat.

Ditegaskannya, penggunaan nama tersebut tidak akan berdampak pada hubungan kedua negara meskipun Singapura melakukan protes.

"Saya rasa tidak akan ganggu hubungan diplomasi kita. Mereka punya sejarah bangsa, kita juga punya. Kita harus tunjukkan wibawa sebagai bangsa berdaulat," kata politisi Hanura itu.

Pemerintah Singapura melakukan protes kepada Indonesia karena menggunkan nama Usman Harus untuk KRI milik TNI AL.

Menurut Menteri Luar Negeri Singapura, K. Shanmugam, penamaan ini justru akan melukai perasaan rakyat Singapura, terutama keluarga korban dalam peristiwa pengeboman.

Sebab, dua marinir, yakni Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said, akhirnya dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968 karena melakukan pengeboman di MacDonald House di Orchard Road, Singapura, pada 10 Maret 1965 yang menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang.

Gabungan nama keduanyalah yang kemudian dipilih untuk menjadi nama kapal baru milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Usman Harun.

Antaranews. 

Presiden Minta Pasukan Zeni TNI Bantu Perbaikan Jalan di Jalur Pantura



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Batalyon Zeni Konstruksi 12 dan Batalyon Zeni Tempur 9 TNI AD membantu perbaikan jalan-jalan di jalur pantai utara Jawa yang rusak parah , dalam upaya percepatan  tanggap darurat akibat banjir sehingga lebih capat dan efektif.
"Kenapa kita sebut tanggap darurat, karena yang kita utamakan adalah memperbaiki dulu jalan yang rusak berat yang bisa mengganggu keamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Setelah curah hujan berkurang dan banjir berakhir di daerah-daerah itu barulah perbaikan secara menyeluruh dilanjutkan," kata Presiden SBY dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2).
Presiden SBY menetapkan kebijakan tanggap darurat, setelah melakukan peninjauan langsung di Pekalongan, Jawa Tengah. Presiden SBY  juga mendapat laporan dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak seputar pelaksanaan operasi tanggap darurat.
"Pak Djoko Kirmanto (Menteri PU) kalau tidak dilakukan penambahan kekuatan (Zeni Tempur dan Zeni Konstruksi), percepatan tanggap darurat, pengalokasian anggaran yang lebih besar, maka tidak akan berhasil," kata Presiden, seraya mengatakan bahwa dia sudah memerintahkan pimpinan TNI untuk melakukan "Bhakti TNI".
Kepada peserta rapat Presiden SBY mengatakan bahwa dia banyak menerima SMS dari masyarakat yang nadanya menginginkan pemerintah segera menangani jalan-jalan berlubang di sepanjang Pantura.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya selama 4 (empat) hari (2-5 Februari), Presiden SBY dan Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono melakukan kunjungan kerja ke Sumedang, Majalengka, Kuningan di Jawa Barat, dan Pekalongan, Jawa Tengah.
Setelah meninjau langsung sekolah dan rumah sakit, Presiden SBY menilai bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan siswa miskin, program peningkatan kesejahteraan guru, dan program Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN) atau yang dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan baik.
"Saya bertekad agar pendidikan kita makin kedepan makin berkualitas, makin terjangkau, dan gratis bagi rakyat tidak mampu. Itu kebijakan kita, itu tekad kita," kata Presiden.
Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Presiden SBY meminta untuk melakukan sesuatu selama sembilan bulan masa jabatannya.
Presiden memuji kelengkapan fasilitas Rumah Sakit Kabupaten Sumedang, serta berjalannya program sistem jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan. "Saya kira yang menyertai kunjungan saya harus mengatakan baik. Saya tidak mengira bahwa fasilitas rumah sakit selengkap itu untuk ukuran kabupaten. Pelayanan kesehatannya juga baik," kata Presiden SBY.
Walau begitu, Presiden SBY mengakui masih adanya kekurangan. “Saya pesan kepada Menteri Kesehatan agar terus  meningkatkan pelayanan, sehingga sistem jaminan nasional yang dijalankan sebulan lalu berjalan baik. Pastikan saudara-saudara kita yang tidak mampu ditanggung negara," pesan SBY.
Kepada Menkes, Presiden juga meminta untuk memastikan kesejahteraan para dokter dan tenaga medis untuk terus meningkat.
Dari kunjungannya ke industri tahu Sumedang, Presiden SBY mengakui telah mengetahui adanya hambatan pasokan kedelai. Namun dengan adanya UMKM, para kalangan industri kecil terbantu.
"Dulu ketika kita mengalami krisis ekonomi, meskipun repot tapi kalangan usaha mikro, kecil  dan menengah tidak rontok karena ada sabuk pengamannya., bahkan  sekarang telah bertumbuh dengan baik," tambah Presiden SBY.
Kepada para gubernur dan bupati, Presiden berpesan untuk terus mendorong usaka mikro, kecil, menengah.
Sedang menyangkut pembangunan Bandara Internasional Majalengka, Presiden mengharapkan pembangunannya selesai pada 2018. "Nanti ekonomi Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat akan tumbuh makin pesat, karena terbukanya wilayahnya tersebut. Menteri Perhubungan saya harap hingga Oktober tahun 2014 ini  melakukan tugasnya dengan baik," katanya. (WID/Kun/Humas Setkab/ES)

Snowden: Intel Inggris Pernah Retas Anonymous

GCHQ menyusup ke chatroom dan menangkapi para hacker.

Logo perkumpulan hacker Anonymous
Logo perkumpulan hacker Anonymous  
Dokumen milik mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional, Edward J Snowden, kembali membuka fakta baru. Kali ini, dokumen yang dipublikasikan oleh media Amerika Serikat, NBC, itu menyebut agen intel Inggris (GCHQ) pernah meretas sebuah layanan chatroom yang kerap digunakan  kelompok hacker Anonymous untuk berkomunikasi.

Dilansir kantor berita BBC, Kamis 6 Februari 2014, agen GCHQ disebut meretas ke layanan chatroom itu menggunakan teknik denial of service attack (DoS) yang justru kerap digunakan Anonymous untuk meretas para korbannya. Kejadian itu dilaporkan tahun 2011 silam.

GCHQ disebut membentuk tim bernama Kelompok Intelijen Bersama Analisa Ancaman (JTRIG). Kelompok ini bertanggung jawab atas penggunaan serangan DoS dan keberadaannya tidak pernah diungkap sebelumnya ke publik.

Dengan menyamar, unit ini juga memata-matai dan ikut berkomunikasi dengan para peretas Anonymous yang berhasil mencuri informasi.

Dalam sebuah kasus misalnya, seorang agen disebut berhasil menipu seorang peretas dengan nama sapaan P0ke, yang berhasil mencuri informasi milik Pemerintah AS. Para agen JTRIG itu berhasil mengetahui identitas asli P0ke dengan mengirimkan sebuah tautan berita BBC berjudul "Siapa yang Menyukai Aktivis Peretas (Hacktivist)?"

P0ke dilaporkan tertipu dan mengklik tautan tersebut. Dengan cara itu, JTRIG berhasil menerobos pengamanan dari peretas dan memperoleh identitasi asli P0ke. NBC menyebut P0ke merupakan seorang mahasiswa Skandinavia. Namun, dia tidak pernah ditahan kendati agen GCHQ berhasil mengungkap identitas aslinya.

Tetapi dokumen Snowden turut menyebut beberapa peretas yang identitasnya berhasil diungkap dalam operasi JTRIG dibui oleh agen intel Inggris itu.

Salah satu peretas yang berhasil dibui yakni Edward Pearson, yang secara ilegal berhasil mencuri informasi kartu kredit dan kartu debit di akun Paypal. Dari transkrip pembicaraan yang terekam di chat room terlihat Pearson mengontak agen GCHQ yang tengah menyamar dan mengatakan dia tahu seorang peretas yang tengah mereka selidiki.

Namun, kenyataannya Pearson yang menggunakan nama samaran GZero turut dibui selama dua tahun pada 2012 silam.

Picu Keprihatinan


Aksi agen intel Inggris ini mengundang keprihatinan dari beberapa pihak, salah satunya peneliti keamanan di Universitas Cambridge, Steven Murdoch. Dia berpendapat serangan DoS malah akan berdampak ke layanan yang lain.

Pasalnya, DoS dipraktekkan oleh lebih dari 500 orang yang secara bersama-sama menyerang sebuah situs hingga kolaps.

"Sangat mungkin, bahwa server saat itu tengah digunakan untuk kepentingan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Anonymous," ungkap Murdoch.

Murdoch menambahkan pembicaraan yang tengah terjadi di ruang chat Anonymous itu bisa saja tidak kaitannya dengan aksi peretasan, karena orang-orang tergabung dalam Anonymous terdiri dari beragam individu.

"Sebagian mungkin berbuat tindak kriminal, tetapi banyak juga yang hanya menyampaikan protes, kampanye surat terbuka dan hal lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan tindak kriminal," imbuh Murdoch.

Sementara seorang peneliti dari kelompok kampanye privasi internasional, Eric King serangan DoS yang dilakukan GCHQ sama sekali tidak didasari hukum.

"Jelas tidak ada hukum yang membenarkan GCHQ untuk melakukan serangan siber," kata dia.

GCHQ sudah lama memiliki kebijakan untuk tidak pernah mengomentari aksi intelijen mereka. Namun, seorang juru bicaranya mengatakan bahwa semua aktivitas GCHQ dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ketat dan kebijakan yang berlaku.
 

Pembangunan Kapal Patroli Bakorkamla dan Landing Ship Tank

 
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto dijadwalkan meresmikan kapal patroli Bakorkamla KN Kuda Laut 4803. Acara peresmian kapal patroli Bakorkamla KN Kuda Laut 4803 akan berlangsung di Dermaga Satgas 1 Tim Korkamla Barelang, Batam, Sabtu (8/2/2014).
“Rencananya seperti itu, setelah peresmiannya, nantinya beliau juga akan melihat dari dekat kondisi KN Kuda Laut 4803,” kata Kabag Persidangan, Humas dan Protokol Bakorkamla Kolonel (KH) Edi Fernandi dalam pesan singkat kepada Tribun Batam (Tribunnews.com Network), Kamis (6/2/2014).
Diberitakan sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksamana Madya Bambang Suwarto, Jumat (24/1/2014), meluncurkan Kapal Negara (KN) Kuda Laut 4803, yang dibangun di galangan Kapal PT Batam Expresindo Shipyard.
Kapal yang dibangun dengan total anggaran mencapai Rp 58 miliar tersebut, merupakan jenis yang sama dengan kapal yang dimiliki Bakorkamla sebelumnya.
“Ini kapal ketiga dengan jenis serupa yang dimiliki Bakorkamla dan akan ditempatkan untuk pengamanan perairan wilayah perairan barat, tengah, dan timur Indonesia,” jelas Bambang Suwarto di lokasi peluncuran PT Batam Expresindo Shipyard Tanjunguncang, Batam.
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

KN Kuda Laut 4803 memiliki panjang mencapai 48 meter, menggunakan mesin berkecepatan 29,5 knot dan mampu bergerak hingga batas 200 mil laut (370 km) dari lepas pantai. Sehingga sangat efektif untuk pengamanan perairan laut Indonesia.
Kapal ketiga berukuran 48 milik Bakorkamla ini memiliki mesin penggerak 3×1.400 HP (marine diesel) dan telah dilakukan uji Hidrodinamik di Laboratorium Hidrodinamik BPPT di kompleks ITS Surabaya pada awal Februari 2013.
“Produk ini juga dilengkapi fasilitas informasi dan komunikasi yang modern dan terintegrasi ke salah satu radar Bakorkamla dari Aceh sampai Merauke,” kata dia. Kapal yang dibangun oleh industri perkapalan dalam negeri mengandung 70 persen bahan lokal dan dikerjakan anak-anak bangsa.
“Kami sudah mengajukan sejumlah persenjataan pada Kementerian Pertahanan untuk pertahanan jika terjadi gangguan saat patroli, bukan untuk melakukan penyerangan,” jelasnya lagi.
Senjata tersebut meliputi senjata penyemprot air hingga 100 meter dan bertekanan tinggi, meriam ukuran 20 centimeter, dan senjata untuk perorangan.
Pembangunan kapal patroli sudah disesuaikan dengan RPJM dan Rencana Strategis (Renstra) Bakorkamla RI 2010 sampai 2014, khususnya untuk mencapai amanat turunnya illegal activities sebanyak 70 persen dan peningkatan ketertiban di laut sebanyak 80 persen dalam rentang waktu tersebut.
“Hingga akhir 2014, kami akan memiliki enam kapal serupa. Dua akan ditempatkan di perairan barat, dua di tengah dan dua lain di timur Indonesia. Ini sesuai dengan rencana strategis pengamanan perairan Indonesia,” ujar Bambang.
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)
Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Kapal Angkut MBT Leopard 2
wakasal-lampung
Masih tentang pembangunan kapal dalam negeri. Wakasal TNI Angkatan Laut Laksda Hari Bowo beserta jajaran mengunjungi Lampung pada Rabu (5/2/2014), untuk melihat perkembangan pembuatan kapal tempur milik TNI AL di Lampung.
Pembuatan kapal tempur di Lampung merupakan salah satu upaya membangun kekuatan tempur TNI AL. “Kami sekarang sedang melengkapi semua (peralatan tempur) dalam rangka membangun kekuatan AL,” ujar Laksda Hari Bowo di Balai Keratun, Pemprov Lampung, Rabu (5/2/2014).
“Ada tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Sekarang dalam rangka jangka pendek, kami sedang melengkapi peralatan-peralatan tempur kami. Ada yang dibuat di luar negeri dan dalam negeri. Salah satunya kunjungan saya ini. Untuk melihat sejauh mana perkembangannya (pembuatan kapal),” tambahnya.
Mock-up Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung
Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung

“Nanti ada penambahan (pembangunan kapal), tapi di tempat lain, bukan di sini (Lampung), di galangan kapal yang lain. Kami pesan ini ingin melihat, kalau memang bagus produknya, ya kami akan buat lagi. Sementara ini kami tinjau dulu yang sekarang ini,”.
Mock-up Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung
Mock-up Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung

Pembangunan kapal tempur di Lampung nantinya akan digunakan untuk mengangkut angkutan perang lainnya yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. “Kegunaannya kapal untuk angkut tank. sekarang kan angkatan darat beli main battle tank (MBT). Nah, kapal ini yang untuk mengangkut,” jelasnya.
Mock-up Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung
Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung

Kapal yang ditinjau ini 100 persen buatan Lampung oleh PT Daya Radar Utama, namun untuk persenjataannya, akan dicari dari luar Indonesia.
Sekprov Lampung Berlian Tihang mengaku senang dengan kunjungan ini karena Lampung menjadi salah satu tempat pembuatan kapal tempur.
Mock-up Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung
Landing Ship tank buatan PT Daya Radar Utama, Lampung

Spesifikasi Kapal Angkut Tank / Tank Transport Ship buatan PT. Daya Radar Utama ini, diperkirakan: memiliki panjang 107,77 hingga 117 meter dengan lebar 16,40 meter dan tinggi 7,8 meter. Kapal memiliki kecepatan maksimal 16 knot, dengan daya jelajah 6,240 nautical mile yang digerakkan oleh dua mesin kekuatan 3600 hp fixed pitch propeller propulsion system. (tribunnews.com)
JKGR.

Kamis, 06 Februari 2014

Singapura Protes Nama KRI Baru TNI AL

TNI menggunakan nama pelaku peledakan di Singapura tahun 1965.

Ilustrasi
Ilustrasi (http://ardanwidayat.blogspot.com)
Pemerintah Singapura memprotes rencana TNI Angkatan Laut yang berniat untuk menamai salah satu dari tiga kapal fregat yang dibeli Indonesia dari Inggris. Pasalnya nama yang digunakan TNI AL merupakan pelaku tindak pengeboman yang terjadi tahun 1965 silam di Macdonald House di Orchard Road.

Dilansir dari laman Straits Times, Kamis 7 Februari 2014 , salah satu kapal perang tersebut akan dinamai KRI Usman Harun. Nama tersebut adalah gabungan dari dua marinir Indonesia yang dieksekusi di Singapura setelah dituduh terlibat pengeboman tersebut, yakni Usman Haji Muhammad Ali dan Harun Said.

Keberatan Negeri Singa tersebut telah disampaikan secara langsung oleh Kementerian Luar Negeri Singapura kepada Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. Pemerintah Singapura menganggap rencana tersebut akan berpengaruh terhadap warga mereka, khususnya keluarga korban.

"Dua tentara marinir Indonesia saat itu dinyatakan bersalah karena telah melakukan aksi pengeboman dan menewaskan tiga orang serta melukai 33 orang lainnya," ungkap jubir Kemlu Singapura.

Eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura pada tahun 1968 silam, membuat hubungan kedua negara tegang. Sebanyak 400 pelajar Indonesia berusaha memaksa masuk ke dalam Kedutaan Besar Singapura di Jakarta.

Kediaman Konsulat Jenderal Singapura di Indonesia pun turut diserang massa. Para demonstran ikut membakar bendera nasional Singapura.

Aksi kedua marinir yang tergabung dalam Pasukan Komando Operasional Khusus RI merupakan upaya Pemerintah Indonesia yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia. Saat itu Singapura masih merupakan bagian dari Negeri Jiran itu.

Penentangan tersebut disuarakan secara lantang oleh mantan Presiden Soekarno.

Kedua tentara marinir itu lantas diperintahkan untuk menyusup ke Singapura. Pada saat itu Pemerintah Singapura mengatakan RI ingin menyabotase keadaan di Negeri Singa dan Malaysia dengan merusak intalasi penting.

Mereka turut mengklaim kedua orang ini sengaja dikirim untuk meledakkan bom di tempat-tempat umum demi menciptakan kepanikan dan ketegangan.

Kendati dianggap pembunuh di Singapura, kedua marinir itu pulang sebagai pahlawan ke Indonesia. Jasad keduanya bahkan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Ketegangan kedua negara berkurang ketika mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew berkunjung ke Jakarta tahun 1973 silam. Dia juga mengunjungi makam kedua marinir tersebut dan menaburkan bunga di atas makamnya.

Selain menamai KRI Usman Harun, TNI AL berencana untuk menggunakan nama pahlawan pejuang kemerdekaan RI Bung Tomo dan John Lie. KRI Bung Tomo direncanakan akan berlayar dari Inggris pada Juni 2014. 
 

RI – Belanda Tandatangani MoU Kerjasama Pertahanan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Purnomo Yusgiantoro dan Menhan Kerajaan Belanda Jeanine Hennis Plasschaert menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding  (MoU) tentang Kerjasama Pertahanan, Selasa (4/2) di  Den Haag, Belanda. MoU ditandatangani saat kunjungan Menhan RI ke Belanda selama tiga hari, tanggal 2 sampai dengan 4 Februari 2013.
Penandatanganan MoU tersebut menjadi tonggak sejarah penting bagi hubungan RI-Kerajaan Belanda  khususnya di bidang pertahanan. Kedua negara sepakat untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama teknis yang telah terjalin sejak lama berdasarkan penghormatan penuh terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah, prinsip-prinsip kesetaraan, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan saling menguntungkan.
MoU mencakup kerjasama dalam enam bidang yaitu; pertama, dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;  kedua, pertukaran kunjungan pejabat pertahanan kedua negara, baik pejabat militer maupun sipil; ketiga, kerjasama materiil pertahanan meliputi kerjasama produksi, pemeliharaan dan dukungan logistik, pertukaran dan alih teknologi dan informasi, pelatihan teknis personil dan kerjasama industri pertahanan; keempat, pertukaran informasi dan pengalaman  dalam hukum militer dan sejarah militer, penanggulangan bencana, ilmu pengetahuan dan teknologi, intelijen militer dan keamanan maritime; kelima, memperkuat hubungan antar angkatan bersenjata kedua negara di bidang pendidikan dan pelatihan, kunjungan kapal, logistik dan operasi pemeliharaan perdamaian; keenam, kerjasama pengembangan sumber daya manusia pertahanan kedua negara melalui pendidikan dan pelatihan.
Di bidang pendidikan militer, Belanda juga menawarkan pendidikan bagi para Taruna AAL untuk menyelesaikan pendidikan penuh di Akademi Pertahanan Negeri Belanda. Sedangkan di bidang hukum, melalui Universitas Leiden, pihak Belanda juga membuka tawaran bagi para personel pertahanan RI untuk mengikuti pendidikan pasca-sarjana (S2).
Selain penandatanganan  MoU, Menhan RI dan Menhan Belanda juga melakukan pertemuan bilateral bertukar pandangan mengenai situasi keamanan regional dan internasional serta membahas perkembangan proyek pengadaan kapal frigat TNI AL.
Menhan RI juga berkesempatan meninjau galangan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) di Vlissingen,  kunjungan ke Akademi Pertahanan Belanda (NLDA) di Breda,  Universitas Leiden di Leiden dan TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk OnderzoekDutch Organization for Applied Scientific Research) di Den Haag.